WELCOME TO ARIFUDDIN ALI BLOGSPOT.COM

Rabu, 31 Oktober 2012

PEMILU 2014: Ini Dia Daftar Parpol yang Lolos & Gagal Verifikasi



KPU UMUMKAN PARPOL YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI

arifuddinali.blogspot.com - Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan partai politik (parpol) yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Pengumuman ini dilakukan bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2012 yang merupakan hari Sumpah Pemuda, sehingga memiliki momentum yang penting, dengan semangat kenegaraan kita untuk memperkuat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam konferensi pers yang diselenggarakan KPU di ruang sidang utama lantai 2 KPU, Minggu(28/10). Hadir dalam konferensi pers tersebut seluruh Komisioner KPU, Sekretaris Jenderal KPU, Wakil Sekretaris Jenderal KPU, dan perwakilan dari Bawaslu yang diwakili oleh Anggota Bawaslu, Nasrullah.

“Hari ini merupakan bagian akhir dari hasil verifikasi administrasi yang telah dijadwalkan, dan kami terlebih dahulu memutuskan untuk merubah Peraturan KPU Nomor 7 dan 8 Tahun 2012 yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan rapat pleno yang baru saja usai menjelang Maghrib tadi,” papar Husni Kamil Manik.

Penundaan pengumuman ini merupakan konsekuensi dari perubahan peraturan itu, tambah Husni, juga melandasi perubahan waktu untuk melakukan kegiatan verifikasi faktual, beserta proses pelaksanaannya nanti. Khusus untuk Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, hal yang menjadi fokus dalam perubahan itu menyangkut verifikasi faktual keanggotaan, dimana KPU menyatakan bahwa verifikasi faktual keanggotaan akan dilakukan untuk membuktikan apakah keberadaan keanggotaan parpol secara administratif dan faktual nyata ada di tingkat kabupaten/kota. 

“Kita akan meneliti apakah komposisi keanggotaan 1000 atau 1/1000 berdasarkan jumlah penduduk setiap di 497 kabupaten/kota, tidak termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang ditetapkan DPR baru-baru ini,” ujar Husni. 

Husni juga menambahkan, KPU dalam melakukan perubahan tersebut, juga mempertimbangkan putusan MK Nomor 52/PUU/X/2012. Dalam putusan MK tersebut, pada bagian menimbangnya disebutkan bahwa dengan adanya putusan mengenai pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terutama terkait ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilu legislatif Tahun 2014 harus disesuaikan dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara

Hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagai berikut :

Pertama, parpol yang memenuhi syarat administrasi ada 16 parpol, yaitu Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Kedua, parpol yang tidak memenuhi syarat administrasi ada 18 parpol, yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (PAKAR), Partai Nasional Republik (NASREP), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia (PBI), dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI). 

Husni juga mengingatkan kepada parpol yang telah memenuhi syarat administrasi agar mempersiapkan diri. Verifikasi faktual ini akan membuktikan bahwa seluruh dokumen parpol yang dinyatakan undang-undang harus diperiksa secara fisik keberadaannya di daerah. 

“KPU berharap 16 parpol yang lolos verifikasi administratif ini bisa segera mempersiapkan diri untuk verifikasi faktual dan verifikasi ini hanya menyisakan satu kali perbaikan, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil perbaikan, kemudian kita akan mengambil keputusan final mengenai parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014,” ujar Husni di akhir konferensi pers tersebut.
 

Sumber : http://www.kpu.go.id - Minggu 28 Oktober 2012



JAKARTA – Hari ini 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi akan menjalani verifikasi faktual.

Menurut anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Navis Gumay, seperti dikutip Antara, Minggu (28/10) proses verifikasi faktual diperkirakan akan lebih berat dibanding verifikasi administrasi.

Kesulitan bisa jadi muncul karena temuan sejumlah perbedaan dari data yang ada.

Berikut 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU, Minggu:

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

4. Partai Bulan Bintang (PBB)

5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

6. Partai Amanat Nasional (PAN)

7. Partai Golongan Karya (Golkar)

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

12. Partai Demokrat

13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)

15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

16. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Sementara itu, 18 parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi adalah:

1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)

3. Partai Kongres

4. Partai Serikat Rakyat Independen (Sri)

5. Partai Karya Republik (Pakar)

6. Partai Nasional Republik (Nasrep)

7. Partai Buruh

8. Partai Damai sejahtera (PDS)

9. Partai Republika Nusantara

10. Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme

11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

12. Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI)

13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

15. Partai Republik

16. Partai Kedaulatan

17. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)

18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

Sebelumnya, pada 7 September KPU menerima 46 parpol calon peserta pemilu. Namun hanya 34 parpol yang mampu memenuhi syarat dengan mengumpulkan 17 dokumen wajib pada saat pendaftaran.

Ke-34 parpol tersebut kemudian diberi tenggat hingga 29 September, guna mengumpulkan berkas kelengkapan dokumen wajib tersebut, sesuai pasal 8 UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Hingga perpanjangan waktu penyerahan kelengkapan dokumen, pada 15 Oktober, ada satu parpol yang tidak mengumpulkan kelengkapan berkas itu.

Proses verifikasi administrasi atau verifikasi tahap pertama di KPU berjalan cukup rumit. Hingga pengumuman kelolosan parpol, Minggu, KPU tercatat memberikan dua kali keringanan waktu bagi parpol untuk memenuhi berkas kelengkapan persyaratan tersebut.
Sumber: http://bisnis-jabar.com - 29 Oktober 2012

Selasa, 30 Oktober 2012

KPU Umumkan Parpol Peserta Pemilu 2014 Awal Januari 2013


arifuddinali.blogspot.com - Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2014 yang telah lolos verifikasi administrasi. KPU akan mengumumkan parpol peserta Pemilu 2014 pada awal Januari 2013 mendatang.

"Setelah semua proses selesai, KPU akan mengumumkan hasil dari keseluruhan tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 pada sekitar awal Januari 2013," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik kepada detikcom, Selasa (30/10/2012).

Untuk tahap verifikasi faktual, KPU telah mengirim berkas hasil verifikasi administrasi ke KPUD kabupaten/kota. KPU akan mengumumkan hasil verifikasi faktual pada pertengahan November 2012.

"Kalau verifikasi faktual yang dilakukan itu di tigkat kabupaten/kota sampai tanggal 20 November 2012. Setelah diverifikasi faktual nanti diberi kesempatan satu kali perbaikan. Nanti baru diverifikasi kembali," ujarnya.

Parpol yang gagal dalam verifikasi administrasi dimungkinkan untuk mengajukan gugatan. Gugatan ke PTUN dapat diajukan setelah keseluruhan proses verifikasi selesai.

Sebelumnya, KPU telah mengumumkan 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi pada hari Minggu. 16 parpol yang lolos dan akan mengikuti verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2014 adalah:

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. PDI Perjuangan
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golkar
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12. Partai Demokrat (PD)
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16. Partai Persatuan Nasional (PPN)
Sumber: news.detik.com Selasa, 30/10/2012


Pemilihan Umum

Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatanpolitik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa

Pemilihan Umum di Indonesia
Sejarah perkembangan Pemilu di Indonesia


Berita Seputar Pemilu 2014 ... klik




    arifuddinali.blogspot.com

    Senin, 29 Oktober 2012

    Kaltara Disahkan, KPU Bingung



    arifuddinali.blogspot.com - Disahkannya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Kamis (25/10) lalu, justru menyisakan pertanyaan penting. Yang pertama, apakah calon anggota DPRD Kaltim pada pemilu 2014 untuk daerah pemilihan utara, sekaligus menjadi calon anggota DPRD Kaltara? Dan pertanyaan kedua, perlukah warga di wilayah Kaltara ikut memilih gubernur Kaltim pada 2013? Dua pertanyaan ini memusingkan KPU Tarakan.

    “(Keduanya) masih menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Ketua KPU Kota Tarakan Syafruddin malam tadi kepada KPNN.

    Memang, dalam UU Pembentukan Kaltara, disebutkan jika terjadi kekurangan jumlah anggota DPRD Kaltim dan/atau DPRD Kaltara, maka pengisiannya dilakukan berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Cuma mekanismenya bagaimana? Ini yang masih memusingkan KPU,” bebernya.

    Namun untuk kursi DPRD Kaltara, Syafruddin memastikan jumlahnya nanti 35 kursi. Hal ini mengacu UU 8/2012. “Karena penduduk di Provinsi Kaltara di bawah 1 juta jiwa,” tegas Syafruddin.

    Dia menegaskan, pembentukan DPRD Kaltara berdasarkan hasil Pemilu 2014, sebenarnya telah mengandaskan harapan pemilihan gubernur Kaltara pada 2013.

    Walaupun awalnya Syafruddin melihat ada kemungkinan Pilgub Kaltara dilaksanakan bersamaan dengan Pilgub Kaltim maupun Pemilihan Wali Kota Tarakan.

    “Mengacu Undang-Undang pembentukan Kaltara, Pilgub (pemilihan gubernur) Kaltara baru dapat dilaksanakan tahun 2015 atau setelah DPRD-nya terbentuk,” tegas Syafruddin.

    Sebab lanjut Syafruddin, mekanisme pelaksanaan tahapan Pilgub Kaltara harus diawali dengan pembentukan DPRD Kaltara terlebih dahulu.

    “Karena siapa yang mengajukan calon gubernur kalau DPRD-nya belum terbentuk? Logikanya begitu,” kata alumnus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu.

    Syafruddin juga menyampaikan, tidak menutup kemungkinan Gubernur Kaltara tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat di wilayah cakupan provinsi ke-34.

    “Bisa jadi, Gubernur Kaltara nanti dipilih oleh anggota DPRD Kaltara seperti pemilihan bupati dan wali kota yang terjadi selama ini,” kata Syafruddin lagi.

    Menurutnya, kemungkinan Gubernur Kaltara dipilih oleh DPRD dapat terjadi, jika usulan pemerintah itu terakomodir dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

    Kemudian revisi UU Pemda itu disahkan dalam waktu dekat atau sebelum pelaksanaan Pilgub Kaltara.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membenarkan usulan gubernur dipilih langsung oleh DPRD itu diharapkan bisa berlaku pada pemilu legislatif 2014 mendatang.

    "Apabila usulan kami disetujui oleh DPR yang sedang membahas bersama pemerintah dalam RUU Pilkada," kata Mendagri sebelum meninggalkan gedung DPR usai menghadiri rapat paripurna pengesahan lima DOB, termasuk RUU Pembentukan Kaltara, Kamis (25/10) lalu.

    Menurut Ketua KPU Tarakan, Syafruddin, yang menjadi pertanyaan bagi KPU setelah UU Pembentukan Kaltara itu disahkan adalah mengenai mekanisme pengisian anggota DPRD Kaltara.

    “Apakah nanti calon anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan utara pada Pemilu 2014 mendatang sekaligus calon anggota DPRD Kaltara, itu bisa saja terjadi,” kata Syafruddin.

    Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Kaltim Andi Sunandar. Kepada Radar Tarakan (Kaltim Post Group), Andi mengaku akan berkonsultasi dahulu dengan KPU Pusat.

    “Kami juga belum lihat isi undang-undangnya (UU Kaltara, Red.) seperti apa. Setelah itu, kami juga akan konsultasikan dulu ke KPU Pusat,” katanya, kemarin (28/10).

    KPU Pusat sendiri telah mengeluarkan peraturan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Dibentuk Setelah Pemilu 2009.
    Namun dipastikan Peraturan KPU 61/2009 tidak berlaku bagi Kaltara.

    “Undang-undang pembentukan Kaltara ini berbeda dengan undang-undang pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) yang disahkan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Pembentukan KTT. Makanya, kami perlu pelajari dulu, dan konsultasikan dulu ke KPU Pusat,” kata Andi Sunandar menambahkan.

    Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung disebutkan bahwa pengisian keanggotaan DPRD KTT untuk kali pertama dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan.

    “Bukan (berdasarkan hasil, Red.) Pemilu 2009,” sebutnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan penjelasan atas UU Pembentukan Kaltara disebutkan, wilayah Kaltara keseluruhan sekitar 75.467,70 kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 622.350 jiwa pada tahun 2011.

    Jumlah penduduk Kaltara itu masing-masing meliputi Kabupaten Bulungan 131.716 jiwa, Kota Tarakan 226.470 jiwa, Kabupaten Nunukan 171.602 jiwa, Kabupaten Malinau 73.647 jiwa, dan penduduk Kabupaten Tana Tidung berjumlah 18.915 jiwa, semuanya sesuai data tahun 2011.

    Dalam UU 8/2012 disebutkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang, memperoleh alokasi 35 kursi. Makin besar, makin banyak jumlah kursinya.
    Sumber : Kaltim Post. Senin, 29 Oktober 2012

    Kamis, 25 Oktober 2012

    Provinsi Kaltara di Sahkan

    DPR Setujui RUU Pembentukan 5 Daerah Otonom Baru

    Rapat Paripurna DPRmenyetujui RancanganUndang-Undang (RUU)Pembentukan 5 (lima)Daerah Otonom Baru(DOB) di Jakarta, Kamis(25/10).

    “Selanjutnya kami akanmenanyakan kepadaanggota dewan, apakahRUU tentang pembentukan5 daerah otonom barusebagaimana yang telah dilaporkan Ketua Komisi II DPR dapat disetujui untukdisahkan,”kata Ketua DPR Marzuki Alie dihadapan sidang Paripurna DPR. “Setuju…..”kata anggota dewan serentak dan palu pun diketuk.

    Dalam laporannya Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menjelaskanPembentukan ke 5 daerah otonom baru itu meliputi pembentukan Provinsi KalimantanUtara, Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, PembentukanKabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Pembentukan Kabupaten ManokwariSelatan di Provinsi Papua Barat, dan Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak diProvinsi Papua barat.

    “Dengan disetujuinya 5 (lima) RUU DOB tersebut, kami berharap pemekaran ataupembentukan daerah otonom baru sebagai suatu upaya dalam menata daerahtersebut, ,”kata Agun Gunanjar.

    Ia menambahkan, bahwa hal ini merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkanpelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga lebihefisien dan efektif sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sertaprinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat di daerah dan selanjutnya dapat memperkuat daya saingdan memperkokoh keutuhan NKRI.


    Dalam laporannya, Agunmenjelaskan mengenai Pembentukan KabupatenPegunungan Arfak, karena selama iniPegunungan Arfak sama sekali tidakmendapatkan perhatian.

    "Saat Komisi II melakukan kunjungankerja ke sana, sulit sekali ditembus.Bahkan harus menggunakan alat-alatberat untuk menembusmasyarakatnya," ujar Agun. 


    Ia meminta agar pemekaran wilayah tidak hanya dilihat dari segi biaya. "Jangan lihat iniakan memboroskan biaya, di awal mereka memang membutuhkan uluran tangan kita.Tetapi apakah mereka bukan manusia? Mereka manusia, masyarakat Indonesia yangjuga butuh perhatian negara ini," tegas Agun.

    “Khusus mengenai Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang kelak menjadiProvinsi ke-34, dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, Komisi IIDPR berharap terhadap kejadian pencaplokan wilayah (aneksesi) Pulau Sipadan danLigitan oleh Malaysia tahun 2002 melalui Mahkamah International di Den Hag tidakterjadi lagi,”jelas Agun.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip effectivities perlu adanya tindakan nyata daripemerintah dalam menjalankan dan menerapkan fungsi Negara pada suatu wilayahyang berdampak pada rawannya wilayah perbatasan RI baik darat, laut dari upayapencaplokan seperti di Sebatik dan Krayan serta daerah perbatasan darat lainnya yangrentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan dan pencaplokan wilayah laut diKawasan Laut Ambalat.

    “Selain itu, banyak TKI illegal di Sabah dan Serawak yang rentan terhadap perlakuanyang tidak manusiawi,”tegasnya.

    Secara geostrategis, tambahnya, Provinsi Kalimantan Utara merupan open gates keMalaysia (Sabah), Philipina Selatan dan Brunei Darussalam. Provinisi Kalimanta Utara,kata Agun, berada pada posisi strategis sehingga dikembangan untuk menjadikekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dangangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang bisa membahayakanintegritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

    “Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara PulauKalimantan, dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensimenjaga kedaulatan dan martabat dan NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dantindak semua lapisan masyarakat d wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia,”terang Politisi Partai Golkar ini.

    Namun, katanya, kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, dimana masyarakat yangtinggal didaerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangatnasionalismenya, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasansebagian besar merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuhpembangunan karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan ProvinsiKalimantan Timur di Samarinda, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupanpenduduk di Negara tetangga lebih baik.

    Ditengah acara persetujuan Paripurna DPR atas ke lima RUU daerah Otonom Baru ini,ratusan masyarakat dari ke lima wilayah tersebut menghadiri acara tersebut, Merekamengikuti sidang secara serius baik di ruang balkon paripurna maupun didepan pintumasuk lobi Gedung Nusantara II.

    Beberapa orang diantara mereka, mengenakan pakaian adat masing-masing daerah,setelah Ketua DPR Marzuki Alie mengetuk palu tanda persetujuan atas pembentukankelima daerah pemekaran baru, masyarakat tampak antusias, bersorak dan bertepuktangan menunjukan kegembiraan dan kepuasannya.(nt)/foto:iwan armanias/parle.
    Sumber : dpr.go.id





    Provinsi Kaltara dan 4 Kabupaten Baruh di Sahkan
    Kamis, 25 Oktober 2012
    arifuddinali.blogspot.com - JAKARTA – Sorak sorai gembira dari pengunjung sidang paripurna DPR, Kamis (25/10), menyambut pengesahan lima Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru menjadi Undang-undang.

    Para pengunjung yang duduk di balkon ruang rapat paripurna itu, sudah setia menunggu sejak pagi, sebelum rapat dimulai. Mereka datang dari daerah-daerah yang dimekarkan.

    Sementara tak kalah hebohnya, di pelataran gedung Nusantara II, gedung DPR, Senayan terlihat puluhan massa juga setia mengikuti jalannya sidang paripurna yang dipimpin Marzuki Alie itu.

    Agenda pengambilan keputusan RUU DOB pada rapat paripurna itu diawali dengan laporan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa. Setelah panjang lebar Agun memaparkan laporannya, giliran sidang diambil alih Marzuki Alie. Kemudian, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, pun memertanyakan satu persatu kepada fraksi di DPR apakah menyetujui RUU DOB disahkan menjadi UU. Dimulai dari Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Semuanya menyatakan setuju tanpa ada interupsi.

    Saat Marzuki bertanya kepada masing-masing fraksi, dengan kompak dari Balkon teriakan setuju membahana. Sorak sorai pun mulai riuh di gedung milik rakyat itu. Kemudian, Marzuki pun bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir di rapat paripurna. “Anggota dewan terhormat apakah RUU DOB sebagaimana dilaporkan Ketua Komisi II dapat disahkan menjadi UU,” kata Marzuki. Teriakan setujupun membahana. “Dengan demikian, seluruh fraksi dan anggota dewan menyetuuji RUU DOB menjadi UU,” tegas Marzuki.

    Uniknya Marzuki tidak langsung mengetuk palu. Namun, dia memersilahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin sebagai wakil dari pihak pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhirnya terkait RUU DOB itu. Setelah Amir berpidato, Marzuki kembali menanyakan dan memertegas, apakah RUU DOB itu disetujui menjadi UU. Dan tidak ada jawaban yang berubah, semua menyatakan setuju dan Marzuki mengetok palu.

    Seperti diketahui, lima DOB, itu terdiri dari satu provinsi dan empat kabupaten. Selain Kalimantan Utara sebagai provinsi baru, empat DOB yang terbentuk adalah Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (keduanya Papua Barat), serta Kabupaten Pesisir Barat (Lampung). Empat kabupaten baru itu dibentuk dalam RUU terpisah dengan Kaltara.

    Selain lima daerah yang disahkan itu, empat calon DOB lain sejatinya diusulkan untuk ditetapkan. Mereka adalah Kabupaten Malaka (NTT), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat). Namun, dalam pembahasan internal antara DPR, pemerintah, dan DPD, empat wilayah tersebut dinilai belum memenuhi syarat. Itu akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. 
    Sumber: jpnn.com Kamis, 25 Oktober 2012

    Rabu, 24 Oktober 2012

    Video Pidato Bong Tomo yang fenomenal

    arifuddinali.blogspot.com - Kita tentu sudah mengenal siapa sejatinya Bung Tomo. seorang yang sangat berjasa bagi kemerdekaan bangsa ini. Sosok yang telah berhasil membakar semangat arek-arek suroboyo...untuk berani mengangkat senjata....melawan tentara sekutu yang lebih canggih peralatan perangnya. Dengan senjata ala kadarnya....perjuangan Bung Tomo dan arek-arek Suroboyo patut kita kenang selamanya...sebagai warisan leluhur yang patut kita jaga.

    Berikut saya kutipkan pidato Bung Tomo dalam rangka membakar semangat juang dan nasionalisme pejuang pada saat itu......
    video

    Foto Kenangan Masa Perjuangan Kemerdekaan

    arifuddinali.blogspot.com - Merdeka....!!! Merdeka...!!! Merdeka...!!!
    Selamat merayakan hari kemerdekaan bangsaku tercinta Indonesia Raya. Apapun yang terjadi padamu...aku tetap cinta. Disana tanah tumpah darahku....semangat mengalir bagai aliran darah dalam tubuhku. Rawe-rawe rantas ..malang-malang putung. Sekali merdeka tetap merdeka...!!! Ayo kita bangun bangsa ini bersama-sama....dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    Singkirkan segala perbedaan....ras, suku, agama, adat istiadat,warna kulit, dll.
    Yang ada hanya satu...Indonesia tanah tumpah darahku....
    ........................
    Memang mengenag masa kemerdekaan ...membuat kita nggak akan lupa akan jasa para pahlawan. Yuk sejenak menikmati foto-foto sejarah kemerdekaan ...agar lebih menghargai arti kemerdekaan yang sesungguhnya....



    JAKARTA, 17/8 - PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI. Presiden Soekarno saat pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat, (17/8). FOTO ANTARA/IPPHOS/1945.



    HUT 49 - SOEKARNO. Presiden Soekarno berfoto bersama pada ulang tahunnya ke 49 di Istana Merdeka, Jakarta, 6 Juni 1950. Sehari setelah ulang tahun pertamanya ketika menjabat presiden 6 Juni 1946 Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan bahaya (staat van gevaar), khusus untuk Jawa dan Madura, karena Belanda menyerang di mana-mana. FOTO ANTARA/IPPHOS/hm/10


    HUT 50 - SOEKARNO. Presiden Soekarno menerima ucapan selamat pada ulang tahunnya ke 50 di Istana Merdeka, Jakarta, 6 Juni 1951. Sehari setelah ulang tahun pertamanya ketika menjabat presiden 6 Juni 1946 Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan bahaya (staat van gevaar), khusus untuk Jawa dan Madura, karena Belanda menyerang di mana-mana. FOTO ANTARA/IPPHOS/hm/hp/10


    KABINET PERTAMA. Foto bersama anggota Kabinet RI Pertama, berdiri dibaris depan, mulai nomor empat paling kiri : Menteri Kesehatan Dr. Boentaran Martoatmodjo, Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin, Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri R.A.A Wiranata Kusumah, Menteri Kemakmuran Ir. Surachman Tjokroadisurjo berfoto bersama pada 4 September1945. FOTO ANTARA-IPPHOS/hm/hp/1945.


    SOEKARNO. Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, dengan ideologi pembangunan �berdiri di atas kaki sendiri�. Sang Proklamator yang dilahirkan di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: �Go to hell with your aid.� Persetan dengan bantuanmu. FOTO ANTARA-IPPHOS/hm/1945.


    SOEKARNO-HATTA. Presiden Soekarno didampingi Wapres Moh Hatta (2 kanan), Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo (kiri) dan Menteri Dalam Negeri R.A.A Wiranata Kusumah, melakukan jumpa pers sebagai Pemerintah RI yang pertama di Pengangsaan Timur 56, Jakarta, 4 September 1945. FOTO ANTARA-IPPHOS/hm/hp/10

    BANDUNG LAUTAN API, Maret 1946. Pemeriksaan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) di jalur masuk kota Bandung 23 Maret 1946. Ultimatum agar TRI meninggalkan kota bersama rakyat, melahirkan politik "bumihangus" hingga mereka mengungsi ke Selatan bersama para pejuang. Keputusan untuk membumihanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan di hadapan semua kekuatan perjuangan, pada tanggal 24 Maret 1946. FOTO ANTARA/IPPHOS/Paramayuda/hp/10

    sumber:http://www.antarafoto.com/koleksi/v1281583511/proklamasi-kemerdekaan-ri

    Inilah 46 Parpol Calon Peserta Pemilu 2014

    arifuddinali.blogspot.com - JAKARTA - Hari terakhir pendaftaran verifikasi peserta pemilu 2014, kantor KPU RI diserbu partai politik (parpol) yang hendak mendaftar. Hingga pendaftaran ditutup pada pukul 16.00 WIB, ada sebanyak 13 partai yang hari ini mendaftar untuk ikut pemilu 2014.

    Dengan tambahan 13 partai yang mendaftar di hari terakhir berarti ada 46 partai yang berpeluang untuk mengikuti pemilu 2014. Ke-46 partai tersebut selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan persyaratannya oleh KPU pusat. Hasil verifikasi inilah yang menentukan lolos tidaknya partai-partai tersebut untuk berlaga di 2014.

    "KPU akan memeriksa kedalaman atau rincian kelengkapan 17 dokumen persyaratan partai politik guna mengikuti pemilu," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada wartawan di kantornya, Jumat (7/9).

    Hadar mengatakan bahwa KPU masih memberikan kesempatan bagi partai-partai yang belum memenuhi persyaratan untuk melengkapi berkas hingga tanggal 29 September 2012. Sedangkan hasil verifikasi sendiri baru bisa diketahui pada Januari tahun depan.
     
    Berikut 46 parpol calon peserta pemilu 2014:

    1. Partai Demokrasi Kebangsaan
    2. Partai Nasional Demokrat
    3. Partai Pemuda Indonesia
    4. Partai Hati Nurani Rakyat
    5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    6. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
    7. Partai Kongres
    8. Partai Serikat Rakyat Independen
    9. Partai Kebangkitan Bangsa
    10. Partai Indonesia Sejahtera
    11. Partai Bulan Bintang
    12. Partai Pemersatu Bangsa
    13. Partai Amanat Nasional
    14. Partai Golongan Karya
    15. Partai Karya Republik
    16. Partai Nasional Republik
    17. Partai Keadilan sejahtera
    18. Partai Gerindra
    19. Partai Demokrasi Pembaruan
    20. Partai Buruh
    21. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
    22. Partai Pelopor
    23. Partai Republiku
    24. Partai Demokrat
    25. Partai Damai Sejahtera
    26. Partai Republika Nusantara
    27. Partai Islam
    28. Partai PNI Marhaenisme
    29. Partai Karya Peduli Bangsa
    30. Partai Persatuan Pembangunan
    31. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia
    32. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
    33. Partai Aksi Rakyat
    34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
    35. Partai Merdeka
    36. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
    37. Partai Republik
    38. Partai Kedaulatan
    39. Partai Persatuan Nasional
    40. Partai Patriot
    41. Partai Bhineka Indonesia
    42. Partai Peduli Rakyat Nasional
    43. Partai Barisan Nasional
    44. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia
    45. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
    46. Partai Matahari Bangsa.

    Sumber: jpnn.com Jum'at, 07 September 2012
     
    DOWNLOAD DOKUMEN :

    Data Penduduk untuk Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2014

     

    Sabtu, 13 Oktober 2012

    Leonhard Euler

    arifuddinali.blogspot.com-Leonhard Euler (lahir di Basel, Swiss, 15 April 1707 – meninggal di St. Petersburg, Rusia, 18 September 1783 pada umur 76 tahun) (dilafalkan "oiler") adalah matematikawan dan fisikawan Swiss. Ia dipandang (bersama Archimedes, Gauss, dan Newton) sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa.

    Euler menyumbangkan berbagai penemuan penting di bidang-bidang yang beragam seperti kalkulus dan teori graf. Dia juga memperkenalkan terminologi dan notasi matematika modern, terutama untuk analisis matematika, seperti konsep fungsi matematika.[1] Dia juga dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang mekanika, dinamika fluida, optika dan astronomi.

    Dia merupakan salah satu matematikawan paling subur. Kumpulan karyanya memenuhi 60-80 volume kuarto[2]. Pernyataan yang disebutkan berasal dari Pierre-Simon Laplace menyatakan pengaruh Euler dalam matematika: "Baca Euler, baca Euler, dialah tuan kita semua."[3]

    Euler ditampilkan pada seri keenam uang kertas 10 franc dan pada banyak perangko Swiss, Jerman dan Rusia. Untuk menghormatinya, nama salah satu asteroid, 2002 Euler berasal dari namanya. Dia juga dikenang oleh Gereja Lutheran pada kalender para Santa Lutheran pada tanggal 24 Mei. Euler merupakan penganut taat agama Kristen, dan mempercayai bahwa Alkitab bersih dari kesalahan, dan berargumen sengit melawan para ateis ternama pada zamannya.[4]

     

    Catatan

    1. Dunham, William (1999). Euler: The Master of Us All. The Mathematical Association of America. hlm. 17.
    2. Finkel, B.F. (1897). "Biography- Leonard Euler". The American Mathematical Monthly 4 (12): 300. doi:10.2307/2968971.
    3. Dunham, William (1999). Euler: The Master of Us All. The Mathematical Association of America. xiii. "Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître à tous."
    4. Euler, Leonhard (1960). Orell-Fussli. ed. "Rettung der Göttlichen Offenbahrung Gegen die Einwürfe der Freygeister". Leonhardi Euleri Opera Omnia (series 3) 12.

     

    Pranala luar


    Lahir 15 April 1707
    Basel, Switzerland
    Meninggal 18 September 1783 (umur 76)
    [OS: 7 September 1783]
    St. Petersburg, Rusia
    Tempat tinggal Prusia, Rusia
    Swiss
    Kebangsaan Swiss
    Bidang fisikawan dan matematikawan
    Institusi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia
    Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia
    Alma mater Universitas Basel
    Pembimbing
    akademik
    Johann Bernoulli
    Mahasiswa
    doktoral
    Joseph Louis Lagrange
    Tanda tangan
    Catatan
    Dia adalah ayah matematikawan Johann Euler
    Menurut otoritas genealogi akademik dia dianggap setara dengan penasihat doktoral.

