Perundang-undangan

Daftar peraturan perundang-undangan :

• Agama 
• Pemekaran Daerah
• Ekonomi
• Hukum
• Industri 
• Imigrasi
• Keuangan
• Kehutanan
• Kelembagaan
• Kesehatan
• Konflik
• Korupsi 
• Lingkungan Hidup
• Luar Negri
• Pertahanan
• Pertanahan
• Perbatasan
• Perdagangan
• Perhubungan
• Pertambangan
• Peternakan
• Pertanian
• Perikanan dan Kelautan
• Pemuda Dan Olahraga
• Perlindungan Anak
• Pendidikan
• Pariwisata
• Pemerintahan Daerah 
• Pemilu dan Parpol
• Sosial 
• Tata Ruang
• Terorisme
• Tenagakerja dan Transmigrasi
• 
  
• Lain-Lain

AGAMA

• 14-2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
• 34-2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI   [Penjelasan]  [Lampiran]
• 13-2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji
• 17-1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji 
• 38-1999 Pengelolaan Zakat  

 

PEMEKARAN DAERAH

 EKONOMI

• 09-2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
• 10-2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
• 39-2009 KAWASAN EKONOMI KHUSUS 
• 19-2008 Surat Berharga Syariah Negara
• 20-2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
• 21-2008 Perbankan Syariah 
• 09-2006 Sistem Resi Gudang 
• 30-2000 Rahasia Dagang
  [Penjelasan] 
• 31-2000 Desain Industri
  [Penjelasan] 
• 32-2000 Desain tata letak Sirkuit Terpadu
  [Penjelasan] 
• 36-2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
  [Penjelasan] 
• 37-2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang
  [Penjelasan] 
• 05-1999 Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
•  

 

HUKUM

• 02-2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
• 08-2014  PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
  [Lampiran] 
• 09-2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
  [Lampiran]
•  
• 12-2011  PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• 49-2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM 
• 50-2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA 
• 51-2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
• 15-2008 Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana)
• 21-2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
• 
  
• 01-2006 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 
• 08-2006 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana 
• 13-2006 Perlindungan Saksi dan Korban 
• 04-2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten 
• 11-2005 Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)  
• 12-2005 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)  
• 08-2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum  
• 09-2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  [Penjelasan]  
• 10-2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
• 14-2002 Pengadilan Pajak
  [Penjelasan] 
• 15-2002 Tindak Pidana Pencucian Uang
  [Penjelasan]  
• 22-2002 Grasi 
• 26-2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
  [Penjelasan]  
• 01-1999 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah Pidana.
  [Penjelasan]   
• 27-1999 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara  
•  

 

INDUSTRI

03-2014 PERINDUSTRIAN

 

IMIGRASI

• 06-2011 KEIMIGRASIAN  
• 37-2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG 

KEUANGAN

12-2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

01-2013 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

15-2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 

 

KEHUTANAN

• 11-2013 PENGESAHAN PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI
• 18-2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
•  
• 19-2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
• 29-2000 Perlindungan Varietas Tanaman
  [Penjelasan]  
• 41-1999 Kehutanan

KELEMBAGAAN

• 04-2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG
• 05-2014 APARATUR SIPIL NEGARA 
•  
• 08-2011  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
• 18-2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
• 03-2010 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI   [Penjelasan]
• 03-2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
• 48-2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN  
• 37-2008 Ombudsman Republik Indonesia 
• 39-2008 Kementerian Negara 
• 23-2007 Perkeretaapian 
• 30-2007 Energi   
• 40-2007 Perseroan Terbatas  
• 43-2007 Perpustakaan 
• 03-2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
• 15-2006 Badan Pemeriksa Keuangan  
• 19-2006 Dewan Pertimbangan Presiden 
• 23-2006 Administrasi Kependudukan  
• 05-2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung 
• 06-2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 
• 07-2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara 
• 
  
• 01-2004 Perbendaharaan Negara
• [Penjelasan]   
• 03-2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
• 04-2004 Kekuasaan Kehakiman
  [Penjelasan] 
• 05-2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  [Penjelasan] 
• 11-2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara 
• 12-2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten  
• 13-2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 
• 14-2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo 
• 16-2004 Kejaksaan Republik Indonesia  
• 22-2004 Komisi Yudisial
  [Penjelasan] 
• 24-2004 Lembaga Penjamin Simpanan 
• 18-2003 Advokat  
• 19-2003 Badan Usaha Milik Negara
  [Penjelasan]    
• 24-2003 Mahkamah Konstitusi
  [Penjelasan]   
• 02-2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia 
• 03-2003 Pertahanan Negara
  [Penjelasan]   
• 16-2001 Yayasan
  [Penjelasan]  
• 23-1999 Bank Indonesia
  [Penjelasan] 
• 35-1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
• 36-1999 Telekomunikasi  
• 43-1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

KESEHATAN

• 35-2009 NARKOTIKA 
• 36-2009 KESEHATAN    [Penjelasan] 
• 44-2009 RUMAH SAKIT
• 09-2008 Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia 
•  

KONFLIK

• 07-2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 
• 09-2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)     [Lampiran]
• 
  

KORUPSI

• 46-2009  PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• 07-2006 Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) 
• [Penjelasan] 
• 25-2003 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  [Penjelasan]  
• 30-2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
• 20-2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   
• 28-1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• 31-1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
•  

LINGKUNGAN HIDUP

• 32-2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

LUAR NEGRI

• 03-2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA

 

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

• 01-2012 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) [Lampiran]
• 06-2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN
• 20-2007 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan
• 47-2007 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan
• 20-2006 Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya.
• 21-2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.  
•  

PERTANAHAN 

• 02-2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 
• 17-2011 INTELIJEN NEGARA
• 34-2004 TENTARA NASIONAL INDONESIA
  [Lampiran]

PERBATASAN 

• 04-2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009

PERDANGAN

07-2014 PERDAGANGAN

PERHUBUNGAN

• 01-2009 Penerbangan 
• 22-2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

PERTAMBANGAN

• 04-2009 Pertambangan Mineral dan Batubara 
• 30-2009 KETENAGALISTRIKAN

PETERNAKAN

• 18-2009 Peternakan Dan Kesehatan Hewan

PERTANIAN

• 41-2009  PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
• 04-2006 Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) 
• [Penjelasan] 
• 16-2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
•  

PERIKANAN DAN KELAUTAN

• 21-2009 Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh 
• 45-2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN 
• 01-2008 Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi perubahan dokumen identitas Pelaut, 1958)
• 17-2008 Pelayaran
•  

PEMUDA DAN OLAHRAGA

40-2009 KEPEMUDAAN
03-2005 Sistem Keolahragaan Nasional

PERLINDUNGAN ANAK

• 10 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)   [Lampiran]
• 09-2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)     [Lampiran]
• 11-2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
• 23-2002 Perlindungan Anak
  [Penjelasan]
• 01-2000 Pengesahan Konvensi Ilo No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.  

PENDIDIKAN

• 11-2014 KEINSINYURAN
• 12-2012 PENDIDIKAN TINGGI 
• 09-2009 Badan Hukum Pendidikan  
• 14-2005 GURU DAN DOSEN 
• 20-2003 Sistem Pendidikan Nasional 
• 18-2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  [Penjelasan]  
• 
  

PARIWISATA

• 10-2009 Kepariwisataan  

PEMERINTAHAN DAERAH

• 06-2014 DESA 
•  
• 12-2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
• 29-2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia   
• 11-2006 Pemerintahan Aceh  [Penjelasan] 
• 08-2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang  
• 32-2004 Pemerintahan Daerah
  [Penjelasan] 
• 22-1999 Pemerintahan Daerah 
• 34-1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta  
• 44-1999 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
•  

POLITIK (pemilu)

•  

SOSIAL

• 13-2011 PENANGANAN FAKIR MISKIN
• 20-2011 RUMAH SUSUN
• 22-2011 PENGELOLAAN ZAKAT 
• 24-2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
• 11-2009 Kesejahteraan Sosial
• 25-2009 Pelayanan Publik

 

TATA RUANG 

• 17-2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025  [Lampiran] 
• 26-2007 Penataan Ruang  
• 27-2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil    [Penjelasan]
• 28-2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  [Penjelasan]
•  

TERORISME

• 10-2014 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
  [Lampiran]

• 09-2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
• 05-2012 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)   [Lampiran]
• 05-2006 Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
• [Penjelasan] 
• 06-2006 Pengesahan International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)  
• 15-2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang 
• 16-2003 Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang  
• 
  

TENAGA KERJA

LAIN-LAIN

• 01-2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
• 13-2014 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)
  [Lampiran]
•  
• 10-2013 PENGESAHAN KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
• 17-2013 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
• 19-2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 
• 20-2013 

• 01-2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
• 04-2011 INFORMASI GEOSPASIAL
• 19-2011 PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)  (Lampiran]
• 05-2010  GRASI  [Penjelasan] 
• 11-2010 CAGAR BUDAYA 
• 12-2010 GERAKAN PRAMUKA 
• 13-2010 HORTIKULTURA
•  
• 05-2009 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi)
• 14-2009 Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
• 15-2009 Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi 
• 19-2009 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
• 20-2009 Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan 
• 24-2009 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan  
• 31-2009 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 
• 33-2009 PERFILMAN  [Penjelasan] 
• 38-2009 POS 
• 43-2009 KEARSIPAN
• 52-2009 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
•  
• 11-2008 Informasi dan Transaksi Elektronik   
• 14-2008 Keterbukaan Informasi Publik  
• 18-2008 Pengelolaan Sampah
• 38-2008 Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) 
• 40-2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  
• 43-2008 Wilayah Negara 
• 44-2008 Pornografi  
• 
  
• 18-2007 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 
• 24-2007 Penanggulangan Bencana  
• 42-2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea)
• 44-2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
  
• 48-2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kep.Nias Provinsi SUMUT menjadi UU
•  
• 12-2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia   [Penjelasan]  
• 17-2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
• 07-2004 Sumber Daya Air
  [Penjelasan] 
• 23-2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
• 38-2004 JALAN
  [Penjelasan] 
• 41-2004 WAKAF
• 27-2003 Panas Bumi
  [Penjelasan]
• 16-2002 Pengesahan Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang mengatur kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya, 1967   
• 19-2002 Hak Cipta
  [Penjelasan] 
• 20-2002 Ketenagalistrikan
  [Penjelasan] 
• 28-2002 Bangunan Gedung 
• 32-2002 Penyiaran
  [Penjelasan] 
• 01-2001 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang melarikan diri.
• 14-2001 Paten
  [Penjelasan] 
• 15-2001 Merek
  [Penjelasan]    
• 22-2001 Minyak dan Gas Bumi
  [Penjelasan]   
• 24-2000 Perjanjian Internasional
  [Penjelasan] 
• 25-2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 
• 06-1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum  
• 18-1999 Jasa Konstruksi 
• 26-1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor II/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi  
• 29-1999 Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 1965) 
• 30-1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  
• 42-1999 JAMINAN FIDUSIA
  [Penjelasan] 
• 56-1999 RAKYAT TERLATIH