30 Persen Penduduk Nunukan Masih Miskin
arifuddinali.blogspot.com - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan ternyata masih sangat tinggi. Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun mengungkapkan, berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, penduduk Kabupaten Nunukan yang dikategorikan miskin mencapai 30 persen penduduk Kabupaten Nunukan atau mencapai 11.180 kepala keluarga (KK).
“Mencapai 54.404 jiwa,” ujar Tommy saat berbicara pada Talk Show “Bagaimana Pengambil Kebijakan Menuntaskan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan”, Selasa (20/11/2012).
Pada acara yang dihadiri sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan itu, Tommy merincikan, dari 30 persen penduduk miskin dimaksud, kategori atau klaster satu yakni 1-10 persen merupakan penduduk yang paling miskin dengan 3.381 KK atau mencapai 20.153 jiwa.
“Kategori klaster II dari 11-20 persen jumlahnya 3.901 KK, 18.499 jiwa. Dan klaster III yaitu 21-30 persen itu, jumlahnya mencapai 3.901 KK, 15.752 jiwa,” ujarnya pada acara yang digagas Harian Tribun Kaltim dan Radio STI FM serta disiarkan langsung melalui 101,4 FM.
Tommy mengatakan, pihaknya sudah memiliki data yang sangat tepat. Dari hasil PPLS 2011, telah didapatkan data yang lengkap dengan alamat dan nama orang–orang miskin yang masuk dalam kategori 30 persen tersebut.
“Pemkab Nunukan menggunakan data ini untuk menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Nunukan,” katanya.
Untuk menuntaskan kemiskinan dimaksud, Pemkab Nunukan melibatkan 13 instansi diantarnaya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Bagian Pertanahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
arifuddinali.blogspot.com - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan ternyata masih sangat tinggi. Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun mengungkapkan, berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, penduduk Kabupaten Nunukan yang dikategorikan miskin mencapai 30 persen penduduk Kabupaten Nunukan atau mencapai 11.180 kepala keluarga (KK).
“Mencapai 54.404 jiwa,” ujar Tommy saat berbicara pada Talk Show “Bagaimana Pengambil Kebijakan Menuntaskan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan”, Selasa (20/11/2012).
Pada acara yang dihadiri sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan itu, Tommy merincikan, dari 30 persen penduduk miskin dimaksud, kategori atau klaster satu yakni 1-10 persen merupakan penduduk yang paling miskin dengan 3.381 KK atau mencapai 20.153 jiwa.
“Kategori klaster II dari 11-20 persen jumlahnya 3.901 KK, 18.499 jiwa. Dan klaster III yaitu 21-30 persen itu, jumlahnya mencapai 3.901 KK, 15.752 jiwa,” ujarnya pada acara yang digagas Harian Tribun Kaltim dan Radio STI FM serta disiarkan langsung melalui 101,4 FM.
Tommy mengatakan, pihaknya sudah memiliki data yang sangat tepat. Dari hasil PPLS 2011, telah didapatkan data yang lengkap dengan alamat dan nama orang–orang miskin yang masuk dalam kategori 30 persen tersebut.
“Pemkab Nunukan menggunakan data ini untuk menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Nunukan,” katanya.
Untuk menuntaskan kemiskinan dimaksud, Pemkab Nunukan melibatkan 13 instansi diantarnaya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Bagian Pertanahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
“Tahun 2012 anggaran yang dialokasikan mencapai Rp50.675.000.000,- untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Secara umum untuk mendukung pelaksanaan Program Gerakan Membangun Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas) yang dicanangkan Bupati Nunukan Basri dan Wakil Bupati Nunukan Hajjah Asmah Gani, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran yang besarnya mencapai sekitar Rp515 miliar.
“Semuanya hampir sama, target kita orang miskin. Salah satu program kita penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Saya rasa pengentasaan kemiskinan sudah kita dukung sejak awal. Mudah-mudahan beberapa tahun akan datang angka kemiskinan semakin kecil,” tegasnya.
“Semuanya hampir sama, target kita orang miskin. Salah satu program kita penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Saya rasa pengentasaan kemiskinan sudah kita dukung sejak awal. Mudah-mudahan beberapa tahun akan datang angka kemiskinan semakin kecil,” tegasnya.
Ia mengatakan, tahun 2016 nanti angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan akan menurun dari 12 persen menjadi tinggal 7 persen.
“Ini merupakan program yang targetnya kita kerjakan bersama Pemerintah Provinsi Kaltim,” ujarnya.
Sumber: Tribun Kaltim - Selasa, 20 November 2012
Sumber: Tribun Kaltim - Selasa, 20 November 2012
Alokasi Anggaran Kemiskinan Tergantung SKPD di Nunukan
Bupati Nunukan Basri mengatakan, selama ini sumber daya manusia (SDM) aparatur di Pemkab Nunukan belum seluruhnya maksimal bekerja menyerap anggaran.
Karena itu, pengalokasian anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan program pengentasan kemiskinan didasarkan pada kemampuan penyerapan anggaran.
“Suka tidak suka, kita akui bahwa sumber daya manusia pengelola perlu ditingkatkan juga. Sehingga walaupun kita anggarkan sebanyak-banyaknya kalau tidak terserap percuma saja. Makanya saya tidak sistem pagu, tetapi penyerapan, kemampuannya,” ujarnya, Selasa (20/11/2012).
Basri mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Nunukan, sebagai pejabat politik yang pertama dilakukannya yakni mengetahui akar masalah.
“Siapa itu? Sektor mana penyumbang kemiskinan? Misalnya penyumbang kemiskinan dalam sektor pertanian dalam arti luas, perikanan dan kelautan kemudian penyediaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Dengan mengetahui akar masalah dimaksud, Pemkab Nunukan akan berupaya memenuhi kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan di daerah ini.
“Misalnya disektor pertanian kita menyediakan alat, kemudian penguatan di PPL, kemudian penyediaan sarana produksi termasuk pasca produksi. Otomatis masyarakat pendapatannya bertambah, otomatis income perkapita bertambah, kemudian angka kemiskinan menurun dan tertanggulangi,” ujarnya.
Selaku Bupati ia telah menyampaikan kepada tim anggaran untuk memperkuat ketahanan pangan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
“Kalau kita sepakat memperkuat ketahanan pangan, harus tambah anggaran di situ,” ujarnya.
Ia juga telah memberikan petunjuk agar SKPD menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Diharapkan pula, anggaran untuk program dimaksud dapat terserap dengan baik.
Terkait pelaksanaan talk show “Bagaimana Pengambil Kebijakan Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan?”, Selasa (20/11/2012) yang digagas Harian Tribun Kaltim dan Radio STI 101,4 FM, Bupati mengatakan siap mem-follow up program-program pro rakyat yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.
“Bukan lagi siap, kami memang sudah programkan. Sekarang tinggal pelaksana di lapangan. Saya kan pejabat politik jadi yang saya kerjakan mencari akar masalah. Setelah itu bagaimana pelaksana di lapangan menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya.
Sumber: Tribun Kaltim - Selasa, 20 November 2012
Bupati Nunukan Basri mengatakan, selama ini sumber daya manusia (SDM) aparatur di Pemkab Nunukan belum seluruhnya maksimal bekerja menyerap anggaran.
Karena itu, pengalokasian anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan program pengentasan kemiskinan didasarkan pada kemampuan penyerapan anggaran.
“Suka tidak suka, kita akui bahwa sumber daya manusia pengelola perlu ditingkatkan juga. Sehingga walaupun kita anggarkan sebanyak-banyaknya kalau tidak terserap percuma saja. Makanya saya tidak sistem pagu, tetapi penyerapan, kemampuannya,” ujarnya, Selasa (20/11/2012).
Basri mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Nunukan, sebagai pejabat politik yang pertama dilakukannya yakni mengetahui akar masalah.
“Siapa itu? Sektor mana penyumbang kemiskinan? Misalnya penyumbang kemiskinan dalam sektor pertanian dalam arti luas, perikanan dan kelautan kemudian penyediaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Dengan mengetahui akar masalah dimaksud, Pemkab Nunukan akan berupaya memenuhi kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan di daerah ini.
“Misalnya disektor pertanian kita menyediakan alat, kemudian penguatan di PPL, kemudian penyediaan sarana produksi termasuk pasca produksi. Otomatis masyarakat pendapatannya bertambah, otomatis income perkapita bertambah, kemudian angka kemiskinan menurun dan tertanggulangi,” ujarnya.
Selaku Bupati ia telah menyampaikan kepada tim anggaran untuk memperkuat ketahanan pangan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
“Kalau kita sepakat memperkuat ketahanan pangan, harus tambah anggaran di situ,” ujarnya.
Ia juga telah memberikan petunjuk agar SKPD menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Diharapkan pula, anggaran untuk program dimaksud dapat terserap dengan baik.
Terkait pelaksanaan talk show “Bagaimana Pengambil Kebijakan Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan?”, Selasa (20/11/2012) yang digagas Harian Tribun Kaltim dan Radio STI 101,4 FM, Bupati mengatakan siap mem-follow up program-program pro rakyat yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.
“Bukan lagi siap, kami memang sudah programkan. Sekarang tinggal pelaksana di lapangan. Saya kan pejabat politik jadi yang saya kerjakan mencari akar masalah. Setelah itu bagaimana pelaksana di lapangan menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya.
Sumber: Tribun Kaltim - Selasa, 20 November 2012
Entaskan Kemiskinan Dimulai dari Pertanian
Ketua LSM Pancasila Jiwaku Mansyur Rincing mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan bisa memulainya dari pembangunan sektor pertanian.
Ia mengatakan, struktur ekonomi masyarakat di daerah ini lebih banyak pada sektor pertanian. Padahal sektor ini pula yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
Ia mengatakan, kondisi petani di Nunukan masih sangat memprihatinkan. Sektor yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru masih jauh dari keinginan Pemkab Nunukan yang tertuang dalam Program Gerakan Membangun Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas).
Disektor pertanian, kata Mansyur Rincing, untuk meningkatkan penghasilan petani Pemkab Nunukan dapat mendorong peningkatan produksi beras. Apalagi upaya dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/permentan/OT.140/8/2001 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Prodfuksi Beras Nasional.
Dalam aturan dimaksud ditegaskan, pemerintah daerah perlu membentuk organisasi yang langsung diawasi camat dan didukung sepenuhnya instansi terkait khususnya sektor pertanian.
“Jadi kalau memang kita mengacu pada peraturan itu, kan ini secara menyeluruh. Makanya dari itu sudah sepantasnya pemerintah membentuk badan atau organisasi. Sebagai penanggungjawab adalah Camat. Nanti ada UPTD Pertanian, dan sekretaris Kepala Badan Penyuluh Kecamatan beserta anggotanya,” ujarnya.
Ia mengatakan organisasi dimaksud sangat penting agar Camat juga ikut mengawasi dan ikut bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi pertanian. Dia berharap, tahun 2013 organisasi dimkasud sudah terbentuk.
Mansyur mengatakan, dengan meningkatkan produksi pertanian yang berujung pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu akan terjadi penurunan angka kemiskinan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.
Pada kesempatan itu Mansyur mengatakan, sebenarnya pengentasan kemiskinan ini bisa berlangsung dengan cepat jika saja pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Nunukan mau bekerja secara maksimal untuk rakyat.
Karena kenyataan selama ini, banyak SKPD yang kurang memberikan respon terhadap Program Gerbang Emas.
“Bagaimana mungkin SKPD memahami Program Gerbang Emas kalau mereka lebih banyak dinas luar. Bagaimana mereka mengerti kebutuhan rakyat miskin kalau kerjanya lebih banyak di luar daerah daripada turun ke kecamatan,” katanya.
Ia menyesalkan, karena dinas luar yang banyak dilakukan SKPD justru tak berimplikasi pada upaya peningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Bagaimana mungkin SKPD ini berbicara pengentasan kemiskinan kalau mereka tidak faham apa yang dibutuhkan rakyat?” ujarnya.
Ia mengatakan, komitmen Bupati untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan berhasil dengan baik jika SKPD masih belum merespon keinginan Bupati Nunukan. Karena itu, Bupati juga harus jeli menilai pejabat SKPD yang punya komitmen sama dengannya untuk mengentaskan kemiskinan.
Sumber: Tribun Kaltim - Jumat, 16 November 2012
 |
| Ilustrasi |
Ia mengatakan, struktur ekonomi masyarakat di daerah ini lebih banyak pada sektor pertanian. Padahal sektor ini pula yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
Ia mengatakan, kondisi petani di Nunukan masih sangat memprihatinkan. Sektor yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru masih jauh dari keinginan Pemkab Nunukan yang tertuang dalam Program Gerakan Membangun Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas).
Disektor pertanian, kata Mansyur Rincing, untuk meningkatkan penghasilan petani Pemkab Nunukan dapat mendorong peningkatan produksi beras. Apalagi upaya dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/permentan/OT.140/8/2001 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Prodfuksi Beras Nasional.
Dalam aturan dimaksud ditegaskan, pemerintah daerah perlu membentuk organisasi yang langsung diawasi camat dan didukung sepenuhnya instansi terkait khususnya sektor pertanian.
“Jadi kalau memang kita mengacu pada peraturan itu, kan ini secara menyeluruh. Makanya dari itu sudah sepantasnya pemerintah membentuk badan atau organisasi. Sebagai penanggungjawab adalah Camat. Nanti ada UPTD Pertanian, dan sekretaris Kepala Badan Penyuluh Kecamatan beserta anggotanya,” ujarnya.
Ia mengatakan organisasi dimaksud sangat penting agar Camat juga ikut mengawasi dan ikut bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi pertanian. Dia berharap, tahun 2013 organisasi dimkasud sudah terbentuk.
Mansyur mengatakan, dengan meningkatkan produksi pertanian yang berujung pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu akan terjadi penurunan angka kemiskinan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.
Pada kesempatan itu Mansyur mengatakan, sebenarnya pengentasan kemiskinan ini bisa berlangsung dengan cepat jika saja pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Nunukan mau bekerja secara maksimal untuk rakyat.
Karena kenyataan selama ini, banyak SKPD yang kurang memberikan respon terhadap Program Gerbang Emas.
“Bagaimana mungkin SKPD memahami Program Gerbang Emas kalau mereka lebih banyak dinas luar. Bagaimana mereka mengerti kebutuhan rakyat miskin kalau kerjanya lebih banyak di luar daerah daripada turun ke kecamatan,” katanya.
Ia menyesalkan, karena dinas luar yang banyak dilakukan SKPD justru tak berimplikasi pada upaya peningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Bagaimana mungkin SKPD ini berbicara pengentasan kemiskinan kalau mereka tidak faham apa yang dibutuhkan rakyat?” ujarnya.
Ia mengatakan, komitmen Bupati untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan berhasil dengan baik jika SKPD masih belum merespon keinginan Bupati Nunukan. Karena itu, Bupati juga harus jeli menilai pejabat SKPD yang punya komitmen sama dengannya untuk mengentaskan kemiskinan.
Sumber: Tribun Kaltim - Jumat, 16 November 2012
Warga Miskin di Kaltim Turun 770 Orang
Pemprov Kaltim boleh sedikit
bangga karena angka kemiskinan pada September 2011 menurut data Badan
Pusat Statistik (BPS) Kaltim turun. Angka kemiskinan turun menjadi 247,
13 ribu jiwa dibanding Maret 2011 lalu yang mencapai 247,90 ribu orang
dari total penduduk Kaltim 3,5 juta jiwa.
"Artinya pada September 2011 terjadi penurunan angka kemiskinan hingga 770 orang atau sekitar 0,14 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim Jhoni Anwar dalam siaran persnya di lantai II Gedung BPS Kaltim, Senin (2/1/2012).
Meski demikian, kata dia, persoalan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk saja, tapi hal lain juga perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri, baik di perkotaan maupun diperdesaan.
"Angka penduduk miskin memang mampu kita turunkan, tetapi masih ada kesenjangan di dua indikator lainnya, yakni indikator kedalaman kemiskinan dan indikator keparahanan kemiskinan. Pada September 2011, indeks kedalaman kemiskinan di Kaltim meningkat tajam menjadi 1,073 persen dibanding pada Maret 2011 yang hanya 0,921 persen. Demikian juga indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,228 pada Maret menjadi 0,248 pada September 2011," jelas dia.
Tingginya indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan itu mengambarkan bahwa gap (kesenjangan) antara orang miskin dengan garis kemiskinan atau si kaya dan si miskin makin melebar. Kesenjangan itu lanjut Johni, besar kemungkinan terjadi akibat masih banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. (*)
"Artinya pada September 2011 terjadi penurunan angka kemiskinan hingga 770 orang atau sekitar 0,14 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim Jhoni Anwar dalam siaran persnya di lantai II Gedung BPS Kaltim, Senin (2/1/2012).
Meski demikian, kata dia, persoalan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk saja, tapi hal lain juga perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri, baik di perkotaan maupun diperdesaan.
"Angka penduduk miskin memang mampu kita turunkan, tetapi masih ada kesenjangan di dua indikator lainnya, yakni indikator kedalaman kemiskinan dan indikator keparahanan kemiskinan. Pada September 2011, indeks kedalaman kemiskinan di Kaltim meningkat tajam menjadi 1,073 persen dibanding pada Maret 2011 yang hanya 0,921 persen. Demikian juga indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,228 pada Maret menjadi 0,248 pada September 2011," jelas dia.
Tingginya indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan itu mengambarkan bahwa gap (kesenjangan) antara orang miskin dengan garis kemiskinan atau si kaya dan si miskin makin melebar. Kesenjangan itu lanjut Johni, besar kemungkinan terjadi akibat masih banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. (*)
Sumber: Tribun Kaltim - Senin, 2 Januari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar