arifuddinali.blogspot.com - Kalimantan Utara adalah sebuah Provinsi baru yang mencakup lima kabupaten kota antara lain, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan dan berbatasan dengan Sabah Malaysia di utara, Serawak Malaysia di barat, Kalimantan Timur di selatan dan Laut Sulawesi di timur.
Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia (ke-34), resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.
Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia (ke-34), resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.
 |
| Kalimantan Utara |
Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Brunei dan sebagian besar Sabah adalah wilayah mandala negara Kesultanan Brunei yang berbatasan dengan mandala negara Kerajaan Berau.
Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan,
daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga
daerah Kinabatangan di Sabah merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang. Namun belakangan Nagri Marancang diklaim sebagai wilayah pengaruh Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut.
Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan
Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi
Kaltara).
Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kedua-duanya, yaitu negeri Kesultanan Bulungan dan negeri Kerajaan Tidung merupakan bekas daerah bagian milik dari negara Berau yang telah melepaskan diri. Namun Kerajaan Berau menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan dan negeri Tidung masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu [bekas bawahan Brunei]. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan dan negeri Tidung sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei dan negeri Tidung dibawah kekuasaan menantu Raja Tidung yang merupakan Pangeran dari Sulu, namun kedua negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau. Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya di Borneo (Kalimantan) berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan daerah bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kotawaringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung alias mantan Kerajaan Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.
Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kedua-duanya, yaitu negeri Kesultanan Bulungan dan negeri Kerajaan Tidung merupakan bekas daerah bagian milik dari negara Berau yang telah melepaskan diri. Namun Kerajaan Berau menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan dan negeri Tidung masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu [bekas bawahan Brunei]. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan dan negeri Tidung sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei dan negeri Tidung dibawah kekuasaan menantu Raja Tidung yang merupakan Pangeran dari Sulu, namun kedua negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau. Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya di Borneo (Kalimantan) berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan daerah bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kotawaringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung alias mantan Kerajaan Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.
Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.
Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara
akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober
2012.
BERITA
Kaltara persiapan tiga tahun merugikan rakyat
Masyarakat Kaltara Tidak Ikut pemilu 2014
Provinsi Kalimantan Utara dan 4 Kabupaten Baru di Sahkan
Kaltara disahkan, KPU bingung
Kaltara
- Kaltara Diketok Bareng 8 DOB Lainnya
- Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Disetujui
- Awang: Kaltara Cukup Rp300 Miliar
- Pemerintah Pusat Masih Proses Usulan Provinsi Kaltara
- 16 Mei Kaltara Dibahas Bersama Pemerintah
- Kaltara Layak Dapat Otsus Infrastruktur
- Segera Lahir Provinsi Kalimantan Utara
- Pj Gubernur Kaltara Belum Dibahas
- Fattah Calon Kuat Ketua DPRD Kaltara
- Gubernur Kaltim 1.000 Persen Dukung Provinsi Kaltara
- Dua Srikandi Bakal Jadi Pimpinan DPRD Kaltara
- Paripurna DPR Tetapkan Empat RUU Menjadi Usul Inisiatif Dewan
- klik
Berdasarkan prinsip effectivities perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan fungsi Negara pada suatu wilayah yang berdampak pada rawannya wilayah perbatasan RI baik darat, laut dari upaya pencaplokan seperti di Sebatik dan Krayan serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan dan pencaplokan wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat.
Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara merupan open gates ke Malaysia (Sabah), Philipina Selatan dan Brunei Darussalam. Provinisi Kalimanta Utara, berada pada posisi strategis sehingga dikembangkan untuk menjadi kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang bisa membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
“Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara Pulau Kalimantan, dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensi menjaga kedaulatan dan martabat dan NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia.
Kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, dimana masyarakat yang tinggal didaerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasan sebagian besar merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di Negara tetangga lebih baik.
AR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar