Photo: Ilustrasi |
Hasil survei 2010 oleh Hongkong-based Political Economic Risk Consultancy Ltd menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia Pasific setelah Kamboja. Dari hulu hingga hilir korupsi kian menggurita, seakan takkan ada habisnya.
Apa yang terjadi saat ini seakan mengamini hasil survei tersebut. Ada kasus BLBI, kasus Century, kasus suap wisma atlet, kasus Kemenakertrans dan sejumlah kasus lain yang berpotensi merugikan negara dalam skala besar.
Bahkan banyak anggota DPR dan sejumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi semakin menyakinkan kita bahwa Negara telah terbelenggu oleh korupsi.
Dengan kondisi seperti sekarang ini maka akan sulit bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk bangun, jika tak ada komitmen kuat untuk memperbaiki birokrasi dan kinerja institusi publik.
Komitmen kuat tersebut harus didukung semua pihak, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun memperbaiki institusi publik dan birokrasi bukan perkara mudah, dibutuhkan integritas tinggi bagi para penegak hukum.
Lambatnya penangan sejumlah kasus-kasus besar mencerminkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum. Kendala tersebut bisa beraneka ragam, bisa berasal dari kalangan eksekutif namun tidak sedikit justru datangnya dari kalangan legislative yang melakukan intervensi.
Dari kalangan legislatif mereka sering bersembunyi di balik tugas negara, namun sesungguhnya yang terjadi adalah melakukan internvensi.
Wakil pimpinan KPK, M Jasin pernah menyatakan, anggota DPR melakukan intervensi terhadap sejumlah kasus yang sedang ditangani KPK. Kabar ini tentu harus menjadi perhatian yang serius bagi kita semua.
Jika apa yang disampaikan M Jasin benar, tentu ini akan sangat menghambat pemberantasan korupsi. Artinya apa yang kita dengar, kita cermati perang melawan korupsi adalah hanya sebuah kebohongan yang nyata.
Yang terjadi bahkan sebaliknya, praktek-praktek korupsi semakin jelas terlihat, sementara usaha pencegahan yang dilakukan oleh para penegak hukum belum terlihat hasil yang maksimal.
Kita berharap negara dapat segera keluar dari korupsi yang terus membelenggunya sehingga harapan masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan cepat terpenuhi.
Semoga ke depan, siapapun pemimpinnya bisa mensejahterakan rakyat dan tindak korupsi bisa diminimalisir.
Negara Masih Terbelenggu Korupsi - www.inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar