Kemelut Penambangan Pasir Di Nunukan

Penambang Pasir Sebatik Mengadu ke Dewan

NUNUKAN - Sejumlah warga penambang pasir di pesisir pantai Pulau Sebatik, Senin (2/7/2012) mengadukan nasibnya kepada DPRD Nunukan. Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi Komisi I DPRD Nunukan, para penambang yang tergabung dalam Aliansi Pro Pembangunan Sebatik mengeluhkan larangan penambangan pasir sejak 19 April 2012, yang berdampak pada pendapatan mereka.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Ngatidjan Ahmadi itu dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Nunukan seperti Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ. Hadir pula Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Eko Vidiyantho.

Sekitar 200 penambang pasir di Pulau Sebatik harus kehilangan pekerjaan, setelah Pemkab Nunukan menegaskan larangan menambang pasir pantai. Merekapun berencana akan ke Malaysia, untuk mencari pekerjaan guna menyambung hidup.

Nurdin salah seorang penambang mengatakan, ada sekitar 200 penambang pasir yang hanya menggantungkan hidupnya dari aktivitas penggalian pasir pantai. Setiap harinya mereka melakukan aktivitas penggalian mulai dari pinggir pantai Sungai Taiwan hingga ke Sungai Bajau.

Penghasilan mereka dihitung berdasarkan kemampuan mengangkut pasir dengan gerobak. Setiap orang rata-rata bisa mengangkut 20 gerobak pasir setiap hari. Mereka yang tenaganya lebih kuat, bisa mengangkat hingga 30 gerobak. Setiap gerobak dihargai Rp1.500 atau rata-rata setiap orang bisa mendapatkan uang Rp30.000 per hari.

"Kalau air pasang, kita tidak bisa ambil pasir," ujarnya.

Dengan pelarangan menambang ini mereka mengaku kesulitan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari."Seharusnya kalau kita dilarang menambang di situ, yah disiapkan tempat lain di mana kita bisa menambang," ujarnya.

Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 2 Juli 2012 12:07 WITA

Masyarakat Sesalkan Keterlibatan Anggota DPRD Nunukan

Ahmad, perwakilan penambang pasir dari Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik menyesalkan keterlibatan oknum anggota DPRD Nunukan yang ikut-ikutan turun menghentikan penambangan pasir yang dilakukan warga di pesisir pantai Pulau Sebatik.

Ia menceritakan, penghentian total penambangan yang dilakukan Pemkab Nunukan bermula dari lokasi penambangan di Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik. Saat itu ada anggota DPRD Nunukan yang diundang masyarakat untuk membicarakan persoalan tersebut.

“Sehingga waktu itu anggota dewan turun dan langsung menyetop. Yang saya sesalkan kenapa anggota dewan turun ke lokasi? Setelah ada temuan di lapangan, kenapa tidak dirapatkan dulu sesama anggota dewan?” ujarnya, Senin (2/7/2012) saat rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Nunukan.

Ia mengatakan, ada sejumlah masyarakat yang mengumpulkan tandatangan sebagai bentuk keberatan terhadap penambangan pasir yang dilakukan di pesisir pantai. Namun ia memastikan, ada rekayasa dibalik pengumpulan tandatangan dimaksud.

“Contohnya Haji Kube keberatan, dia tidak tahu kalau dia tandatangan disuruh menolak pasir. Yang dia tahu, akan  dibangun jalanan makanya dia mau bertandatangan,” ujarnya.

Tak hanya anggota Dewan, oknum TNI Angkatan Laut juga terlibat menghentikan penambangan pasir dimaksud.

Akibat penghentian penambangan pasir dimaksud, para penambang ini kesulitan membayar gaji pekerja mereka. “Terpaksa saya pinjam uang Pak Burhanuddin (anggota DPRD Nunukan) karena saya didesak membayar gaji pekerja. Mereka mendesak karena harus membeli beras. Sebagian malah belum saya bayar,” ujarnya.

Darmin, warga lainnya yang ikut tergabung pada Aliansi Pro Pembangunan Sebatik juga menyesalkan keterlibatan oknum anggota TNI. “Kalau ada perda yang mau ditertibkan, jangan manfaatkan Angkatan Laut, Marinir, jangan libatkan yang lain. Kalau bisa jangan lebih dari Polisi. Kami trauma dengan TNI. Kami di Sebatik merasa tidak nyaman, karena banyak semacam ditakut-takutilah,” ujarnya.

Ia juga meminta kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada warga menambang kembali, sampai ada solusi. “Pasir itu tidak ada pernah habis menurut saya. Sekarang seandainya pasir menjadi batu bara, saya rasa aman-aman saja. Ini persoalan tidak ada bagi membagi di sini,” ujarnya.

Anggota DPRD Nunukan Burhanuddin mengatakan, waktu itu ia memang turun ke Sebatik berdasarkan surat yang dikirimkan warga pada 19 Desember 2011. Surat ini berasal dari masyarakat Desa Tanjung Karang yang ditujukan kepada bupati. “Ini bukan oknum, tapi kami sebagai anggota Dewan. Karena perwakilan Sebatik kami merespon dan saat itu saya turun. Surat tugas ada dan laporan juga ada.  Kami datang 26 Januari 2012, pada saat itu kami datang karena yang mengundang salah seorang tokoh masyarakat. Makanya kami langsung ke bersangkutan. Pada saat kami datang ada beberapa orang yang berkumpul, karena situasi pada saat itu ada Pak Nasir, Hajjah Nursan dan Hajjah Hadra. Kami waktu itu langsung ke kantor camat,” ujarnya.

Pertemuan itupun berlanjut dengan rapat-rapat selanjutnya termasuk di Dinas Pertambangan dan Energi Nunukan. Saat itu, meskipun tidak mendapatkan undangan, Burhanuddin juga ikut hadir.

Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Eko Vidiyantho mengatakan, pihaknya hanya dimintai bantuan oleh pemerintah yang telah mengeluarkan larangan penambangan pasir. Saat itu masyarakat sudah diberikan kesempatan untuk mengangkut pasir yang terlanjur telah ditumpuk di pinggir pantai. Lewat waktu dari yang ditentukan, sesuai dengan kesepakatan pasir yang tidak diangkut dikembalikan ke laut.

Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 2 Juli 2012 16:07 WITA

DPRD Nunukan: Tambang Pasir tak Merusak Lingkungan

NUNUKAN - Berbeda dengan pendapat Pemkab Nunukan dan sejumlah warga di Pulau Sebatik, anggota DPRD Nunukan Mustarich justru berpendapat penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik tidak merusak lingkungan. Menurutnya, apa yang disebut abrasi akibat penambangan tersebut hanya ditemukan di atas meja.

"Saya ini kebutulan lahir di pinggir pantai juga. Jadi kalau pasir diambil, nanti ada ombak besar bisa menutupi. Pasir yang ada di permukaan dibersihkan ke pinggir laut. Saya pikir itu tidak merusak lingkungan. Kalau dibilang tidak bisa tumbuh mangrove, itu tidak ada. Yang tumbuh mangrove itu pinggir laut yang tidak dibawa ombak. Pasirnya di situ-situ saja," ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (2/7/2012) melibatkan Pemkab Nunukan dan penambang pasir dari Pulau Sebatik.

Anggota DPRD asal PAN ini meminta Pemkab memberikan kebijakan kepada warga untuk terus menambang sampai ada solusi yang tepat bagi mereka.

Rekannya anggota DPRD Muhammad Saleh berpendapat, abrasi pantai belum tentu disebabkan karena penambangan pasir. Reklamasi yang dilakukan di Sabindo, Tawau, Sabah, Malaysia, juga ikut ambil bagian mempercepat abrasi di bibir pantai Pulau Sebatik.

"Saya tidak bisa mengabaikan masyarakat yang jadi korban abrasi, tetapi belum tentu dari penambangan. Karena mereka reklamasi di Sabindo juga bisa berdampak pada abrasi di Sebatik.  Pasir itu anugerah yang harus kita manfaatkan. Kenapa baru sekarang disampaikan seperti ini? Satu skop pasir pun harus di Amdal?" ujarnya.

Saleh menilai, setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Nunukan selalu menindas rakyat. Apalagi dalam penertiban penambang pasir ini, justru dilibatkan oknum yang sebenarnya tidak penting.

"Banyak laporan yang melibatkan oknum TNI, saya yakin pimpinan tidak mengarahkan seperti itu. Mungkin tentara yang tugas itu segar-segarnya, habis pulang perang. Kita tidak mau kejadian seperti Mesuji, bangsa mengorbankan bangsa sendiri. Tidak boleh ini terjadi, apalagi akan diberikan sanksi Rp 1 miliar, merinding saya mendengar kalau mereka diberikan sanksi," ujarnya.

Seharusnya Pemkab Nunukan jeli dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya sudah menyerah. "Mereka sampai mengatakan, mohon kami dibina," ujarnya.

Pelarangan penambangan pasir di Pulau Sebatik tentu juga akan terkait dengan ketersediaan pasir untuk pembangunan di daerah ini. Konsekuensinya pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Nunukan tidak berjalan karena tidak ada pasir.

Pada kesempatan itu Saleh juga heran dengan keterlibatan oknum anggota DPRD Nunukan yang melarang penambangan pasir. Ia menegaskan, DPRD Nunukan tidak punya wewenang melarang hal itu. Sebab tugas DPRD hanya pengawasan, dalam arti melakukan pengawasan politik.

Anggota Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono justru mempertanyakan, apakah Pemkab Nunukan sudah melakukan pengkajian terhadap pembangunan di Pulau Sebatik? "Kalau satu skop pasir yang ditambang harus dengan Amdal, sekarang apakah pembangunan jalan di hutan lindung itu menggunakan Amdal? Bagaimana hukumannya kok kita langgar terus?" ujarnya.

Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 2 Juli 2012 16:26 WITA

Pemkab Nunukan Tawarkan Dua Solusi

NUNUKAN - Pemkab Nunukan tidak hanya melarang warga menambang pasir, tanpa ada solusi yang diberikan. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Nunukan  Ambrosius Tukan mengatakan, sejak pelarangan penambangan pasir di pesisir Pulau sebatik  pada 19 April 2012, telah ada solusi yang diberikan kepada penambang termasuk untuk pemenuhan kebutuhan pasir di Pulau Sebatik.

Ia mengatakan, Tim Pemkab Nunukan telah sepakat merekomendasikan lokasi yang dapat ditambang yaitu gusung yang ada di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik. Ini merupakan alternatif sementara hingga Desember 2012, dengan disertai catatan penambangan harus dilaksanakan secara manual. Solusi kedua, pemenuhan pasir dilakukan dengan menambang pasir yang ada di daratan Pulau Sebatik.

Amrosius menjelaskan kronologis pelarangan penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik yang mulai diberlakukan sejak 2007 silam. Penambangan itu dinilai telah memberikan dampak negatif dengan terjadinya abrasi pantai.

Untuk mengurangi dampak itu, Distamben Nunukan melalui surat Bupati Nunukan tertanggal 26 Juni 2007, melarang penambangan pasir, pengusahaan pasir laut oleh masyarakat di Pulau Sebatik. Penanganan penambangan ini dilakukan tim yang terdiri dari Distamben Nunukan, Badan Lingkungan Hidup Daerah Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Nunukan serta Bagian Ekonomi Setkab Nunukan.

Pada 19 Desember 2011, masyarakat  sekitar Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik membuat surat kepada Bupati Nunukan Cq Distamben Nunukan perihal larangan pengambilan pasir di pesisir Desa Tanjung Karang. Surat itu ditindaklanjuti pihak kecamatan perihal dukungan larangan pengambilan pasir pesisir Desa Tanjung Karang dan sekitarnya.

Selain itu ada surat dari Kepala Desa Sungai Manurung kepada Camat Sebatik tentang Pemberhentian Sementara Pengambilan Pasir.

Berdasarkan surat-surat ini, Distamben Nunukan pada Februari 2012 melaksanakan rapat di ruang rapat Asisten I Setkab Nunukan yang dihadiri anggota DPRD Nunukan, Distamben, BLHD, DKP, Dinas Pekerjaan Umum serta Camat Sebatik Timur.  Ada sejumlah kesepakatan yang diambil yakni, berdasarkan Surat Bupati 26 Juni 2007, pengusahaan pasir laut oleh masyarakat di Sebatik tidak diperbolehkan.

Untuk memenuhi kebutuhan pasir di Sebatik, akan dicari potensi bahan galian pasir di wilayah Barat atau mendatangkan pasir dari luar wilayah Sebatik. Sementara kesepakatan ketiga, Distamben Nunukan dan instansi terkait diminta melakukan sosialisasi peraturan tentang pertambangan pasir.

Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 2 Juli 2012 18:26 WITA

 

Besok DPRD Nunukan Tinjau Lokasi Penambangan Pasir

NUNUKAN, DPRD Nunukan Selasa (2/7/2012) besok akan meninjau lokasi penambangan pasir di Pulau Sebatik. Demikian salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Pemkab Nunukan dan para penambang pasir di pesisir Pulau Sebatik.

Kesimpulan lainnya, tim yang terdiri dari Pemkab Nunukan, DPRD dan masyarakat akan meninjau lokasi tempat penambangan masyarakat dan lokasi persiapan lahan yang bisa ditambang.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Ngatidjan Ahmadi didampingi Ketua Komisi I DPRD Nunukan Karel Sompoton, Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ mengatakan, Pemkab nunukan akan mendalami seluruh masukan pada RDP dimaksud untuk dicarikan solusi yang tepat.

Ia mengatakan, memang perlu melihat secara bersama-sama potensi pasir seluas 7,4 hektare yang ada di Kecamatan Sebatik Barat.

"Kalau dimungkinkan kenapa tidak? Nanti dinas terkait melakukan kajian teknis, bisa tidak ini? Kalau bisa, tinggal bagaimana si pemilik lahan ini? Kalau kita berjiwa besar, kita sama-sama membangun. Sekarang jangan dikira gunung tidak bernilai," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk pembangunan di Pulau Sebatik pasir bisa saja didatangkan dari luar Pulau Sebatik seperti batu yang selama ini didatangkan dari luar.

"Tadi saya dengar ada rumah hilang, kuburan hilang, ini kan karena ombak selalu memukul. Mari kita buka hati, bagaimana nanti Sebatik kalau ini terus terjadi. Sekarang kita sama-sama mencari solusinya. Kalau pemerintah ini kita memfasilitasi. Instansi terknis saya demam akan aturan. Bagaimana kita supaya kita aman, kita cari kesejukan, bagaimana Nunukan ini kita cari kedamaian dan kesejukan," ujarnya.

Darmin mewakili Aliansi Pro Pembangunan Sebatik mengatakan, tawaran pemerintah untuk mendatangkan pasir dari luar Nunukan atau memanfaatkan potensi pasir yang ada di daratan Pulau Sebatik, hanyalah solusi di atas meja tanpa melihat kondisi di lapangan. Apa yang disampaikan ternyata tidak disertai penelitian.  Dari informasi yang ia peroleh, lokasi seluas 7,4 hektare itu berada di kawasan hutan lindung.

Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 2 Juli 2012 18:46 WITA

Pesisir Sebatik Berbahaya untuk Ditambang

NUNUKAN - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim Isal Wardhana menilai, penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik dapat membahayakan keberlangsungan pulau yang terbagi antara Republik Indonesia dan Malaysia itu. Apalagi jika penambangan pasir dilakukan secara tidak terkontrol.

Ia tak sependapat dengan pernyataan anggota DPRD Nunukan Haji Mustarich yang menilai penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik tidak merusak lingkungan.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Nunukan, Senin (2/7/2012), politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, jika pasir diambil akan ada ombak besar yang menutupi pasir yang telah diambil. Sehingga menurutnya, penambangan tidak merusak lingkungan.

“Kalau dibilang tidak merusak, harus dilihat  dulu. Namanya penambangan akan ada efeknya. Tidak bisa juga kalau dibilang penambangan tidak merusak lingkungan. Tambang sekecil apapun akan memberikan dampak kerusakan lingkungan. Tinggal kita mengukur dampaknya sejauh mana? Apakah dampak itu bisa diminimalisir?” kata Isal yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Isal menilai, dampak penambangan di pesisir pantai itu menyebabkan terjadinya abrasi. Selain itu akan mengubah bentang laut dan ini tentunya akan berdampak pada nelayan tradisional yang mencari ikan di sekitar pesisir pantai. Dengan adanya penambangan itu, habitat laut akan terganggu sehingga terjadi kelangkaan ikan di pesisir.

Ia tak menampik, ada sejumlah daerah di Indonesia yang memberikan izin penambangan pasir. Misalnya saja di Jogjakarta, diperbolehkan menambang pasir di sungai sekitar Gunung Merapi. Hal itu boleh dilakukan karena jumlah pasir dari gunung yang masuk ke sungai kapasitasnya sudah overload.

“Kalau itu memang harus ditambang. Dengan kapasitas pasir yang bertambah dari gunung, pasir di sungai harus ditambang untuk merehabilitasi sungai yang sudah overload kandungan pasirnya,” ujarnya.

Kasus ini tentunya berbeda dengan penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik. Sebagai sebuah pulau, saat dilakukan penambangan tidak akan ada intensitas kenaikan jumlah pasir di kawasan yang sudah ditambang.

“Dia kan pulau. Kalau sudah terambil pasirnya, kapasitasnya tidak bertambah. Kalau tadi di Gunung Merapi, pasirnya bertambah dari gunung,” ujarnya.

Soal banyaknya penambang pasir yang sudah sejak lama menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan dimaksud, Isal mengatakan dalam jangka pendek bisa saja tetap dilakukan penambangan asal terkendali.


Pemkab Nunukan perlu memberikan bimbingan dengan mengendalikan batasan kawasan yang bisa ditambang dan kawasan yang tidak bisa ditambang. Jumlah pasir yang ditambang juga harus dikendalikan. Tentunya selama masa pembinaan ini, pengambilan pasir tetap mengacu pada upaya kelola lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL-UPL).

“Pemerintah perlu menjelaskan, untuk melakukan penambangan tentu ada mekanisme yang harus dipatuhi. Ini kan sama juga dengan batu gunung, termasuk galian C,” katanya.

Perlu pula diperhatikan, kawasan Pulau Sebatik termasuk pulau kecil yang pengelolaan pulau dan pesisirnya diatur dengan undang-undang khusus.

“Aturan memang tidak saklak. Kalau itu adalah sumber mata pencaharian masyarakat, maka yang perlu dilakukan pemerintah membina mereka. Artinya pembinaan dalam bentuk misalkan, masyarakat dicarikan jalan keluar supaya bisa mencari sumber penghasilan yang yang lain. Tetapi ini dalam jangka panjangnya,” ujarnya.

Sumber: Tribun Kaltim - Selasa, 3 Juli 2012 17:16 WITA

Arief