BAB III Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal RPJPD Nunukan

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. ANALISA LINGKUNGAN

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Pemerintah Kabupaten Nunukan (strenghts and weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (opportunities and threats), maka kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat diidentifikasikan. Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang.

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

a. Kekuatan

1. Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi
2. Tersedianya sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. Tersedianya jumlah sarana prasarana umum
4. Tersedianya jumlah sarana prasarana aparatur
5. Tersedianya produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
6. Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan
7. Letak geografis Kabupaten Nunukan sebagai pintu gerbang Kalimantan utara memiliki daya tarik yang signifikan ditinjau dari aspek pengembangan ekonomi daerah dan nasional

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan
2. Masih kurangnya profesionalisme aparatur
3. Belum adanya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dana pembangunan. Alokasi dana dari Pemerintah Pusat masih mendominasi kebutuhan pembiayaan pembangunan
4. Fungsi – fungsi kelembagaan belum mampu bekerja secara optimal sehingga Tupoksi belum dijalankan sepenuhnya
5. Belum adanya sistem penjenjangan karier, penghargaan (reward) dan punisment yang mampu mendorong kinerja aparatur

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

a. Peluang

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
2. Tersedianya peluang usaha dan investasi
3. Tersedianya tenaga kerja
4. Kekayaan dan keanekaragaman SDA
5. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai
6. Kuatnya komitmen pimpinan nasional dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis
7. Terbukanya kerjasama budaya antar daerah dan antar bangsa
8. Suasana kehidupan berpolitik yang kondusif
9. Pesatnya perkembangan IPTEK
10. Peran masyarakat sebagai kontrol sosial
11. Nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
12. Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel

b. Ancaman

1. Kurangnya daya saing dan adanya hambatan di pasar global
2. Terdapatnya inkonsistensi kebijakan yang menghambat minat usaha dan investasi
3. Penegakan supremasi hukum dan HAM yang belum maksimal
4. Kurangnya kesadaran masyarakat di bidang hukum dan politik
5. Seringnya terjadi perubahan produk hukum nasional
6. Lemahnya jiwa kewirausahaan masyarakat
7. Budaya konsumerisme
8. Teknologi yang tidak ramah lingkungan
9. Kompetisi global
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, kesehatan lingkungan dan gaya hidup sehat
11. Masih besarnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat
12. Budaya KKN yang masih berkembang di masyarakat
13. Tingginya kesenjangan sosial masyarakat
14. Semakin meluasnya kejahatan internasional
15. Distorsi kebijakan organisasi internasional

B. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan analisis internal maupun eksternal rumusan faktor kunci penentu keberhasilan untuk mencapai Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya aparatur pemerintah yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sistem penjejangan dan karier, serta sistem penempatan pegawai sesuai dengan bakat dan latar belakang pendidikan
2. Tersedianya sarana prasarana publik yang maju dan memadai
3. Adanya masyarakat yang kondusif dan partisipatif dalam pembangunan daerah
4. Adanya pengembangan kawasan yang optimal dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan nasional berkaitan letak geografis Kabupaten Nunukan sebagai pintu gerbang Kalimantan Utara (KALTARA)
5. Adanya konsistensi kebijakan yang dapat mendorong minat usaha dan investasi
6. Adanya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat
7. Adanya peningkatan penggalian PAD untuk mendorong kemandirian daerah
8. Adanya peningkatan daya saing daerah agar mampu bersaing pada pasar global
9. Adanya pengembangan kapasitas kelembagaan (Institusional capacity building)
10. Adanya penegakan supremasi hukum dan HAM
11. Adanya kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Struktur Pemerintah diatasnya maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitarnya
12. Optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta memberikan layanan prima

C. ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Nunukan pada hakekatnya merupakan masalah atau persoalan atau agenda yang perlu, harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara faktor – faktor internal dengan faktor faktor eksternal sehubungan dengan pengembanan Misi-nya. Strategis tidaknya suatu isu tentunya juga dinilai dari kerangka urgensitas dan relevansi penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Nunukan, yaitu :

1. Rendahnya Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang belum mampu memenuhi kebutuhan akselerasi pembangunan serta tidak merata di semua wilayah kabupaten Nunukan. Rata-rata lama sekolah penduduk Nunukan tahun 2005 adalah 7,40 tahun atau dengan kata lain mayoritas penduduk Kabupaten Nunukan hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang kelas 2 SMP;
2. Rendahnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang belum sebanding dengan tuntutan masyarakat terhadap kepemerintahan yang baik dan bersih;
3. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang ditandai dengan tingginya jumlah keluarga miskin. Jumlah GAKIN pada tahun 2005 mencapai 15.160 KK atau 13,16% dari keseluruhan penduduk (115.210 KK);
4. Tingginya angka pengangguran. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2005 adalah 19.351 jiwa ( 49,29 % dari jumlah angkatan kerja/39.257 jiwa);
5. Masih rendahnya daya saing produk/jasa daerah. Jumlah sentra IK yang telah ber GKM hanya 10 % dari 90 sentra IK;
6. Rendahnya jumlah penduduk yang memperoleh air bersih. Jumlah penduduk perdesaan yang memperoleh air bersih tahun 2006 baru mencapai 11,31%;
7. Menurunnya kelestarian lingkungan
• · Luas lahan kritis sebesar 26,44 % atau 377.169 ha dari luas lahan 1.426.368 ha
• · Jumlah kerusakan hutan sampai dengan tahun 2006 mencapai 0,05 % atau 660 ha dari luas hutan yang ada (1.236.837 ha)
8. Rendahnya investasi daerah;
9. Rendahnya ketersediaan pasokan energi listrik (defisit);
10. Rendahnya aksesibiltas wilayah yang kemudian menyebabkan kesenjangan antar wilayah dan disparitas harga yang tinggi;
11. Rendahnya kemandirian keuangan daerah. Kontribusi PAD terhadap total belanja pada tahun 2005 adalah 3,20 % atau senilai Rp 16,51 milyar dari 515,05 milyar;
12. Masih belum optimalnya layanan kesehatan;
13. Lemahnya penegakan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
14. Belum meratanya pembangunan antar wilayah.

---RPJPD Kabupaten Nunukan 2005-2025---

Arief