Selasa, 27 Oktober 2009 16:07
JAKARTA (SuaraMedia News) - Selain Kepolisian dan instansi hukum, lembaga lain yang juga berpeluang besar menjadi lahan korupsi adalah partai politik. Pasalnya tidak terjadi keterbukaan dalam tubuh partai politik.
"Parpol adalah lembaga yang paling banyak korupsi setelah polisi dan hukum," ujar Todung Mulya Lubis, Ketua Transparancy Internasional Indonesia usai dialog kaukus perempuan, di Jakarta, Selasa (27/10).
Ia mengatakan, cara yang paling mudah untuk melihat korupsi di tubuh parpol adalah pada saat kampanye. Ketika kampanye hampir semua partai tidak memaparkan secara detail pemasukan dan pengeluaran partai. Aliran dana tak terkontrol dengan ketat. "Lihat saja zaman kampanye, semua tertutup mengenai anggaran kampanye," katanya.
Ani Soetjipto, aktivis perempuan yang juga dosen FISIP UI berpendapat, korupsi bukan sebatas menerima suap. Terdapat banyak tindakan yang dapat dikategorikan korupsi. "Orang berpikir parpol tidak mempunyai uang yang banyak, dari mana bisa dikorupsi. Padahal wewenang seseorang dalam parpol memungkinkan untuk melakukan korupsi." jelasnya.
Ia mencontohkan, pembuatan aturan bagi para kader yang tidak sesuai dengan aturan dapat dimasukan kedalam tindak korupsi. Selain itu, lanjutnya, tindakan ketua parpol yang bertindak seolah-olah partai yang dipimpin adalah miliknya juga merupakan korupsi. "Sebuah untuk pemimpin parpol, misalnya saja untuk jabatan menteri. Padahal duplikasi jabatan rentan konflik kepemimpinan yang memungkinkan untuk melakukan korupsi," tegasnya.
Sementara itu, Persepsi masyarakat wanita adalah makhluk yang suci dan tidak akan melakukan korupsi tidak sepenuhnya benar. Para politisi perempuan juga berpotensi melakukan tindakan korupsi.
"Korupsi itu genderless, semua dapat melakukannya. Termasuk politisi perempuan," ujar Ketua Transparancy Internasional Todung Mulya Lubis, . Menurut dia, potensi korupsi terletak pada kekuasaan dan wewenang yang dipunyai para politisi.
Todung sangat prihatin dengan aneka praktif korupsi. Selain anak-anak pihak yang paling dirugikan dengan tindakan korupsi adalah perempuan. "Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah perempuan, kalau anggaran untuk kesehatan dan pendidikan disunat yang menjadi korban juga perempuan," jelasnya.
Ani Soetjipto, aktivis perempuan sekaligus dosen FISIP UI, mengatakan, sama halnya dengan pria, perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. "Perempuan ada yang bagus ada juga yang melakukan korupsi," kata dia.
Menurut Ani, sedikitnya kasus korupsi yang dilakukan perempuan disebabkan karena jabatan-jabatan penting masih dipegang politisi pria. "Kalau politisi perempuan memegang jabatan penting, juga akan melakukan hal yang sama," kata dia.
Untuk mencegah maraknya kasus korupsi yang dilakukan politisi perempuan, Ani menyarankan, sebelum memegang suatu jabatan diperlukan suatu kontrak politik. Kontrak tersebut berfungsi mengikat para politisi perempuan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar, termasuk korupsi di dalamnya.
"Dari 100 perempuan, tidak semuanya bagus. Kita tidak boleh memberikan cek kosong, yang dimaksudkan agar ada perwakilan perempuan di jajaran elit politik. Harus ada kontrak yang mengikatnya," tegas dia.(kmp) www.suaramedia.com
POLITIK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar