WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Sabtu, 11 Februari 2012

UNDANG UNDANG

Undang - Undang Tahun 2012















Undang-Undang Tahung 2011

No.

Tentang
1PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
[Lampiran]
3TRANSFER DANA
4INFORMASI GEOSPASIAL
5AKUNTAN PUBLIK
6KEIMIGRASIAN
7MATA UANG
8PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
9PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
10PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
11PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
12PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13PENANGANAN FAKIR MISKIN
14PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
15PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
17INTELIJEN NEGARA
18PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
19PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)
[Lampiran]
20RUMAH SUSUN

21 OTORITAS JASA KEUANGAN

22 PENGELOLAAN ZAKAT

23 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

24 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


 Sumber: www.dpr.go.id


Undang-Undang Tahung 2010


No.

Tentang
1PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
[Penjelasan]  
2PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
[Penjelasan]  
3PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
[Penjelasan]  
4PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
5GRASI
[Penjelasan]  
6PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN

7 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

8 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

9 KEPROTOKOLAN

10 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

11 CAGAR BUDAYA

12 GERAKAN PRAMUKA

13 HORTIKULTURA

Sumber: www.dpr.go.id


 Undang-Undang Tahung 2009

No.

Tentang
1Penerbangan
3Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4Pertambangan Mineral dan Batubara
5Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi)
9Badan Hukum Pendidikan
10Kepariwisataan
11Kesejahteraan Sosial
12Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
13Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
14Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
15Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
16Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
17Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Thn.2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Thn.2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD.Dan DPRD Menjadi Undang-Undang
18Peternakan Dan Kesehatan Hewan
19Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
20Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
21Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
22Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
23Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
24Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
25Pelayanan Publik
27Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
29PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
31TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33PERFILMAN
[Penjelasan]  
34PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
[Penjelasan]  [Lampiran]

35 NARKOTIKA

36 KESEHATAN
[Penjelasan]

37 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG

38 POS

39 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

40 KEPEMUDAAN

41 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

42 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

43 KEARSIPAN

44 RUMAH SAKIT

45 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

46 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

47 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

48 KEKUASAAN KEHAKIMAN

49 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

50 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

51 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

52 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Sumber: www.dpr.go.id

Undang-Undang Tahung 2008
No.
Tentang
1Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi perubahan dokumen identitas Pelaut, 1958)
2Partai Politik
3Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
4Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
5Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
6Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
7Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
8Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
9Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
10Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11Informasi dan Transaksi Elektronik
12Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13Penyelenggaraan Ibadah Haji
14Keterbukaan Informasi Publik
15Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana)
16Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
17Pelayaran
18Pengelolaan Sampah
19Surat Berharga Syariah Negara
20Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21Perbankan Syariah
22Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
23Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
[Penjelasan]  
24Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu
25Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
26Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat
27Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah
28Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
29Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
30Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara
31Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
32Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
33Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
34Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
35Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
[Lampiran]
36Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
[Penjelasan]  
37Ombudsman Republik Indonesia
38Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
39Kementerian Negara
40Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
41Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
42Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
43Wilayah Negara
44Pornografi
45Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
46Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
47Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
50Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
51Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
52Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
53Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
54Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
55Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
56Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Sumber: www.dpr.go.id

Undang-Undang Tahung 2007
No.
Tentang
1Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
2Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
5Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
6Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
[Penjelasan]  
7Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
[Penjelasan]  
8Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
[Penjelasan]  
9Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
[Penjelasan]  
10Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
[Penjelasan]  
11Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
[Penjelasan]  
12Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
[Penjelasan]  
13Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
14Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
15Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
16Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
[Penjelasan]  
17Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
[Lampiran]
18Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003
19Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua
20Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan
21Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
22Penyelenggara Pemilihan Umum
23Perkeretaapian
24Penanggulangan Bencana
25Penanaman Modal
26Penataan Ruang
27Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
[Penjelasan]  
28Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
[Penjelasan]  
29Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
30Energi
31Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
32Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
33Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
[Penjelasan]  
34Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
35Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
[Penjelasan]  
36Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur
37Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
38Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
[Penjelasan]  
39Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
40Perseroan Terbatas
41Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
42Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea)
43Perpustakaan
44Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
45Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
46Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
47Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan
48Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kep.Nias Provinsi SUMUT menjadi UU

