UNDANG UNDANG

Undang - Undang Tahun 2012

1 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)

[Lampiran]

2 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

3 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA 

4 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 

5 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)

[Lampiran]

6 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)

[Lampiran]

7 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

8 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

[Lampiran]

9 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

[Lampiran]

10 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)

[Lampiran]

11 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 

12 PENDIDIKAN TINGGI 

13 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Undang-Undang Tahung 2011

No.	Tentang
1	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK [Lampiran]
3	TRANSFER DANA
4	INFORMASI GEOSPASIAL
5	AKUNTAN PUBLIK
6	KEIMIGRASIAN
7	MATA UANG
8	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
9	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
10	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
11	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
12	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13	PENANGANAN FAKIR MISKIN
14	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
15	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
17	INTELIJEN NEGARA
18	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
19	PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) [Lampiran]
20	RUMAH SUSUN

21 OTORITAS JASA KEUANGAN

22 PENGELOLAAN ZAKAT

23 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

24 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


 Sumber: www.dpr.go.id


Undang-Undang Tahung 2010

No.	Tentang
1	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 [Penjelasan]
2	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 [Penjelasan]
3	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [Penjelasan]
4	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
5	GRASI [Penjelasan]
6	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN

7 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

8 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

9 KEPROTOKOLAN

10 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

11 CAGAR BUDAYA

12 GERAKAN PRAMUKA

13 HORTIKULTURA

Sumber: www.dpr.go.id


 Undang-Undang Tahung 2009

No.	Tentang
1	Penerbangan
3	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4	Pertambangan Mineral dan Batubara
5	Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi)
9	Badan Hukum Pendidikan
10	Kepariwisataan
11	Kesejahteraan Sosial
12	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
13	Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
14	Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
15	Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
16	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
17	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Thn.2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Thn.2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD.Dan DPRD Menjadi Undang-Undang
18	Peternakan Dan Kesehatan Hewan
19	Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
20	Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
21	Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
22	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
23	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
24	Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
25	Pelayanan Publik
27	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
29	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30	KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
31	TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32	TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33	PERFILMAN [Penjelasan]
34	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI [Penjelasan]  [Lampiran]

35 NARKOTIKA

36 KESEHATAN
[Penjelasan]

37 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG

38 POS

39 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

40 KEPEMUDAAN

41 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

42 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

43 KEARSIPAN

44 RUMAH SAKIT

45 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

46 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

47 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

48 KEKUASAAN KEHAKIMAN

49 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

50 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

51 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

52 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Sumber: www.dpr.go.id

Undang-Undang Tahung 2008

No.	Tentang
1	Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi perubahan dokumen identitas Pelaut, 1958)
2	Partai Politik
3	Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
4	Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
5	Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
6	Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
7	Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
8	Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
9	Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
10	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11	Informasi dan Transaksi Elektronik
12	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13	Penyelenggaraan Ibadah Haji
14	Keterbukaan Informasi Publik
15	Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana)
16	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
17	Pelayaran
18	Pengelolaan Sampah
19	Surat Berharga Syariah Negara
20	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21	Perbankan Syariah
22	Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
23	Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara [Penjelasan]
24	Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu
25	Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
26	Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat
27	Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah
28	Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
29	Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
30	Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara
31	Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
32	Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
33	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
34	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
35	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang [Lampiran]
36	Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [Penjelasan]
37	Ombudsman Republik Indonesia
38	Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
39	Kementerian Negara
40	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
41	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
42	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
43	Wilayah Negara
44	Pornografi
45	Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
46	Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
47	Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
50	Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
51	Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
52	Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
53	Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
54	Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
55	Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
56	Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Sumber: www.dpr.go.id

Undang-Undang Tahung 2007

No.	Tentang
1	Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
2	Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
5	Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
6	Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat [Penjelasan]
7	Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [Penjelasan]
8	Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [Penjelasan]
9	Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara [Penjelasan]
10	Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara [Penjelasan]
11	Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo [Penjelasan]
12	Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat [Penjelasan]
13	Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
14	Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
15	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
16	Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur [Penjelasan]
17	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 [Lampiran]
18	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003
19	Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua
20	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan
21	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
22	Penyelenggara Pemilihan Umum
23	Perkeretaapian
24	Penanggulangan Bencana
25	Penanaman Modal
26	Penataan Ruang
27	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [Penjelasan]
28	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [Penjelasan]
29	Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
30	Energi
31	Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
32	Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
33	Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung [Penjelasan]
34	Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
35	Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat [Penjelasan]
36	Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur
37	Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
38	Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara [Penjelasan]
39	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
40	Perseroan Terbatas
41	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
42	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea)
43	Perpustakaan
44	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
45	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
46	Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
47	Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan
48	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kep.Nias Provinsi SUMUT menjadi UU

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2006

No.	Tentang
1	Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
2	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
3	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4	Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) [Penjelasan]
5	Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) [Penjelasan]
6	Pengesahan International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
7	Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) [Penjelasan]
8	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
9	Sistem Resi Gudang
10	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU
11	Pemerintahan Aceh [Penjelasan]
12	Kewarganegaraan Republik Indonesia [Penjelasan]
13	Perlindungan Saksi dan Korban
14	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
15	Badan Pemeriksa Keuangan
16	Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
17	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
18	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
19	Dewan Pertimbangan Presiden
20	Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya.
21	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
22	Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
23	Administrasi Kependudukan

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2005

No.	Tentang
1	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
2	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang [Penjelasan]
3	Sistem Keolahragaan Nasional
4	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
5	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
6	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
7	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
8	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
11	Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
12	Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
14	GURU DAN DOSEN

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2004

No.	Tentang
1	Perbendaharaan Negara [Penjelasan]
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3	Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4	Kekuasaan Kehakiman [Penjelasan]
5	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Penjelasan]
6	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 [Penjelasan]
7	Sumber Daya Air [Penjelasan]
8	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
9	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Penjelasan]
10	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11	Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
12	Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
13	Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
14	Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
15	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
16	Kejaksaan Republik Indonesia
19	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
22	Komisi Yudisial [Penjelasan]
23	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
24	Lembaga Penjamin Simpanan
32	Pemerintahan Daerah [Penjelasan]
33	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Penjelasan]
34	TENTARA NASIONAL INDONESIA [Lampiran]
35	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
36	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 [Penjelasan]
37	KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG [Penjelasan]
38	JALAN [Penjelasan]
39	PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI [Penjelasan]
40	SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL [Penjelasan]
41	WAKAF

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2003

No.	Tentang
1	Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara [Lampiran]
2	Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
3	Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur
4	Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
5	Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
7	Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
8	Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
9	Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
10	Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
11	Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
12	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Penjelasan]
13	Ketenagakerjaan [Penjelasan]
14	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
15	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang
16	Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang
17	Keuangan Negara
18	Advokat
19	Badan Usaha Milik Negara [Penjelasan]
20	Sistem Pendidikan Nasional
21	Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi Ilo No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
22	Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Penjelasan]
23	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Penjelasan]
24	Mahkamah Konstitusi [Penjelasan]
25	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang [Penjelasan]
26	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 [Penjelasan]
27	Panas Bumi [Penjelasan]
28	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 [Penjelasan]
29	Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara [Penjelasan]  [Lampiran]
30	Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat [Lampiran]
31	Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau [Lampiran]
32	Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah [Lampiran]
33	Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara [Lampiran]
34	Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat [Lampiran]
35	Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua [Lampiran]
36	Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara [Lampiran]
37	Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan [Lampiran]
38	Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat [Lampiran]
39	Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu [Lampiran]
40	Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku [Lampiran]
41	Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [Lampiran]

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2002

No.	Tentang
1	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 [Penjelasan]
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3	Pertahanan Negara [Penjelasan]
4	Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5	Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah [Penjelasan]  [Lampiran]
6	Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
7	embentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
8	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara `
9	Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur
10	Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah
11	Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
12	Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
13	Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
14	Pengadilan Pajak [Penjelasan]
15	Tindak Pidana Pencucian Uang [Penjelasan]
16	Pengesahan Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang mengatur kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya, 1967
17	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
18	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi [Penjelasan]
19	Hak Cipta [Penjelasan]
20	Ketenagalistrikan [Penjelasan]
21	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
22	Grasi
23	Perlindungan Anak [Penjelasan]
24	Surat Utang Negara
25	Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
26	Pembentukan 15 Kabupaten Di Provinsi Papua [Lampiran]
27	Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
28	Bangunan Gedung
29	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
30	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
31	Partai Politik
32	Penyiaran [Penjelasan]

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2001

No.	Tentang
1	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang melarikan diri.
2	Pembentukan Kota Lhokseumawe [Lampiran]
3	Pembentukan Kota Langsa [Lampiran]
4	Pembentukan Kota Padang Sidempuan [Lampiran]
5	Pembentukan Kota Tanjung Pinang [Lampiran]
6	Pembentukan Kota Prabumulih [Lampiran]
7	Pembentukan Kota Lubuk Linggau [Lampiran]
8	Pembentukan Kota Pagar Alam [Lampiran]
9	Pembentukan Kota Cimahi [Lampiran]
10	Pembentukan Kota Tasikmalaya
11	Pembentukan Kota Batu [Lampiran]
12	Pembentukan Kota Singkawang [Lampiran]
13	Pembentukan Kota Bau-Bau [Lampiran]
14	Paten [Penjelasan]
15	Merek [Penjelasan]
16	Yayasan [Penjelasan]
17	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 [Penjelasan]
18	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [Penjelasan]
19	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 [Penjelasan]
20	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
21	Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Penjelasan]
22	Minyak dan Gas Bumi [Penjelasan]

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2000

No.	Tentang
1	Pengesahan Konvensi Ilo No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 [Penjelasan]
3	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 [Penjelasan]
4	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum [Penjelasan]
5	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong [Penjelasan]
6	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat [Penjelasan]
7	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang [Penjelasan]
8	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue [Penjelasan]
9	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai [Penjelasan]
10	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa [Penjelasan]
11	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan [Penjelasan]
12	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata [Penjelasan]
13	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam [Penjelasan]
14	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Penjelasan]
15	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak [Penjelasan]
16	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Penjelasan]
17	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
19	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa [Penjelasan]
20	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Penjelasan]
22	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 [Penjelasan]
23	Pembentukan Propinsi Banten [Penjelasan]
24	Perjanjian Internasional [Penjelasan]
25	Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
26	Pengadilan Hak Asasi Manusia [Penjelasan]
27	Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung [Penjelasan]
28	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang [Penjelasan]
29	Perlindungan Varietas Tanaman [Penjelasan]
30	Rahasia Dagang [Penjelasan]
31	Desain Industri [Penjelasan]
32	Desain tata letak Sirkuit Terpadu [Penjelasan]
33	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 [Penjelasan]
34	Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Penjelasan]
35	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 [Penjelasan]
36	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang [Penjelasan]
37	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang [Penjelasan]
38	Pembentukan Provinsi Gorontalo [Penjelasan]

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung1999

No.	Tentang
1	Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah Pidana. [Penjelasan]
2	Partai Politik
3	Pemilihan Umum
4	Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
6	Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
11	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
12	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
13	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
14	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IIAceh Singkil
15	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cilegon
17	Penyelenggaraan Ibadah Haji
18	Jasa Konstruksi
19	Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi Ilo mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
20	Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
21	Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi Ilo mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) [Penjelasan]
22	Pemerintahan Daerah
23	Bank Indonesia [Penjelasan]
24	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
25	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
26	Pencabutan Undang-Undang Nomor II/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
27	Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
28	Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
29	Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
30	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
31	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
33	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
34	Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
35	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
36	Telekomunikasi
38	Pengelolaan Zakat
41	Kehutanan
42	JAMINAN FIDUSIA [Penjelasan]
43	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
44	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
45	PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
46	PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
47	PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
48	PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
49	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
50	PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
51	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
52	PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
53	PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
54	PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
55	PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
56	RAKYAT TERLATIH

Sumber: www.dpr.go.id
Arief