Tolak Berdialog, Tunggu Massa dari Lumbis dan Krayan
 |
| M Sakir, salah seorang perwakilan massa membacakan tuntutan kepada Bupati Nunukan Basri pada aksi, Rabu (25/7/2012). |
Tribun Kaltim - Rabu, 25 Juli 2012 14:04 WITA
NUNUKAN - Massa Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat masih menolak mengirimkan utusannya bertemu Bupati Nunukan Basri untuk menyampaikan aspirasinya.
Meskipun Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi telah menawarkan agar perwakilan massa menyampaikan aspirasinya, namun mereka masih menolak dengan alasan harus menunggu massa dari Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Krayan.
"Saya
tidak bisa pastikan. Meskipun saya penanggungjawab, walaupun bagaimana
ini tergantung teman-teman juga. Saya bertanggungjawab karena saya
tandatangan surat. Kalau saya mengatakan bagaimana kita bubar tentu itu
yang jadi. Tetapi kalau saya bilang jangan bubar bagaimana?" kata
penanggung jawab aksi, Sanom Kahar kepada Kapolres Nunukan.
Kapolres pada kesempatan itu mendesak perwakilan massa agar segera memberikan kepastian, hingga kapan mereka bertahan melakukan aksi.
"Kalau tidak bisa kasih kepastian nanti sama sama marah. Penanggungjawab siapa? Konsekuensi penanggungjawab, tanggungjawab sama kawan-kawannya. Sampai kapan di sini? Kalau tidak ada kepastian, kalau begitu saya periksa bapak," ujarnya.
Menurut Kapolres Nunukan, aksi sebenarnya tidak perlu berlangsung lama asalkan aspirasi massa tersampaikan. "Ini bulan puasa, berapa lama lagi?" ujarnya.
"Kalau tidak bisa kasih kepastian nanti sama sama marah. Penanggungjawab siapa? Konsekuensi penanggungjawab, tanggungjawab sama kawan-kawannya. Sampai kapan di sini? Kalau tidak ada kepastian, kalau begitu saya periksa bapak," ujarnya.
Menurut Kapolres Nunukan, aksi sebenarnya tidak perlu berlangsung lama asalkan aspirasi massa tersampaikan. "Ini bulan puasa, berapa lama lagi?" ujarnya.
Didesak
terus, Sanom Kahar tak bisa mengambil keputusan. Ia kemudian
menyerahkan kepada Abdullah Tansi untuk mengambil keputusan. Namun
Abdullah Tansi juga tak bisa memutuskan.
"Menunggu teman dulu," ujar Abdullah.
Kapolres
mengatakan, untuk menyampaikan aspirasi cukup hanya dengan perwakilan.
Tidak mungkin banyak orang sekaligus bertemu Bupati untuk menyampaikan
pertanyaan. "Kalau kita semua ngomong, mana bisa selesai. Saya tunggu-
tunggu, menunggu temannya terus. Jangan mengundur undur terus," ujarnya.
Sumber : Tribun Kaltim
Kapolres Nunukan: Menurunkan Bupati Berhadapan Dengan Polisi
 |
| Massa dari Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat, Rabu (25/7/2012) memaksa masuk ke Kantor Bupati Nunukan |
Tribun Kaltim - Rabu, 25 Juli 2012 13:04 WITA
NUNUKAN - Massa dari Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan menggugat hendak menurunkan Basri dari jabatannya sebagai Bupati Nunukan.
Saat berdialog dengan Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi, salah seorang perwakilan massa mengatakan, massa melakukan demonstrasi, Rabu (25/7/2012) untuk menurunkan Bupati dari jabatannya.
Masyarakat yang mengangkat, masyarakat juga yang harus menurunkannya. Terhadap aspirasi itu, Kapolres mengingatkan, untuk menurunkan Bupati tentu harus mengikuti mekanise yang berlaku.
"Tidak ada dinaikkan, diturunkan, dinaikkan lagi, diturunkan lagi, kaya bendera saja. Bukan begitu caranya. Adakah di Indonesia seperti itu? Kalau menggunakan cara sendiri berbenturan dengan undang-undang. Kalau berbenturan dengan undang-undang berhadapan dengan Polisi, karena tugas saya begitu. Jangan dibilang kami Polisinya Pemda," ujar Kapolres.
"Mekanismenya ada, DPR, ada semuanaya ada. Jangan pakai cara sendiri. Polisi juga bertindak ada aturannya. Kalau masih bisa bagus, tidak usah menggunakan cara yang melanggar etika, moral."
Kapolres Nunukan mengatakan, untuk menurunkan Bupati massa perlu membentuk tim dengan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Ia mengatakan, kepolisian mencoba memfasilitasi perwakilan demonstran untuk menyampaikan aspirasinya. "Saya bukan Polisi pemda. Kita Polisi Repubulik Indonesia. Di sini ada sumbatan, kita fasilitasi," ujarnya. Perwakilan massa diminta mengingatkan massanya agar menghargai Ramadan.
"Anggota saya puasa. Hormati orang yang berpuasa, kalau minum sembunyi, kalau merokok sembunyi. Itu namanya kita saling menjaga. Pantes tidak merokok di pinggir jalan sambil teriak-teriak? Bukan merokok sambil teriak, itu ekstreem sekali," ujarnya.
Masyarakat yang mengangkat, masyarakat juga yang harus menurunkannya. Terhadap aspirasi itu, Kapolres mengingatkan, untuk menurunkan Bupati tentu harus mengikuti mekanise yang berlaku.
"Tidak ada dinaikkan, diturunkan, dinaikkan lagi, diturunkan lagi, kaya bendera saja. Bukan begitu caranya. Adakah di Indonesia seperti itu? Kalau menggunakan cara sendiri berbenturan dengan undang-undang. Kalau berbenturan dengan undang-undang berhadapan dengan Polisi, karena tugas saya begitu. Jangan dibilang kami Polisinya Pemda," ujar Kapolres.
"Mekanismenya ada, DPR, ada semuanaya ada. Jangan pakai cara sendiri. Polisi juga bertindak ada aturannya. Kalau masih bisa bagus, tidak usah menggunakan cara yang melanggar etika, moral."
Kapolres Nunukan mengatakan, untuk menurunkan Bupati massa perlu membentuk tim dengan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Ia mengatakan, kepolisian mencoba memfasilitasi perwakilan demonstran untuk menyampaikan aspirasinya. "Saya bukan Polisi pemda. Kita Polisi Repubulik Indonesia. Di sini ada sumbatan, kita fasilitasi," ujarnya. Perwakilan massa diminta mengingatkan massanya agar menghargai Ramadan.
"Anggota saya puasa. Hormati orang yang berpuasa, kalau minum sembunyi, kalau merokok sembunyi. Itu namanya kita saling menjaga. Pantes tidak merokok di pinggir jalan sambil teriak-teriak? Bukan merokok sambil teriak, itu ekstreem sekali," ujarnya.
Sumber : Tribun Kaltim
Massa Ancam Demo ke Rumah Bupati Nunukan
 |
Kapolres dan Dandim Nunukan, Rabu (25/7/2012) turun menemui massa Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat.
|
NUNUKAN - Hingga pukul 12.10 siang ini massa dari Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat, Rabu (25/7/2012) masih bertahan di gerbang Kantor Bupati Nunukan.
Massa memilih
duduk duduk di pinggir jalan, mencari tempat teduh di bawah pohon
sambil memasang spanduk di sepanjang pagar Kantor Bupati Nunukan. Massapun sesekali berorasi. Mereka mengancam akan melakukan demonstasi ke kediaman Bupati, jika Bupati Nunukan Basri tak menemui massa di kantornya.
Sebelumnya dalam aksi ini, emosi massa sempat terpancing. Hal itu bermula saat seorang dari massa melakukan orasi sambil menyoal sikap Polisi yang membolehkan sejumlah massa pendukung Bupati dibiarkan masuk ke halaman Kantor Bupati sementara mereka dihadang.
Salah seorang massa pendukung Bupati terpancing emosi, dan berusaha mendekati massa. Sikap pendukung Bupati ini justru membuat massa semakin emosi. Untungnya aparat segera bertindak, terus berupaya memisahkan kedua kelompok ini sehingga tak terjadi bentrokan.
Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi dan Dandim 0911/Nunukan Letkol Hery Setya K pada kesempatan ini menemui massa dan meminta perwakilan mereka menyampaikan aspirasi. Namun permintaan tersebut tak digubris.
Salah seorang massa pendukung Bupati terpancing emosi, dan berusaha mendekati massa. Sikap pendukung Bupati ini justru membuat massa semakin emosi. Untungnya aparat segera bertindak, terus berupaya memisahkan kedua kelompok ini sehingga tak terjadi bentrokan.
Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi dan Dandim 0911/Nunukan Letkol Hery Setya K pada kesempatan ini menemui massa dan meminta perwakilan mereka menyampaikan aspirasi. Namun permintaan tersebut tak digubris.
Massa dalam tuntutannya seperti dibacakan M Sakir salah seorang demonstran, menentang arogansi dan sikap semena-mena Bupati Nunukan terhadap masyarakat tani, nelayan, padagang kaki lima dan aparat birokrat di lingkup Pemkab Nunukan.
Menuntut Bupati menjelaskan segala bentuk kebijakan Bupati yang telah meresahkan masyarakat Nunukan seperti mengusir pedagang kaki lima alun alun Nunukan yang datang memenuhi undangan Bupati Nunukan di kantor Bupati Nunukan atas kebijakan Bupati Nunukan yang melarang aktivitas PKL di alun alun.
Massa juga mempertanyakan penyelesaian sengketa lahan masyarakat yang tidak terlaksana contohnya sampai sekarang masyarakat belum dibebaskan tanahnya dari klaim PT BSI dan PT TML.
Menuntut Bupati menjelaskan segala bentuk kebijakan Bupati yang telah meresahkan masyarakat Nunukan seperti mengusir pedagang kaki lima alun alun Nunukan yang datang memenuhi undangan Bupati Nunukan di kantor Bupati Nunukan atas kebijakan Bupati Nunukan yang melarang aktivitas PKL di alun alun.
Massa juga mempertanyakan penyelesaian sengketa lahan masyarakat yang tidak terlaksana contohnya sampai sekarang masyarakat belum dibebaskan tanahnya dari klaim PT BSI dan PT TML.
Selanjutnya massa menyoal sikap Bupati yang mengancam masyarakat dengan mengatakan "Saya penguasa di Nunukan kenapa kalau saya hapus itu Desa Samaenre Semaja, kalau kau pakai parang nanti saya gerakkan Brimob dengan senjatanya".
Persoalan lainnya, mereka menyoal kebijakan Bupati yang menutup kios BBM di pinggir laut dan bensin eceran di Nunukan tanpa dibarengi dengan solusi aktivitas ekonomi yang lebih baik terhadap para pedagang.
Massa menilai
program gratis KTP, akta kelahiran, kesehatan, tunjangan kematian
seperti janji kampanye tidak terlaksana. Begitu pula dengan program
mengembalikan proses TKI ke Nunukan dan menaikkan pendapatan ketua RT dan kepala desa.
Sumber : Kompas.com
Massa Memaksa Masuk Kantor Bupati Nunukan
 |
Massa dari Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat, Rabu (25/7/2012) memaksa masuk ke Kantor Bupati Nunukan.
|
Tribun Kaltim - Rabu, 25 Juli 2012 11:27 WITA
NUNUKAN - Massa dari Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat, Rabu (25/7/2012) melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Nunukan.
Massa yang semula berkumpul di alun alun Nunukan, dengan menggunakan sepeda motor dan truk sekitar pukul 10.09 tiba di gerbang Kantor Bupati Nunukan.
Namun massa yang hendak masuk ke Kantor Bupati Nunukan di Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan dihadang puluhan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan di pintu gerbang.
Mendapat hadangan aparat, warga berusaha menerobos masuk dengan memanjat pagar. Namun upaya massa tak berhasil karena terus dibendung aparat. "Kalau saya bilang dobrak, segera dobrak. Kalau perlu bupatinya diikat. Penipu rakyat," kata pemimpin aksi memberikan komando.
Polisi meminta perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasinya namun massa menolak. Mereka meminta agar seluruh massa diizinkan masuk.
Namun massa yang hendak masuk ke Kantor Bupati Nunukan di Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan dihadang puluhan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan di pintu gerbang.
Mendapat hadangan aparat, warga berusaha menerobos masuk dengan memanjat pagar. Namun upaya massa tak berhasil karena terus dibendung aparat. "Kalau saya bilang dobrak, segera dobrak. Kalau perlu bupatinya diikat. Penipu rakyat," kata pemimpin aksi memberikan komando.
Polisi meminta perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasinya namun massa menolak. Mereka meminta agar seluruh massa diizinkan masuk.
"Kami
di sini tidak ada perwakilan. Kami datang bukan anarkis, ini rakyat
bapak. Kami dibilang monyet, mau dibuang ke laut. Kami bukan mau melawan
petugas, kami mau ketemu Bupati. Diantara kami tidak yang mau melawan aparat. Camat Nunukan dibilang monyet, apalagi masyarakat," kata massa.
Terik matahari hingga pukul 11.15, tak menyurutkan niat massa untuk melakukan aksi. Mereka berteriak meminta Bupati menemui massa untuk mempertanggungjawabkan segala janji kampanye dan tindakannya yang dianggap tidak pro rakyat.
"Kami meminta Bupati Nunukan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya. Tolong bupatinya keluar. Jangan masyarakat saja dibilang monyet," ujar M Sakir, salah seorang massa.
Terik matahari hingga pukul 11.15, tak menyurutkan niat massa untuk melakukan aksi. Mereka berteriak meminta Bupati menemui massa untuk mempertanggungjawabkan segala janji kampanye dan tindakannya yang dianggap tidak pro rakyat.
"Kami meminta Bupati Nunukan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya. Tolong bupatinya keluar. Jangan masyarakat saja dibilang monyet," ujar M Sakir, salah seorang massa.
"Biarkan rakyat menyampaikan keluhannya," timpal massa lainnya berorasi menggunakan pengeras suara.
Sumber : Tribun Kaltim
BAB Dilarang Ikut Demonstrasi Bupati Nunukan
Tribun Kaltim - Rabu, 25 Juli 2012 10:30 WITA
NUNUKAN- Barisan Anak Bangsa (BAB) melarang anggotanya membawa bendera ormas dimaksud, pada demonstrasi menggugat Bupati Nunukan Basri, Rabu (25/7/2012) hari ini. BAB juga membantah sebagai dalang dibalik aksi dimaksud.
Pendiri
BAB Nardi Azis mengatakan, pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam
aksi dimaksud. Ia membantah isu yang beredar sehari kemarin,jika BAB
dibelakang aksi itu.
"Kemudian ada isu
yang berkembang BAB yang membiayai aksi ini. Itu tidak benar. Tidak ada
BAB ikut aksi ini. Kalau perlu BAB saya tutup dulu," kata Ketua DPRD Nunukan ini, menghubungi tribunkaltim.co.id.
Sekretaris
Jenderal BAB Imral Gusti juga menegaskan hal yang sama. Ia mengatakan,
BAB melarang penggunaan bendera dalam aksi dimaksud.
Sejauh ini BAB masih konsen pada ranah nasionalisme, konsisten pada wawasan kebangsaan.
"Kita
tidak ingin melakukan aksi aksi yang menimbulkan kebencian. BAB
berbicara wawasan kebangsaan, kita konsisten mendukung nasionalisme,"
ujarnya melalui telepon seluler dari Jakarta.
Imral
mengatakan, persoalan pembangunan merupakan ranah pemerintah. Sehingga
BAB tidak ingin terlalu jauh terlibat dalam persoalan tersebut.
"Kita
menginginkan perubahan, tetapi tidak serta merta ikut terlibat dalam
aksi itu. Kita BAB tidak ikut berpartisipasi pada aksi yang dilakukan
itu. Kita tidak ingin masuk pada hal-hal yang menimbulkan reaksi,"
ujarnya
Sumber : Tribun Kaltim
Bupati Nunukan Digoyang Demonstrasi
 |
| |
Tribun Kaltim - Rabu, 25 Juli 2012 10:22 WITA
NUNUKAN- Ramadhan
tak menyurutkan niat massa untuk melakukan demonstrasi. Hari ini
ratusan massa melakukan demonstrasi menuntut Bupati Nunukan Basri
menuntaskan sejumlah persoalan diantaranya masalah Pemilukades Semaja
yang dibatalkan Bupati dan sejumlah persoalan rakyat.
Pantauan tribunkaltim.co.id,
demonstrasi ratusan massa ini diawali di alun alun kota Nunukan. Selain
membentangkan sejumlah spanduk, massa juga berorasi. Dengan pengawalan
ketat aparat, massa secara bergantian berorasi.
Sementara
itu ratusan personil dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja
Nunukan juga berjaga-jaga di gerbang masuk Kantor Bupati Nunukan.
Rencananya massa akan menuju ke Kantor Bupati Nunukan di Jalan Ujang
Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan.
Sumber : Tribun Kaltim
arifuddinali.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar