Indonesia Menyumbang 5,8 Persen Kasus TBC di Dunia

Add caption

Tuberculosis (TBC) bukanlah penyakitbaru di Indonesia, tapi sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Diperkirakan jumlah kasus tuberculosis di Indonesia menyumbang sekitar 5,8 persen dari total jumlah tuberculosis didunia.

"Setiap tahun ada 660 ribu kasus di Indonesia yang mana 61 ribu diantaranya meninggal," ujar Dirjen P2PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) Prof Dr Tjandra Yoga Aditama dalam acara penandatanganan kerjasama pengendalian TB antara Kemenkes dan Kadinkes di geding P2PL, Jumat (16/9/2011).

Prof Tjandra menambahkan sebagian besar penderita tuberkulosis menyerang usia produktif sehingga beban ekonominya cukup besar. Tantangan lainnya adalah peningkatan kasus multi-drug resistent (MDR-TB) serta ko-infeksi TB-HIV.

"Untuk itu diperlukan keterlibatan semua pihak dalam pengendalian TB termasuk masyarakat, organisasi sosial masyarakat, organisasi profesi dan pasien itu sendiri," ungkap Prof Tjandra.

Saat ini Global Fund (GF) telah memberikan hibah pembiayaan program TB mulai dari tahun 2003 sampai sekarang. Hibah ini menggunakan skema SSF (Single Stream Funding) yang merupakan gabungan antara GF ronde 8 dan ronde 10. SSF ini dimulai pada 1 Juli 2011-31 Desember 2013.

Dengan ditandatanginya perjanjian antara Kemenkes dan Kadinkes ini maka semua wajib melaksanakan pengendalian TB sesuai aturan yang dikeluarkan pemberi hibah.

Sementara itu direktur P2ML Dr H Mohamad Subuh, MPPM menuturkan strategi yang akan dilakukan untuk menangani dan mencegah TBC adalah :

1. Pelayanan DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang berkualitas
2. Pelayanan bagi kelompok risiko tinggi
3. Pelaksanaan kegiatan ko-infeksi TB-HIV
4. Pelaksanaan intervensi MDR-TB
5. Peningkatan dan penyediaan pengelolaan suplai
6. Meningkatkan pelayanan
7. Memperkuat tenaga kerja kesehatan
8. Meningkatkan sistem informasi kesehatan
9. Pemantauan dan mendokumentasikan intervensi di tingkat masyarakat
10. Membangun kemitraan, kolaborasi dan koordinasi dengan masyarakat.

"Sifat dana ini adalah pendukung dan bukan dana utama. Dana utama di Indonesia adalah dari APBN dan APBD," ungkap Prof Tjandra.


Diharapkan para Kepala Dinas di Provinsi maupun kabupaten dan kota bisa memperkuat APBD dengan memprioritaskan kegiatan pengendalian TB dan melakukan advokasi kepada pemimpin daerah dan para stakeholder agar TB tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.