Rabu, 18 Maret 2009 14:57
Pemkab Nunukan di bawah kepemimpinan Bupati HA Hafid Achmad, tak mau kalah dengan daerah lain yang lebih dulu menggratiskan biaya berobat di Puskesmas dan rumah sakit.
PERUBAHAN yang dijanjikan Pemkab Nunukan pada tahun 2009, mulai ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran pada program yang menyentuh langsung masyarakat. Setelah memangkas anggaran proyek fisik, sasaran pembangunan berikutnya ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, Pemkab sudah mengalokasikan 20 persen dari APBD yang mencapai Rp1,2 Triliun. Sedangkan untuk program kesehatan, mulai tahun 2008 silam sebenarnya sudah diprogram menggratiskan biaya berobat ke Puskesmas dan rumah sakit bagi warga miskin.
Sejak dimekarkan dari Kabupaten Bulungan tahun 1999 silam, Kabupaten Nunukan termasuk daerah yang menyimpan angka kemiskinan cukup besar. Bayangkan, saat ini saja masih tercatat ada sekitar 50.000 jiwa warga yang berkatagori miskin atau mencapai 40 persen jumlah penduduk di kawasan perbatasan RI – Malaysia itu.
Tentu saja Pemkab tidak bisa menutup mata dengan kondisi itu. Langkah yang ditempuh dalam upaya membantu si miskin, melalui bidang kesehatan dengan menyediakan berbagai sarana dan fasilitas gratis untuk warga miskin. Dengan demikian, penduduk miskin di Nunukan kini tak perlu takut dan terbebani lagi untuk pergi ke Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), karena mereka bisa menikmati pengobatan gratis hingga rawat inap.
Selama ini, Dinas Kesehatan Nunukan berusaha membangun sarana dan prasarana kesehatan di semua kecamatan. Sebagai daerah baru menjadi kabupaten, tugas tersebut terasa berat karena merintis dari awal mulai membangun tempat layanan masyarakat sampai menyediakan tenaga medisnya.
Seperti diungkapkan H Trisno Hadi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nunukan, untuk pembangunan fisik khususnya Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu), termasuk pos-pos kesehatan di daerah-daerah terpencil sudah gencar dibangun sejak tahun 2002 lalu.
Seperti di Kecamatan Lumbis, Krayan Induk dan Sebatik, dimana Puskesmas yang ada sudah bisa melayani rawat inap karena sudah memiliki beberapa bidan dan dokter. Sehingga masyarakat setempat tak perlu jauh-jauh ke Nunukan untuk dirawat di RSUD Nunukan.
Pada tahun 2009 ini, setelah sarana dan prasarana sudah ada, Pemkab melalui Dinas Kesehatan bertekad bisa menerapkan pola Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dengan program-program kesehatan yang terarah. Diantaranya pemberantasan penyakit menular maupun non menular. ”Semua itu sudah kita laksanakan,” tegas Trisno Hadi.
Selain peningkatan kualitas terhadap pelayanan kesehatan kepada warga yang kurang mampu, pihak Dinkes juga gencar berupaya melakukan promosi kesehatan yang sudah terprogram sesuai SKD. Dimana pelayanan kesehatan khusus warga miskin itu sendiri untuk tahun 2008 sudah direalisasikan Pemkab melalui kartu Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat). Melalui prosedur yang ditentukan, warga miskin bisa memanfaatkan kartu tersebut dengan mudah. Caranya, cukup datang ke Puskesmas terdekat, selanjutnya jika pasien sakit keras dokter di Puskesmas akan memberi rujukan kepada pasien untuk mendapat perawatan lanjutan di RSU di Sei Fatimah dengan menempati ruang kelas tiga.
“Selama dalam perawatan Pemkab telah menjamin fasilitas maupun obat-obatan. Bahkan sama sekali tidak diperbolehkan mengambil obat dari luar, karena RSU pasti memberikan pelayanan terbaik tak beda dengan pasien lain yang tergolong mampu,” ungkap Trisno lagi.
Lebih jauh Trisno menjelaskan, sejak dibangunnya sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di pelosok desa dari tahun 2002, kondisinya hingga saat ini masih sangat layak sebagai pusat pelayanan kesehatan. Bahkan anggaran persiapan jika ada kerusakan maupun perbaikan atau biaya pemeliharaan sudah disediakan.
Dalam tahap pembangunan fisik, tahun 2008 lalu Dinkes telah membangun satu unit Puskesmas di daerah Seminggaris, wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Hal ini sebagai antisipasi semakin meningkatnya jumlah penduduk di kawasan itu.
”Simenggaris merupakan daerah baru yang terus berkembang dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat. Karena di daerah itu terdapat perkebunan kelapa sawit,” jelas Trisno.
Tak hanya itu, tahun 2009 ini Dinkes Nunukan juga akan membangun enam unit pos pembantu khusus di daerah terpencil dan daerah perbatasan seperti Lumbis dan Kecamatan Krayan sebagai daerah yang masih terisolasi. Tentu saja anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit untuk merealisasikan pembangunan fisik tersebut. Sebab peralatan medis yang dibutuhkan juga tidak sedikit.
Anggaran Dinkes tahun 2009 ini mencapai Rp 35 miliar termasuk gaji PNS dan tenaga honorer. Untuk tunjangannya, sebesar Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana kesehatan termasuk alat medis dicanangkan sebesar Rp 8,146 miliar.
“Terus terang, untuk jumlah dokter maupun perawat di Nunukan masih sangat terbatas. Tak heran jika Pustu-pustu masih mengalami kekurangan tenaga medis. Untuk itu pihak Dinkes tiap tahunnya berusaha merekrut dokter, bidan dan perawat,” papar Trisno lagi.
Masalah lainnya, dokter spesialis di perbatasan juga masih sangat kurang. Termasuk alat laboratorium kesehatan daerah yang sangat terbatas. Sementara seharusnya disetiap Puskesmas memiliki laboratorium untuk mendeteksi penyakit.
Dalam programnya, peningkatan SDM para petugas pelayanan kesehatanpun tak luput dari perhatian Dinkes. Dimana petugas yang masih memiliki jenjang pendidikan Diploma 1 (D1) ditingkatkan atau disekolahkan untuk mencapai jenjang D3. Sementara bagi mereka yang masih D3 disekolahkan lagi untuk mendapatkan ijasah S1. Demikian pula yang S1 ditingkatkan menjadi S2 termasuk dokter, dari dokter biasa menjadi dokter spesialis.
”Semua sumber dana pendidikan itu ditanggung pemerintah melalui APBD II, Kabupaten Nunukan,” terang Trisno.
Menurutnya, tahun 2009 ini Pemkab Nunukan telah memprogramkan pembiayaan untuk mahasiswa agar bisa menempuh sekolah kebidanan gratis di Samarinda. Kurang lebih 20 mahasiswa mendapat beasiswa tersebut untuk meraih jenjang D3, kebidanan.
Mengenai wacana pelayanan kesehatan selama 24 jam yang pernah digulirkan Gubernur Kaltim terpilih, Awang Faroek Ishak, sebenarnya sudah dari dulu sejumlah Puskesmas di Nunukan menerapkan sistem tersebut. Dimana ada lima yang masuk dalam kategori Puskesmas Perawatan diantaranya, Puskesmas Nunukan, Sungai Nyamuk, Pembeliangan, Atap, Mansalong dan Long Bawan. *Bongkar.
back to nunukan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar