 |
| Foto : ilustrasi |
Sindikasi - Rabu, 4 Januari 2012 | 03:55 WIB
INILAH.COM, Nunukan - Lima desa di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan diklaim Malaysia masuk ke dalam wilayahnya.
Hal ini terjadi karena patok perbatasan RI-Malaysia yang dipasang di kawasan tersebut pasca konfrontasi RI-Malaysia 1965 lalu, tidak diakui oleh Malaysia.
Lima desa tersebut adalah Desa Sumantipal, Desa Labang, Desa Ngawol, Desa Lagas dan Desa Bulu Laun Hilir. Kelimanya terletak di Kecamatan Lumbis Ogong, sekitar muara Sungai Sumantipal.
Lima desa ini berbatasan langsung bagian utaranya dengan Kampung Bantul, Sabah, Malaysia. Kecamatan Lumbis Ogong dimekarkan dari Kecamatan Lumbis pada pertengahan 2011 lalu. Di Kecamatan Lumbis Ogong terdapat 49 desa.
Anggota DPRD Nunukan dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Lumbis, Hermanus mengatakan, sejak berakhirnya konfrontasi RI-Malaysia, Negeri Jiran itu tidak terima dengan pengukuran batas wilayah dan patok perbatasan yang dibuat Indonesia. Mereka tetap mengklaim kawasan muara Sungai Sumantipal masuk dalam kawasan mereka.
“Pengukuran batas wilayah dilakukan setelah konforntasi selesai. Mereka tidak sepakat dan minta diukur ulang. Sampai sekarang belum ada penyelesaian. Karena itu mereka juga masih mengklaim semua wilayah di Muara Sungai Sumantipal adalah kawasan mereka,’ ujar Hermanus, Selasa (3/1).
Di lima desa itu hidup sekitar 566 jiwa dan 131 kepala keluarga (KK). Dari data 2008, rinciannya Desa Sumantipal hidup 164 jiwa 41 KK, Desa Labang 86 jiwa 21 KK, Desa Ngawol 151 jiwa 31 KK, Desa Lagas 73 jiwa - 17 KK dan Desa Bulu Laun Hilir 92 jiwa - 21 KK.
Hermanus mengatakan, seluruh masyarakat di lima desa itu hampir seratus persen hidupnya tergantung dari Malaysia, terutama kebutuhan pokok seperti sembako.
“Sebanyak 99 persen barang yang ada di desa itu berasal dari Malaysia. Gula Malaysia yang sampai di Kabupaten Berau, sumbernya dari Malaysia masuk dari Sungai Sumantipal,” ujarnya.
Sampai hari ini Malaysia memang tidak terang-terangan mencaplok secara fisik dan kedaulatan wilayah di lima desa itu. Namun mereka sejak lama sudah mengklaim dengan cara mengajukan dokumen protes kepada RI soal batas negara di kawasan tersebut.
“Malaysa klaim secara administrasi, mengajukan surat ke lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional,” ujarnya.
Tak hanya itu, Malaysia juga ikut “mengurus” kehidupan masyarakat lima desa tersebut. Di antaranya dengan memberikan pembangkit listrik atau genset kepada warga di sana dan membagikan pakaian sesekali. Apalagi masyarakat di lima desa itu masih banyak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan warga di Kampung Bantul, Sabah Malaysia.
Di Kampung Bantul, kata Hermanus, kehidupan masyarakat di sana benar-benar dijamin Pemerintah Malaysia. Listrik dan air bersih semua ditanggung. Hal ini kontras dengan yang terjadi di lima desa di atas.
“Kehidupan warga di sana (Kampung Bantul, Red.) dijamin Pemerintah Malaysia. Listrik, air bersih, semua ditanggung. Mereka punya jaminan hidup. Kalau warga kita di perbatasan seperti ‘hidup-hidup ayam’,” ujarnya.
Hermanus mengaku khawatir bila masalah sengketa batas ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, buntutnya bisa seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya berhasil Malaysia menangkan.
“Malaysia selalu mempengaruhi secara sosiologis dulu. Kemudian dibangun infrastruktur. Setelah itu diambil,” tuturnya.
Selain di sekitar Sungai Sumantipal, Malaysia juga mengklaim wilayah di sekitar Muara Sungai Sinapad Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan dan di beberapa daerah di Desa Tau Lumbis Kecamatan Lumbis. Namun kedua daerah ini masih jauh dari wilayah pemukiman warga.
“Kita mau pemerintah ada tindakan untuk penyelesaian batas antar negara ini,” harapnya. [mor]
Hal ini terjadi karena patok perbatasan RI-Malaysia yang dipasang di kawasan tersebut pasca konfrontasi RI-Malaysia 1965 lalu, tidak diakui oleh Malaysia.
Lima desa tersebut adalah Desa Sumantipal, Desa Labang, Desa Ngawol, Desa Lagas dan Desa Bulu Laun Hilir. Kelimanya terletak di Kecamatan Lumbis Ogong, sekitar muara Sungai Sumantipal.
Lima desa ini berbatasan langsung bagian utaranya dengan Kampung Bantul, Sabah, Malaysia. Kecamatan Lumbis Ogong dimekarkan dari Kecamatan Lumbis pada pertengahan 2011 lalu. Di Kecamatan Lumbis Ogong terdapat 49 desa.
Anggota DPRD Nunukan dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Lumbis, Hermanus mengatakan, sejak berakhirnya konfrontasi RI-Malaysia, Negeri Jiran itu tidak terima dengan pengukuran batas wilayah dan patok perbatasan yang dibuat Indonesia. Mereka tetap mengklaim kawasan muara Sungai Sumantipal masuk dalam kawasan mereka.
“Pengukuran batas wilayah dilakukan setelah konforntasi selesai. Mereka tidak sepakat dan minta diukur ulang. Sampai sekarang belum ada penyelesaian. Karena itu mereka juga masih mengklaim semua wilayah di Muara Sungai Sumantipal adalah kawasan mereka,’ ujar Hermanus, Selasa (3/1).
Di lima desa itu hidup sekitar 566 jiwa dan 131 kepala keluarga (KK). Dari data 2008, rinciannya Desa Sumantipal hidup 164 jiwa 41 KK, Desa Labang 86 jiwa 21 KK, Desa Ngawol 151 jiwa 31 KK, Desa Lagas 73 jiwa - 17 KK dan Desa Bulu Laun Hilir 92 jiwa - 21 KK.
Hermanus mengatakan, seluruh masyarakat di lima desa itu hampir seratus persen hidupnya tergantung dari Malaysia, terutama kebutuhan pokok seperti sembako.
“Sebanyak 99 persen barang yang ada di desa itu berasal dari Malaysia. Gula Malaysia yang sampai di Kabupaten Berau, sumbernya dari Malaysia masuk dari Sungai Sumantipal,” ujarnya.
Sampai hari ini Malaysia memang tidak terang-terangan mencaplok secara fisik dan kedaulatan wilayah di lima desa itu. Namun mereka sejak lama sudah mengklaim dengan cara mengajukan dokumen protes kepada RI soal batas negara di kawasan tersebut.
“Malaysa klaim secara administrasi, mengajukan surat ke lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional,” ujarnya.
Tak hanya itu, Malaysia juga ikut “mengurus” kehidupan masyarakat lima desa tersebut. Di antaranya dengan memberikan pembangkit listrik atau genset kepada warga di sana dan membagikan pakaian sesekali. Apalagi masyarakat di lima desa itu masih banyak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan warga di Kampung Bantul, Sabah Malaysia.
Di Kampung Bantul, kata Hermanus, kehidupan masyarakat di sana benar-benar dijamin Pemerintah Malaysia. Listrik dan air bersih semua ditanggung. Hal ini kontras dengan yang terjadi di lima desa di atas.
“Kehidupan warga di sana (Kampung Bantul, Red.) dijamin Pemerintah Malaysia. Listrik, air bersih, semua ditanggung. Mereka punya jaminan hidup. Kalau warga kita di perbatasan seperti ‘hidup-hidup ayam’,” ujarnya.
Hermanus mengaku khawatir bila masalah sengketa batas ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, buntutnya bisa seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya berhasil Malaysia menangkan.
“Malaysia selalu mempengaruhi secara sosiologis dulu. Kemudian dibangun infrastruktur. Setelah itu diambil,” tuturnya.
Selain di sekitar Sungai Sumantipal, Malaysia juga mengklaim wilayah di sekitar Muara Sungai Sinapad Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan dan di beberapa daerah di Desa Tau Lumbis Kecamatan Lumbis. Namun kedua daerah ini masih jauh dari wilayah pemukiman warga.
“Kita mau pemerintah ada tindakan untuk penyelesaian batas antar negara ini,” harapnya. [mor]
sumber: sindikasi.inilah.com
Arief
Tidak ada komentar:
Posting Komentar