WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Kamis, 28 Juni 2012

Regulasi Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah

KEPRES

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 & Perubahannya


Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
  • Keppres No 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
  • Perpres No 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
  • Perpres No 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
  • Perpres No 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
  • Perpres No 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
  • Perpres No 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
  • Perpres No 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Batang Tubuh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012


KEPUTUSAN LKPP

Surat Edaran No.1/SE/KA/2012 Perihal Modus Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP [unduh disini]


Peraturan Kepala LKPP No. 4 tahun 2012 tentang Uji COba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Unduh di sini

Peraturan Kepala LKPP No. 3 tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
Unduh di sini

Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan

Surat Edaran Deputi PPSDM No: 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sehubungan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan dan narasumber pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu kami sampaikan hal berikut:
Download Pengumuman

Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soft Copy Unduh di Sini
Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Edaran Deputi PPSDM No: 7/SE/D.3/2011 tentang Fasilitas ujian Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP No.3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya

Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  1. Pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi
  2. Pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi
  3. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi
  4. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi
  5. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi satu sampul
  6. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi dua sampul
  7. Pengadaan jasa lainnya dengan pascakualifikasi
  8. Pengadaan jasa lainnya dengan prakualifikasi

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah
 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)

Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  1. Pengadaan Barang Pascakualifikasi
  2. Pengadaan Barang Prakualifikasi
  3. Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
  4. Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
  5. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
  6. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
  7. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
  8. Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
  9. Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
  10. Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
  11. Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
  12. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
  13. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
  14. Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
  15. Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
  16. Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
  17. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
  18. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
  19. Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
  20. Pengadaan Barang Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  21. Pengadaan Konstruksi Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  22. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  23. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  24. Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

download


Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)

Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)

Lampiran Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. Pengadaan Barang Pascakualifikasi
  2. Pengadaan Barang Prakualifikasi
  3. Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
  4. Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
  5. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
  6. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
  7. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
  8. Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
  9. Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi

Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE di LKPP

Download

Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE

Download

Surat Edaran Nomor 02/SE/KA/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Daftar nama perusahaan/individu yang masuk daftar hitam

Silahkan Download

PERATURAN KEPALA LKPP TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH

Download


Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 [unduh disini]

Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007

Perpres No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Sumber: lkpp.co.id
Arief

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online