Serba-Serbi: Kabinet Pembangunan VII

Jumat, 02 Maret 2012

Kabinet Pembangunan VII

Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.

Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:

Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.

Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.

Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1. Susunan

Susunan Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:^[1]

1.1. Menteri departemen

No.	Jabatan	Nama
1	Menteri Dalam Negeri	R. Hartono
2	Menteri Luar Negeri	Ali Alatas
3	Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI	Wiranto
4	Menteri Kehakiman	Muladi
5	Menteri Penerangan	Muhammad Alwi Dahlan
6	Menteri Keuangan	Fuad Bawazier
7	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Mohammad Hasan
8	Menteri Pertanian	Justika Baharsjah
9	Menteri Pertambangan dan Energi	Kuntoro Mangkusubroto
10	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	Sumahadi
11	Menteri Pekerjaan Umum	Rachmadi Bambang Sumadhijo
12	Menteri Perhubungan	Giri Suseno Hadihardjono
13	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya	Abdul Latief
14	Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil	Subiakto Tjakrawerdaya
15	Menteri Tenaga Kerja	Theo L. Sambuaga
16	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	AM Hendropriyono
17	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wiranto Arismunandar
18	Menteri Kesehatan	Faried Anfasa Moeloek
19	Menteri Agama	Muhammad Quraish Shihab
20	Menteri Sosial	Siti Hardijanti Rukmana

1.2. Menteri negara

No.	Jabatan	Nama
21	Menteri Negara Sekretaris Negara	Saadillah Mursjid
22	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT	Rahardi Ramelan
23	Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM	Sanyoto Sastrowardoyo
24	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN	Ary Mardjono
25	Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Akbar Tanjung
26	Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal	Juwono Sudarsono
27	Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan	Haryanto Dhanutirto
28	Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara	Tanri Abeng
29	Menteri Negara Peranan Wanita	Tuty Alawiyah
30	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Agung Laksono

1.3. Menteri negara koordinator

No.	Jabatan	Nama
31	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Feisal Tanjung
32	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas	Ginandjar Kartasasmita
33	Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	Hartarto Sastrosoenarto
34	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala BKKBN	Haryono Suyono

1.4. Pejabat setingkat menteri

No.	Jabatan	Nama
35	Jaksa Agung	Soedjono C. Atmonegoro
36	Gubernur Bank Indonesia	Syahril Sabirin

2. Pengunduran diri massal

Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai menteri Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid. Surat tersebut berbunyi:

Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998 Kepada Yth. Bapak Presiden RI

Dengan hormat

Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.

Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.

Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,