    Enrico Fermi

    arifuddinali.blogspot.com-Enrico Fermi (lahir 29 September 1901 – meninggal 28 November 1954 pada umur 53 tahun) adalah seorang fisikawan Italia-Amerika yang paling diingat untuk karyanya dalam peluruhan beta, pengembangan reaktor nuklir pertama, dan pengembangan teori kuantum. Ia memenangi Hadiah Nobel dalam bidang fisika 1938.



    Kamis, 11 Oktober 2012

    Proses Pergantian Sekda Kabupaten Nunukan

    Dafatar:
    • Bupati : Pelantikan Sekda Sudah Sesuai Mekanisme
    • Zainuddin: Hilangkan Komentar Tentang Pergantian Sekkab Nunukan
    • Ini Pesan Bupati Kepada Sekkab Nunukan yang Baru
    • Rabu Depan Nunukan Punya Sekkab Baru
    • Warga Nunukan Minta Zainuddin Legowo Turun Jabatan
    • Zainuddin HZ Pertanyakan Alasan Dirinya Diperhentikan
    • Tommi Harun Direkomendasikan jadi Sekkab Nunukan
    • Gubernur Harus Komitmen, Proses Pergantian Sekkab Nunukan
    • Tiga Besar Calon Sekkab Nunukan Diajukan ke Dewan
    • Dewan Heran Sekda Nunukan Belum Diganti
    • Lima Calon Sekkab Nunukan Ikuti Asesemen
    • Bupati Janji tak Intervensi Seleksi Sekkab Nunukan
    • Bupati Nunukan Usulkan 6 Calon Sekkab 


    Bupati : Pelantikan Sekda Sudah Sesuai Mekanisme

    Tommy Harun dilantik sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan bersamaan dengan pelantikan mantan Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Rabu (17/10/2012).


    NUNUKAN - Bupati Nunukan Basri menegaskan, pelantikan Tommy Harun sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan dan pemberhentian Zainuddin HZ dari jabatannya sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. 

    Hal itu ditegaskannya saat menggelar konferensi pers di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan usai melantik Tommy Harun dan Zainuddin HZ sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

    Bupati mengatakan, proses pergantian sekretaris daerah ini merupakan suatu hal biasa dan ini merupakan bentuk penyegaran di pemerintah daerah. Menurutnya proses ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Saudara-saudara tidak perlu mempersepsikan masing-masing atau masing-masing mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya ini sudah sesuai mekanisme, sesuai jalurnya. Kita mengusulkan kepada provinsi, lalu provinsi setuju dengan tiga orang. Mengikuti asesmen, kemudian terpilih tiga orang, tiga orang ke provinsi ditentukan Gubernur Kaltim dikirimkan ke Jakarta, persetujuan Mendagri baru selanjutnya gubernur memberikan SK-nya,” ujarnya. 

    Ia melanjutkan, “Jadi hari ini Bupati melantik adalah atas nama Gubernur. Kalau yang staf ahli memang Bupati langsung yang memberikan surat keputusan,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, menjawab pertanyaan Reporter Radio Republik Indonesia Agus, soal jabatan Zainuddin yang turun dari eselon IIa menjadi eselon IIb, Bupati mengatakan jika saja ada jabatan yang lebih tinggi di Pemkab Nunukan, tentu ia akan menaikkan posisi Zainuddin.

    “Tetapi karena satu hanya satu eselon II a, mau dikemanakan Pak Zainuddin? Apa mau jadi kepala RRI? Kan tidak mungkin. Kalau mungkin saudara melihat ditelevisi, mantan sekda dijadikan sekretaris kecamatan, itukan namanya pelanggaran,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pergantian Zainuddin bukan karena dia melakukan pelanggaran. Melainkan upaya penyegaran.

    “Kalau ada pelanggaran dari dulu saya PLT-kan beliau. Tetapi beliau tidak ada pelanggaran karena ini semata-mata penyegaran. Beliau sudah delapan tahun jalan, jadi beliau harus istirahat. Memang waktunya atau mungkin nanti siapa tahu Kaltara terbentuk bisa naik lagi. Jadi jangan terlalu berfikir negatif,. Jadi tidak ada kata-kata tidak bersinergi, ini semua berproses,” katanya.
    Sumber : Tribun Kaltim  17 Oktober 2012


    Zainuddin: Hilangkan Komentar Tentang Pergantian Sekkab Nunukan
    Zainuddin_serahkan_memori_sertijab.JPG
    Mantan Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ, Rabu (17/10/2012) menyerahkan memori serah terima jabatan Sekretaris Kabupaten Nunukan kepada Tommy Harun.


    NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Diberhentikan dari jabatan Sekretaris Kabupaten Nunukan, Zainuddin HZ selaku Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyatakan siap membantu Bupati Nunukan Basri dalam pelaksanaan tugas-tugas di Pemkab Nunukan. 

    Saat menggelar konferensi pers bersama Bupati Nunukan Basri, Wakil Bupati Nunukan Hajjah Asmah Gani dan Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Zainuddin menegaskan, demi kesejukan dan kedamaian ia menghormati keputusan Bupati dan Wakil Bupati atas pelantikan Sekkab hari ini.

    “Mari kita hilangkan semua komentar tentang pemberhentian sekda. Semua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

    Ia mengatakan, dalam momentum pelaksanaan pelantikan ini yang terpenting tugas kedepan mengejar visi dan misi Gerbang Emas. Yang menjadi titik berat adalah ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini perlu diwujudkan dalam rangka Gerbang Emas. 

    Dalam rangka mewujudkan Gerbang Emas yakni pertama, “Mari keterpaduan program, mari tingkatkan koordinasi antara SKPD antara atasan dan bawahan agar tidak ada lagi yang selisih faham. Semuanya tertib, terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronsasi,” ujarnya.

    Zainuddin pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada bupati maupun wakil bupati yang sudah bersamanya sekitar dua tahun.
    “Mudah-mudahan kalau ada yang terjadi, yang kurang atau kalau ada selisih faham saya mohon maaf,” ujarnya.

    Ia mengatakan, kepada SKPD yang hadir ia mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini.

    “Karena tangan saya hanya dua. Kalau tidak dibantu SKPD, tidak akan mungkin saya melaksanakan tugas selaku sekda yaitu selaku koordinator anggaran dan koordinator SKPD. Oleh karena itu sangat layaklah kalau saya menyampaikan terima kasih kepada kepala SKPD. 

    Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Tak ada gading yang tidak retak. Manusia bisa merencanakan, Tuhan menentukan. Saya mohon maaf kepada seluruh SKPD, kepada seluruh pegawai jika selaku pimpinan birokrasi yang lalu ada hal-hal yang tidak berkenan di hati,” ujarnya.

    Pada kesempatan khusus ini, ia juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi maupun keluarga terutama kepada Kabag Umum Sudi Hermanto yang sering bargaul dengannya selama bertahun-tahun mengurusi rumah tangga.

    “Mungkin ada tutur keluarga saya yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Karena namanya lain orang, lain kepala lain pikiran maupun perasaan. Saya maupun keluarga mengucapkan banyak terima kasih,” ujarnya.

    Terhadap kalangan pers yang selama ini telah membantunya, tak lupa Zainuddin mengucapkan terima kasih karena telah membantu Pemerintah Kabupaten Nunukan.

    “Bagaimanapun hebatnya kita di Nunukan, kalau teman-teman pers tidak mengangkat, sebagai bagian yang terpenting di Kabupaten Nunukan, gema di Kabupaten Nunukan tidak kedengaran. Karena kita paling utara dan Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia,” ujarnya.

    Sumber : Tribun Kaltim 17 Oktober 2012




    Ini Pesan Bupati Kepada Sekkab Nunukan yang Baru

    Bupati Nunukan Basri dan Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun.



    NUNUKAN - Bupati Nunukan Basri, Rabu (17/10/2012) melantik Tommy Harun sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan. Bupati mengatakan, pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II yang dilaksanakan hari ini tentu menjadi momentum yang sangat istimewa karena melibatkan pucuk pimpinan birokrasi yaitu jabatan Sekretaris Kabupaten Nunukan.

    Basri mengatakan, pelaksanaan pelantikan ini mempunyai tujuan dan peran strategis sebagai salah satu upaya penyegaran dalam tubuh organisasi utamanya dalam rangka akselerasi kinerja pemerintah daerah.

    “Tentu muaranya adalah peningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena sesungguhnya kita adalah abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat,” ujarnya.

    Karena itu, pelantikan yang digelar tersebut harus difahami sebagai upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan akselerasi kinerja satuan kerja perangkat daerah agar senantiasa mengambil kebijakan yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka melaksanakan aspirasi rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

    Pada kesempatan itu Basri mengingatkan kembali Sekretaris Kabupaten Nunukan yang baru dilantik akan pentingnya tugas pokok dan fungsinya serta peranan strategis Sekda dalam mensukseskan pembangunan yakni menyusun kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi fungsi antara lain, penyusunan kebijakan pemda, mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemda, penyempaian pelaksanaan kebijakan pemda, pelaksanaan tugas yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

    “Mengingat pentingnya tugas pokok dan peran strategis sekretaris daerah, saya mengharapan kedepan Sekda dan jajaran birokrasi harus mempunyai visi kedepan yang terarah terutama mensukseskan program Gerbang Emas seperti yang tersusun dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

    “Saya harapkan kedepan jajaran birokrat lebih solid, makin profesional dan responsif terhadap permasalahan yang ada. Jajaran birokrasi dituntut makin kreatif dan inovatif melaksanakan pembangunan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

    Berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini membutuhkan curahan pemikiran dan kerja keras. 

    Apalagi Kabupaten Nunukan masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti masih rendahnya serapan anggaran pembangunan, reformasi birokrasi yang belum tuntas, pengentasan kemiskinan, makin lemahnya pergerakan ekonomi kerakyatan dan berbagai persoalan daerah yang terus berkembang secara dinamis.

    Ia juga mengingkatkan kembali kepada seluruh jajaran birokrasi mengenai pentingnya loyalitas yang tegak lurus kepada negara dan pemerintah, loyal kepada atasan dan mampu mempertanggungjawabkan setiap sikap sebagaimana sumpah dan janji yang diucapkan.

    “Kepada Sekda yang baru dilantik, segera lakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan sebagai upaya kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nunukan yang semakin maju, harmonis, mandiri, aman dan sejahtera untuk semua,” ujarnya.

    Sumber : Tribun Kaltim - Rabu, 17 Oktober 2012



    Rabu Depan Nunukan Punya Sekkab Baru


    NUNUKAN - Setelah lebih satu tahun menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Basri dan Hajjah Asmah Gani akhirnya dipastikan memenuhi janji kampanyenya kepada warga di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan, untuk melantik putra Krayan sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan.

    Bupati atas nama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak akan melantik Tommy Harun pada Rabu (17/10/2012) pekan depan sebagai Sekretaris Kabuapaten Nunukan menggantikan Zainuddin yang sudah menjabat sekitar tujuh tahun.

    “17 Oktober. Insyaallah,” kata Bupati Nunukan, Jumat (12/10/2012).
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nunukan Tommy Harun sebelumnya mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan (fit and proper test) calon Sekretaris Kabupaten Nunukan bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nunukan Supriyanto serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Nunukan Samuel Parrangan.

    Sebelumnya Zainuddin menyoal pergantiannya sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan. Kepada wartawan itu menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo PP No 13/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, syarat pemberhentian Sekretaris Kabupaten yakni mengundurkan diri, penyederhanaan organisasi, tugas belajar serta tidak sehat jasmani dan rohani.

    “Bapak bisa lihat, saya masuk kategori tidak? Ada tidak unsur yang saya langgar, tidak saya penuhi? Organisasi apa yang disederhanakan? Apa jabatan sekda dihapuskan? Kalau penyederhanaan jabatan dihilangkan tapi ini tidak. Saya juga sehat,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pemberhentiannya dari jabatan Sekretaris Kabupaten Nunukan memberikan dampak yang tidak baik terhadap riwayat jabatannya. “Dari eselon II A turun ke II B, sekarang salah saya apa? Kan bapak-bapak sendiri bisa menilai. Apalagi saya ini pejuang. Perintis. Kita lihat saja, sejauh mana kebijakan dari yang di atas? Itu kan keputusan dari yang di atas?” ujarnya. 
    Sumber : Tribun Kaltim , - Jumat, 12 Oktober 2012


    Warga Nunukan Minta Zainuddin Legowo Turun Jabatan


    NUNUKAN - Rizal, warga Desa Atap, Kecamatan Sembakung meminta Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ legowo menerima pemberhentiannya dari jabatan tersebut.

    Rizal saat menghubungi tribunkaltim.co.id melalui telepon selulernya menyebutkan, pada prinsipnya apa yang sudah menjadi aturan mestinya dijalankan dengan baik. Sebelumnya siang tadi kepada wartawan, Zainuddin mengaku pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan.


    “Apabila kepala daerah sudah mengeluarkan suatu keputusan, tidak mungkin keputusan itu sembarangan. Itu bukan sembarang keputusan, sudah ada tim yang merumuskan tidak mungkin juga kepala daerah untuk memikirkan itu. Ada tim khusus. Kepada pejabat yang sudah menjabat diminta legowo,” ujarnya.


    Ia mengajak, momentum pergantian Sekretaris Kabupaten Nunukan yang akan dijabat Tommy Harun dapat dijadikan sarana untuk sama-sama menjadikan kabupaten ini menjadi lebih baik.


    "Kita harus menatap kedepan, membangun wajah menyambut HUT Nunukan ke-13 tahun dengan arah yang lebih baik lagi. Kami mohon tidak usahlah, apa yang mungkin jabatan, umur, rejeki, maut, jodoh, Tuhan yang atur,” ujarnya.

    Ia mengingatkan, jabatan adalah amanah. Sehingga pada prinsipnya setiap orang harus bersyukur atas apa yang diberikan Allah. “Dan kami pada prinsipnya siap menduknug apa saja program sekda yang ada. Maupun nantinya dia sebagai staf ahli, kita dukung dia sebagai staf ahli. Apapun programnya kita dukung,” ujarnya.


    Ia juga menyoroti perseteruan mengenai pembongkaran rumah jabatan Bupati Nunukan. Ia mengatakan, untuk melakukan pembongkaran rumah jabatan dimaksud tentu secara teknis ada aturan yang sudah dilalui.


    “Saya yakin tidak mungkin dibongkar tanpa aturan. Kalau ada indikasi masalah kesalahan administrasi, perbaiki kesalahan administrasi. Toh kalau ada kearahnya merugikan negara, proses. Negara kita negara hukum, artinya kita jangan cari suatu kesalahan atau mencari apa yang diproses. Yang penting kalau memang ada kesalahan prosedur kita perbaiki,” ujarnya.
    Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 8 Oktober 2012


    Zainuddin HZ Pertanyakan Alasan Dirinya Diperhentikan

    NUNUKAN,- Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ rupanya tidak enak hati diberhentikan dari jabatannya. Zainuddin akan digantikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nunukan Tommy Harun, yang tanggal pelantikannya menunggu kepulangan Bupati Nunukan Basri dari Jakarta.

    Kepala wartawan, Senin (8/10/2012) hari ini, Zainuddin menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo PP No 13/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, syarat pemberhentian Sekretaris Kabupaten yakni mengundurkan diri, penyederhanaan organisasi, tugas belajar serta tidak sehat jasmani dan rohani.

    “Bapak bisa lihat, saya masuk kategori tidak? Ada tidak unsur yang saya langgar, tidak saya penuhi? Organisasi apa yang disederhanakan? Apa jabatan sekda dihapuskan? Kalau penyederhanaan jabatan dihilangkan tapi ini tidak. Saya juga sehat,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pemberhentiannya dari jabatan Sekretaris Kabupaten Nunukan memberikan dampak yang tidak baik terhadap riwayat jabatannya. “Dari eselon II A turun ke II B, sekarang salah saya apa? Kan bapak-bapak sendiri bisa menilai. Apalagi saya ini pejuang. Perintis. Kita lihat saja, sejauh mana kebijakan dari yang diatas? Itu kan keputusan dari yang diatas?” ujarnya.

    Saat ditanya apakah pemberhentiannya itu melanggar ketentuan peraturan pemerintah? “Masyarakat kan bisa menilai, hukuman itu bukan hanya hukuman fisik. Hukuman moral juga ada,” ujarnya. Apakah Zainuddin akan mem-PTUN kan keputusan pemberhentiannya? “Kita lihat sejauh mana kepentingannya? Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

    Meskipun Bupati Nunukan Basri dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nunukan Syaparuddin sudah memastikan surat keputusan (SK) pengangkatan Tommy Harun sebagai Sekkab Nunukan sudah dikeluarkan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, namun Zainuddin mengaku belum menerima SK pemberhentiannya.

    “Saya kerja terus, profesional saja. Selama belum diganti, saya kerja. Saya membangun Nunukan modal saya, saya bukan bohong Rp350 juta modal awal kerja kita. Kita korbankan harta benda kita untuk bertahan di Nunukan. 60 persen teman-teman saya pindah, saya bilang saya akan berkorban. Sekarang tinggal masyarakat meniai, apakah saya wajar atau tidak wajar turun Sekda?” ujarnya. (*)
    Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 8 Oktober 2012


    Tommi Harun Direkomendasikan jadi Sekkab Nunukan
    NUNUKAN - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nunukan Tommi Harun hampir dipastikan menggantikan Zainuddin HZ menduduki jabatan Sekretaris Kabupaten Nunukan.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabuapten Nunukan  Syafaruddin mengatakan, dari tiga nama yang mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan (fit and proper test) calon Sekretaris Kabupaten Nunukan, Tommi Harun direkomendasikan menduduki jabatan dimaksud.
    Sebelumnya Bupati Nunukan mengusulkan kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak masing-masing Tommi Harun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nunukan Supriyanto serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Nunukan Samuel Parrangan sebagai calon Sekkab Nunukan.
    “Ya itu sudah ada (namanya). Kalau dari ketiganya dari rekomendasi yang ada saudara Tommi Harun,” ujarnya, Rabu (19/9/2012) usai menghadiri pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Nunukan.
    Ia mengatakan, proses pergantian Sekkab Nunukan saat ini sedang berlangsung. Surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri sudah disampaikan ke Pamprov Kaltim. Saat ini Pemkab Nunukan masih menunggu surat keputusan pengangkatan sekkab Nunukan dari Gubernur Kaltim.
    “Sementara kita masih menunggu dari provinsi. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa terbit. Kalau memastikan kapan saya belum bisa. Kita sambil koordinasi ke sana. Sambil menunggu gubernur,” ujarnya.
    Kemana Zainuddin akan ditempatkan setelah tidak lagi menjabat Sekkab Nunukan? “Ini masih kita bahas kembali, beliau di Samarinda ada pembahasan khusus,” ujarnya.
    Sumber : Tribun Kaltim  Rabu, 19 September 2012

    Gubernur Harus Komitmen, Proses Pergantian Sekkab Nunukan
    Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak diminta tetap menjaga komitmen untuk segera memproses pergantian Sekretaris Kabupaten Nunukan.

    Mahasiswa Nunukan Saddam Husin mengatakan, meskipun Sekkab Nunukan Zainuddin HZ didudukkan sebagai pembina K-Lima Plus Kabupaten Nunukan, namun bukan berarti Gubernur Kaltim menghambat proses pergantian Sekkab Nunukan yang sudah diusulkan Bupati Nunukan Basri lebih sebulan lalu.


    Saddam khawatir, posisi Zainuddin sebagai pembina K-Lima justru akan menghambat proses pergantian Sekkab Nunukan. Sebab dengan mendudukkan Zainuddin sebagai Pembina K-Lima Plus Kabupaten Nunukan, tentu Awang punya kepentingan politik.

    “Siapapun tahu kalau K-Lima Plus itu merupakan LSM yang menjadi mesin politik Awang Faroek Ishak menghadapi pemilihan gubernur tahun depan. Keterlibatan Zainuddin dalam LSM dimaksud, tentu ada kaitannya dengan kepentingan Awang menghadapi Pilgub mendatang,” ujarnya.

    Saddam mengatakan, Awang Faroek harus berjiwa besar memproses pergantian Sekkab Nunukan meskipun ia punya kepentingan di Nunukan.
    “Jangan sampai, proses pergantian Sekkab Nunukan baru digulirkan setelah Pilgub Kaltim 2013 tuntas. Ini kan waktunya masih sangat lama,” ujarnya.

    Selain harus memperhatikan aspirasi dari sejumlah kalangan mulai dari LSM, DPRD Nunukan maupun masyarakat Krayan, Awang juga harus memberikan pelajaran kepada masyarakat, jika dirinya taat pada aturan yang berlaku. Sebab untuk proses pergantian Sekkab Nunukan itu, tentunya Bupati Nunukan telah memenuhi mekanisme dan persyaratan yang harus dilengkapi.
    “Satu hal lagi, bahwa pergantian Sekkab Nunukan ini merupakan salah satu butir kontrak politik antara Basri-Asmah Gani dengan masyarakat Krayan saat pelaksanaan Pemilukada Nunukan yang lalu,” ujarnya.

    Jika komitmen politik Basri-Asmah Gani ini mandeg di Gubernur Kaltim, dikhawatirkan akan berdampak pada pencitraan negatif Bupati dan Wakil Bupati Nunukan.

    Selain itu tidak tertutup kemungkinan mandegnya proses pergantian Sekkab Nunukan justru akan menimbulkan gejolak, berupa pengerahan massa yang menuntut komitmen politik Basri-Asmah Gani untuk mengganti Sekkab Nunukan.

    Meskipun sudah lebih sebulan Bupati Nunukan Basri mengusulkan nama-nama pengganti Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ, namun hingga kini Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak belum pernah mendapatkan laporan usulan dimaksud.

    Saat diwawancarai Tribun di Nunukan baru-baru ini, Awang Faroek justru meminta agar usulan nama-nama itu segera disampaikan Bupati Nunukan kepadanya. “Yah silakan diproses,” ujarnya.

    Ketika ditegaskan usulan itu sudah disampaikan lebih sebulan yang lalu, Awang kembali berkelit dan mengatakan, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengusulan Sekkab Nunukan yang baru. “Apa syarat yang belum dipenuhi?,” tanya wartawan Tribun, “Nanti saya belum dapat laporan. Iyakan, ini masih diproses.  Itu pejabat tinggi di daerah loh,” ujarnya.

    Kembali ditanya, kapan proses tersebut selesai? Awang hanya berjanji akan memproses secepatnya. Namun ia tidak mau memastikan jangka waktunya.
    Bupati Nunukan telah mengusulkan kepada Gubernur Kaltim masing-masing Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nunukan Tommi Harun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nunukan Supriyanto serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Nunukan Samuel Parrangan sebagai calon Sekkab Nunukan.
            
    Sumber: Tribun Kaltim - Minggu, 22 Juli 2012 18:09 WITA
     


    Tiga Besar Calon Sekkab Nunukan Diajukan ke Dewan
    Tribun Kaltim - Kamis, 24 Mei 2012 19:28 WITA
    NUNUKAN,tribunkaltim.co.id-Bupati Nunukan Basri, Kamis (24/5/2012) sore mengaku telah mengajukan kepada DPRD Nunukan, tiga nama calon Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan pengganti Zainuddin HZ. "Itu sudah diajukan, tidak tahu kapan, saya lupa," katanya.

    Basri mengungkapkan, dari hasil asesmen yang dilakukan lembaga independen di Semarang, nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nunukan Tommi Harun berada pada peringkat teratas disusul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Supriyanto, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Samuel Parrangan, Kepala Disdukcapil Haji Datuk Balam dan Kepala Bakesbangpol Haji M Arsyad.

    Dengan demikian, Tommi Harun, Supriyanto dan Samuel Parrangan merupakan tiga nama yang diajukan kepada DPRD Nunukan untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Kaltim untuk melakukan pemaparan visi misi Calon Sekkab Nunukan.

    Dewan Heran Sekda Nunukan Belum Diganti
    Tribun Kaltim - Selasa, 1 Mei 2012 14:38 WITA
    NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis merasa heran, karena proses pergantian Sekretaris Kabupaten Nunukan baru memasuki tahap asesmen.

    "Loh  itu kan seharusnya kemarin-kemarin dilakukan? Saya kira sekdanya sudah ganti. Baru asesmen ini? Oh iya saya baru tahu," kata Politisi Partai Bulan Bintang ini menunjukkan keheranannya.

    Saat ditanya, dari lima nama yang mengikuti asesmen, siapa yang lebih baik? Nardi menolak memberikan penilaian.

    "Saya tidak berharap apa-apa lagi sama yang ikut asesmen ini. Saya berharap bahwa sekda harus diganti. Itu harapan saya, saya tidak mau tahu. Tidak ada calon saya dari lima itu. Seandainya saya birokrat, saya mau jadi sekda," ujarnya.

    Lima pejabat eselon II  di Nunukan mengikuti asesmen sebagai Calon Sekkab Nunukan untuk menggantikan Zainuddin HZ. Mereka adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Samuel Parrangan, Kepala Bappeda Tommi Harun, Kepala Bakesbangpol Haji M Arsyad, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Supriyanto serta Kepala Disdukcapil Haji Datuk Balam.
    Sumber : Tribun Kaltim 
    Lima Calon Sekkab Nunukan Ikuti Asesemen
    Tribun Kaltim - Selasa, 1 Mei 2012 14:30 WITA
    NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Proses pergantian Sekretaris Kabupaten Nunukan terus bergulir. Lima calon Sekkab Nunukan telah mengikuti asesmen yang berlangsung selama tiga hari di Kota Semarang, Jawa Tengah. 

    Kelima pejabat eselon II yang mengikuti asesmen dimaksud yakni Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Samuel Parrangan, Kepala Bappeda Tommi Harun, Kepala Bakesbangpol Haji M Arsyad, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Supriyanto serta Kepala Disdukcapil Haji Datuk Balam.

    "Semuanya hadir di Semarang. Pelaksanaan asesmen berlangsung selama tiga hari. Besok mereka pulang," kata Bupati Nunukan Basri, Selasa (1/5/2012).

    Basri mengatakan, proses asesmen terhadap lima calon Sekkab Nunukan yang akan menggantikan Zainuddin HZ dipantau langsung Wakil Bupati Nunukan Hajjah Asmah Gani. "Jadi ada ibu wakil yang mengawal ke sana," ujarnya.

    Basri belum memastikan tiga dari lima nama tersebut yang akan diusulkan kepada Gubernur Kaltim. Ia terlebih dahulu akan menunggu rekomendasi dari lembaga yang melakukan asesmen.

    "Perkiraan rekomendasi itu sudah ada setelah ibu wakil pulang. Mereka kan cuma lima orang, yang direkomendasikan tiga. Jadi itu tidak terlalu lama. Setelah asesemen pasti langsung ada hasilnya," ujarnya.

    Setelah diperoleh tiga nama, selanjutnya Bupati akan meminta rekomendasi kepada DPRD Nunukan untuk selanjutnya tiga nama itu diusulkan ke Gubernur Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

    Asisten III Setkab Nunukan Abdul Karim mengatakan, asesmen dilakukan oleh tim independen. Asesmen dilakukan bukan untuk menentukan lolos atau tidak lolosnya nama yang diusulkan. Melainkan untuk menentukan calon yang memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

    Asesmen untuk calon Sekda, diakui baru kali ini dilaksanakan di Nunukan. Melalui asesmen tersebut, setiap calon Sekkab Nunukan akan dilihat kemampuannya secara individual dan manejerial yakni kemampuan berkelompok, menangani orang-orang.

    Kemampuan individual dan manejerial akan terlihat karena akan dilakukan simulasi untuk melihat seseorang itu, sebagai calon pemimpin eselon dua bisa menghadapi situasi genting.

    Setelah dilakukan asesmen, akan dipilih tiga orang yang memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat untuk diusulkan ke Gubernur Kaltim. Selanjutnya tiga calon ini akan melakukan pemaparan visi misi dan rencana strategis.
    Sumber : Tribun Kaltim
     

    Bupati Janji tak Intervensi Seleksi Sekkab Nunukan
    Tribun Kaltim - Selasa, 17 April 2012 20:32 WITA
     
    NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Bupati Nunukan Basri berjanji tidak akan mengintervensi seleksi calon Sekkab Nunukan. "Saya serahkan saja kepada tim. Bupati tidak akan ada intervensi,"kata Basri, Selasa (17/4/2012) kepada tribunkaltim.co.id di ruangan kerjanya.

    Ia hanya berharap, proses seleksi berlangsung dengan cepat. "Harapan saya mudah-mudahan secepatnya sudah ada sekda yang baru," ujarnya.

    Basri mengajukan lima nama sebagai calon Sekkab Nunukan. Ia mengatakan, kelima nama dimaksud yakni Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Samuel Parrangan, Kepala Bappeda Tommi Harus, Kepala Bakesbangpol Haji Arsyad, Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Supriyanto serta Kepala Disdukcapil Datuk Balam. (*)
    Sumber: Tribun Kaltim

    Bupati Nunukan Usulkan 6 Calon Sekkab
    Tribun Kaltim - Selasa, 17 April 2012 20:26 WITA
     
    NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Bupati Nunukan Basri mengusulkan enam pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Nunukan sebagai calon Sekretaris Kabupaten menggantikan Zainuddin HZ. Keenam calon itu akan mengikuti asesmen bulan depan.

    Asisten III Setkab Nunukan Abdul Karim mengatakan, nama-nama yang sudah diusulkan Asisten Tata Pemerintahan Setkab Nunukan akan mengikuti proses asesmen oleh tim independen. "Sementara sudah kita usulkan tim asesmen dari Semarang. Tim ini independen," ujarnya.

    Asesmen dilakukan bukan untuk menentukan lolos atau tidak lolosnya nama yang diusulkan. Melainkan untuk menentukan calon yang memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

    Asesmen untuk calon Sekda, diakui baru kali ini dilaksanakan di Nunukan. Melalui asesmen tersebut, setiap calon Sekkab Nunukan akan dilihat kemampuannya secara individual dan manejerial yakni kemampuan berkelompok, menangani orang-orang.

    Kemampuan individual dan manejerial akan terlihat karena akan dilakukan simulasi untuk melihat seseorang itu, sebagai calon pemimpin eselon dua bisa menghadapi situasi genting.

    Karim mengatakan, asesmen diperkirakan berlangung awal Mei. "Sampai saat ini kita masih menunggu jadwal," ujarnya.

    Setelah dilakukan asesmen, akan dipilih tiga orang yang memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat untuk diusulkan ke Gubernur Kaltim.
    Selanjutnya tiga calon ini akan melakukan pemaparan visi misi dan rencana strategis. (*)


    A

    Arah Kiblat