arifuddinali.blogspot.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12/20130. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa BPJS yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014 ini merupakan langkah penting bagi pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih layak dan lebih baik, terutama untuk masyarakat lapisan bawah.
"Melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya," kata Presiden sebelum meresmikan secara simbolik BPJS di Istana Bogor yang disambut tepuk tangan hadirin.
Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono beserta istri, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, memimpin peresmian BPJS tersebut. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Pemerintah, menurut Presiden, menjamin rakyat miskin mendapatkan perlindungan kesehatan. Rakyat miskin, katanya, dapat berobat dan dirawat secara gratis di puskesmas-puskesmas serta rumah sakit. "Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat dan dijamin BPJS," sambung Presiden.
Pemerintah akan menanggung biaya asuransi untuk penduduk yang tidak mampu dan rentan yang jumlahnya sekitar 86,4 juta tersebut. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 19,93 triliun pada APBN 2014. Diharapkan, BPJS kesehatan ini nantinya mampu memenuhi hak sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini, sekitar 121 juta warga atau sekitar 48 persen dari total penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Rinciannya, 86,4 juta jiwa kepesertaan Jamkesmas untuk rakyat miskin; 11 juta jiwa untuk jaminan kesehatan daerah; 16 juta peserta Askes; 7 juta peserta Jamsostek; dan 1,2 juta peserta dari unsur TNI dan Polri.
"Insya Allah, pada tahap kedua, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS kesehatan," kata Presiden.
Peluncuran BPJS dan JKN secara simbolik dilakukan dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden dengan didampingi Boediono dan Agung Laksono. Selain itu, Menteri Kesehatan memberikan kartu JKN secara simbolik kepada Presiden, Ibu Negara, Wapres beserta istrinya. (kaltim.tribunnews 311213)
"Melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya," kata Presiden sebelum meresmikan secara simbolik BPJS di Istana Bogor yang disambut tepuk tangan hadirin.
Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono beserta istri, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, memimpin peresmian BPJS tersebut. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Pemerintah, menurut Presiden, menjamin rakyat miskin mendapatkan perlindungan kesehatan. Rakyat miskin, katanya, dapat berobat dan dirawat secara gratis di puskesmas-puskesmas serta rumah sakit. "Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat dan dijamin BPJS," sambung Presiden.
Pemerintah akan menanggung biaya asuransi untuk penduduk yang tidak mampu dan rentan yang jumlahnya sekitar 86,4 juta tersebut. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 19,93 triliun pada APBN 2014. Diharapkan, BPJS kesehatan ini nantinya mampu memenuhi hak sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini, sekitar 121 juta warga atau sekitar 48 persen dari total penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Rinciannya, 86,4 juta jiwa kepesertaan Jamkesmas untuk rakyat miskin; 11 juta jiwa untuk jaminan kesehatan daerah; 16 juta peserta Askes; 7 juta peserta Jamsostek; dan 1,2 juta peserta dari unsur TNI dan Polri.
"Insya Allah, pada tahap kedua, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS kesehatan," kata Presiden.
Peluncuran BPJS dan JKN secara simbolik dilakukan dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden dengan didampingi Boediono dan Agung Laksono. Selain itu, Menteri Kesehatan memberikan kartu JKN secara simbolik kepada Presiden, Ibu Negara, Wapres beserta istrinya. (kaltim.tribunnews 311213)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar