KEPRES
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 & Perubahannya
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 & Perubahannya
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keppres No 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
(Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan)
Lampiran I – Perencanaan
Lampiran II - Barang
Lampiran III – Pekerjaan Konstruksi
Lampiran IV A – Jasa Konsultasi – Badan Usaha
Lampiran IV B – Jasa Konsultansi – Perorangan
Lampiran V – Jasa Lainnya
Lampiran VI – Swakelola
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
(Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan)
Lampiran I – Perencanaan
Lampiran II - Barang
Lampiran III – Pekerjaan Konstruksi
Lampiran IV A – Jasa Konsultasi – Badan Usaha
Lampiran IV B – Jasa Konsultansi – Perorangan
Lampiran V – Jasa Lainnya
Lampiran VI – Swakelola
Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Batang Tubuh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
KEPUTUSAN LKPP
Surat Edaran No.1/SE/KA/2012 Perihal Modus Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP [unduh disini]
Peraturan Kepala LKPP No. 4 tahun 2012 tentang Uji COba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Batang Tubuh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
KEPUTUSAN LKPP
Surat Edaran No.1/SE/KA/2012 Perihal Modus Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP [unduh disini]
Peraturan Kepala LKPP No. 4 tahun 2012 tentang Uji COba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Unduh di sini
Peraturan Kepala LKPP No. 3 tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
Unduh di sini
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
Surat Edaran Deputi PPSDM No: 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sehubungan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan
dan narasumber pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu kami sampaikan
hal berikut:
Download Pengumuman
Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soft Copy Unduh di Sini
Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soft Copy Unduh di Sini
Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Surat Edaran Deputi PPSDM No: 7/SE/D.3/2011 tentang Fasilitas ujian Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP No.3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan
Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi
- Pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi
- Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi
- Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi
- Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi satu sampul
- Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi dua sampul
- Pengadaan jasa lainnya dengan pascakualifikasi
- Pengadaan jasa lainnya dengan prakualifikasi
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pengadaan Barang Pascakualifikasi
- Pengadaan Barang Prakualifikasi
- Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
- Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
- Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
- Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
- Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
- Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
- Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
- Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
- Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
- Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
- Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
- Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
- Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
- Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
- Pengadaan Barang Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
- Pengadaan Konstruksi Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
- Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
- Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering
Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
download
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE di LKPP
Download
Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE
Download
Surat Edaran Nomor 02/SE/KA/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Daftar nama perusahaan/individu yang masuk daftar hitam
Silahkan Download
PERATURAN KEPALA LKPP TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
Download
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 [unduh disini]
Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007
Perpres No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sumber: lkpp.co.id
Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
download
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pengadaan Barang Pascakualifikasi
- Pengadaan Barang Prakualifikasi
- Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
- Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
- Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
- Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
- Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
- Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE di LKPP
Download
Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE
Download
Surat Edaran Nomor 02/SE/KA/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Daftar nama perusahaan/individu yang masuk daftar hitam
Silahkan Download
PERATURAN KEPALA LKPP TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
Download
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 [unduh disini]
Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007
Perpres No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sumber: lkpp.co.id
Arief
Tidak ada komentar:
Posting Komentar