Pembangunan di Nunukan Dialokasikan Rp15,5 M
Nur Januarita Benu - Okezone
Selasa, 29 Mei 2012 12:02 wib
Pemda Diminta Alokasikan Dana Program Perumahan
Nur Januarita Benu - Okezone
AriefNur Januarita Benu - Okezone
Selasa, 29 Mei 2012 12:02 wib
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) siap mendorong pembangunan perumahan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, pada tahun ini Kemenpera juga mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Terpadu untuk Kawasan Perbatasan di Provinsi Kaltim.
"Kemenpera tahun ini juga mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Terpadu untuk Kawasan Perbatasan di Provinsi Kaltim khususnya Kabupaten Nunukan sebesar Rp15,5 miliar," kata Menpera Djan Faridz dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi tentang Kependudukan dan Tugas Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, di Tarakan, Kaltim, seperti dikutip keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (29/5/2012).
Menpera juga mengatakan, memiliki program pembangunan rusun untuk para pekerja, pondok pesantren serta bedah rumah yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemda untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat ke depan akan terus berupaya memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Timur, mengingat daerah perbatasan merupakan beranda depan bagi negara Indonesia.
"Salah satu program Kemenpera adalah pembangunan rumah bagi PNS di Kalimantan Timur. Untuk itu kami berharap peran aktif pemerintah daerah setempat untuk dapat mewujudkan program tersebut," ujarnya.
Pada kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, Menpera bersama sejumlah Menteri KIB II serta Gubernur Kaltim juga sempat melakukan peninjauan lapangan di Kota Tarakan, kabupaten Nunukan dan pulau Sebatik. Hadir pula pada kegiatan tersebut Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak.
Menpera bersama Wali Kota Tarakan serta pejabat daerah setempat juga meninjau lokasi perumahan untuk para PNS, yakni Kompleks Perumahan PNS Jalata Permai di Tarakan. Di daerah tersebut, setidaknya dapat dibangun sekitar 700 unit rumah PNS. Selain di Tarakan, di sejumlah daerah seperti Kabupaten Nunukan dan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pemda setempat juga telah menyediakan lokasi perumahan untuk PNS.
(NJB)
Sumber : Okezone.com"Kemenpera tahun ini juga mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Terpadu untuk Kawasan Perbatasan di Provinsi Kaltim khususnya Kabupaten Nunukan sebesar Rp15,5 miliar," kata Menpera Djan Faridz dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi tentang Kependudukan dan Tugas Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, di Tarakan, Kaltim, seperti dikutip keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (29/5/2012).
Menpera juga mengatakan, memiliki program pembangunan rusun untuk para pekerja, pondok pesantren serta bedah rumah yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemda untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat ke depan akan terus berupaya memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Timur, mengingat daerah perbatasan merupakan beranda depan bagi negara Indonesia.
"Salah satu program Kemenpera adalah pembangunan rumah bagi PNS di Kalimantan Timur. Untuk itu kami berharap peran aktif pemerintah daerah setempat untuk dapat mewujudkan program tersebut," ujarnya.
Pada kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, Menpera bersama sejumlah Menteri KIB II serta Gubernur Kaltim juga sempat melakukan peninjauan lapangan di Kota Tarakan, kabupaten Nunukan dan pulau Sebatik. Hadir pula pada kegiatan tersebut Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak.
Menpera bersama Wali Kota Tarakan serta pejabat daerah setempat juga meninjau lokasi perumahan untuk para PNS, yakni Kompleks Perumahan PNS Jalata Permai di Tarakan. Di daerah tersebut, setidaknya dapat dibangun sekitar 700 unit rumah PNS. Selain di Tarakan, di sejumlah daerah seperti Kabupaten Nunukan dan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pemda setempat juga telah menyediakan lokasi perumahan untuk PNS.
(NJB)
Pemda Diminta Alokasikan Dana Program Perumahan
Nur Januarita Benu - Okezone
 |
| Perumahan |
Kamis, 10 Mei 2012 17:30 wib
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat miskin di daerahnya masing-masing. Selain itu, Pemda ke depan juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif khususnya dalam penunjukkan tim pendamping program perumahan serta pengawasan program perumahan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Perumahan Swadaya jamil Ansari saat memberikan sambutan pengarahan dihadapan sejumlah Bupati pada acara Penandatanganan Surat Pernyataan komitmen Pemda dalam Penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kantor Kemenpera, sesuai dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (10/5/2012).
“Kami mengajak Pemda untuk berkomitmen dalam Program Pembangunan Rumah Swadaya untuk masyarakat miskin di daerahnya. Oleh karena itu, kami harap Pemda bisa mengalokasikan dana untuk program perumahan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, mengingat dana yang dimiliki Pemda tidak terlalu besar, oleh karena itu Kemenpera juga akan memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Pemda.
Lebih lanjut Jamil menjelaksan, untuk mendorong program perumahan di Indonesia, setidaknya diperlukan tiga pilar utama, yakni pemerintah baik pusat maupun daerah, badan usaha serta masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dirasa tidak mampu membangun rumah yang tidak layak huni, menurutnya merupakan tugas pemerintah bersama badan usahalah yang harus menggerakkan program perumahan.
“Para Bupati juga harus dapat mengambil peran utama dalam pelaksanaan program perumahan ini. Jika program perumahan swadaya dapat terlaksana tentu dapat mengatasi masalah kemiskinan,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara tersebut para pemimpin sejumlah Kabupaten, di antaranya Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Konawe, Gowa, Kebumen, Sorong, Mamasa, Tanggamus, Pelalawan, Bener Meriah, Maybrat, Buru Selatan, Kebumen, Maros, Way kanan, Belitung Timur, Aceh Singkil, Kolaka, Manggarai, Sintang, dan Buleleng. (rhs)
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat miskin di daerahnya masing-masing. Selain itu, Pemda ke depan juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif khususnya dalam penunjukkan tim pendamping program perumahan serta pengawasan program perumahan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Perumahan Swadaya jamil Ansari saat memberikan sambutan pengarahan dihadapan sejumlah Bupati pada acara Penandatanganan Surat Pernyataan komitmen Pemda dalam Penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kantor Kemenpera, sesuai dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (10/5/2012).
“Kami mengajak Pemda untuk berkomitmen dalam Program Pembangunan Rumah Swadaya untuk masyarakat miskin di daerahnya. Oleh karena itu, kami harap Pemda bisa mengalokasikan dana untuk program perumahan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, mengingat dana yang dimiliki Pemda tidak terlalu besar, oleh karena itu Kemenpera juga akan memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Pemda.
Lebih lanjut Jamil menjelaksan, untuk mendorong program perumahan di Indonesia, setidaknya diperlukan tiga pilar utama, yakni pemerintah baik pusat maupun daerah, badan usaha serta masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dirasa tidak mampu membangun rumah yang tidak layak huni, menurutnya merupakan tugas pemerintah bersama badan usahalah yang harus menggerakkan program perumahan.
“Para Bupati juga harus dapat mengambil peran utama dalam pelaksanaan program perumahan ini. Jika program perumahan swadaya dapat terlaksana tentu dapat mengatasi masalah kemiskinan,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara tersebut para pemimpin sejumlah Kabupaten, di antaranya Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Konawe, Gowa, Kebumen, Sorong, Mamasa, Tanggamus, Pelalawan, Bener Meriah, Maybrat, Buru Selatan, Kebumen, Maros, Way kanan, Belitung Timur, Aceh Singkil, Kolaka, Manggarai, Sintang, dan Buleleng. (rhs)
Sumber : Okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar