PGRI Nunukan Tolak UN

Selasa, 8 Desember 2009 | 22:47 WITA

NUNUKAN - Guru-guru di Kabupaten Nunukan yang bernaung di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Nunukan menolak pelaksanaan ujian nasional (UN). Sebab UN hanya menyusahkan guru yang ada di pedalaman. Pelaksanaan UN mengebiri hak-hak guru yang mengajar di daerah pedalaman maupun perbatasan

"Terus terang saja, kami tidak setuju dengan UN karena itu mengebiri hak-hak guru. Pendidikan yang ada di kota disamakan dengan yang ada di sini," ujar Ketua PGRI Cabang Nunukan, Husin Manu usai upacara HUT ke-64 PGRI di halaman Kantor Bupati Nunukan, Selasa (8/12).

UN menjadi masalah di sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, sehingga tak jarang membuat guru menjadi tidak betah mengajar. Mereka kesulitan mengajar karena untuk menghadapi UN mereka dituntut untuk berbuat terbaik agar siswanya bisa lulus, namun di sisi lain fasilitas penunjang justru belum dipenuhi pemerintah.

"Fasilitas pendidikan sangat terbatas. Bagaimana guru bisa mengajar praktek Fisika sedangkan alatnya tidak ada, listrik tidak ada. Bahkan di ibukota Nunukan ini saja alat-alatnya masih belum ada. Di sekolah saya SMA 1 Nunukan Selatan ada laboratorium tapi alatnya tidak ada. Tapi dalam hal UN, ini disamakan dengan SMA 1 Nunukan yang alat-alatnya lengkap," katanya.

Karena tidak betah mengajar di sekolah yang serba terbatas inilah, banyak guru yang meminta dipindahkan ke kota. Yang lebih ironis, guru yang baru dinyatakan lulus CPNS sudah meminta pindah dengan berupaya mendapatkan nota dinas dari oknum pejabat tertentu.

"Jumlahnya memang tidak banyak. Kalau kami perkirakan, ada 10 persen guru yang baru lulus CPNS sudah minta ke kota. Padahal kita memang berharap mereka itu mau mengajar di tempat tugasnya yang pertama. Karena mereka sudah membuat perjanjian siap ditempatkan di mana saja. Tapi kenyataannya, kesulitan itu tadi juga menjadi alasan mereka tidak mau mengajar di pedalaman," ujarnya.

Agar para guru ini betah mengajar di pedalaman, tentunya pemerintah juga harus siap memenuhi fasilitas pendidikan di sekolah, termasuk melengkapi berbagai fasilitas yang ada di daerah tersebut seperti listrik, jalan dan akses komunikasi. Sebab sebagai tenaga pendidik, tentu guru sangat membutuhkan informasi pendidikan.

"Jadi guru ini tidak betah mengajar di pedalaman bukan karena tidak sejahtera. Itu sudah diperhatikan pemerintah. Hanya saja di sana mungkin terlalu sunyi, kemudian hubungan dari sana ke ibukota kabupaten juga sulit. Serta komunikasi yang sulit," ungkapnya. (m23)
Arifuddin