Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Bendera Nahladtul Ulama

1. Sejarah

Masjid Jombang, tempat kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

K.H. Hasyim Asy'arie, Rais Akbar (ketua) pertama NU.

Berangkan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

 

2. Paham keagamaan

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki,dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskankembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

 

3. Daftar pimpinan

Berikut ini adalah daftar Ketua Rais Aam (pimpinan tertinggi) Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama:

Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'arie (bagian belakangnya juga sering dieja Asy'ari atau Ashari) (lahir 10 April 1875/4 Jumadil Awwal 1292 H) – wafat 25 Juli 1947/6 Ramadhan 1366 H, dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang) adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia.

Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah (lahir di Jombang, 31 Maret 1888 – meninggal 29 Desember 1971 pada umur 83 tahun) adalah seorang ulama pendiri Nahdatul Ulama. KH Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern, da’wah beliau dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu harian umum “Soeara Nahdlatul Oelama” atau Soeara NO dan Berita Nahdlatul Ulama.

Kiai Haji Bisri Syansuri (lahir di Pati, Jawa Tengah, 18 September 1886 – meninggal di Jombang, Jawa Timur, 25 April 1980 pada umur 93 tahun) seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Ia adalah pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang dan terkenal atas penguasaannya di bidang fikih agama Islam. Bisri Syansuri juga pernah aktif berpolitik, antara lain sempat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi, menjadi anggota Dewan Konstituante, ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Rais Aam NU. Ia adalah kakek dari Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat.

K.H. Ali Ma’shum (lahir di Lasem, Rembang, 2 Maret 1915 – meninggal di Yogyakarta, 7 Desember 1989 pada umur 74 tahun) adalah Rais Aam Syuriyah PB Nahdlatul Ulama periode 1980 - 1984.

Ahmad Shiddiq (lahir di Jember, 24 Januari 1926 – meninggal di Indonesia, 23 Januari 1991 pada umur 64 tahun). Ayahnya, K.H. M. Siddiq, adalah pendiri Pesantren Ash Shiddiqiyah di Jember.

Pendidikan: Santri Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah, Santri Pondok Pesantren Tebuireng
Karir Politik: Sekretaris pribadi menteri agama K.H. Wahid Hasyim, 1950, Rais Am Syuriah PBNU.

KH. Ali Yafie (lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 85 tahun) adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, ia masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

KH. Muhammad Ilyas Ruhiat (lahir Cipasung, Jawa Barat, 31 Januari 1934 meninggal Tasikmalaya, 18 Desember 2007) adalah seorang ulama besar Nahdhatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (1992-1999).

Kiai Haji Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz (lahir di Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937; umur 74 tahun) adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2000 hingga saat ini. Sebelumnya selama dua periode menjabat sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga saat ini.
Beliau sebelumnya selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, juga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005. Di luar itu, Kiai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda (PMH) sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen Margoyoso (Pati, Jawa Tengah), ini didirikan ayahnya, KH Mahfudh Salam, pada 1910. Selain itu beliau adalah rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU), Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 1989 hingga sekarang. Kiai Sahal biasa menulis namanya secara resmi sebagai HMA. Sahal Mahfudh (menggunakan dh [bukan dz] untuk nama belakang). Tiga huruf paling depan merupakan kependekan dari Haji Muhammad Ahmad.

No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1	KH Mohammad Hasyim Asy'arie	1926	1947
2	KH Abdul Wahab Chasbullah	1947	1971
3	KH Bisri Syansuri	1972	1980
4	KH Muhammad Ali Maksum	1980	1984
5	KH Achmad Muhammad Hasan Siddiq	1984	1991
	KH Ali Yafie (pjs)	1991	1992
6	KH Mohammad Ilyas Ruhiat	1992	1999
7	KH Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz	1999- sekarang

 

4. Ketua Umum Tanfidziyah

Hasan Gipo atau Hasan Basri lahir di Surabaya dan meninggal di Surabaya tahun 1934 adalah Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang pertama mendampingi K.H. Hasyim Asyari.
Hasan yang berdarah Arab bermarga Gipo (Sagipodin), merupakan saudagar kaya di daerah itu. Hasan Gipo digambarkan bertubuh sedikit besar, berbadan gemuk, dan berkumis. Ia dikaruniai tiga putra.

Idham Chalid (lahir di Satui, Hindia Belanda, 27 Agustus 1921 – meninggal di Jakarta, 11 Juli 2010 pada umur 88 tahun) adalah salah satu politikus dan menteri Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain sebagai politikus ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan beliau pernah menjabat Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1956-1984.

Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kyai Haji Ahmad Hasyim Muzadi (lahir di Bangilan, Tuban, 8 Agustus 1944; umur 69 tahun) adalah seorang tokoh Islam Indonesia dan mantan ketua umum Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia juga pernah menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam di Malang, Jawa Timur.
Karier politik, Muzadi telah disebut-sebut sebagai pendamping Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden Indonesia seawal November 2003. Ia resmi maju bersama Megawati pada 6 Mei 2004. Dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2004, Megawati dan Muzadi meraih 26.2% suara di putaran pertama, tetapi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla di putaran kedua.

Karya Tulis :

1. Membangun NU Pasca Gus Dur, Grasindo, Jakarta, 1999.
2. NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Logo, Jakarta, 1999.
3. Menyembuhkan Luka NU, Jakarta, Logos, 2002.

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. (lahir di Cirebon,Jawa Barat, 03 Juli 1953; umur 60 tahun) adalah Ketua Umum (Tanfidziyah) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015.
Said Aqil Siraj terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 lewat Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Said unggul dengan perolehan 294 suara dari rivalnya Slamet Effendi Yusuf yang mendapat 201 suara. Sebelumnya, KH Sahal Mahfudz, terpilih menjadi Rais Aam PBNU. Said Aqil Siradj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) 2010-2015 Selama penghitungan suara berlangsung, pendukung kedua kubu terus menyemarakkan suasana. Pendukung Said dan Slamet terus memekikkan kalimat ‘Allahu Akbar’ saat kedua nama jagoan mereka disebut. Said Aqil Siraj dan Slamet maju ke putaran kedua setelah memperoleh masing-masing 178 suara dan 158 suara. Keduanya dianggap memenuhi syarat untuk maju dalam putaran kedua pemilihan calon ketua umum PBNU. Dalam tata tertib muktamar seorang calon harus mengumpulkan 99 suara untuk ditetapkan sebagai calon ketua umum. Sementara itu, Sholahuddin Wahid (Gus Solah) hanya mendapatkan 83 suara, Ahmad Bagja (34), Ulil Absar Abdala (22), Ali Maschan Moesa (8), Abdul Aziz (7), Masdar Farid Mas’udi (6). Mereka gagal memperoleh angka 99 suara dari muktamirin sehingga tidak bisa mengikuti putaran kedua.

 

5. Basis pendukung

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham kegamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari^[1] memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham kegamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.

Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap lapisan kepengurusan NU.

 

6. Organisasi

6.1. Tujuan

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

6.2. Usaha

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.
3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang yang telah terbukti membantu masyarakat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyrakat.

 

6.3. Struktur

1. Pengurus Besar (tingkat Pusat).
2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi), terdapat 33 Wilayah.
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang dan 15 Cabang Istimewa.
4. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan), terdapat 5.450 Majelis Wakil Cabang.
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan), terdapat 47.125 Ranting.

Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustasyar (Penasihat)
2. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

 

6.4. Lembaga

Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga ini meliputi:

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
2. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)
3. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama ( LPKNU )
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU)
6. Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI)
7. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
8. Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI)
9. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU
10. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
11. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH)
12. Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)

 

6.5. Lajnah

Merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama (NU) yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah ini meliputi:

1. Lajnah Falakiyah (LF-NU)
2. Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN-NU)
3. Lajnah Auqaf (LA-NU)
4. Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazis NU)

 

6.6. Badan Otonom

Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Badan Otonom ini meliputi:

1. Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah
2. Muslimat Nahdlatul Ulama
3. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
4. Fatayat Nahdlatul Ulama
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
7. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
8. Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa)
9. Jami'iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH)

 

7. NU dan politik

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor.

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.

  8. Pranala luar

• (Indonesia) Situs Resmi Nahdlatul Ulama
• (Indonesia) Abdurrahman Wahid

back to islam

Arief