Sejarah Asia Tenggara telah dimulai sejak zaman prasejarah. Masyarakat dan kebudayaan di Asia Tenggara, di kemudian hari berkembang menjadi beragam budaya dan bangsa yang berbeda-beda dan spesifik, dengan pengaruh dari budaya India dan budaya Tiongkok. Pada masa pra dan pasca kolonialisme, budaya Arab dan budaya Eropa juga memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Asia Tenggara pada umumnya.
 |
| Relief bola dunia Asia Tenggara pada Field Museum of Natural History, di Chicago, Illinois |
1. Prasejarah
1.1. Masyarakat pertanian awal
Pertanian adalah perkembangan alami yang berasal dari kebutuhan. Sebelum pertanian, berburu dapat memenuhi kebutuhan makanan. Masyarakat Asia Tenggara telah melakukan berbagai kegiatan domestikasi baik berupa hewan maupun tanaman seperti memelihara anjing, ayam, dan babi
beribu-ribu tahun yang lalu. Makanan terkait dengan status sosial.
Apabila makanan tersedia berlebih, orang mengadakan pesta besar dan
semua orang boleh makan sepuasnya. Orang-orang kaya seperti ini biasanya
bekerja bertahun-tahun mengumpulkan makanan atau kekayaan yang
dibutuhkan untuk pesta-pesta ini. Kebaikan orang-orang kaya itu akan
diingat oleh masyarakat, menjadi semacam tabungan budi untuk masa yang
akan datang. Kebiasaan ini tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara,
bahkan sampai ke Papua. Masyarakat dengan ciri seperti ini dikenal sebagai masyarakat agraris.
Pada saat tekanan jumlah penduduk mencapai titik yang membutuhkan
intensifikasi pertanian, berkembang teknik bercocok tanam, seperti
menanam ubi jalar di Papua atau menanam padi di wilayah Indonesia lainnya. Para ahli prasejarah berpendapat, teknik bercocok tanam padi sawah dikenal masyarakat Asia Tenggara dari Tiongkok, khususnya lembah Sungai Yangtse dan Yunnan.
 |
| Teras persawahan di pulau Jawa, Indonesia |
Kegiatan menanam ubi di Papua, contohnya, dimulai dengan menempatkan
umbi di lahan yang telah dipersiapkan, menyiangi gulmanya, menunggunya
hingga berkembang, dan kemudian memanen hasilnya. Urut-urutan kegiatan
ini masih dilakukan oleh kaum wanita di berbagai masyarakat tradisional
di Asia Tenggara; sedangkan kaum pria mengerjakan tugas-tugas yang lebih
berat seperti mempersiapkan lahan atau memagarinya untuk menghidari
kerusakan karena hama babi.
1.2. Zaman perundagian awal di semenanjung Asia Tenggara
Sekitar abad ke-5 SM, penduduk dari daerah Dongson, yang sekarang termasuk dalam wilayah Vietnam,
telah mampu menguasai keterampilan dasar pengolahan logam. Hasil
kebudayaan logam mereka adalah yang paling tua yang telah ditemukan oleh
para arkeolog di Asia Tenggara. Sedangkan masyarakat terawal yang
diketahui di Thailand - yaitu sekitar tahun 3,000 SM - berlokasi di
daerah Ban Chiang.
Pada sekitar tahun 2,500 SM, bangsa Melayu
mulai menyebar di wilayah semenanjung dan memperkenalkan teknologi
primitif pengerjaan logam yang telah mereka kuasai di wilayah ini.
Sekitar tahun 1,500 SM, bangsa Mon mulai memasuki wilayah Burma, sedangkan bangsa Tai
datang lebih belakangan dari daerah selatan Tiongkok ke daratan Asia
Tenggara untuk kemudian menempatinya pada sekitar milenium pertama
Masehi.
2. Kerajaan-kerajaan kuno
Kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibagi
menjadi dua kategori, yaitu kerajaan-kerajaan agraris dan
kerajaan-kerajaan maritim.
Kegiatan utama kerajaan-kerajaan agraris adalah pertanian. Mereka
kebanyakan terletak di semenanjung Asia Tenggara. Contoh kerajaan
agraris adalah Kerajaan Ayutthaya, yang terletak di delta sungai Chao Phraya, dan Kerajaan Khmer yang berada di Tonle Sap. Kerajaan-kerajaan maritim kegiatan utamanya adalah perdagangan melalui laut. Kerajaan Malaka dan Kerajaan Sriwijaya adalah contoh dari kerajaan maritim.
Tidak banyak yang diketahui mengenai kepercayaan dan praktek
keagamaan Asia Tenggara, sebelum kedatangan dan pengaruh agama dari para
pedagang India pada abad ke-2 Masehi dan seterusnya. Sebelum abad
ke-13, agama-agama Buddha dan Hindu adalah kepercayaan utama di Asia
Tenggara. Kerajaan-kerajaan di daratan (semenanjung) Asia Tenggara pada
umumnya memeluk agama Buddha, sedangkan kerajaan-kerajaan di kepulauan Melayu (Nusantara) umumnya lebih dipengaruhi agama Hindu. Beberapa kerajaan yang berkembang di semenanjung ini, awalnya bermula di daerah yang sekarang menjadi negara-negara Myanmar, Kamboja dan Vietnam.
 |
| Peninggalan ibukota Kerajaan Ayutthaya, Thailand |
Kekuasaan dominan yang pertama kali muncul di kepulauan adalah Sriwijaya di Sumatra. Dari abad ke-5 Masehi, Palembang sebagai ibukota Sriwijaya menjadi pelabuhan besar dan berfungsi sebagai pelabuhan persinggahan (entrepot) pada Jalur Rempah-rempah (spice route)
yang terjalin antara India dan Tiongkok. Sriwijaya juga merupakan pusat
pengaruh dan pendidikan agama Buddha yang cukup berpengaruh. Kemajuan
teknologi kelautan pada abad ke-10 Masehi membuat pengaruh dan
kemakmuran Sriwijaya memudar. Kemajuan tersebut membuat para pedagang
Tiongkok dan India untuk dapat secara langsung mengirimkan barang-barang
di antara keduanya, serta membuat kerajaan Chola
di India Selatan dapat melakukan serangkaian penyerangan penghancuran
terhadap daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya, yang mengakhiri fungsi
Palembang sebagai pelabuhan persinggahan.
Pulau Jawa
kerap kali didominasi oleh beberapa kerajaan agraris yang saling
bersaing satu sama lain, termasuk di antaranya kerajaan-kerajaan wangsa Syailendra, Mataram Kuno dan akhirnya Majapahit.
Para pedagang Muslim mulai mengunjungi Asia Tenggara pada abad ke-12 Masehi. Samudera Pasai
adalah kerajaan Islam yang pertama. Ketika itu, Sriwijaya telah
diambang keruntuhan akibat perselisihan internal. Kesultanan Malaka,
yang didirikan oleh salah seorang pangeran Sriwijaya, berkembang
kekuasaannya dalam perlindungan Tiongkok dan mengambil alih peranan
Sriwijaya sebelumnya. Agama Islam
kemudian menyebar di seantero kepulauan selama abad ke-13 dan abad
ke-14 menggantikan agama Hindu, dimana Malaka (yang para penguasanya
telah beragama Islam) berfungsi sebagai pusat penyebarannya di wilayah
ini.
Beberapa kesultanan lainnya, seperti kesultanan Brunei di Kalimantan dan kesultanan Sulu di Filipina secara relatif mengalami sedikit hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya.
3. Penjajahan Eropa
Bangsa Eropa
pertama kali sampai di Asia Tenggara pada abad keenam belas.
Ketertarikan di bidang perdaganganlah yang umumnya membawa bangsa Eropa
ke Asia Tenggara, sementara para misionaris turut serta dalam
kapal-kapal dagang dengan harapan untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah ini.
Portugis
adalah kekuatan Eropa pertama yang membuka akses jalur perdagangan yang
sangat menguntungkan ke Asia Tenggara tersebut, dengan cara menaklukkan
Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Belanda dan Spanyol
mengikutinya dan segera saja mengatasi Portugis sebagai
kekuatan-kekuatan European utama di wilayah Asia Tenggara. Belanda
mengambil-alih Malaka dari Portugis pada tahun 1641, sedangkan Spanyol mulai mengkolonisasi Filipina (sesuai nama raja Phillip II dari Spanyol) sejak tahun 1560-an. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur yang bertindak atas nama Belanda, mendirikan kota Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat perdagangan dan ekspansi ke daerah-daerah lainnya di pulau Jawa, serta wilayah sekitarnya.
Inggris, yang diwakili oleh British East India Company, secara relatif datang ke wilayah ini lebih kemudian. Diawali dengan Penang, Inggris mulai memperluaskan kerajaan mereka di Asia Tenggara. Mereka juga menguasai wilayah-wilayah Belanda selama Perang Napoleon. Pada tahun 1819, Stamford Raffles mendirikanSingapura
sebagai pusat perdagangan Inggris dalam rangka persaingan mereka dengan
Belanda. Meskipun demikian, persaingan tersebut mereda pada tahun 1824
ketika dikeluarkannya traktat Anglo-Dutch
yang memperjelas batas-batas kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Sejak
tahun 1850-an dan seterusnya, mulailah terjadi peningkatan kecepatan
kolonisasi di Asia Tenggara.
Kejadian ini, yang disebut juga dengan nama Imperialisme Baru,
memperlihatkan terjadinya penaklukan atas hampir seluruh wilayah di
Asia Tenggara, yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan kolonial Eropa. VOC
dan East India Company masing-masing dibubarkan oleh pemerintah Belanda
dan pemerintah Inggris, yang kemudian mengambil-alih secara langsung
administrasi wilayah jajahan mereka. Hanya Thailand
saja yang terlepas dari pengalaman penjajahan asing, meskipun Thailand
juga sangat terpengaruh oleh politik kekuasaan dari kekuatan-kekuatan
Barat yang ada.
Tahun 1913, Inggris telah berhasil menduduki Burma, Malaya dan wilayah-wilayah Borneo, Perancis menguasai Indocina, Belanda memerintah Hindia Belanda, Amerika Serikat mengambil Filipina dari Spanyol, sementara Portugis masih berhasil memiliki Timor Timur.
Penguasaan kolonial memberikan dampak yang nyata terhadap Asia
Tenggara. Kekuatan-kekuatan kolonial memang memperoleh keuntungan yang
besar dari sumber daya alam dan dan pasar Asia Tenggara yang besar, akan
tetapi mereka juga mengembangkan wilayah ini dengan tingkat
pengembangan yang berbeda-beda. Perdagangan hasil pertanian,
pertambangan dan ekonomi berbasis eksport berkembang dengan cepat dalam
periode ini. Peningkatan permintaan tenaga kerja menghasilkan imigrasi
besar-besaran, terutama dari India dan Cina, sehingga terjadilah perubahan demografis yang cukup besar. Munculnya lembaga-lembaga negara bangsa
modern seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, media cetak, dan
juga pendidikan modern (dalam lingkup yang terbatas}, turut menaburkan
benih-benih kebangkitan grakan-gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan tersebut.
4. Asia Tenggara masa kini
Asia Tenggara modern memiliki ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang
tinggi pada sebagian besar negara-negara anggotanya dan semakin dekatnya
integrasi regional. Singapura, Brunei dan Malaysia
secara tradisional mengalami pertumbuhan yang tinggi dan pada umumnya
dianggap sebagai negara-negara yang lebih maju di wilayah ini. Thailand, Indonesia dan Filipina dapat dianggap sebagai negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara, sementara Vietnam
pada beberapa waktu terakhir juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang
pesat. Beberapa negara yang masih tertinggal pertumbuhannya adalah Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Timur yang baru merdeka.
Pada tanggal 8 Agustus 1967, Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) didirikan oleh Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan
Filipina. Setelah diterimanya Kamboja ke dalam kelompok ini pada tahun
1999, Timor Timur adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bukan
merupakan anggota ASEAN. Tujuan ASEAN adalah untuk meningkatkan
kerjasama antar komunitas Asia Tenggara. ASEAN Free Trade Area
(AFTA) telah didirikan untuk mendorong peningkatan perdagangan antara
anggota-anggota ASEAN. ASEAN juga menjadi pendukung utama dalam
terciptanya integrasi yang lebih luas untuk wilayah Asia-Pasifik melalui
East Asia Summit.
5. Sejarah
5.1. Sejarah Brunei
Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad VII atau VIII Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad IX dan kemudian menguasai Kalimantan utara dan Filipina. Setelah itu mereka dijajah oleh Majapahit, namun berhasil memerdekakan diri dan menjadi negara yang maju.
Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad XV sampai XVII, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan sultan kelima, Bolkiah (1473-1521), yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila; dan pada masa pemerintahan sultan kesembilan, Hassan (1605-1619), yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan, yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini.
Setelah Sultan Hassan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang, antara lain, mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian "Rajah Putih" dari Sarawak di Kalimantan barat laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, namun ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional, dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke.
Sementara itu, British North Borneo Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan timur laut. Pada 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya, dan walaupun tetap memegang otonomi namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang Residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal.
Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri, walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang Komisioner Tinggi. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata, yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah.
Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986.
Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka.
Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad XV sampai XVII, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan sultan kelima, Bolkiah (1473-1521), yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila; dan pada masa pemerintahan sultan kesembilan, Hassan (1605-1619), yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan, yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini.
Setelah Sultan Hassan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang, antara lain, mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian "Rajah Putih" dari Sarawak di Kalimantan barat laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, namun ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional, dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke.
Sementara itu, British North Borneo Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan timur laut. Pada 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya, dan walaupun tetap memegang otonomi namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang Residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal.
Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri, walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang Komisioner Tinggi. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata, yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah.
Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986.
Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka.
5.2. Sejarah Filipina
Sejarah Filipina dipercaya telah dimulai dengan kedatangan manusia pertama lewat jembatan darat paling tidak 30.000 tahun yang lalu Kedatangan pertama orang-orang Barat yang tercatat adalah kedatangan Ferdinand Magellan di Pulau Homonhon, di tenggara Samar pada 16 Maret 1521
Sebelum kedatangan Magellan, terdapat suku-suku Negrito yang menjelajahi pulau-pulau Filipina, namun mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Austronesia. Kelompok-kelompok tersebut dapat digolongkan menjadi suku pemburu dan peramu, masyarakat kesatria, plutokrasi kecil, dan kerajaan maritim, yang kemudian tumbuh menjadi kerajaan, konfederasi dan kesultanan. Negara-negara prakolonial itu contohnya kerajaan Butuan, Cebu, Tondo, Maysapan, Maynila, konfederasi Madyaas, Negeri Mai, dan kesultanan Sulu serta Maguindanao. Negara-negara kecil ini berkembang paling tidak sejak abad ke-10. Meskipun kerajaan-kerajaan ini mencapai tatanan politik dan sosial yang rumit, serta melakukan perdagangan dengan daerah-daerah yang sekarang menjadi Cina, India, Jepang, Thailand, Vietnam dan Indonesia, tidak ada yang berhasil menyatukan kepulauan yang sekarang menjadi Filipina di abad ke-20.
Penjajahan dan pemukiman Spanyol dimulai dengan kedatangan ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1565, yang mendirikan pemukiman San Miguel di pulau Cebu, danlebih banyak lagi pemukiman ke utara, mencapai teluk Manila di pulau Luzon pada tahun 1571. Di Manila, mereka mendirikan kota baru dan dengan demikian memulai era penjajahan imperium Spanyol, yang berlangsung lebih dari tiga abad.
Pemerintahan Spanyol berusaha mencapai penyatuan politik seluruh kepulauan, yang sebelumnya terdiri atas berbagai kerajaan dan komunitas merdeka, namun tidak berhasil. Penyatuan Filipina baru berhasil pada abad ke-20. Spanyol memperkenalkan percetakan versi Eropa Barat, dan kalender Gregorian, dan juga cacar, penyakit kelamin, lepra, perang dengan senjata api. Hindia Timur Spanyol diperintah dan diadministrasi sebagai bagian Kerajamudaan Spanyol Baru dari Meksiko dari 1565 sampai 1821, dan diadministrasi langsung dari Madrid dari tahun 1821 sampai akhir Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, kecuali pada selang singkat pendudukan Britania di Filipina (1762-1764). Orang-orang Cina, Britania, Portugis, Belanda, Jepang dan pedagang pribumi mengeluh bahwa Spanyol menekan perdagangan dengan pemberlakuan monopoli Spanyol. Misionaris Spanyol mencoba mengkristenkan penduduk dan umumnya sukses di dataran rendah utara dan tengah, pada akhirnya. Mereka mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit, terutama di Manila dan pemukiman benteng-benteng Spanyol.
Revolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada April 1896, yang berpuncak di dua tahun kemudian dengan proklamasi kemerdekaan dan pendirian Republik Pertama Filipina. Namun Traktat Paris, pada akhir perang Spanyol-Amerika, memindahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina, yang pada 2 Juni 1899, menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Perang Filipina-Amerika yang kemudian terjadi berakibat korban dalam jumlah besar. Presiden Filipina Emilio Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901 dan pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan konflik berakhir secara resmi pada tahun 1902. Para pemimpin Filipina pada umumnya menerima bahwa AS telah menang, namun permusuhan terus berlanjut dan baru mulai berkurang tahun 1913. Pemerintahan kolonial AS dimulai tahun 1905 dengan otonomi lokal sangat terbatas. Otonomi parsial (status persemakmuran) diberikan pada tahun 1935, dengan kemerdekaan penuh dari AS direncanakan pada tahun 1946. Persiapan untuk negara yang berdaulat sepenuhnya diinterupsi oleh pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II.
Dengan ekonomi yang menjanjikan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, Filipina pada akhir 1960-an dan awal 1970-an mengalami kebangkitan aktivisme mahasiswa dan pergerakan sipil terhadap kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang memberlakukan hukum militer pada tahun 1972. Karena ikatan yang dekat antara AS dan Presiden Marcos, pemerintah AS terus mendukung Marcos meskipun pemerintahannya dikenal sangat korup dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas. Namun revolusi "People Power" pada tahun 1986 telah memakzulkan Marcos dan membawa kembali demokrasi di negara tersebut. Periode setelah itu ditandai oleh ketidakstabilan politik dan terganggunya produktivitas ekonomi
5.3. Sejarah Indonesia
Sebelum kedatangan Magellan, terdapat suku-suku Negrito yang menjelajahi pulau-pulau Filipina, namun mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Austronesia. Kelompok-kelompok tersebut dapat digolongkan menjadi suku pemburu dan peramu, masyarakat kesatria, plutokrasi kecil, dan kerajaan maritim, yang kemudian tumbuh menjadi kerajaan, konfederasi dan kesultanan. Negara-negara prakolonial itu contohnya kerajaan Butuan, Cebu, Tondo, Maysapan, Maynila, konfederasi Madyaas, Negeri Mai, dan kesultanan Sulu serta Maguindanao. Negara-negara kecil ini berkembang paling tidak sejak abad ke-10. Meskipun kerajaan-kerajaan ini mencapai tatanan politik dan sosial yang rumit, serta melakukan perdagangan dengan daerah-daerah yang sekarang menjadi Cina, India, Jepang, Thailand, Vietnam dan Indonesia, tidak ada yang berhasil menyatukan kepulauan yang sekarang menjadi Filipina di abad ke-20.
Penjajahan dan pemukiman Spanyol dimulai dengan kedatangan ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1565, yang mendirikan pemukiman San Miguel di pulau Cebu, danlebih banyak lagi pemukiman ke utara, mencapai teluk Manila di pulau Luzon pada tahun 1571. Di Manila, mereka mendirikan kota baru dan dengan demikian memulai era penjajahan imperium Spanyol, yang berlangsung lebih dari tiga abad.
Pemerintahan Spanyol berusaha mencapai penyatuan politik seluruh kepulauan, yang sebelumnya terdiri atas berbagai kerajaan dan komunitas merdeka, namun tidak berhasil. Penyatuan Filipina baru berhasil pada abad ke-20. Spanyol memperkenalkan percetakan versi Eropa Barat, dan kalender Gregorian, dan juga cacar, penyakit kelamin, lepra, perang dengan senjata api. Hindia Timur Spanyol diperintah dan diadministrasi sebagai bagian Kerajamudaan Spanyol Baru dari Meksiko dari 1565 sampai 1821, dan diadministrasi langsung dari Madrid dari tahun 1821 sampai akhir Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, kecuali pada selang singkat pendudukan Britania di Filipina (1762-1764). Orang-orang Cina, Britania, Portugis, Belanda, Jepang dan pedagang pribumi mengeluh bahwa Spanyol menekan perdagangan dengan pemberlakuan monopoli Spanyol. Misionaris Spanyol mencoba mengkristenkan penduduk dan umumnya sukses di dataran rendah utara dan tengah, pada akhirnya. Mereka mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit, terutama di Manila dan pemukiman benteng-benteng Spanyol.
Revolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada April 1896, yang berpuncak di dua tahun kemudian dengan proklamasi kemerdekaan dan pendirian Republik Pertama Filipina. Namun Traktat Paris, pada akhir perang Spanyol-Amerika, memindahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina, yang pada 2 Juni 1899, menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Perang Filipina-Amerika yang kemudian terjadi berakibat korban dalam jumlah besar. Presiden Filipina Emilio Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901 dan pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan konflik berakhir secara resmi pada tahun 1902. Para pemimpin Filipina pada umumnya menerima bahwa AS telah menang, namun permusuhan terus berlanjut dan baru mulai berkurang tahun 1913. Pemerintahan kolonial AS dimulai tahun 1905 dengan otonomi lokal sangat terbatas. Otonomi parsial (status persemakmuran) diberikan pada tahun 1935, dengan kemerdekaan penuh dari AS direncanakan pada tahun 1946. Persiapan untuk negara yang berdaulat sepenuhnya diinterupsi oleh pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II.
Dengan ekonomi yang menjanjikan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, Filipina pada akhir 1960-an dan awal 1970-an mengalami kebangkitan aktivisme mahasiswa dan pergerakan sipil terhadap kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang memberlakukan hukum militer pada tahun 1972. Karena ikatan yang dekat antara AS dan Presiden Marcos, pemerintah AS terus mendukung Marcos meskipun pemerintahannya dikenal sangat korup dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas. Namun revolusi "People Power" pada tahun 1986 telah memakzulkan Marcos dan membawa kembali demokrasi di negara tersebut. Periode setelah itu ditandai oleh ketidakstabilan politik dan terganggunya produktivitas ekonomi
5.3. Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa" yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; Era Kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; Era Kemerdekaan Awal, pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); Era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta Era Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. (baca)
5.4. Sejarah Kamboja
5.5. Sejarah Laos
Sejarah Laos
pada awalnya didominasi oleh Kerajaan Nanzhao, yang diteruskan pada
abad ke-14 oleh kerajaan lokal Lan Xang yang berlangsung hingga abad
ke-18, setelah Thailand menguasai kerajaan tersebut. Kemudian Perancis menguasai wilayah ini pada abad ke-19 dan menggabungkannya ke dalam Indochina Perancis
pada 1893. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, negara ini
memerdekakan diri pada 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah
pemerintahan Raja Sisavang Vong.
Keguncangan politik di negara tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina Kedua yang lebih besar (disebut juga Perang Rahasia) yang menjadi faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali kudeta. Pada 1975 kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savang Vatthana dukungan Amerika Serikat dan Perancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga saat ini. Laos mempererat hubungannya dengan Vietnam dan mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade 1980an dan dimasukkan ke dalam ASEAN pada 1997.
Penghuni asli Laos adalah orang-orang Austroasiatik, yang hidup dari berburu dan meramu sebelum datangnya masa pertanian. Para pedagang Laos, yang cekatan dalam mengarungi sungai menggunakan kano, menggunakan jalur yang menembus pegunungan terutama sungai-sungai. Rute sungai yang paling penting adalah Mekong karena banyak anak sungainya memungkinkan para pedagang menembus jauh ke pedalaman, tempat mereka membeli hasil bumi seperti kapulaga, kapur barus, sticklac dan banyak makanan lainnya.
5.6. Sejarah Malaysia
Keguncangan politik di negara tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina Kedua yang lebih besar (disebut juga Perang Rahasia) yang menjadi faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali kudeta. Pada 1975 kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savang Vatthana dukungan Amerika Serikat dan Perancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga saat ini. Laos mempererat hubungannya dengan Vietnam dan mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade 1980an dan dimasukkan ke dalam ASEAN pada 1997.
Penghuni asli Laos adalah orang-orang Austroasiatik, yang hidup dari berburu dan meramu sebelum datangnya masa pertanian. Para pedagang Laos, yang cekatan dalam mengarungi sungai menggunakan kano, menggunakan jalur yang menembus pegunungan terutama sungai-sungai. Rute sungai yang paling penting adalah Mekong karena banyak anak sungainya memungkinkan para pedagang menembus jauh ke pedalaman, tempat mereka membeli hasil bumi seperti kapulaga, kapur barus, sticklac dan banyak makanan lainnya.
5.6. Sejarah Malaysia
Sejarah Malaysia (سجاره مليسيا) adalah baru
berbanding cabang dari sejarah dunia Melayu-Indonesia yang lebih luas.
Secara budaya dan bahasa, terdapat apabila sehingga masa baru sedikit
untuk membezakan wilayah dimana sekarang mengandungi Malaysia dari tanah
daripada Kepulauan Melayu. Kini dunia Melayu dibahagi kepada enam negara - Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei dan Timor Timur – secara besar akibat dari pengaruh luar.
Sejarah awal
Semenanjung Melayu berubah menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara ketika Cina dan India memulai perdagangan mereka melewati Selat Melaka. Banyak kerajaan awal yang berdiri pada abad ke-10 berasal daripada pelabuhan, termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, dan Pan Pan di Kelantan. Pada awal abad ke-5, Kesultanan Melaka didirikan dan kemakmuran ekonominya telah menarik minat penjajah dari Portugis, Belanda dan Britania
Zaman Penjajahan
Pemukiman Selat (Straits Settlements) Koloni Mahkota (Crown Colony) Britania dibentuk pada 1826, dan Britania sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh dan kawalannya kepada seluruh semenanjung. Pemukiman Selat termasuk Pulau Pinang, Singapura dan Melaka.
Pada 1867, Inggris menjadi semakin agresif dan mulai merebut negeri-negeri Melayu lainnya. Akibat perang saudara, gangguan persatuan sulit China, Britania telah dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk Negeri Selat. Akhirnya, Perjanjian Pangkor ditandatangani yang mengakibatkan perluasan kekuasaan Britania ke negeri-negeri Melayu (yaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan yang juga dikenal sebagai Negeri-negeri Bersekutu). Negeri-negeri lain yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Tidak Bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu yang berada di bawah kuasa Thailand.
Di Borneo pula, Borneo Utara Britania yang dulu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu (sekarang Sabah) ditabalkan sebagai Koloni Kerajaan Britania, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Brooke. Akibat penaklukan Jepang pada Perang Dunia II dan kebangkitan komunis, dukungan untuk kemerdekaan semakin kuat. Saat Britania menginginkan pembentukan Uni Malaya setelah berakhirnya perang, masyarakat Melayu bangun menentang dan menginginkan sistem yang pro-Melayu, Singapura akhirnya melepaskan diri dari MALAYSIA dan membentuk negara sendiri. dan meminta sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang mengizinkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka). Kemerdekaan untuk semenanjung diperoleh pada 1957 di bawah nama Persekutuan Malaya, tanpa Singapura.
Selepas perang
Persekutuan yang baru diwujudkan di bawah nama Malaysia pada 16 September 1964 melalui penyatuan Persekutuan Malaya, Singapura, Borneo Utara (kemudian dinamakan Sabah) dan Sarawak. Kesultanan Brunei yang pada mulanya menyatakan hasrat untuk menyertai Malaysia menarik diri akibat tentangan sebahagian masyarakat Brunei. Pada awal terbentuknya Malaysia, banyak masalah yang terjadi misalnya dengan Indonesia ("Konfrontasi"), dan tuntutan oleh Filipina terhadap Sabah. Selain itu, pada 1965, Singapura menarik diri daripada Malaysia dan kemudian terjadinya kerusuhan etnis pada 1969.
5.7. Sejarah Myanmar
5.8. Sejarah Singapura
Singapura memainkan peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah menjadi pelabuhan yang amat strategis mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945.
Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963 Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1965.
5.9. Sejarah Thailand
Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963 Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1965.
5.9. Sejarah Thailand
 |
| Peninggalan kerajaan Sukhothai |
Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.
5.10. Sejarah Timor Timur
Sejarah Timor Leste berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya.
Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa "jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000". Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.
Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palang Merah International yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya.
Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Lesta yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste Sekarang.
Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya.
Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya mati ditangan Indonesia saat dan sesudah invasi dan adapula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir.
Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jendral Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik.
Amerika Serikat dan Australia "merestui" tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme terutama karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis-Komunis. AS dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City.
Namun PBB tidak menyetujui tindakan Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian yang disponsori
oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste
memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai
kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum
anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa
mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah,
sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis.
Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia antara lain dengan mengadopsi Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai "balas budi" atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi Republica Democratica de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar AS sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi.
5.11. Sejarah Vietnam
Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa "jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000". Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.
Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palang Merah International yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya.
Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Lesta yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste Sekarang.
Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya.
Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya mati ditangan Indonesia saat dan sesudah invasi dan adapula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir.
Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jendral Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik.
Amerika Serikat dan Australia "merestui" tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme terutama karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis-Komunis. AS dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City.
 |
| Salah satu demonstrasi di Australia yang menentang kependudukan Indonesia di Timor Timur |
Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia antara lain dengan mengadopsi Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai "balas budi" atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi Republica Democratica de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar AS sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi.
5.11. Sejarah Vietnam
Sejarah Vietnam dapat ditinjau kembali ke abad ke-3 SM. Mayoritas catatan tertulis mengenai sejarah Vietnam dapat ditemukan dalam catatan-catatan sejarah Tiongkok.
Masa Pra-dinasti
Pada tahun 214 SM, beberapa tahun setelah Kaisar Qin Shihuang mempersatukan Tiongkok, ia mengirim bala tentara ke selatan Tiongkok untuk menaklukkan wilayah yang sekarang adalah Guangdong, Guangxi, Fujian dan utara Vietnam. Penaklukkan itu disertai dengan penaklukkan suku kuno Bai Yue. Setelahnya, Dinasti Qin mendukung migrasi suku Han secara besar-besaran ke selatan dan membentuk 3 provinsi di selatan.
Selang puluhan tahun kemudian, tahun 203 SM, Dinasti Qin terpuruk ke dalam kekacauan. Pada saat ini, pemimpin militer Qin di Nanhai (sekarang Vietnam utara), Zhao Tuo mengambil kesempatan ini untuk membentuk negara sendiri, Nan Yue, dengan Raja Wu. Ibukota negara Nan Yue berada di daerah Guangzhou sekarang. Namun, Nan Yue kemudian ditaklukkan oleh Kaisar Han Wudi dari Dinasti Han pada tahun 111 SM. Untuk lebih 10 abad selanjutnya, Vietnam utara secara langsung dikuasai oleh Dinasti Han, Dong Wu, Dinasti Jin, Dinasti Selatan, Dinasti Sui dan Dinasti Tang).
Masa Dinasti
Pada 939 CE, orang-orang Vietnam berhasil mengalahkan militer Tiongkok di Sungai Bach Dang dan mendapatkan kemerdekaan setelah 10 abad di bawah kontrol Tiongkok. Mereka mendapatkan otonomi secara lengkap satu abad kemudian. Pada masa pemerintahan Dinasti Tran, Dai Viet mengalahkan tiga usaha invasi Mongol di bawah Dinasti Yuan. Tiga kali dengan pasukan yang sangat besar juga dengan persipan yang hati-hati untuk serangan mereka, tetapi tiga kali berturut-turut orang-orang Mongol dikalahkan sama sekali oleh Dai Viet. Secara kebetulan, pertempuran terakhir dimana jendral Vietnam Tran Hung Dao mengalahkan kebanyakan militer Mongol diadakan lagi di Sungai Bach Dang seperti nenek moyangnya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Feudalisme di Vietnam mencapai titik puncaknya saat Dinasti Le pada abad ke 15, khususnya selama masa pemerintahan Kaisar Le Thanh Tong. Antara abad ke 11 dan 15, Vietnam memperluas wilayahnya ke arah Sealatan dalam proses yang disebut Nam Tien (Perluasan ke Selatan). Mereka akhirnya menaklukan kerajaan Champa dan banyak kekaisaran Khmer.
Masa Kolonialisme Perancis
Kemerdekaan Vietnam berakhir pada pertengahan abad 19 AD (Setelah Masehi), ketika Vietnam dikolonialisasikan oleh Kerajaan Perancis. Pemerintahan Perancis menanamkan perubahan signifikan dalam bidang politik dan kebudayaan pada masyarakat Vietnam. Sistem pendidikan modern gaya Barat dikembangkan dan agama Kristen diperkenalkan kepada masyarakat Vietnam. Pengembangan ekonomi perkebunan untuk mempromosikan ekspor tembakau, nila (indigo), teh dan kopi, Perancis mengabaikan permintaan akan pemerintahan sendiri (self-government) dan hak-hak sipil yang terus meningkat. Sebuah pergerakan politik nasionalis dengan cepat muncul, dan pemimpin muda Ho Chi Minh memimpin permintaan akan kemerdekaan kepada League of Nations (Liga Bangsa-Bangsa). Tetapi, Perancis memelihara dominasi kontrol terhadap koloni-koloninya hingga Perang Dunia II, ketika perang Jepang di Pasifik memicu penyerbuan ke Indochina. Sumber daya alam Vietnam dieksploitasi untuk kepentingan kampanye militer Jepang ke Burma, Semenanjung Malay dan India. Pada tahun terkahir perang, pemberontakan nasionalis berpasukan muncul di bawah Ho Chi Minh, melakukan kemerdekaan dan komunisme. Menyusul kekalahan Jepang, pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Perancis pada Perang Indochina Pertama yang dimulai pada tahun 1945 hingga 1954. Perancis mengalami kekalahan besar pada Pertempuran Dien Bien Phu dan dalam waktu singkat setelah itu ditarik dari Vietnam. Negara-negara yang berperang dalam Perang Vietnam membagi Vietnam pada 17th parallel menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sesuai Perjanjian Geneva (Geneva Accords).
Selang puluhan tahun kemudian, tahun 203 SM, Dinasti Qin terpuruk ke dalam kekacauan. Pada saat ini, pemimpin militer Qin di Nanhai (sekarang Vietnam utara), Zhao Tuo mengambil kesempatan ini untuk membentuk negara sendiri, Nan Yue, dengan Raja Wu. Ibukota negara Nan Yue berada di daerah Guangzhou sekarang. Namun, Nan Yue kemudian ditaklukkan oleh Kaisar Han Wudi dari Dinasti Han pada tahun 111 SM. Untuk lebih 10 abad selanjutnya, Vietnam utara secara langsung dikuasai oleh Dinasti Han, Dong Wu, Dinasti Jin, Dinasti Selatan, Dinasti Sui dan Dinasti Tang).
Masa Dinasti
Pada 939 CE, orang-orang Vietnam berhasil mengalahkan militer Tiongkok di Sungai Bach Dang dan mendapatkan kemerdekaan setelah 10 abad di bawah kontrol Tiongkok. Mereka mendapatkan otonomi secara lengkap satu abad kemudian. Pada masa pemerintahan Dinasti Tran, Dai Viet mengalahkan tiga usaha invasi Mongol di bawah Dinasti Yuan. Tiga kali dengan pasukan yang sangat besar juga dengan persipan yang hati-hati untuk serangan mereka, tetapi tiga kali berturut-turut orang-orang Mongol dikalahkan sama sekali oleh Dai Viet. Secara kebetulan, pertempuran terakhir dimana jendral Vietnam Tran Hung Dao mengalahkan kebanyakan militer Mongol diadakan lagi di Sungai Bach Dang seperti nenek moyangnya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Feudalisme di Vietnam mencapai titik puncaknya saat Dinasti Le pada abad ke 15, khususnya selama masa pemerintahan Kaisar Le Thanh Tong. Antara abad ke 11 dan 15, Vietnam memperluas wilayahnya ke arah Sealatan dalam proses yang disebut Nam Tien (Perluasan ke Selatan). Mereka akhirnya menaklukan kerajaan Champa dan banyak kekaisaran Khmer.
Masa Kolonialisme Perancis
Kemerdekaan Vietnam berakhir pada pertengahan abad 19 AD (Setelah Masehi), ketika Vietnam dikolonialisasikan oleh Kerajaan Perancis. Pemerintahan Perancis menanamkan perubahan signifikan dalam bidang politik dan kebudayaan pada masyarakat Vietnam. Sistem pendidikan modern gaya Barat dikembangkan dan agama Kristen diperkenalkan kepada masyarakat Vietnam. Pengembangan ekonomi perkebunan untuk mempromosikan ekspor tembakau, nila (indigo), teh dan kopi, Perancis mengabaikan permintaan akan pemerintahan sendiri (self-government) dan hak-hak sipil yang terus meningkat. Sebuah pergerakan politik nasionalis dengan cepat muncul, dan pemimpin muda Ho Chi Minh memimpin permintaan akan kemerdekaan kepada League of Nations (Liga Bangsa-Bangsa). Tetapi, Perancis memelihara dominasi kontrol terhadap koloni-koloninya hingga Perang Dunia II, ketika perang Jepang di Pasifik memicu penyerbuan ke Indochina. Sumber daya alam Vietnam dieksploitasi untuk kepentingan kampanye militer Jepang ke Burma, Semenanjung Malay dan India. Pada tahun terkahir perang, pemberontakan nasionalis berpasukan muncul di bawah Ho Chi Minh, melakukan kemerdekaan dan komunisme. Menyusul kekalahan Jepang, pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Perancis pada Perang Indochina Pertama yang dimulai pada tahun 1945 hingga 1954. Perancis mengalami kekalahan besar pada Pertempuran Dien Bien Phu dan dalam waktu singkat setelah itu ditarik dari Vietnam. Negara-negara yang berperang dalam Perang Vietnam membagi Vietnam pada 17th parallel menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sesuai Perjanjian Geneva (Geneva Accords).
6. Bacaan lebih lanjut
- (Inggris) Heidhues,Mary Somer. "'Southeast Asia: A Concise History" ISBN 0-500-28303-6
- (Inggris) Osborne, Milton. Southeast Asia. An introductory history. ISBN 1-86508-390-9
- (Inggris) Tarling, Nicholas (ed). The Cambridge history of Southeast Asia Vol I. ISBN 0-521-66369-5
7. Pranala luar
- (Inggris) Ancient Southeast Asia
Arief
Tidak ada komentar:
Posting Komentar