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2006
No.
Tentang
1Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
2Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
3Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
[Penjelasan]  
5Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
[Penjelasan]  
6Pengesahan International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
7Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
[Penjelasan]  
8Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
9Sistem Resi Gudang
10Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU
11Pemerintahan Aceh
[Penjelasan]  
12Kewarganegaraan Republik Indonesia
[Penjelasan]  
13Perlindungan Saksi dan Korban
14Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
15Badan Pemeriksa Keuangan
16Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
17Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
18Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
19Dewan Pertimbangan Presiden
20Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya.
21Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
22Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
23Administrasi Kependudukan

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2005
No.
Tentang
1Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
2Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang
[Penjelasan]  
3Sistem Keolahragaan Nasional
4Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
5Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
6Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
7Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
8Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
11Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
12Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
14GURU DAN DOSEN

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2004
No.
Tentang
1Perbendaharaan Negara
[Penjelasan]  
2Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4Kekuasaan Kehakiman
[Penjelasan]  
5Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
[Penjelasan]  
6Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002
[Penjelasan]  
7Sumber Daya Air
[Penjelasan]  
8Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
9Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
[Penjelasan]  
10Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
12Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
13Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
14Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
15Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
16Kejaksaan Republik Indonesia
19Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
22Komisi Yudisial
[Penjelasan]  
23Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
24Lembaga Penjamin Simpanan
32Pemerintahan Daerah
[Penjelasan]  
33Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Penjelasan]  
34TENTARA NASIONAL INDONESIA
[Lampiran]
35PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
36ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
[Penjelasan]  
37KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
[Penjelasan]  
38JALAN
[Penjelasan]  
39PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
[Penjelasan]  
40SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
[Penjelasan]  
41WAKAF

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2003
No.
Tentang
1Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
[Lampiran]
2Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
3Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur
4Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
5Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
7Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
8Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
9Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
10Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
11Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
12Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
[Penjelasan]  
13Ketenagakerjaan
[Penjelasan]  
14Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
15Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang
16Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang
17Keuangan Negara
18Advokat
19Badan Usaha Milik Negara
[Penjelasan]  
20Sistem Pendidikan Nasional
21Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi Ilo No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
22Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
[Penjelasan]  
23Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
[Penjelasan]  
24Mahkamah Konstitusi
[Penjelasan]  
25Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
[Penjelasan]  
26Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
[Penjelasan]  
27Panas Bumi
[Penjelasan]  
28Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
[Penjelasan]  
29Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
[Penjelasan]  [Lampiran]
30Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
[Lampiran]
31Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
[Lampiran]
32Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
[Lampiran]
33Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara
[Lampiran]
34Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
[Lampiran]
35Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
[Lampiran]
36Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
[Lampiran]
37Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
[Lampiran]
38Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
[Lampiran]
39Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
[Lampiran]
40Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
[Lampiran]
41Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
[Lampiran]

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2002
No.
Tentang
1Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
[Penjelasan]  
2Kepolisian Negara Republik Indonesia
3Pertahanan Negara
[Penjelasan]  
4Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
[Penjelasan]  [Lampiran]
6Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
7embentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
8Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara `
9Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur
10Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah
11Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
12Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
13Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
14Pengadilan Pajak
[Penjelasan]  
15Tindak Pidana Pencucian Uang
[Penjelasan]  
16Pengesahan Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang mengatur kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya, 1967
17Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
18Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
[Penjelasan]  
19Hak Cipta
[Penjelasan]  
20Ketenagalistrikan
[Penjelasan]  
21Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
22Grasi
23Perlindungan Anak
[Penjelasan]  
24Surat Utang Negara
25Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
26Pembentukan 15 Kabupaten Di Provinsi Papua
[Lampiran]
27Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
28Bangunan Gedung
29Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
30Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
31Partai Politik
32Penyiaran
[Penjelasan]  

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2001
No.
Tentang
1Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang melarikan diri.
2Pembentukan Kota Lhokseumawe
[Lampiran]
3Pembentukan Kota Langsa
[Lampiran]
4Pembentukan Kota Padang Sidempuan
[Lampiran]
5Pembentukan Kota Tanjung Pinang
[Lampiran]
6Pembentukan Kota Prabumulih
[Lampiran]
7Pembentukan Kota Lubuk Linggau
[Lampiran]
8Pembentukan Kota Pagar Alam
[Lampiran]
9Pembentukan Kota Cimahi
[Lampiran]
10Pembentukan Kota Tasikmalaya
11Pembentukan Kota Batu
[Lampiran]
12Pembentukan Kota Singkawang
[Lampiran]
13Pembentukan Kota Bau-Bau
[Lampiran]
14Paten
[Penjelasan]  
15Merek
[Penjelasan]  
16Yayasan
[Penjelasan]  
17Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
[Penjelasan]  
18Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
[Penjelasan]  
19Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
[Penjelasan]  
20Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
21Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
[Penjelasan]  
22Minyak dan Gas Bumi
[Penjelasan]  

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung 2000
No.
Tentang
1Pengesahan Konvensi Ilo No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
2Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
[Penjelasan]  
3Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
[Penjelasan]  
4Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
[Penjelasan]  
5Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
[Penjelasan]  
6Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
[Penjelasan]  
7Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
[Penjelasan]  
8Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
[Penjelasan]  
9Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
[Penjelasan]  
10Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
[Penjelasan]  
11Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
[Penjelasan]  
12Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata
[Penjelasan]  
13Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
[Penjelasan]  
14Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
[Penjelasan]  
15Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak
[Penjelasan]  
16Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
[Penjelasan]  
17Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
19Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
[Penjelasan]  
20Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
[Penjelasan]  
22Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
[Penjelasan]  
23Pembentukan Propinsi Banten
[Penjelasan]  
24Perjanjian Internasional
[Penjelasan]  
25Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
26Pengadilan Hak Asasi Manusia
[Penjelasan]  
27Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
[Penjelasan]  
28Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang
[Penjelasan]  
29Perlindungan Varietas Tanaman
[Penjelasan]  
30Rahasia Dagang
[Penjelasan]  
31Desain Industri
[Penjelasan]  
32Desain tata letak Sirkuit Terpadu
[Penjelasan]  
33Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
[Penjelasan]  
34Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[Penjelasan]  
35Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
[Penjelasan]  
36Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
[Penjelasan]  
37Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang
[Penjelasan]  
38Pembentukan Provinsi Gorontalo
[Penjelasan]  

Sumber: www.dpr.go.id
Undang-Undang Tahung1999
No.
Tentang
1Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah Pidana.
[Penjelasan]  
2Partai Politik
3Pemilihan Umum
4Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
6Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
7Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
11Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
12Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
13Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
14Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IIAceh Singkil
15Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cilegon
17Penyelenggaraan Ibadah Haji
18Jasa Konstruksi
19Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi Ilo mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
20Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
21Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi Ilo mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
[Penjelasan]  
22Pemerintahan Daerah
23Bank Indonesia
[Penjelasan]  
24Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
25Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
26Pencabutan Undang-Undang Nomor II/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
27Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
28Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
29Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
30Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
31Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
33Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
34Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
35Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
36Telekomunikasi
38Pengelolaan Zakat
41Kehutanan
42JAMINAN FIDUSIA
[Penjelasan]  
43PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
44PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
45PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
46PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
47PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
48PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
49PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
50PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
51PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
52PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
53PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
54PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
55PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
56RAKYAT TERLATIH

Sumber: www.dpr.go.id
Arief

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online