Serba-Serbi: Kampanye Politik

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum

1. Pesan kampanye

Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin2 ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya. Misalnya, dalam Pemilu 2008 dari pihak John McCain awalnya mempergunakan pesan yang berfokus pada patriotisme dan pengalaman politik; pesan itu kemudian ditangkap dan diubah menjadi perhatian beralih ke peran sebagai "maverick" di dalam pendirian politiknya sedangkan Barack Obama tetap pada konsistensi, pesan yang sederhana yang "mengubah" seluruh kampanye itu. ^[1]

Dalam tekhnik kampanye politik kemenangan kandidat atau calon yang dilakukan di dalam jajak pendapatkan hanya dipergunakan sebagai agenda politik di kantor staf pemenangan kandidat atau calon . ^[2]

2. Black campaign

Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, black kampanye umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.

3. Kampanye ilegal

Penggunaan peraga kampanye yang tidak sah atau bukan berasal dari kebijakan atau termasuk dalam bagian material dari kampanye peserta pemilu yaitu pihak para kandidat sebagai peserta pemilu maka dengan demikian kampanye yang ilegal merupakan sebuah kampanye yang melanggar ketentuan hukum.

4. Organisasi

Dalam kampanye politik yang modern, organisasi kampanye (atau 'mesin') akan memiliki struktur yang jelas personel dengan cara yang sama sebagai ukuran bisnis serupa.

4.1. Manajer Kampanye

Berhasil sebuah kampanye biasanya memerlukan managerial kampanye yaitu seorang Manager Kampanye untuk mengkoordinasi operasional kampanye. Selain dari kandidat atau calon, mereka paling sering terlihat berkampanye, Manager kampanye pada kandidat atau calon yang bersangkutan dapat melaksanakan dengan strategi dan melakukan pengaturan , terutama jika para pembuat strategis kampanye biasanya berada di kantor konsultan politik seperti pollster dan media konsultan.

4.2. Konsultan Politik

Memberikan nasihat oleh Konsultan Kampanye Politik di hampir semua kegiatan mereka, dari penelitian untuk bidang strategi. Konsultan melakukan penelitian kandidat atau calon, pemilih penelitian, dan riset oposisi bagi klien mereka.

Marketing politik adalah variasi dari kebijakan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial sebagai mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk pencapaian tujuan dalam hal program politik atau dalam memengaruhi perilaku para pemilih dengan melakukan propaganda

Sejarah marketing politik

Marketing politik ada yang mengatakan terlihat pada awalnya pada kampanye bagi kepentingan Napoleon di Mesir, tindakan Talleyrand dalam memberikan saran kepada Menteri Hubungan Luar Negeri Perancis saat itu, akan tetapi, sebagian besar lebih merujuk kepada Joseph Goebbels dengan film-film dari Leni Riefenstahl melalui slogan-slogan politik dari Nazi dan pemerintahan Reich Ketiga yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler sebagai bagian dari propaganda politik akan tetapi hal ini akan masih juga harus melalui perdebatan yang kompleks mengenai terminologi. Dalam marketing politik modern sebetulnya merupakan elaborasi yang dilakukan oleh para profesional iklan merupakan produk asal Amerika Serikat. Semasa ketika Presiden Franklin D. Roosevelt menjabat sekitar tahun 1932 sudah terdapat sebuah program penyiaran melalui media radio yang lebih terkenal dengan nama program Fireside Chats dengan Franklin D. Roosevelt baru kemudian pada tahun 1933 di California berdiri sebuah perusahaan biro iklan yang pertama kali dalam marketing politik adalah Campaign, Inc. yang didirikan oleh Clem Whitaker dan Leone Baxter sebagai cikal bakal dari industri politik dan pada sekitar tahun 1960-an seiring terjadi peningkatan penggunaan media televisi dalam iklan kampanye politik dalam menjalankan komunikasi politik terdapat seseorang yang bernama Joseph Napolitan mengaku dan menyebut dirinya sebagai seorang konsultan politik (David D. Perlmutter, Manship Guide to Political Communication, halaman 19).

Konsultan marketing politik penggunaan teknik-teknik pemasaran yang sebelumnya hanya digunakan untuk produk-produk konsumen kemudian tumbuh pesat dan berpengaruh menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan kampanye hampir di semua tingkatan pemerintahan di Amerika Serikat, bidang pekerjaan konsultan marketing politik bekerja tidak hanya pada saat-saat kampanye pemilu akan tetapi juga bekerja untuk organisasi-organisasi politik lainnya termasuk pihak-pihak di dalam komite-komite aksi politik yang kadang-kadang pembiayaan di samarkan melalui pengeluaran independen terdapat beberapa juga melakukan pekerjaan sebagai humas atau melakukan riset bagi perusahaan kooperasi dan pemerintahan.

Dengan kemajuan pengembangan teknologi di bidang media, pemasaran politik telah menemukan alat baru untuk meningkatkan komunikasi yang persuasif. Selama masa-masa kampanye para politisi telah terampil menggunakan media radio untuk menyebarkan pesan-pesan mereka, salah satu contoh adalah Adolf Hitler lebih dari dari 60 tahun memanfatkannya demikian juga dengan dan John F. Kennedy, melalui penggunaan media televisi sebagai komponen utama dalam komunikasi politiknya demikian pula dengan Jenderal Charles de Gaulle di Perancis dalam usaha untuk meningkatkan pencitraan dengan penggunaan media ini. Saat sekarang, media internet ikut pula sebagai inti dari pemasaran politik. (Graeme Browning, Electronic Democracy: Using the Internet to Transform American Politics)

Masalah dalam konsultan marketing politik

Talleyrand seorang politisi dan diplomat kelahiran Perancis mengatakan bahwa "Dalam perpolitikan, apa yang menjadikan keyakinannya akan lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi "

Seorang Konsultan marketing politik pada umumnya bekerja lebih pada segi aspek emosional pemilih dibandingkan dengan pemaparan program-program kerja secara spesifik atau penjelasan teknis program. Media akan memiliki peran utama dalam bidang pekerjaan para konsultan marketing politik akan tetapi media bukanlah satu-satunya alat dengan melalui sebuah metode para konsultan marketing politik mencakup penggunaan teknik-teknik penargetan dalam komunikasi jarak dekat atau metode persuasi dengan campuran retorika melakukan rekayasa penggeseran tema perdebatan dalam memengaruhi tingkah laku pemilih. Tema kampanye adalah bagian dari strategi ini sebagai pembuatan topik yang menarik bagi pemilih. Kebijakan pelaku marketing politik dapat baik digunakan sebagai penyebab mempromosikan seorang atau partai dalam suatu negara, Konsultan marketing politik sering dipersalahkan berperilaku bagaikan menjual produk barang-barang dibandingkan dengan ide-ide atau program politik.

4.3. Aktivis

Aktivis adalah 'prajurit kaki' yang setia kepada ideologi bekerja dengan membawa orang-orang yang akan memilih kandidat atau calon termasuk melakukan kampanye 'door to door' mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampanye kandidat atau calon

5. Terkait

Manajer Kampanye
Staf kampanye politik

Aktivisme
Aktivisme atau kepegiatan terdiri dari upaya yang dimaksudkan untuk mengemukakan masalah perubahan yang terkait dengan masyarakat, kuasa pemerintahan, tatanan masyarakat, atau lingkungan. Kepegiatan dapat berupa penulisan surat kepada persuratkabaran atau politikus, kampanye kuasa pemerintahan. Lagipula, kepegiatan tentang tatanan masyarakat dapat berupa pemulauan (boikot) atau semena-mena menggurui usaha dagang, unjuk rasa, pawai jalanan (street marches), mogok kerja dan mogok makan (hunger strikes).
Beberapa pegiat (activist) mencoba membujuk orang untuk mengubah perilaku mereka secara langsung, daripada membujuk pemerintah untuk mengubah undang-undang. Gerakan kerjasama (cooperative movement) berusaha untuk membangun lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan asas-asas kerjasama (cooperative principles), dan umumnya tidak menimbrung/memengaruhi (lobby) atau menyanggah secara politis.

Unjuk rasa‎
Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.
Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.
Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Unjuk rasa di Indonesia
Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, khususnya Jakarta.

Larangan membawa hewan
Unjuk rasa dengan membawa hewan di jalan raya Jakarta dilarang karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut Amien Rais, demonstrasi dengan membawa kerbau adalah tindakan tidak bermoral
Boikot. Boikot atau pemulauan adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan. Kata ini berasal dari serapan bahasa Inggris boycott yang mulai digunakan sejak "Perang Tanah" di Irlandia pada sekitar 1880 dan berasal dari nama Charles Boycott, seorang agen lahan (estate agent) untuk tuan tanah Earl Erne.

Mogok kerja
Mogok kerja atau pemogokan adalah peristiwa di mana sejumlah besar karyawan perusahaan berhenti bekerja sebagai bentuk protes. Jika tidak tercapai persetujuan antara mereka dengan majikan mereka, maka mogok kerja dapat terus berlangsung hingga tuntutan para karyawan terpenuhi atau setidaknya tercapai sebuah kesepakatan.
Pemogokan kadang digunakan pula untuk menekan pemerintah untuk mengganti suatu kebijakan. Kadang, pemogokan dapat mengguncang stabilitas kekuasaan partai politik tertentu. Suatu contoh terkemuka adalah pemogokan galangan kapal Gdańsk yang dipimpin oleh Lech Wałęsa. Pemogokan ini bernilai penting dalam perubahan politik di Polandia, dan merupakan suatu upaya mobilisasi yang penting yang memiliki kontribusi terhadap runtuhnya pemerintahan komunis di Eropa Timur.
Mogok kerja dapat mengakibatkan kerugian yang besar terutama jika dilakukan oleh karyawan yang bekerja dalam industri yang berpengaruh besar pada masyarakat, seperti perdagangan atau pelayanan publik. Walaupun demikian, dalam UU Tenaga Kerja di banyak negara, termasuk Indonesia, mogok kerja merupakan hak setiap karyawan.
Strategi pemogokan memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada akhir dinasti ke-20 Mesir Kuno, pada kekuasaan Firaun Ramses III di abad ke-12 SM, para pekerja mengorganisasikan suatu pemogokan yang pertama kali dikenal dalam sejarah. Peristiwa ini dilaporkan secara mendetil dalam suatu papirus pada saat itu yang berhasil diselamatkan dan disimpan di Turin. ^[1] Pada era modern, pada tahun 1768, para pelaut yang mendukung demonstrasi di London, "merusak" layar kapal dagang yang berada di pelabuhan, sehingga melumpuhkan kapal-kapal tersebut.

Aksi Mogok Kerja di Indonesia
Pada 25 November 2010, Forum Buruh DKI Jakarta yang terdiri dari gabungan sejumlah serikat pekerja antara lain, ASPEK Indonesia, FSPMI, FSBI, SPN, GSBI, KSBSI, dan SBSI 92 melakukan aksi mogok kerja massal di Kawasan Berikat Indonesia, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan jumlah capaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 1.401.289

Taktik-taktik gerilya politik
Perang Gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol: guerrilla yang secara harafiah berarti perang kecil.
Gerilya adalah salah satu strategi perang yang dikenal luas, karena banyak digunakan, selama perang kemerdekaan di Indonesia pada periode 1950-an. A.H. Nasution yang pernah menjabat pucuk panglima Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) menuliskan di buku "Pokok-pokok Gerilya". Bagi tentara perang gerilya sangatlah efektif. Mereka dapat mengelabui,menipu atau bahakan melakukan serangan kilat. Taktik ini juga manjur saat menyerang musuh jumlah besar yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan. kadang taktik ini juga mengarah pada taktik mengepung secara tidak terlihat (invisible). Sampai sekarang taktik ini masih dipakai teroris untuk sembunyi. Jika mereka menguasai medan mereka dapat melakukan : penahanan sandera, berlatih, pembunuhan hingga menjadi mata-mata. Dan musuh dapat melakukan nomaden, yaitu berpindah- pindah

6. Pustaka

Abizadeh, Arash. "Democratic Elections without Campaigns? Normative Foundations of National Baha'i Elections." World Order 37.1 (2005): 7-49.
Barnes, S. H., and M. Kaase Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies.Sage, 1979.
Blewett, Neal. The Peers, the Parties and the People: The General Elections of 1910. London: Macmillan, 1972.
Hix, S. The Political System of the European Union. St. Martin's Press, 1999.
Katz, Richard S., and P. Mair (eds.), How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies. Sage Publications, 1994.
Katz, Richard S., and Peter Mair, "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party," Party Politics, Vol. 1, No. 1, 5-28 (1995) DOI: 10.1177/1354068895001001001 online abstract
LaPalombara, Joseph and Myron Wiener (eds.), Political Parties and Political Development. Princeton University Press, 1966.
Panebianco, A. Political Parties: Organization and Power. Cambridge University Press, 1988.
Paquette, Laure. Campaign Strategy. New York: Nova, 2006.
Poguntke, Thomas, and Paul Webb, eds. The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford University Press. 2005 online
Ware, Alan. Citizens, Parties and the State: A Reappraisal. Princeton University Press, 1987.
Webb, Paul, David Farrell, and Ian Holliday, Political Parties in Advanced Industrial Democracies Oxford University Press, 2002 online
Robert J. Dinkin. Campaigning in America: A History of Election Practice. Westport: Greenwood, 1989.
John Gerring, Party Ideologies in America, 1828-1996. New York: Cambridge University Press, 1998.
Lewis L. Gould, Grand Old Party: A History of the Republicans. NY: Random House, 2003.
Gary C. Jacobson. The Politics of Congressional Elections (5th Edition) NY: Longman, 2000.
Richard Jensen, The Winning of the Midwest: Social and Political Conflict, 1888-1896. Chicago: University of Chicago Press, 1971.
L. Sandy Meisel, Political Parties and Elections in the United States: An Encyclopedia. New York: Garland, 1991.
Arthur M. Schlesinger, Jr., ed. History of American Presidential Elections. 4 vols. New York: Chelsea House, 1971.
James A. Thurber, Campaigns and Elections American Style. NY Westview Press; 2nd edition, 2004.
Kirsten A. Foot and Steven M. Schneider, Web Campaigning. The MIT Press, 2006.