Senin, 20 Juli 2009 13:22
Sejumlah proyek yang dilaksanakan di Pulau Sebatik ditemukan belum rampung, sehingga tidak sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan tahun 2008.
SEBATIK, boleh jadi bakal menjadi kota masa depan kawasan perbatasan Indonesia. Karena di dekat daerah yang sekarang statusnya masih kecamatan itulah terdapat perairan Ambalat yang diklaim punya deposit migas cukup besar dan kini menjadi incaran Malaysia untuk merebutnya.
Ketika muncul wacana Pulau Sebatik bakal dimekarkan menjadi kota atau kabupaten baru, sejumlah anggota DPRD Nunukan juga memunculkan pro dan kontra. Namun semua sepakat, sebelum adanya pemekaran perlu disiapkan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sarana publik lainnya. Dengan persiapan infrastruktur itu kelak memudahkan daerah tersebut kalau memang ingin dimekarkan.
Lantaran itu, proyek-proyek di Pulau Sebatik dengan dua kecamatannya, Sebatik Induk dan Sebatik Barat, menjadi perhatian serius kalangan legislative di sana. Tapi ketika dilakukan monitoring terhadap sejumlah proyek, ternyata masih ditemukan pekerjaan yang tidak berkesesuaian dengan laporan bupati di DPRD, beberapa waktu sebelumnya.
Anggota DPRD yang bertugas melakukan fungsi pengawasan ke Sebatik itu adalah H Hermansyah AR (pimpinan rombongan), Selo Andi Mardan, H Arifuddin Ali, Karel Sompotan, Saharuddin dan Hendri Abung. “Kita masih menemukan penyimpangan pada proyek fisik maupun non fisik,” tegas H Hermansyah.
Tim monitoring DPRD itu mengingatkan pemerintah, terutama instansi-instansi tekhnis segera menindaklanjuti temuan tersebut untuk dibenahi lagi, sehingga LKPj Bupati bisa benar-benar sudah sesuai dan disetujui oleh DPRD. *jusuf palimbongan, advertorial
Proyek-proyek yang dimonitoring:
Sejumlah proyek yang dilaksanakan di Pulau Sebatik ditemukan belum rampung, sehingga tidak sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan tahun 2008.
SEBATIK, boleh jadi bakal menjadi kota masa depan kawasan perbatasan Indonesia. Karena di dekat daerah yang sekarang statusnya masih kecamatan itulah terdapat perairan Ambalat yang diklaim punya deposit migas cukup besar dan kini menjadi incaran Malaysia untuk merebutnya.
Ketika muncul wacana Pulau Sebatik bakal dimekarkan menjadi kota atau kabupaten baru, sejumlah anggota DPRD Nunukan juga memunculkan pro dan kontra. Namun semua sepakat, sebelum adanya pemekaran perlu disiapkan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sarana publik lainnya. Dengan persiapan infrastruktur itu kelak memudahkan daerah tersebut kalau memang ingin dimekarkan.
Lantaran itu, proyek-proyek di Pulau Sebatik dengan dua kecamatannya, Sebatik Induk dan Sebatik Barat, menjadi perhatian serius kalangan legislative di sana. Tapi ketika dilakukan monitoring terhadap sejumlah proyek, ternyata masih ditemukan pekerjaan yang tidak berkesesuaian dengan laporan bupati di DPRD, beberapa waktu sebelumnya.
Anggota DPRD yang bertugas melakukan fungsi pengawasan ke Sebatik itu adalah H Hermansyah AR (pimpinan rombongan), Selo Andi Mardan, H Arifuddin Ali, Karel Sompotan, Saharuddin dan Hendri Abung. “Kita masih menemukan penyimpangan pada proyek fisik maupun non fisik,” tegas H Hermansyah.
Tim monitoring DPRD itu mengingatkan pemerintah, terutama instansi-instansi tekhnis segera menindaklanjuti temuan tersebut untuk dibenahi lagi, sehingga LKPj Bupati bisa benar-benar sudah sesuai dan disetujui oleh DPRD. *jusuf palimbongan, advertorial
Proyek-proyek yang dimonitoring:
- Proyek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.2.204.897.550,- yang sumbernya dari APBD II Kabupaten Nunukan, Yang diperuntukkan jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS setara pesantren dilokalisasikan ke semua Kecamatan Kabupaten Nunukan. Hasil monitoring di Sebatik ada beberapa SD/SMP yang menerima BOS tidak sesuai dengan banyak siswa yang ada.
- Pembangunan Stadion Mini di Sebatik Induk dengan Anggaran sebesar Rp445.465.589,48 secara fisik kegiatanya sudah terealisasi 100 persen, namun dari hasil pembangunan tedapat kejanggalan yang sangat signifikan yaitu Tribun Stadion menghadap lahan persawahan penduduk bukan ke lapangan Stadion dan Tribun untuk duduk para penonton barisan bangku belakang dibuat lebih rendah dari bangku depan.
- Pembangunan SD Sungai Bajau dengan Anggaran sebesar Rp. 2.010.363.541,99 kegitan pembangunan masih 65 persen, sedangkan proyek sudah berjalan ± 2 tahun dan masih banyak tedapat penyimpangan-penyimpangan antara lain: Atap bocor, dinding sekolah masih ada yang belum selesai (Bolong), pagar lantai atas sekolah ada yang retak sehingga dapat membahayakan anak murid dan bagian pondasi lantai atas tidak rapi pada penyambungan dengan atap.
- Pengadaan pakai Seragam Sekolah yang menyangkut kegiatan Dinas Pendidikan Nasional dengan Anggaran sebesar Rp. 2.996.158.670. Di Kecamatan Sebatik Induk ditemukan sekolah-sekolah tersebut tidak menerima bantuan pakaian seragam tersebut.
- Berdasarkan Kegiatan Dinas Pendidikan Nasional tentang pengadaan perlengkapan sekolah sebesar Rp. 240.084.980,- kami juga menemukan tidak semua sekolah-sekolah yang ada di Sebatik Induk menerima perlengkapan sekolah atau alat-alat peraga.
- Untuk proyek pembangunan Bibit Unggul oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Anggaran sebesar Rp. 7.063.185.650,- ternyata proyek tersebut tidak berjalan degan semestinya dalam artian ada Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Sebatik Induk yang beranggotakan 25 orang/kelompok, sampai sekarang belum menerima sumbangan bibit dari dinas yang terkait, tapi untuk pupuk mereka sudah terima, sehingga untuk bibit unggul mereka swakelola sendiri. (sumber: DPRD Nunukan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar