Senin, 28 Desember 2009
Pusat Pemerintahan di Bulungan, tapi Belum Pasti Jadi Ibukota
TARAKAN - Proses pembentukan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih butuh waktu panjang untuk dapat terealisasi. Meski begitu, dukungan atas percepatan proses tersebut telah dikomitmenkan oleh sejumlah kabupaten/kota yang ada di dalamnya, Bulungan, Malinau, Nunukan, Tarakan dan belakangan akan menyusul Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Tak hanya itu, sejak setahun lalu, pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim pun turut mengakomodir dan berkomitmen untuk mempercepat pemekaran Kaltim menjadi dua provinsi. Waktu itu, lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim yang telah menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltara.
“Di tahun ini, ada paket kegiatan penyusunan RTRW provinsi Kaltara, dalam bentuk presentasi konsep laporan akhirnya.
Seiring dengan terbitnya PP 41 (tentang organisasi perangkat daerah, Red.) maka kewenangan Bappeda tersebut dialihkan ke DPU Kaltim,” kata H Adly ST MT, kepala Bidang Penataan Ruang DPU Kaltim.
Adly mengaku, dalam penyampaian konsep laporan akhir RTRW tersebut, pihaknya masih terkendala dengan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM.
“Ya, kami susun dan sampaikan sesuai dengan kemampuan kami,” singkatnya.
Kaltara, kata Adly, memang menyita perhatian Pemprov Kaltim dan mendapatkan porsi tersendiri. Itu terlepas dari konflik dan egosentris juga politisasi yang terjadi antardaerah yang masuk dalam peta Kaltara tersebut.
“Ini untuk menjawab kenapa Kaltim kok sudah menyusun RTRW-nya Kaltara, ya itu tadi karena Pemprov Kaltim sedang berupaya mengakomodir keinginan masyarakat Kaltim bagian utara agar provinsi Kaltim yang besar ini dijadikan dua provinsi,” jelasnya lagi.
Konsep laporan akhir tersebut, kata H Adly, masih sebatas draft laporan belum merupakan konsep aktual RTRW Kaltara yang sesungguhnya. Namun, jika dalam waktu tidak terlalu lama pembentukan provinsi Kaltara sudah terealisasi, RTRW yang disusun oleh DPU Kaltim ini akan menjadi konsep komparasi.
“Setiap pemerintah daerah yang tergabung di Kaltara tak perlu lagi repot menyusun program pembangunannya,” terang H Adli kepada Radar Tarakan kemarin.
Pada konsep RTRW versi DPU Kaltim, pusat pemerintahan Kaltara (bukan ibukota) berada di Kabupaten Bulungan, sementara Kota Tarakan tetap menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berkat dukungan fasilitas transportasi udara dan laut yang memadai. Potensi pengembangan wilayahnya, yang paling mencolok dan mengalami perubahan signifikan adalah pusat jasa dan perdagangan diarahkan ke Kabupaten Bulungan, sementara Tarakan diarahkan untuk mengembangkan potensi pertambangan, agribisnis, argoindustri, dan perikanan.
Di dalam konsep RTRW tersebut, hanya memuat pola pengembangan dan arah pengelolaan potensi wilayah dari 4 daerah tingkat II yang digadang-gadang siap bergabung membentuk provinsi Kaltara, yakni Bulungan, Tarakan, Nunukan dan Malinau. Sementara KTT belum terekspos dengan baik.
“Kalau melihat konsep RTRW ini, penetapan ibukota provinsi, jika melihat kesiapan infrastruktur memang selayaknya Tarakan. Namun, secara geografis, Bulungan. Itu kan hasil kajian akademisnya, akan beda lagi jika dikaitkan dengan masalah politis yang menggaung didalamnya,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, H Adli menegaskan kelayakan Bulungan menjadi ibukota Kaltara kelak, juga didasarkan pada sisi historis pengembangan wilayah di Kaltim bagian utara ini.
“Kan, dalam sejarahnya Kabupaten Bulungan adalah induk dari tiga daerah tingkat II di Kaltim bagian utara ini, Tarakan, Nunukan juga Malinau. Diperkuat lagi dengan pembentukan KTT dalam rangka memenuhi syarat pemekaran Kaltara utamanya dari kuantitas daerah tingkat dua,” ungkapnya.
Dipastikannya, keterlibatan politis dalam masalah pembentukan provinsi Kaltara semakin minim mengingat Kaltara adalah kebutuhan dan aspirasi induk masyarakat Kaltim bagian utara yang merasa tertinggal dari Kaltim bagian selatan.
“Apalagi soal sensitif seperti penetapan ibukota, bila dinilai dari aspek pembangunan maka harus lihat dua sisinya yakni potensi dan permasalahan. Infrastruktur di Bulungan memang jauh dari mendukung meski dijadikan pusat pemerintahan, dari itu belum bisa dipastikan (ibukota Kaltara, Red.),” jelasnya.(ndy)
Arah Strategi Pengembangan Kota-Kota di Wilayah Utara
Tarakan
Jenis pelayanan : jasa perdagangan dan pertambangan
Fungsi kota : PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
Strategi pengembangan :
-Meningkatkan kemampuan kerja sama pembangunan antarkota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapan Buma dan sekitarnya. Berdasarkan RTR Pulau Kalimantan.
-Memantapkan rencana pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan sistem perangkutan massal intra urban melalui jaringan jalan rel kereta api.
Nunukan
Jenis pelayanan : Pelayanan administrasi batas negara, perdagangan jasa dan transhipment point.
Fungsi kota : PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
Strategi pengembangan :
-Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Nunukan dan sekitarnya dengan kawasan perbatasan di wilayah Sabah.
-Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antarkawasan dengan wilayah negara tetangga.
Simenggaris
Jenis pelayanan : Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan dan transhipment point.
Fungsi kota : PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
Strategi pengembangan :
-Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Simenggaris dan sekitarnya dengan kawasan perbatasan di wilayah Sabah.
-Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antarkawasan dengan wilayah negara tetangga.
Long Midan
Jenis pelayanan : Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan dan transhipment point.
Fungsi kota : PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
Strategi pengembangan :
-Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antarkota dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di Kawasan Tatapan Buma dan sekitarnya. Berdasarkan RTR Pulau-Pulau Kalimantan.
Tanlumbis
Jenis pelayanan : Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan dan transhipment point.
Fungsi kota : PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
Strategi pengembangan :
-Memantapkan aksesibilitas Kota Tanlumbis menuju kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat, serta transportasi sungai dan penyeberangan.
Sungai Nyamuk
Jenis pelayanan : Pelayanan administrasi pelintas batas negara dan transhipment point.
Fungsi kota : PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
Strategi pengembangan :
-Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi terutama di Nunukan melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat serta transportasi sungai dan penyeberangan.
Tanjung Selor
Jenis pelayanan : Jasa pemerintahan, industri dan pertambangan batubara.
Fungsi kota : PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
Strategi pengembangan :
-Memantapkan aksesibilitas Kota Tanjung Selor menuju kota-kota berfungsi PKN (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat.
Malinau
Jenis pelayanan : Jasa pemerintahan dan perkebunan.
Fungsi kota : PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
Strategi pengembangan :
-Memantapkan aksesibilitas Kota Malinau menuju kota-kota utama (Balikpapan, Samarinda dan Bontang) di provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas kesatuan sistem jaringan transportasi darat serta sungai dan penyeberangan.
Data: Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan yang disusun Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim.
Arifuddin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar