arifuddinali.blogspot.com - Ini kali pertama terjadi di Indonesia, dimana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013 terpampang secara umum. Bisa disebut, Gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok adalah sang pendobrak transparansi. Meski hanya dalam bentuk poster APBD 2013 yang diluncurkan pada hari Kamis 14 Maret 2013, Jokowi-Ahok bisa dibilang pelopor transparansi kepala daerah setingkat gubernur di Indonesia. Poster transparansi ini adalah langkah progresif kepemimpinan Jokowi
Poster itu mengisyaratkan keseriusan Jokowi-Ahok dalam menjalankan pemerintahan kota Jakarta yang transparan dan bersih. Dengan poster ini, Jokowi-Ahok mengajak warga kota Jakarta untuk ikut andil mengawasi jalannya penggunaan anggaran APBD pemprov DKI Jakarta. Poster transparansi itu adalah hal kecil yang berdampak luar biasa. Kebijakan yang patut ditiru oleh seluruh gubernur di Indonesia, sehingga Indonesia tidak lama lagi akan menjadi negara yang transparan dan bersih.
Poster transparansi APBD DKI Jakarta 2013 ini juga membuat 'segelintir' menjadi sakit gigi, abaikan saja mereka yang terbiasa tidak transparan dijaman sebelum pemerintahan Jokowi-Ahok. Bukan berarti semua lantas akan senang dengan poster transparansi yang digelar di setiap RW, mereka semua pasti menggerutu dan pasang kuda-kuda cari jalan lain untuk tetap bisa menikmati dan mengendutkan pundi-pundi uangnya dari APBD DKI Jakarta. Ya, inilah risiko dari kebijakan yang mendobrak tradisi, dari tradisi tertutup menjadi tradisi terbuka alias transparan.
Saya melihat kecerdikan Jokowi-Ahok dengan mengeluarkan Poster APBD DKI Jakarta 2013, yaitu dalam usaha membatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan alias pemberantasan korupsi 'secara bijak' dilingkungan Pemda DKI Jakarta. Mau tidak mau, masyarakat akan ikut serta mengawasi penggunaan dan terutama apabila terjadi penyalahgunaan anggaran APBD DKI Jakarta 2013. Seperti yang dikatakan oleh Jokowi ketika memperkenalkan Poster APBD tersebut, masyarakat DKI Jakarta dilibatkan dan diijinkan untuk melaporkan langsung bila ada penyalahgunaan APBD DKI Jakarta 2013.melalui website pemda DKI Jakarta atau SMS langsung ke nomor yang tertera di poster.
Poster ini sangat bermanfaat bila ada penyalahgunaan APBD DKI Jakarta 2013, apalagi ditambah laporan pelaksanaan projek dilingkungan Pemda DKI Jakarta. Hal tersebut akan menyempurnakan transparansi yang diawali oleh poster APBD DKI Jakarta 2013 hingga tingkat Rukun Warga (RW). Dengan tambahan pelaksanaan projek, masyarakat akan ikut langsung mengawasi sesuai dengan projek Pemda DKI Jakarta yang dilaksanakan di daerahnya masing-masing.
Jujur saja, dengan poster itu saja warga tidak mudah untuk mengetahui terjadinya penyelewengan atau tidak. Penyelewengan yang terjadi umumnya adalah pada pelaksanaan projek-projek di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Nah, dengan poster itu ditambah poster pelaksanaan setiap projek sesuai dengan daerah masing-masisng di wilayah DKI Jakarta tentunya akan semakin memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan APBD yang digunakan pada projek-projek tersebut.
Mudah-mudahan poster adalah langkah awal dan kemudian akan diikuti dengan transparansi pelaksanaan setiap projek di wilayah Pemda DKI Jakarta. Seperti projek pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya yang menggunakan APBD DKI Jakarta, masyarakat akan ikut melihat dan mengawasi pada saat pelaksanaan projek tersebut. Akhirnya projek yang menggunakan APBD tidak menyalahi aturan dan projek diselesaikan dengan kualitas maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Apalagi disetiap tender projek, panitia mengikutsertakan masyarakat sebagai peninjau dalam proses tender yang menggunakan APBD DKI Jakarta. Pastinya pelaksana projek dari kontraktor utama hingga sub kontraktor tidak akan main-main dalam mengerjakan projek di lingkungan Pemda DKI Jakarta, karena bukan rahasia umum bila mark up atau lubang besar penyelewengan pada pelaksanaan projek adalah kebiasaan lama yang umum terjadi dalam proses tender dan disaat pelaksaan projek.
Semoga apa yang saya tuliskan ini telah dipikirkan oleh Jokowi-Ahok dan jajarannya di Pemda DKI Jakarta, karena penyalahgunaan APBD tidak mungkin terjadi kecuali oleh penyalahgunaan anggaran di projek-projek dilingkungan Pemda DKI Jakarta dan lagi Anggaran tidak mungkin dikucurkan tanpa adanya program kerja yang dituangkan dalam bentuk projek-projek.
Semoga poster APBD DKI Jakarta 2013 yang diumumkan hingga tingkat Rukun Warga (RW) ini adalah langkah awal dari bentuk transparansi pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi-Ahok. Saya berharap, seluruh kepala daerah di Indonesia mengikuti langkah yang dibuat oleh provinsi DKI Jakarta yang menjadi ibukota negara di Indonesia. Indonesia pasti akan mennjadi negara terbersih dan paling transparan di dunia ini. Sukses untuk langkah Jokowi-Ahok sang pendobrak transparansi di Indonesia. Bangganya punya gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok.
Poster itu mengisyaratkan keseriusan Jokowi-Ahok dalam menjalankan pemerintahan kota Jakarta yang transparan dan bersih. Dengan poster ini, Jokowi-Ahok mengajak warga kota Jakarta untuk ikut andil mengawasi jalannya penggunaan anggaran APBD pemprov DKI Jakarta. Poster transparansi itu adalah hal kecil yang berdampak luar biasa. Kebijakan yang patut ditiru oleh seluruh gubernur di Indonesia, sehingga Indonesia tidak lama lagi akan menjadi negara yang transparan dan bersih.
Poster transparansi APBD DKI Jakarta 2013 ini juga membuat 'segelintir' menjadi sakit gigi, abaikan saja mereka yang terbiasa tidak transparan dijaman sebelum pemerintahan Jokowi-Ahok. Bukan berarti semua lantas akan senang dengan poster transparansi yang digelar di setiap RW, mereka semua pasti menggerutu dan pasang kuda-kuda cari jalan lain untuk tetap bisa menikmati dan mengendutkan pundi-pundi uangnya dari APBD DKI Jakarta. Ya, inilah risiko dari kebijakan yang mendobrak tradisi, dari tradisi tertutup menjadi tradisi terbuka alias transparan.
Saya melihat kecerdikan Jokowi-Ahok dengan mengeluarkan Poster APBD DKI Jakarta 2013, yaitu dalam usaha membatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan alias pemberantasan korupsi 'secara bijak' dilingkungan Pemda DKI Jakarta. Mau tidak mau, masyarakat akan ikut serta mengawasi penggunaan dan terutama apabila terjadi penyalahgunaan anggaran APBD DKI Jakarta 2013. Seperti yang dikatakan oleh Jokowi ketika memperkenalkan Poster APBD tersebut, masyarakat DKI Jakarta dilibatkan dan diijinkan untuk melaporkan langsung bila ada penyalahgunaan APBD DKI Jakarta 2013.melalui website pemda DKI Jakarta atau SMS langsung ke nomor yang tertera di poster.
Poster ini sangat bermanfaat bila ada penyalahgunaan APBD DKI Jakarta 2013, apalagi ditambah laporan pelaksanaan projek dilingkungan Pemda DKI Jakarta. Hal tersebut akan menyempurnakan transparansi yang diawali oleh poster APBD DKI Jakarta 2013 hingga tingkat Rukun Warga (RW). Dengan tambahan pelaksanaan projek, masyarakat akan ikut langsung mengawasi sesuai dengan projek Pemda DKI Jakarta yang dilaksanakan di daerahnya masing-masing.
Jujur saja, dengan poster itu saja warga tidak mudah untuk mengetahui terjadinya penyelewengan atau tidak. Penyelewengan yang terjadi umumnya adalah pada pelaksanaan projek-projek di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Nah, dengan poster itu ditambah poster pelaksanaan setiap projek sesuai dengan daerah masing-masisng di wilayah DKI Jakarta tentunya akan semakin memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan APBD yang digunakan pada projek-projek tersebut.
Mudah-mudahan poster adalah langkah awal dan kemudian akan diikuti dengan transparansi pelaksanaan setiap projek di wilayah Pemda DKI Jakarta. Seperti projek pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya yang menggunakan APBD DKI Jakarta, masyarakat akan ikut melihat dan mengawasi pada saat pelaksanaan projek tersebut. Akhirnya projek yang menggunakan APBD tidak menyalahi aturan dan projek diselesaikan dengan kualitas maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Apalagi disetiap tender projek, panitia mengikutsertakan masyarakat sebagai peninjau dalam proses tender yang menggunakan APBD DKI Jakarta. Pastinya pelaksana projek dari kontraktor utama hingga sub kontraktor tidak akan main-main dalam mengerjakan projek di lingkungan Pemda DKI Jakarta, karena bukan rahasia umum bila mark up atau lubang besar penyelewengan pada pelaksanaan projek adalah kebiasaan lama yang umum terjadi dalam proses tender dan disaat pelaksaan projek.
Semoga apa yang saya tuliskan ini telah dipikirkan oleh Jokowi-Ahok dan jajarannya di Pemda DKI Jakarta, karena penyalahgunaan APBD tidak mungkin terjadi kecuali oleh penyalahgunaan anggaran di projek-projek dilingkungan Pemda DKI Jakarta dan lagi Anggaran tidak mungkin dikucurkan tanpa adanya program kerja yang dituangkan dalam bentuk projek-projek.
Semoga poster APBD DKI Jakarta 2013 yang diumumkan hingga tingkat Rukun Warga (RW) ini adalah langkah awal dari bentuk transparansi pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi-Ahok. Saya berharap, seluruh kepala daerah di Indonesia mengikuti langkah yang dibuat oleh provinsi DKI Jakarta yang menjadi ibukota negara di Indonesia. Indonesia pasti akan mennjadi negara terbersih dan paling transparan di dunia ini. Sukses untuk langkah Jokowi-Ahok sang pendobrak transparansi di Indonesia. Bangganya punya gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok.
Sumber: kitabasmikorupsi.blogspot.com - Sabtu, 16 Maret 2013
Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai
menempel poster APBD DKI 2013 di kantor RW, kelurahan, dan kecamatan di
ibu kota. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa lebih
transparan dan terkontrol.
"Sekarang poster APBD sudah rampung. Posternya seperti ini. Ini keterbukaan, ini transparansi di web udah detail, sekarang posternya di kelurahan, kecamatan, propinsi, ini program-programnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menunjukkan posternya kepada wartawan di Balai kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Jokowi mengatakan, penempelan poster APBD tersebut merupakan proses keterbukaan dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di poster tersebut juga dicantumkan nomor telepon pengaduan jika warga menemukan pelanggaran di lapangan.
"Ini keterbukaan dan transparansi karena ada program-programnya. Misalnya program unggulannya berapa miliar, ada untuk kelurahan, kecamatan maupun provinsi," jelas Jokowi.
Selain itu, dengan adanya poster ini masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilakukan pada era Jokowi-Ahok ini.
"Ini supaya masyarakat tahu apa yang mau kita lakukan tahun ini, sudah sangat gamblang dan terbuka. Masyarakat bisa ikut kontrol, awasi, juga bisa mengerti mau dibawa kemana daerahnya," jelasnya.
Pantauan detikcom, poster tersebut berukuran 1 x 0,5 meter. Berbagai macam program beserta nilai anggarannya dapat dilihat di poster itu.
"Sekarang poster APBD sudah rampung. Posternya seperti ini. Ini keterbukaan, ini transparansi di web udah detail, sekarang posternya di kelurahan, kecamatan, propinsi, ini program-programnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menunjukkan posternya kepada wartawan di Balai kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Jokowi mengatakan, penempelan poster APBD tersebut merupakan proses keterbukaan dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di poster tersebut juga dicantumkan nomor telepon pengaduan jika warga menemukan pelanggaran di lapangan.
"Ini keterbukaan dan transparansi karena ada program-programnya. Misalnya program unggulannya berapa miliar, ada untuk kelurahan, kecamatan maupun provinsi," jelas Jokowi.
Selain itu, dengan adanya poster ini masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilakukan pada era Jokowi-Ahok ini.
"Ini supaya masyarakat tahu apa yang mau kita lakukan tahun ini, sudah sangat gamblang dan terbuka. Masyarakat bisa ikut kontrol, awasi, juga bisa mengerti mau dibawa kemana daerahnya," jelasnya.
Pantauan detikcom, poster tersebut berukuran 1 x 0,5 meter. Berbagai macam program beserta nilai anggarannya dapat dilihat di poster itu.
Sumber: news.detik.com - Kamis, 14/03/2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar