NUNUKAN - Acara sosialisasi perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan terhadap Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang digelar tim dari Departemen Kehutanan (Dephut) Sabtu (5/12) lalu terpaksa batal digelar.
Ratusan warga Krayan menolak sosialisasi tersebut, karena usulan alihfungsi kawasan TNKM yang mereka harapkan tidak diakomodir tim terknis dan tim terpadu tata ruang Kaltim. Sebagian di antaranya memilih pulang sementara sisanya menyampaikan uneg-uneg dalam forum yang digelar di Lantai V, Kantor Bupati Nunukan.
"Kami cuma punya satu keinginan, cabut SK Menteri Kehutanan Nomor 631/KPTS-II/1996 tentang penunjukan Kawasan TNKM. Dari tahun 2006 kami sudah minta dicabut tapi kenapa ini tidak didengarkan? Apa manfaat TNKM buat masyarakat? Apa yang mau disosialisasikan hari ini kalau timnya tidak jalan? kata Julius Riung.
Selama puluhan tahun masyarakat merasa ditelantarkan pemerintah. Selama ini warga justru lebih banyak mendapatkan perhatian dari para misionaris yang bertugas di pedalaman. "Kami lebih banyak hidup dari misi. Kalau seperti ini, apa kami perlu ikut Amerika yang sudah memberikan perhatian pada kami? katanya.
Direktur LSM Tana Tam, Krayan Hulu, Gat Khaleb Ayung berharap pemerintah pusat tidak mengabaikan persoalan kesejahteraan warga Krayan yang selama ini sangat terisolir.
"Bagaimana kita mau bicara mensejahterahkan rakyat sementara infrastruktur jalan tidak ada? Kami tinggal di hutan seperti monyet. Kami ini warga negara Indonesia yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Kami butuh akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang baik, bagaimana kami bisa hidup kalau kami terisolir. Kami mau ke Nunukan saja pesawat begitu sulit," katanya.
Kepala Adat Krayan Hilir, Lalung Balang meminta pemerintah pusat bisa membayangkan kesulitan yang dihadapi warga setempat. "Kalian saja mau ke Krayan sangat sulit, apalagi kami masyarakat yang hidup di sana. Bagaimana kamu merasakan susahnya hidup di sana. Kalau kami tidak diperhatikan, otomatis masyarakat Krayan menolak taman nasional," ujarnya.
Dari usulan enclave TNKM seluas 90 ribu hektare (Ha), tim teknis dan tim terpadu hanya mengakomodir seluas 30 ribu ha. Itupun hanya untuk kebutuhan jalan.
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ruman Tumbo mengatakan, harusnya tim duduk bersama masyarakat Krayan untuk membahas usulan lahan yang di-enclave.
"Sehingga kita bisa tahu mana yang diinginkan masyarakat dan mana yang diinginkan pusat. Masalah ini tidak akan selesai kalau pusat tidak serius, pusat perlu lihat langsung ke masyarakat.
Yang perlu dilihat di sini bagaimana perasaan warga Krayan. Masak masyarakat di sana kita anggap seperti monyet yang tinggal di hutan? Apalagi ini kawasan perbatasan," katanya.
Ruman menyayangkan karena pemerintah pusat cenderung mempertahankan kawasan TNKM dengan alasan melindungi dunia. "Apa yang selama ini sudah diberikan WWF untuk masyarakat dan negara di Krayan? Apa kerugian negara kalau yang diusulkan masyarakat disetujui? Untuk apa kita melindungi dunia sementara masyarakat di sana kita buat menderita," katanya. (m23)
Arifuddin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar