Parpol Korup

Ilustrasi

Parpol Korup Jangan Ikut Pemilu 2014

JAKARTA - Puluhan aktivis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi Hukum (LBH) Realitas Principle Recht melakukan demo di kantor KPU Pusat guna mendesak agar parpol-parpol besar yang kadernya terlibat kasus korupsi, seperti Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP dan PKB tidak diikutsertakan pada Pemilu 2014.

"Jika parpol-parpol korup diizinkan ikut pemilu dan menang lagi, maka keadaan negara ini tidak akan mengalami perbaikan, bahkan tambah parah," kata Budi yang menjadi pimpinan demo saat berorasi di depan Kantor KPU Pusat, Rabu (7/11/2012).

Dengan pengalaman dan kepiawaiannya, lanjut Budi, para politisi korup itu mampu menggunakan celah-celah hukum yang ada, mereka akan lakukan korupsi lagi secara lebih intens.

"Kami minta, parpol yang kadernya terlibat korupsi seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP dan PKB dicoret sebagai peserta Pemilu 2014," katanya.

Pendemo lainnya yang mantan aktivis Kelompok Cipayung, Harry Ara menambahkan kalau parpol tersebut ikut Pemilu 2014 dan menang lagi, maka keadaan negara yang sudah runyam ini, makin tambah parah lagi.

Ia menyampaikan, selama mereka berkuasa di Senayan, ternyata juga tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Lihat saja, fungsi legislasinya lemah. Terbukti, jumlah UU yang dihasilkan DPR tidak memenuhi target, kualitasnya juga payah, sehingga begitu RUU yang disahkan menjadi UU, banyak yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan kalah.

Fungsi pengawasan juga lemah, sehingga DPR tak bisa diandalkan sebagai lembaga kontrol yang tangguh sebagaimana yang didambakan masyarakat. Demikian juga dalam pelaksanaan fungsi budget. Penggunaan hak budget sering digunakan sebagai ajang kongkalikong untuk menggelembungkan anggaran demi kepentingan pribadi dan partainya.

"Jadi, buat apa parpol-parpol korup yang kini berkuasa di Senayan itu diizinkan ikut pemilu 2014? Mereka tidak bisa menjadi alat perjuangan untuk memakmurkan rakyat. Keberadaan mereka tidak membawa manfaat bagi rakyat banyak. Orientasi mereka hanya cari uang dan kekuasaan atau kedudukan, tidak ada yang lain," kata Ara.

Sumber: Tribunnews.com - Rabu, 7 November 2012

Kampanye Pencitraan Parpol Munculkan Korupsi

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, kompetisi tidak sehat partai politik (parpol) merupakan cikal bakal korupsi di Indonesia.

"Ini menyangkut kompetisi politik yang tidak jujur," ujar Arbi saat dialog Polemik bertajuk 'Korupsi karena Kursi', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2012).

Arbi menjelaskan, kompetisi yang tidak sehat lahir dari banyaknya parpol yang bermunculan di Indonesia.

Untuk melakukan kampanye yang jitu, tuturnya, biasanya mereka mengumandangkan pencitraan di tengah publik demi persaingan merebut hati publik.

"Pencitraan itu biayanya mahal, karena harus membayar iklan di media cetak, elektronik, sampai televisi," ucap Arbi.

Metode kampanye pencitraan itulah yang diyakini Arbi memunculkan praktik korupsi, untuk menutup biaya yang besar yang telah dikeluarkan parpol.

Di sisi lain, jelas Arbi, melakukan kampanye pencitraan tidak ada salahnya. Yang menjadi masalah, pencitraan hanya untuk menutupi keburukan calon yang diusung parpol.

"Pencitraan boleh aja, tapi secukupnya. Seharusnya kompetisi itu didasarkan pada track record. Itu yang harus dijual ke masyarakat, bukan visi saja. Yang penting itu kan apa yang sudah dikerjakan," kata Arbi.

Arbi mengimbau kepada para pemangku kebijakan, agar melakukan perubahan yang sistemik. Jika tidak, maka perilaku korupsi ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. (*)

Sumber: Tribunnews.com - Sabtu, 6 Oktober 2012

arifuddinali.blogspot.com