Pertikaian KPK Meruncing
Kamis, 15 Maret 2012 00:09 WIB
Abraham Samad ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan kubu Busyro Muqoddas cenderung lamban.
AKSI protes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua KPK Abraham Samad, pada Selasa (13/3), mempertegas adanya perpecahan pimpinan KPK. Peristiwa itu tidak berdiri sendiri.
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (PDIP), di Jakarta, kemarin, bahkan dengan jelas membuat peta kubu-kubu pimpinan KPK. Menurut dia, pimpinan KPK kini terbelah dalam dua kubu, yakni Abraham Samad-Zulkarnaen di satu pihak serta Busyro Muqoddas-Bambang Widjojanto di pihak lain, sedangkan posisi Adnan Pandu Praja tidak disebutkan.
Yang membedakan kedua kubu itu, tambahnya, Abraham ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan Busyro cenderung lamban.
Pertikaian internal KPK meruncing saat penetapan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka (3/2). Saat itu, tambah Trimedya, Abraham seolah berjalan sendiri. Busyro dan Bambang menilai Abraham menetapkan itu secara sepihak.
Bibit kubu-kubuan itu sudah terbentuk sejak KPK menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka (26/1). Kala itu Abraham paling ngotot. "Abraham paling cepat. Itu membuat yang lain enggak enak," jelasnya.
Pimpinan KPK sering memperlihatkan bahwa mereka berbeda pendapat. Namun, kata Trimedya, perbedaan pendapat berlebihan terakumulasi menjadi konflik. "Perbedaan itu jangan sampai menyandera kasus."
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR lainnya, Ahmad Yani (PPP), mengendus adanya pembangkangan visi dan misi oleh penyidik. Penyidik kaget dengan pola baru yang dibawa Abraham, yang ingin KPK berjalan cepat menyelesaikan kasus korupsi.
Karena itu, Yani mengusulkan perlu dilakukan audit kinerja terhadap penyidik KPK. "Abraham pernah berjanji, jika penyidik tidak bagus, akan diganti. Para penyidik KPK saat ini terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, dengan segala keistimewaan," jelasnya.
Akan tetapi, juru bicara KPK Johan Budi membantah adanya perpecahan pimpinan KPK hingga terbentuk kubu-kubu. "Tidak ada perpecahan," tegasnya. Meski demikian, Johan mengakui pimpinan KPK terkadang berbeda pendapat.
KPK kini sedang menangani sejumlah kasus besar, di antaranya dugaan korupsi Wisma Atlet, Bank Century, serta proyek Hambalang.
Dibenarkan
Aksi protes penyidik KPK kepada Abraham Samad pada Selasa (13/3) dibenarkan Johan Budi, kemarin. Penyidik KPK dari kepolisian memprotes upaya polisi menarik dua penyidik polisi kembali ke institusinya.
Para penyidik tiba-tiba mendatangi ruangan Abraham. Suara keras mereka didengar Bambang dan Pandu, yang kemudian menenangkan para penyidik itu. Ketiga pemimpin itu menggelar rapat untuk mendengarkan keluhan penyidik.
Menurut Johan, penyidik meminta penjelasan soal permintaan kepolisian menarik dua penyidiknya, Hendy Kurniawan dan Moch Irwan Susanto. Surat penarikan dari kepolisian sudah ada di KPK, tapi belum dijawab.
Polisi pun belum menerima surat pengembalian penyidiknya dari KPK. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution, pihaknya selalu mendukung kebijakan KPK. (*/X-4)
AKSI protes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua KPK Abraham Samad, pada Selasa (13/3), mempertegas adanya perpecahan pimpinan KPK. Peristiwa itu tidak berdiri sendiri.
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (PDIP), di Jakarta, kemarin, bahkan dengan jelas membuat peta kubu-kubu pimpinan KPK. Menurut dia, pimpinan KPK kini terbelah dalam dua kubu, yakni Abraham Samad-Zulkarnaen di satu pihak serta Busyro Muqoddas-Bambang Widjojanto di pihak lain, sedangkan posisi Adnan Pandu Praja tidak disebutkan.
Yang membedakan kedua kubu itu, tambahnya, Abraham ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan Busyro cenderung lamban.
Pertikaian internal KPK meruncing saat penetapan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka (3/2). Saat itu, tambah Trimedya, Abraham seolah berjalan sendiri. Busyro dan Bambang menilai Abraham menetapkan itu secara sepihak.
Bibit kubu-kubuan itu sudah terbentuk sejak KPK menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka (26/1). Kala itu Abraham paling ngotot. "Abraham paling cepat. Itu membuat yang lain enggak enak," jelasnya.
Pimpinan KPK sering memperlihatkan bahwa mereka berbeda pendapat. Namun, kata Trimedya, perbedaan pendapat berlebihan terakumulasi menjadi konflik. "Perbedaan itu jangan sampai menyandera kasus."
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR lainnya, Ahmad Yani (PPP), mengendus adanya pembangkangan visi dan misi oleh penyidik. Penyidik kaget dengan pola baru yang dibawa Abraham, yang ingin KPK berjalan cepat menyelesaikan kasus korupsi.
Karena itu, Yani mengusulkan perlu dilakukan audit kinerja terhadap penyidik KPK. "Abraham pernah berjanji, jika penyidik tidak bagus, akan diganti. Para penyidik KPK saat ini terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, dengan segala keistimewaan," jelasnya.
Akan tetapi, juru bicara KPK Johan Budi membantah adanya perpecahan pimpinan KPK hingga terbentuk kubu-kubu. "Tidak ada perpecahan," tegasnya. Meski demikian, Johan mengakui pimpinan KPK terkadang berbeda pendapat.
KPK kini sedang menangani sejumlah kasus besar, di antaranya dugaan korupsi Wisma Atlet, Bank Century, serta proyek Hambalang.
Dibenarkan
Aksi protes penyidik KPK kepada Abraham Samad pada Selasa (13/3) dibenarkan Johan Budi, kemarin. Penyidik KPK dari kepolisian memprotes upaya polisi menarik dua penyidik polisi kembali ke institusinya.
Para penyidik tiba-tiba mendatangi ruangan Abraham. Suara keras mereka didengar Bambang dan Pandu, yang kemudian menenangkan para penyidik itu. Ketiga pemimpin itu menggelar rapat untuk mendengarkan keluhan penyidik.
Menurut Johan, penyidik meminta penjelasan soal permintaan kepolisian menarik dua penyidiknya, Hendy Kurniawan dan Moch Irwan Susanto. Surat penarikan dari kepolisian sudah ada di KPK, tapi belum dijawab.
Polisi pun belum menerima surat pengembalian penyidiknya dari KPK. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution, pihaknya selalu mendukung kebijakan KPK. (*/X-4)
Sumber: mediaindonesia.com
KPK Bantah Perpecahan Internal
JAKARTA--MICOM: Juru Bicara KPK Johan Budi membantah adanya perpecaan internal pimpinan hingga membentuk kubu-kubu.
"Tidak ada perpecahan," tegasnya, Rabu, Jakarta, Rabu (14/3). Menurut Johan, perbedaan pendapat memang terjadi. Namun, itu tidak serta merta disebut sebagai perpecahan.
Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedia Panjaitan mengatakan, ada dua kubu di internal KPK, yakni kubu Abraham Samad dan kubu Busryo Muqoddas. Kubu Abraham ingin KPK bergerak cepat sementara kubu Busryo lamban. Kubu Abraham didukung Zulkarnaen dan Busryo didukung Bambang.
Menurutnya, pertikaian internal antara kubu mulai terjadi saat penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka. Saat itu, Abraham seolah berjalan sendiri dan dinilai menetapkan Anggie sebagai tersangka secara sepihak oleh Busryo dan Bambang.
"Kubu mulai terbentuk saat itu," ujarnya. Menurut Trimedia, Abraham juga paling ngotot menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka. "Abraham memang paling cepat. Itu yang membuat yang lain tidak enak," tegasnya.
Menurutnya, pimpinan KPK sering memperlihatkan ke publik bahwa antara pimpinan berbeda pendapat. Dan mereka berkilah, itu hal wajar. Namun, sebetulnya perbedaan pendapat tidak harus dipelihara di antara pimpinan. Pembedaan pendapat berlebihan akan terakumulasi menjadi konflik.
"Sekarang kita dengar konflik itu sudah muncul. Komisi III harapkan KPK kompak. Perbedaan pendapat jangan sampai menyandera kasus," tegasnya. (*/OL-3)
"Tidak ada perpecahan," tegasnya, Rabu, Jakarta, Rabu (14/3). Menurut Johan, perbedaan pendapat memang terjadi. Namun, itu tidak serta merta disebut sebagai perpecahan.
Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedia Panjaitan mengatakan, ada dua kubu di internal KPK, yakni kubu Abraham Samad dan kubu Busryo Muqoddas. Kubu Abraham ingin KPK bergerak cepat sementara kubu Busryo lamban. Kubu Abraham didukung Zulkarnaen dan Busryo didukung Bambang.
Menurutnya, pertikaian internal antara kubu mulai terjadi saat penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka. Saat itu, Abraham seolah berjalan sendiri dan dinilai menetapkan Anggie sebagai tersangka secara sepihak oleh Busryo dan Bambang.
"Kubu mulai terbentuk saat itu," ujarnya. Menurut Trimedia, Abraham juga paling ngotot menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka. "Abraham memang paling cepat. Itu yang membuat yang lain tidak enak," tegasnya.
Menurutnya, pimpinan KPK sering memperlihatkan ke publik bahwa antara pimpinan berbeda pendapat. Dan mereka berkilah, itu hal wajar. Namun, sebetulnya perbedaan pendapat tidak harus dipelihara di antara pimpinan. Pembedaan pendapat berlebihan akan terakumulasi menjadi konflik.
"Sekarang kita dengar konflik itu sudah muncul. Komisi III harapkan KPK kompak. Perbedaan pendapat jangan sampai menyandera kasus," tegasnya. (*/OL-3)
Penulis : Herybertus Lesek
Kamis, 15 Maret 2012 04:57 WIB
Sumber: mediaindonesia.com
Jangan Biarkan Abraham Sendirian
EKSISTENSI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar diuji.
Hantaman bak gelombang datang dari segala sisi untuk melemahkan
institusi pemberantas korupsi yang paling dipercaya rakyat itu.
Lepas dari masih adanya kekurangan dan kelemahan, KPK harus diakui merupakan garda terdepan paling menjanjikan untuk memerangi para koruptor di Republik ini. Taring KPK pun semakin tajam setelah berganti pimpinan yang dikomandoi Abraham Samad.
Namun, bukan berarti KPK aman dari rongrongan. Semakin garang mereka memberangus koruptor, semakin besar pula perlawanan yang datang. Segala jurus dan segala cara dilancarkan pihak-pihak yang ingin KPK lunglai.
Mereka tidak ingin KPK semakin tangguh dan berwibawa. Dari pihak luar, misalnya, kini Komisi III DPR gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi III sampai studi banding ke luar negeri, padahal mereka hendak memereteli kewenangan KPK.
Kelak dengan undang-undang hasil perombakan, KPK lebih banyak berurusan pada pencegahan, bukan penindakan. DPR yang ikut melahirkan KPK pada 2003 kini bernafsu menjadikan anak kandung mereka itu macan ompong.
Ironisnya, ketika perlawanan dari luar semakin kencang, KPK justru diguncang perpecahan di dalam. KPK bergolak kala sejumlah penyidik dari kepolisian memprotes Abraham Samad, Selasa (13/3). Mereka berdalih pimpinan KPK memulangkan secara sepihak penyidik ke institusi asal, yakni kepolisian dan kejaksaan.
Gejolak yang menghantam KPK itu jelas memprihatinkan. Ketika pimpinan tak lagi akur dengan penyidik, ketika penyidik mulai membangkang kebijakan pimpinan, kiamatlah KPK.
Gejolak yang meletup sekaligus membuktikan adanya masalah menyangkut profesionalitas penyidik KPK akibat sistem rekrutmen yang tidak independen. Keberadaan penyidik dari kepolisian dan kejaksaan berpotensi memunculkan dualisme kepatuhan sekaligus menodai integritas.
Mereka yang bukan organ resmi KPK juga rawan pengaruh busuk dari luar. Tak mengherankan jika tuduhan miring terlontar bahwa penyidik KPK belum steril dari keberpihakan. Itulah yang antara lain memaksa kepengurusan Abraham Samad memulangkan beberapa penyidik ke institusi masing-masing.
Untuk menghadapi koruptor yang punya modal mahabesar, baik uang maupun kekuasaan, KPK mutlak membutuhkan kekompakan, ketegaran, dan independensi. Tanpa ketiga kualitas itu, KPK ibarat David yang tak berkutik melawan Goliath dalam perang besar menghadapi koruptor.
Untuk mencapai ketiga kualitas itu, tidak bisa lain KPK harus memiliki penyidik sendiri, yang memang direkrut dan dididik khusus untuk KPK. Bukan penyidik pinjaman, apalagi titipan jaksa dan polisi, yang kemudian protes keras karena dikembalikan KPK ke markas mereka.
Kita dukung keberanian Abraham Samad mengembalikan beberapa penyidik ke institusi masing-masing. Lebih dari itu, jangan biarkan pemimpin KPK itu sendirian menghadapi rongrongan dari luar maupun dari dalam.
Lepas dari masih adanya kekurangan dan kelemahan, KPK harus diakui merupakan garda terdepan paling menjanjikan untuk memerangi para koruptor di Republik ini. Taring KPK pun semakin tajam setelah berganti pimpinan yang dikomandoi Abraham Samad.
Namun, bukan berarti KPK aman dari rongrongan. Semakin garang mereka memberangus koruptor, semakin besar pula perlawanan yang datang. Segala jurus dan segala cara dilancarkan pihak-pihak yang ingin KPK lunglai.
Mereka tidak ingin KPK semakin tangguh dan berwibawa. Dari pihak luar, misalnya, kini Komisi III DPR gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi III sampai studi banding ke luar negeri, padahal mereka hendak memereteli kewenangan KPK.
Kelak dengan undang-undang hasil perombakan, KPK lebih banyak berurusan pada pencegahan, bukan penindakan. DPR yang ikut melahirkan KPK pada 2003 kini bernafsu menjadikan anak kandung mereka itu macan ompong.
Ironisnya, ketika perlawanan dari luar semakin kencang, KPK justru diguncang perpecahan di dalam. KPK bergolak kala sejumlah penyidik dari kepolisian memprotes Abraham Samad, Selasa (13/3). Mereka berdalih pimpinan KPK memulangkan secara sepihak penyidik ke institusi asal, yakni kepolisian dan kejaksaan.
Gejolak yang menghantam KPK itu jelas memprihatinkan. Ketika pimpinan tak lagi akur dengan penyidik, ketika penyidik mulai membangkang kebijakan pimpinan, kiamatlah KPK.
Gejolak yang meletup sekaligus membuktikan adanya masalah menyangkut profesionalitas penyidik KPK akibat sistem rekrutmen yang tidak independen. Keberadaan penyidik dari kepolisian dan kejaksaan berpotensi memunculkan dualisme kepatuhan sekaligus menodai integritas.
Mereka yang bukan organ resmi KPK juga rawan pengaruh busuk dari luar. Tak mengherankan jika tuduhan miring terlontar bahwa penyidik KPK belum steril dari keberpihakan. Itulah yang antara lain memaksa kepengurusan Abraham Samad memulangkan beberapa penyidik ke institusi masing-masing.
Untuk menghadapi koruptor yang punya modal mahabesar, baik uang maupun kekuasaan, KPK mutlak membutuhkan kekompakan, ketegaran, dan independensi. Tanpa ketiga kualitas itu, KPK ibarat David yang tak berkutik melawan Goliath dalam perang besar menghadapi koruptor.
Untuk mencapai ketiga kualitas itu, tidak bisa lain KPK harus memiliki penyidik sendiri, yang memang direkrut dan dididik khusus untuk KPK. Bukan penyidik pinjaman, apalagi titipan jaksa dan polisi, yang kemudian protes keras karena dikembalikan KPK ke markas mereka.
Kita dukung keberanian Abraham Samad mengembalikan beberapa penyidik ke institusi masing-masing. Lebih dari itu, jangan biarkan pemimpin KPK itu sendirian menghadapi rongrongan dari luar maupun dari dalam.
Sumber: mediaindonesia.com
Rabu, 14 Maret 2012 , 22:00:00
JAKARTA -
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi menilai
protes para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ketua KPK
Abraham Samad, mengindikasikan ada pertikaian di antara pimpinan KPK.
Namun Adhie justru menganggap konflik internal yang terungkap ke publik
itu malah membawa berkah bagi rakyat Indonesia yang menginginkan korupsi
benar-benar diberantas.
"Mencuatnya gejolak di tubuh KPK memang membawa berkah. Sekarang kita jadi tahu bahwa pertikaian di antara pimpinan KPK benar-benar ada, bukan sekedar isu. Saya yakin Abraham Samad yang ingin memberantas korupsi di lingkaran kekuasaan mendapat rintangan serius dari orang-orang KPK lama," kata Adhie M Massardi, di Jakarta, Rabu (14/3).
Dikatakannya, adanya ketidakpuasan kalangan penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan, sebagai bagian dari rekayasa orang-orang KPK lama untuk mendiskreditkan Abraham Samad. Barangkali, katanya, Abraham dianggap tidak bisa diajak menjadi oportunis agar bersikap pro penguasa dan pro koruptor.
"Itulah sebabnya, kekuatan civil society segera berkonsolidasi seperti di era "Cicak vs Buaya" untuk memperkuat KPK di bawah kepemimpian Samad. Upaya ini sekaligus untuk membersihkan KPK dari intervensi penguasa dan orang-orang dalam yang telah melangkah di jalan kompromi dengan para maling uang negara itu," tegas Adhie lagi.
Diberitakan sebelumnya, puluhan penyidik berlatar perwira menengah kepolisian memprotes kepemimpinan Ketua KPK Abraham Samad yang dianggap arogan dalam penanganan sebuah kasus korupsi. Senin (12/3) lalu, para penyidik KPK mendatangi ruangan kerja Abraham untuk mempertanyakan alasan pimpinan KPK mengembalikan secara mendadak dua rekan mereka sesama penyidik ke Mabes Polri.
Para penyidik merasa gerah karena dua penetapan tersangka, yakni Angelina Sondakh dan Miranda Gultom, dilakukan tanpa proses gelar perkara. Abraham dianggap anak buahnya, telah bertindak arogan. Sebaliknya, Abraham menganggap para penyidik telah membangkang.(fas/jpnn)
"Mencuatnya gejolak di tubuh KPK memang membawa berkah. Sekarang kita jadi tahu bahwa pertikaian di antara pimpinan KPK benar-benar ada, bukan sekedar isu. Saya yakin Abraham Samad yang ingin memberantas korupsi di lingkaran kekuasaan mendapat rintangan serius dari orang-orang KPK lama," kata Adhie M Massardi, di Jakarta, Rabu (14/3).
Dikatakannya, adanya ketidakpuasan kalangan penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan, sebagai bagian dari rekayasa orang-orang KPK lama untuk mendiskreditkan Abraham Samad. Barangkali, katanya, Abraham dianggap tidak bisa diajak menjadi oportunis agar bersikap pro penguasa dan pro koruptor.
"Itulah sebabnya, kekuatan civil society segera berkonsolidasi seperti di era "Cicak vs Buaya" untuk memperkuat KPK di bawah kepemimpian Samad. Upaya ini sekaligus untuk membersihkan KPK dari intervensi penguasa dan orang-orang dalam yang telah melangkah di jalan kompromi dengan para maling uang negara itu," tegas Adhie lagi.
Diberitakan sebelumnya, puluhan penyidik berlatar perwira menengah kepolisian memprotes kepemimpinan Ketua KPK Abraham Samad yang dianggap arogan dalam penanganan sebuah kasus korupsi. Senin (12/3) lalu, para penyidik KPK mendatangi ruangan kerja Abraham untuk mempertanyakan alasan pimpinan KPK mengembalikan secara mendadak dua rekan mereka sesama penyidik ke Mabes Polri.
Para penyidik merasa gerah karena dua penetapan tersangka, yakni Angelina Sondakh dan Miranda Gultom, dilakukan tanpa proses gelar perkara. Abraham dianggap anak buahnya, telah bertindak arogan. Sebaliknya, Abraham menganggap para penyidik telah membangkang.(fas/jpnn)
Sumber: JPPN.COM
Arief
Tidak ada komentar:
Posting Komentar