WELCOME TO THE BLOG SERBA SERBI.

Kamis, 29 November 2012

Krisis Mesir

Majelis berupaya rampungkan RUU

arifuddinali.blogspot.com -Majelis yang merancang konstitusi Mesir mengatakan mereka berharap dapat melakukan pemungutan suara atas versi kasar konstitusi hari ini.

Berita itu datang saat pengadilan konstitusi mengindikasikan akan mengambil keputusan untuk mempertahankan atau membubarkan majelis hari Minggu.

Pihak yudisial Mesir sedang terlibat ketegangan dengan Presiden Mohammed Mursi dan para pendukung Islamnya, setelah Mursi pekan lalu mengeluarkan peraturan yang memberinya kekuasaan besar.

Peraturan itu memicu protes di berbagai penjuru negeri.

Unjuk rasa itu terus berlangsung hingga Rabu dan para pejabat di majelis rakyat mengatakan mereka telah memasuki tahap akhir rancangan undang-undang, meski Mursi telah memperpanjang tenggat waktu untuk menyelesaikan hal itu hingga Februari.

Wartawan BBC John Leyne di Kairo mengatakan mengeluarkan konstitusi dalam situasi seperti sekarang ini adalah langkah yang berbahaya.

Tokoh oposisi dan ketua Liga Arab Amr Moussa mengatakan pada kantor berita Reuters, "Hal ini tidak masuk akal dan salah satu langkah yang tidak seharusnya dilakukan, atas dasar kemarahan dan penolakan terhadap majelis konstitusi yang sekarang."
'Misi suci'

Majelis tersebut didominasi oleh Ikhawanul Muslimin dan para pendukung gerakan Islam lain yang merupakan sekutu Mursi.

Para anggota liberal, sayap kiri dan Kristen memboikot badan itu dan menuduh kelompok Islam berusaha mengeksploitasi visi mereka.

Langkah terbaru itu tampaknya bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan konstitusi hari Minggu mendatang.

Wakil ketua pengadilan konstitusi, Maher Sami, mengatakan dalam pidato televisi bahwa pembacaan keputusan tidak akan ditunda.

"Pengadilan bertekad untuk bangkit dari penderitaan dan melanjutkan misi suci hingga titik akhir, kemana pun hal itu membawa kami," kata dia.

Pengadilan telah lebih dahulu membubarkan majelis rendah Parlemen Mesir, yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin.

Deklarasi yang memicu protes itu memberikan Mursi kekuasaan untuk melakukan berbagai upaya untuk melindungi revolusi dan menyatakan tidak ada pengadilan yang dapat membatalkan keputusannya.

Hal itu berlaku hingga konstitusi baru ditetapkan.

Kritik menuduh Mursi berusaha memiliki kekuasaan absolut.

Para pendukung mengatakan peraturan itu dibutuhkan untuk melindungi hasil revolusi terhadap kubu yudisial yang terkait erat dengan Presiden Hosni Mubarak.

Sumber: BBC Indonesia - 29 November 2012
 
 

Mahkamah Mesir tuduh Presiden Mursi
 
Mahkamah Agung Konstitusi Mesir menuduh Presiden Mohammed Mursi turut berupaya menentang lembaga kehakiman.

Dalam keterangan pers di Kairo, juru bicara Mahkamah Agung Konstitusi mengatakan Ikhwanul Muslimin, organisasi asal Mursi, berupaya apa yang dia sebut balas dendam berdarah terhadap pengadilan dan para hakim.

"Hal yang menyedihkan bagi para anggota mahkamah ini adalah ketika presiden republik secara mengejutkan turut berupaya menyerang Mahkamah Konstitusi," kata juru bicara Maher Samy kepada para wartawan, Rabu, 28 November.

Maher Samy mengatakan Mursi menuduh badan kehakiman dalam pidato Jumat lalu. Disebutkan pengadilan membocorkan vonis sebelum sidang resmi.
Dekrit Presiden Mursi

Samy menepis tuduhan kalangan kritikus bahwa badan kehakiman dipenuhi dengan para pejabat yang setia kepada mantan Presiden Husni Mubarak ataupun dipenuhi dengan hakim-hakim yang mempunyai agenda politik.

"Tidak benar atau adil untuk menuduh bahwa para hakim Mahkamah Agung Konstitusi diisi dengan orang-orang yang mempunyai arah politik tertentu atau sekutu-sekutu rezim sebelumnya," jelas Samy.

Mursi mengeluarkan keputusan pekan lalu yang memberikan wewenang penuh terhadap dirinya sendiri.

Pernyataan Mahkamah Agung Konstitusi ini dikeluarkan menyusul protes massal di Lapangan Tahrir, Kairo, dan sejumlah kota lain pada Selasa (27/11) menentang dekrit presiden yang memberi wewenang penuh itu.

Hingga Rabu ini ratusan pengunjuk rasa masih bertahan di Lapangan Tahrir.
Sumber: BBC Indonesia - 28 November 2012
 
 

Kantor partai Presiden Mursi diserbu pengunjuk rasa
Bentrokan marak antara kelompok penentang dan pendukung Presiden Mursi di Alexandria.
Para penentang Presiden Mesir, Mohamed Mursi, menyerbu kantor partainya di sejumlah kota dan membakar beberapa di antaranya.

Mereka mengecam dekrit yang memberikan Presiden Mursi kewenangan tanpa batas, termasuk peradilan.

Kantor Ikhawnul Muslimin -yang merupakan payung Partai Kebebasn dan Keadilan- di Port Said dan Ismailia termasuk yang diserang.

Sedangkan di Alexandria, terjadi bentrokan antara kelompok penentang dan pendukung Presiden Mursi.

Pendukungnya -yang juga menggelar aksi unjuk rasa di beberapa kota- menegaskan dekrit hanya bersifat sementara untuk melindungi revolusi yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak tahun lalu.

Namun kelompok politik liberal dan sekular menegaskan bahwa kewenangan tanpa batas itu merupakan era dari keditaktoran baru.
Langkah maju

"Saya memenuhi tugas saya kepada Allah dan bangsa dan saya mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan semua orang."

Presiden Mohamed Mursi

Dalam konferensi pers pada Kamis (22/11), Kepala Asosiasi Pengacara Mesir, Sameh Ashour, dan tokoh oposisi utama, Mohamed ElBaradei serta Amr Moussa, menuduh Mursi menguasai ketiga pilar pemerintahan dan mengarahkan eksekusi atas kemandirian lembaga peradilan.

Mereka juga menyerukan agar warga Mesir melakukan unjuk rasa di Lapangan Tahrir di pusat ibukota Kairo, yang menjadi pusat dari gelombang unjuk rasa yang menggulingkan Presiden Husni Mubarak.

Di ibukota Kairo, Jumat 24 November, para penentang presiden memekik bahwa Mursi sama dengan Mubarak.

Sementara itu Presiden Mursi dalam pidatonya di sebuah masjid di pinggiran Kairo mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi langkah maju Mesir.

"Insya Allah, kita melangkah maju dan tidak ada yang menghalangi jalan kita."

"Saya memenuhi tugas saya kepada Allah dan bangsa dan saya mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan semua orang," tuturnya seperti dikutip kantor berita Reuters.

Perbedaan pendapat antara kelompok Islam dan liberal di Mesir sejauh ini menghambat upaya dalam menyusun konstitusi baru negara itu.
Sumber: Sumber: BBC Indonesia - 23 November 2012




Oposisi Mesir menentang dekrit Presiden Mursi

Kelompok oposisi di Mesir menyerukan aksi protes massal protests Jumat (23/11) ini melawan dekrit yang diterbitkan Presiden Mohammed Mursi yang memberinya kewenangan luar biasa dan dipandang sebagai 'kudeta melawan legitimasi' negara.

Turunnya dekrit ini dikritik sebagai cara Mursi menempatkan diri sebagai "firaun baru" Mesir.

alam dekrit itu disebutkan bahwa keputusan presiden tak bisa diganggu-gugat oleh institusi manapun, termasuk oleh lembaga peradilan.

Begitu dinyatakan terbit, ribuan orang merayakan terbitnya dekrit ini di muka Pengadilan Tinggi Kairo, kamis (22/11).

Menurut kubu pendukungnya, dekrit ini akan melindungi amanat revolusi Mesir. Sementara kubu oposisi berpendapat sebaliknya.

"Ini adalah kudeta melawan legitimasi," kata Sameh Ashour, ketua sindikasi pengacara, dalams ebuah acara jumpa pers bersama dengan pemimpin oposisi lain, Mohamed ElBaradei dan Amr Moussa.

"Kami serukan agar warga Mesir menggelar aksi protes di semua lapangan di Mesir pada hari Jumat."

Wael Ghonim, salah satu sosok kunci dalam aksi tahun lalu utnuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, mengatakan revolusi tidak dibuat "untuk menjadi diktator baik".

"Ada perbedaan ada keputusan revolusioner dan keputusan dikatator," tambahnya.

"Cuma Tuhan saja yang keputusannya tak dapat diganggu-gugat."
Bentrok

Pada bulan Oktober, pendukung dan penentang Presiden Mursi bentrok di Kairo.
ElBaradei, seorang penerima hadiah Nobel untuk perdamaian, sebelumnya menyebut dekrit itu menempatkan Presiden Mursi diatas hukum.

"Mursi hari ini merenggut semua kekuasaan negara dan menunjuk dirinya sendiri sebagai firaun baru Mesir. (Dekrit ini) adalah pukulan telak terhadap jalannya revolusi yang bisa membawa konsekuensi gawat," tulisnya di situs jejaring Twitter.

Dekrit yang terbit Kamis itu melarang siapapun dan lembaga manapun menentang keputusan, dekrit, atau hukum mana pun yang dipilih Mursi.

Dekrit itu juga menyebut tak ada lembaga peradilan yang boleh membubarkan lembaga perwakilan, yang tengah menyusun konstitusi baru.

"Presiden dapat mengeluarkan keputusan atau upaya apapun untuk melindungi revolusi," kata juru bicara kepresidenan Yasser Ali dalam pengumuman di TV.

"Deklarasi konstitusi, keputusan dan hukum yang diterbitkan presiden bersifat final dan tak dapat digugat."

Presiden Mursi juga mencopot Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud serta memerintahkan kembali persidangan ulang terhadap orang-orang yang didakwa menyerang peserta aksi protes saat Mubarak masih berkuasa.

Keputusan Mahmoud untuk membebaskan para perwira yang diduga terlibat dalam penyerangan itu berbuntut pada bentrokan di Lapangan Tahrir di Kairo bulan Oktober lalu, dimana kubu pendukung dan penentang Mursi saling berhadapan.

Dekrit ini, kata Presiden Mursi dibuat sebagai upaya "membersihkan institusi negara" serta "menghancurkan infrastruktur rezim lama".
Sumber: Sumber: BBC Indonesia - 23 November 2012

Bebas Bayar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online