 |
| Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kiri) menyimak penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku |
arifuddinali.blogspot.com - Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia,
Chaudry Sitompul menilai, Presiden Joko Widodo menghadapi permasalahan
yang lebih kompleks dibanding era pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan
Polri. Chaudry menganggap, dalam kasus KPK-Polri saat ini, terdapat
kepentingan Jokowi di dalamnya.
"Dulu enggak ada kepentingan SBY, kalau sekarang kan ada kepentingan Jokowi, yaitu pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Chaudry usai menghadiri diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).
Menurut Chaudry, saat ini Jokowi tersandera dalam kepentingan untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Secara politis, Jokowi juga memiliki masalah lebih besar dibanding SBY karena tidak memiliki kekuasaan politik.
Sementara SBY memiliki kekuasaan politik untuk menentukan sikap, karena selain sebagai seorang presiden, dia juga merupakan ketua umum Partai Demokrat. "SBY dulu punya kekuasaan politik di partai. Pak Jokowi tidak. Jadi lebih kompleks. Secara politis harus diperhitungkan. Permasalahan Jokowi lebih jelas," ucap Chaudry.
Sementara itu, mantan wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto mengatakan, Jokowi saat ini berada dalam posisi sulit karena dikepung oleh empat kepentingan.
Empat kepentingan itu, kata Bibit, adalah kepentingan dari pendukung dan para relawannya, yang kedua adalah kepentingan dari partai pengusung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. Kepentingan yang ketiga adalah kepentingan dari koalisi lawan politiknya, yakni kepentingan dari Koalisi Merah Putih, dan kepentingan yang keempat adalah kepentingan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
"Jokowi dan JK kan bisa sejalan bisa juga enggak. Harus diperhatikan. JK punya kepentingan juga. Tapi kepentingannya apa? Gak tahu," kata Bibit. (nasional.kompas.com 24012015)
"Dulu enggak ada kepentingan SBY, kalau sekarang kan ada kepentingan Jokowi, yaitu pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Chaudry usai menghadiri diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).
Menurut Chaudry, saat ini Jokowi tersandera dalam kepentingan untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Secara politis, Jokowi juga memiliki masalah lebih besar dibanding SBY karena tidak memiliki kekuasaan politik.
Sementara SBY memiliki kekuasaan politik untuk menentukan sikap, karena selain sebagai seorang presiden, dia juga merupakan ketua umum Partai Demokrat. "SBY dulu punya kekuasaan politik di partai. Pak Jokowi tidak. Jadi lebih kompleks. Secara politis harus diperhitungkan. Permasalahan Jokowi lebih jelas," ucap Chaudry.
Sementara itu, mantan wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto mengatakan, Jokowi saat ini berada dalam posisi sulit karena dikepung oleh empat kepentingan.
Empat kepentingan itu, kata Bibit, adalah kepentingan dari pendukung dan para relawannya, yang kedua adalah kepentingan dari partai pengusung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. Kepentingan yang ketiga adalah kepentingan dari koalisi lawan politiknya, yakni kepentingan dari Koalisi Merah Putih, dan kepentingan yang keempat adalah kepentingan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
"Jokowi dan JK kan bisa sejalan bisa juga enggak. Harus diperhatikan. JK punya kepentingan juga. Tapi kepentingannya apa? Gak tahu," kata Bibit. (nasional.kompas.com 24012015)
Tanggapi kisruh Polri vs KPK, ini isi pidato 5 menit Jokowi
 |
| jokowi konpres kisruh KPK vs polr |
Hubungan Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali memanas. Dua lembaga penegak hukum itu saling membuka aib setelah calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Di tengah 'perang' sengit dua institusi ini, sikap Presiden Joko Widodo paling ditunggu-tunggu. Dan siang ini, di sela rapat koordinasi bupati dan wali kota di Istana Negara, Jokowi, sapaannya, menyampaikan pandangannya.
Pandangan itu dia sampaikan usai bertemu Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang menyampaikan pidato di halaman depan Istana Bogor. Dia didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam dan Seskab.
Berikut pidato lengkap Jokowi soal kisruh Polri dan KPK yang dia sampaikan tak kurang dari 5 menit itu.
Baru saja tadi saya telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Menko Polhukam, Jaksa Agung dan beberapa menteri serta dengan Ketua KPK dan Wakapolri.
Dan saya sampaikan kepada Ketua KPK, Wakapolri, sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai Peraturan Undang-undang yang ada.
Tadi saya meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.
Dua hal itu tadi yang saya sampaikan. Dan kita berharap semua juga media terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Kita berharap media menyampaikan hal-hal yang objektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
(merdeka.com 23012014)
Di tengah 'perang' sengit dua institusi ini, sikap Presiden Joko Widodo paling ditunggu-tunggu. Dan siang ini, di sela rapat koordinasi bupati dan wali kota di Istana Negara, Jokowi, sapaannya, menyampaikan pandangannya.
Pandangan itu dia sampaikan usai bertemu Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang menyampaikan pidato di halaman depan Istana Bogor. Dia didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam dan Seskab.
Berikut pidato lengkap Jokowi soal kisruh Polri dan KPK yang dia sampaikan tak kurang dari 5 menit itu.
Baru saja tadi saya telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Menko Polhukam, Jaksa Agung dan beberapa menteri serta dengan Ketua KPK dan Wakapolri.
Dan saya sampaikan kepada Ketua KPK, Wakapolri, sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai Peraturan Undang-undang yang ada.
Tadi saya meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.
Dua hal itu tadi yang saya sampaikan. Dan kita berharap semua juga media terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Kita berharap media menyampaikan hal-hal yang objektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
(merdeka.com 23012014)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar