Presiden Jokowi Sahkan UU Pilkada Secara Serentak

arifuddinali.blogspot.com - Presiden Jokowi menandatangani pengesahan dua Undang-Undang (UU) terkait Pemerintahan Daerah, Rabu (25/3/2015).

Dua Undang-undang yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua Undang-Undang itu sebelumnya telah disetujui secara aklamasi dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Ruang Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, pada Selasa (17/2/2015) lalu, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditegaskan, bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan,” bunyi Pasal 5 Ayat (1) UU tersebut.

Berikut penjelasan secara utuh UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan UU Pemda yang sudah disahkan Presiden Jokowi seperti dikutip dari situs setkab.go.id:

Tahapan persiapan meliputi: 

• a. Perencanaan program dan anggaran; 
• b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; 
• c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
• d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 
• e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; 
• f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; 
• g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Adapun tahapan penyelenggaraan meliputi: 

• a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
• b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 
• c. Penetapan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
• d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
• e. Pelaksanaan Kampanye; 
• f. Pelaksanaan pemungutan suara; 
• g. Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 
• h. Penetapan calon terpilih; 
• i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Menurut UU No. 8/2015 itu, Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan di antaranya: 

• a. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 
• b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, dan 25 (dua puluh lima) tahun , Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
• c. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan 
• d. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.

"Peserta Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang,” bunyi Pasal 39 Ayat (a,b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu.

Dalam hal calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau pasangan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 20 miliar untuk pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, dan Rp 10 miliar untuk pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

UU ini juga menegaskan, bahwa pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

Adapun pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari 2017.

Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2010.

Adapun Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakantahun 2022, dan Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Pasal 201 Ayat (7) UU tersebut menegaskan, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama tahun 2027.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Maret 2015 itu.

Sumber: tribunnews.com - 26 Maret 2015

Mau Curhat Atau Lakukan Aduan? ini Akun Twitter Jokowi, JK, dan Para Menteri

arifuddinali.blogspot.com - Media sosial menjadi salah satu alat masyarakat saat ini menyampaikan uneg-uneg, keluhan dan juga kritik. Tak heran kalau banyak pejabat publik memiliki akun di media sosial antara lain twitter.

Di kabinet kerja Jokowi JK ini sejumlah menteri eksis di media sosial. Mereka pun mengelola sendiri akun twitternya tanpa admin.

Misalnya saja yang rajin menyapa dan berinteraksi antara lain Menag Lukman Hakim Saifuddin lewat @lukmansaifuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang @ferrymbaldan. Selain menerima aduan, mulai dari serius, sepakbola, sampai candaan diladeni kedua menteri itu.

Atau sesekali menteri-menteri itu juga curhat, misalnya saja urusan macet. Beberapa menteri kabinet kerja memang tak memakai pengawalan sehingga ikut bermacet ria.

Dari berbagai sumber, Selasa (4/11/2014) berikut sejumlah daftar kabinet kerja yang aktif di twitter. 

1. Presiden Jokowi ----> @jokowi_do2
2. Wapres Jusuf Kalla --- > @Pak_JK
3. Menhan Ryamizard Ryacudu ---> @Ryamizard_R
4. Menag Lukman Hakim Saifuddin ---> @lukmansaifuddin
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M Baldan ---> @ferrymbaldan
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ----> @Ignasiusjonan
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara Andrinof Chaniago ---> @andrinof_a_ch
8. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar ----> @marwan_jafar
9. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ---> @imam_nahrawi
10. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ---> @NilaMoeloek
11. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ---> @khofifahIP
12. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel ---> @RachmatGobel
13. Mendagri Tjahjo Kumolo ----> @tjahjo_kumolo
14. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil ---> @djalil_sofyan
15. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ---> @bravonur
16. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi ---> @yuddychrisnandi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ---> @susipudjiastuti
18. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri ---> @hanifdhakiri
19. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani --> @puan_maharani
20. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ---> @laolyyh_twit
21. Menteri Kebudayaan dan Dikdasmen Anies Baswedan ---> @aniesbaswedan
22. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ---> @puspayoga_PAS
23. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise ---> @yohanaYembise

Sumber: news.detik.com - 4 November 2014

Berikut 34 Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

arifuddinali.blogspot.com - Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla sudah mengumumkan 34 orang menterinya di halaman belakang Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014) pukul 17.20 WIB. 

Dalam sambutannya, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hampir semua calon menteri yang dipanggil mengenakan kemeja putih seperti dikenakan Jokowi-JK. Berikut nama-nama mereka.

1. Sekretaris Negara, Pratikno
2. Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago
3. Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata, M Yahya
7. Menteri ESDM, Sudirman Said
8. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara
14. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi
15. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan, Bambang Sumantri Brodjonegoro
17. Menteri BUMN, Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM, AA Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian, Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri 
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat, Basuki Hadimuljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan
26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani
27. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin
28. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan  Dasar Menengah, Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Dikti, M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi
34. Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar

Kabinet Persatuan Nasional

arifuddinali.blogspot.com - Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dibentuk pada 26 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Menteri koordinator

Jabatan

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Wiranto (sampai dengan 15 Februari 2000), - Surjadi Soedirdja (sejak 15 Februari 2000)
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Susilo Bambang Yudhoyono
• Perombakan II (1 Juni 2001) - Agum Gumelar

2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

• Pembentukan (26 Oktober 1999. - Kwik Kian Gie - (sampai dengan 10 Agustus 2000)
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Rizal Ramli
• Perombakan III (12 Juni 2001) - Burhanuddin Abdullah

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Hamzah Haz (sampai dengan 26 November 1999), Basri Hasanuddin (sejak 26 November 1999

Menteri departemen

4. Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Surjadi Soedirdja

5. Menteri Luar Negeri

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Alwi Shihab

6. Menteri Pertahanan

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Juwono Sudarsono
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Mohammad Mahfud (sampai dengan 20 Juli 2001), Agum Gumelar (sejak 20 Juli 2001)

7. Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) Yusril Ihza Mahendra (sampai dengan 7 Februari 2001), Baharuddin Lopa (sejak 7 Februari 2001)
• Perombakan II (1 Juni 2001) - Marsillam Simanjuntak (sampai dengan 20 Juli 2001) Mohammad Mahfud (sejak 20 Juli 2001)

8. Menteri Keuangan

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Bambang Sudibyo
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Prijadi Praptosuhardjo
• Perombakan III (12 Juni 2001) - Rizal Ramli

9. Menteri Pertambangan dan Energi. (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Susilo Bambang Yudhoyono
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Purnomo Yusgiantoro

10. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Muhammad Jusuf Kalla (sampai dengan 26 April 2000), Luhut Binsar Panjaitan (sejak 26 April 2000)

11. Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999 - Mohamad Prakosa
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Bungaran Saragih

12. Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Nur Mahmudi Ismail (sampai dengan 15 Maret 2001), Marzuki Usman (sejak 15 Maret 2001)

13. Menteri Perhubungan

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Agum Gumelar
• Perombakan II (1 Juni 2001) - Budi Mulyawan Suyitno

14. Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Sarwono Kusumaatmadja
• Perombakan II (1 Juni 2001) - Rokhmin Dahuri

15. Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Bomer Pasaribu
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Al Hilal Hamdi

 

16. Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Achmad Sujudi

17. Menteri Pendidikan Nasional

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Yahya Muhaimin

18. Menteri Agama

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Muhammad Tolchah Hasan

19. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Erna Witoelar

Menteri negara

20. Menteri Negara Riset dan Teknologi

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - AS Hikam

21. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Zarkasih Nur

22. Menteri Negara Lingkungan Hidup

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Alexander Sonny Keraf

23. Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Ryaas Rasyid

24. Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Hidayat Jaelani
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - I Gede Ardika

25. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Laksamana Sukardi (sampai dengan 26 April 2000), Rozi Munir (sejak 26 April 2000)

26. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (dibubarkan pada perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Mahadi Sinambela

27. Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Rozik Boedioro Soetjipto

28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Khofifah Indar Parawansa

29. Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Hasballah M. Saad

30. Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Al Hilal Hamdi

31. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Freddy Numberi
• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Ryaas Rasyid (sampai dengan 3 Januari 2001)
• Perombakan III (12 Juni 2001) - Anwar Supriyadi

32. Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada perombakan I)

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Dr. Anak Agung Gde Agung

33. Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

• Perombakan I (23 Agustus 2000) - Manuel Kaisiepo

34. Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II)

• Perombakan I (23 Agustus 2000) -Cacuk Sudarijanto

Pejabat setingkat menteri

35. Jaksa Agung

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Marzuki Darusman
• Perombakan II (1 Juni 2001) - Baharuddin Lopa (sampai dengan 10 Juli 2001), Marsillam Simanjuntak (sejak 10 Juli 2001)

36. Panglima Tentara Nasional Indonesia

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Widodo AS

37. Sekretaris Negara

• Pembentukan (26 Oktober 1999) - Alirahman (sampai dengan 15 Februari 2000), Bondan Gunawan (15 Februari – 29 Mei 2000), Djohan Effendi (sejak 29 Mei 2000)

Sekretaris Kabinet

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet. Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.

---wiki---

Dunia Menyoroti Demokrasi Indonesia

arifuddinali.blogspot.com - Keputusan DPR meloloskan undang-undang yang mengembalikan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD mendapat sorotan besar media massa dan pengamat asing. Laman The New York Times menyebut ini sebagai kemunduran dalam transisi demokrasi dan perebutan kekuasaan secara telanjang oleh elite politik.

Media massa terkemuka lain, seperti BBC dan The Guardian (Inggris), majalah Time (Amerika Serikat), serta The Sydney Morning Herald dan Brisbane Times (Australia), juga memberikan porsi cukup besar pada isu tersebut, Jumat (26/9).

Laman majalah Time, harian The New York Times, dan The Sydney Morning Herald menyoroti reaksi keras dan kemarahan masyarakat Indonesia, yang menyebut pengesahan UU ini sebagai kemunduran besar demokrasi Indonesia. Mereka antara lain mengutip penilaian Gubernur DKI Jakarta dan presiden terpilih Joko Widodo sebelum UU kontroversial tersebut disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada Jumat dini hari.

#ShameOnYouSBY

Time memberitakan, kemarahan warga terutama diarahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang dipimpinnya. Hal itu karena Partai Demokrat melakukan walk out yang menyebabkan kemenangan kubu pendukung UU pilkada tak langsung, yang dimotori partai politik anggota Koalisi Merah Putih.

Kekecewaan warga ini umumnya disalurkan melalui sejumlah media sosial. BBC mengutip topik terpopuler di salah satu akun Twitter, yang menuliskan ”Rest in Peace Democracy”. Time mengutip komentar keras bertanda pagar #ShameOnYouSBY, yang menjadi topik terpopuler sepanjang Jumat.

Adapun The Guardian mengutip blog yang ditulis Andrew Thornley, pakar pemilu Indonesia dari Asia Foundation.

”Sangat sulit untuk tidak melihat UU ini sebagai sebuah manuver politik untuk mengembalikan otoritas elektoral dari rakyat ke partai politik, pada saat kemenangan (rakyat) melalui pemilihan presiden langsung kemarin,” tulis Thornley.

Dr Colin Brown, profesor kehormatan Universitas Griffith, Australia, dan pengajar politik Indonesia, kepada koresponden Kompas di Brisbane, Australia, Harry Bhaskara, mengatakan, UU yang baru disahkan itu sesuatu yang patut disayangkan.

Brown menilai UU itu sebagai langkah mundur bagi proses demokrasi Indonesia. Dia meyakini itu sebagai cara partai politik tertentu mencegah kemunculan orang-orang seperti Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Brown meyakini UU tersebut akan menjadi ancaman besar terhadap pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan dikembalikannya proses pilkada ke DPRD, parpol akan kembali mengambil kendali jalannya politik di Indonesia.

Adapun The Sydney Morning Herald mengutip menteri era Orde Baru, Sarwono Kusumaatmadja, yang menyebut UU itu hanya akan mengalihkan aliran politik uang kepada kelompok oligarki politik, sedangkan rakyat tetap menjadi korban.

Negatif

Pengesahan UU Pilkada juga mendapat reaksi negatif pasar. Aksi jual melanda perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal perdagangan sebagai respons atas keputusan DPR ini. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terempas hingga 1,85 persen sebelum ditutup turun 68 poin (1,32 persen) ke level 5.132,56.

Investor asing melepas kepemilikan saham-saham unggulan, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Astra International, Bank BNI, dan Semen Indonesia. Mereka mencatat penjualan bersih hingga Rp 1,4 triliun sehingga catatan pembelian bersih di BEI melorot menjadi Rp 49,9 triliun.

Di pasar spot, rupiah juga kembali turun dan menembus level psikologis di Rp 12.023 per dollar AS, melemah sekitar 0,3 persen. Jika dilihat sejak awal bulan September, nilai rupiah turun sekitar 2,8 persen terhadap dollar AS dan sekitar 1,2 persen atas dollar AS jika dilihat sejak awal tahun ini. (baranews.co 27092014)

330 Profesor se-Indonesia pilih capres, JK & Jokowi teratas

arifuddinali.blogspot.com - Pol-Tracking Institute merilis hasil penelitian terbaru mereka terkait kandidat capres yang paling berkualitas. Hasilnya, Jusuf Kalla dan Joko Widodo berada di urutan teratas dari 35 nama capres yang dinilai.

Penelitian kali ini dilakukan Pol-Tracking dengan mengumpulkan 330 guru besar (profesor) dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan survei dilakukan pada 3 Februari hingga 10 Maret 2014 lalu.

"Ini merupakan ikhtiar Pol-Tracking sebagai lembaga riset dan survei politik untuk memberikan referensi mendalam bagi publik atas penilaian Capres-Cawapres Potensial di 2014 dari pandangan 330 pakar," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (23/3).

Dalam survei ini, para profesor menggunakan 7 poin penilaian kualitas seperti: integritas, visi dan gagasan, leadership dan keberanian mengambil keputusan, kompetensi dan kapabilitas, pengalaman dan prestasi, kemampuan memimpin pemerintahan dan negara, dan kemampuan memimpin koalisi partai politik di pemerintahan.

Semua poin itu dibahas melalui metode focus group discussion (FGD) dengan tema 'Mengukur Kualitas Personal Para Kandidat Capres-Cawapres 2014'.

Hanta menjelaskan, untuk skor total dari seluruh kandidat capres-cawapres potensial dari skor total penilaian setiap tokoh dari 7 (tujuh) aspek dimensi yang dinilai, hasilnya adalah setidaknya ada 25 kandidat yang mempunyai skor nilai kualitas dan kompetensi personal di atas nilai ketercukupan 6.

Mereka adalah:

1. Jusuf Kalla (7,70),
2. Joko Widodo (7,66),
3. Mahfud MD (7,55),
4. Wiranto (7,09),
5. Prabowo Subianto (7,08),
6. Dahlan Iskan (6,97),
7. Tri Rismaharini (6,84),
8. Surya Paloh (6,81),
9. Yusril Ihza Mahendra (6,72),
10. Aburizal Bakrie (6,70),
11. Basuki Tjahaja Purnama (6,69),
12. Anies Baswedan (6,61),
13. Hatta Rajasa (6,56),
14. Akbar Tanjung (6,39),
15. Megawati Sukarnoputri (6,39),
16. Hidayat Nurwahid (6,33),
17. Gita Wirjawan (6,18),
18. Marzuki Alie (6,18),
19. Syahrul Yasin Limpo (6,16),
20. Sutiyoso (6,15),
21. Endriartono Sutarto (6,09),
22. Isran Noor (6,07),
23. Suryadharma Ali (6,06),
24. Pramono Edhie Wibowo (6,04),
25. Hary Tanoesoedibjo (6,00).

"Sedangkan 10 kandidat capres mempunyai total nilai tujuh aspek di bawah nilai ketercukupan 6," ujar Hanta.

Sumber: merdeka.com

Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI

Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-68 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2013
 
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur, pada pagi ini, dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masih dalam suasana Hari Raya, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan selaku pribadi, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga masing-masing dari kita, dapat mengambil hikmah terbaik dari bulan suci Ramadhan tahun ini.

Siang nanti, saya juga akan menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di forum terhormat ini, hakikatnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,

Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan, dan semangat kejuangan yang di-wariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah sumber inspirasi, dan kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pada hari ini, kita juga perlu merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Proses ini telah dimulai sejak Pemerintahan Presiden Habibie, yang dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan terus berlangsung hingga saat ini. Kita juga telah melewati era transisi demokrasi. Sejumlah tantangan dan ujian telah kita lalui. Banyak yang telah kita capai, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Konsolidasi demokrasi semakin kita tingkatkan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi.

Alhamdulillah, demokrasi semakin tumbuh dan mekar. Hal ini ditandai, antara lain dengan makin berfungsinya checks and balances antar-cabang kekuasaan negara, terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah, terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, damai, fair dan demokratis, serta terbangunnya kelengkapan lembaga negara, yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kita juga semakin memperkuat tegaknya pranata hukum (rule of law). Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakkan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga, demi terwujudnya keadilan untuk semua. Justice for all.

Sungguhpun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini, upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi, masih harus terus kita lanjutkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Sesungguhnya, apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara Negara, masyarakat, dan termasuk pula komunitas dunia usaha.

Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, alhamdulillah Indonesia telah mampu melalui proses transisi demokrasi dengan relatif damai. Kita tidak hanya berhasil melewati tahap yang paling kritis, tetapi juga telah mampu menjaga serta terus memperkuat tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun demikian, sekali lagi, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang. Kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Saya bersama jajaran pemerintah berkomitmen menuntaskan sasaran dan capaian RPJMN 2010-2014, dalam sisa waktu menjelang berakhirnya mandat saya selaku Presiden. Saya yakin dan percaya, melalui kerja keras dan dukungan penuh DPR dan DPD, pemerintah akan dapat menuntaskan agenda pembangunan nasional tersebut.

Sejauh ini, melalui kerja sama tersebut, telah banyak capaian pembangunan yang kita hasilkan. Memang, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Namun, kita harus optimistis bahwa upaya kita akan berhasil.

Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia telah berhasil kita tingkatkan secara signifikan. Sejumlah indikator memperlihatkan hal itu. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan. Angka Harapan Hidup terus meningkat, bahkan kita optimis akan mampu mencapai sasaran pada 2014. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan terus menurun. Bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah Negara, yang mampu menurunkan secara signifikan penderita tuberkolosis, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya.

Kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, sekaligus menjelaskan semakin membesarnya jumlah kelas menengah di tanah air. Tahun 2004, PDB per kapita kita sebesar 1.177 dolar Amerika. Pada tahun 2009 berhasil kita tingkatkan menjadi 2.299 dolar Amerika. Angka ini terus meningkat, dan mencapai 3.592 dolar Amerika pada tahun lalu. Dengan usaha dan kerja keras kita bersama, insya Allah pada akhir tahun 2014, PDB per kapita kita akan mendekati 5.000 dolar Amerika.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Realitas dan situasi global dewasa ini masih diwarnai ketidakpastian, baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, proses transisi ke arah demokrasi masih belum menentu.

Dalam situasi dunia seperti ini, dan ketika hubungan internasional semakin kompleks dan dinamis, suatu paradigma baru diperlukan. Indonesia berpandangan sangatlah penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antar-negara, bagi tercapainya stabilitas bersama, keaman-an bersama, dan kemakmuran bersama. Posisi kita sangatlah jelas. Indonesia berketetapan untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia selalu mengajak untuk mewujudkan “dynamic equlibrium”; keseimbangan yang dinamis. Suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan. Pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerja sama dan kemitraan; bukan kompetisi apalagi konfrontasi. Suatu keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukanlah ancaman bagi negara lain, tetapi justru peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan.

Indonesia juga berpandangan, kini sudah tiba saatnya bagi kawasan Asia Pasifik, bahkan Indo-Pasifik, untuk mengupayakan sebuah traktat persahabatan dan kerja sama (treaty of friendship and cooperation). Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan saling percaya; mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa; serta berlandaskan semangat kebersamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan kesiapan menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 melalui tiga pilar—pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Kita juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses ini, agar Komunitas ASEAN dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua.

Saudara-saudara,

Kita sangat menaruh perhatian pada perkembangan politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya di Suriah, Mesir dan Palestina. Berlarutnya instabilitas politik di Timur Tengah juga berdampak pada stabilitas dan keamanan global. Indonesia bersama masyarakat internasional, aktif mendorong berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam kasus Suriah, Indonesia mendorong para pemimpin negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif, dalam mencari penyelesaian krisis politik dan keamanan di negeri itu. Dunia tidak boleh berpangku tangan, dan membiarkan krisis kemanusian itu terus berlanjut. Untuk menemukan solusi, saya telah berbicara dengan sejumlah tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah; termasuk Sekjen PBB, Presiden Rusia, Perdana Menteri Turki, dan Presiden Iran. Untuk tujuan yang sama, saya juga telah berkirim surat kepada para kepala negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Perancis.

Terkait perkembangan di Mesir, kita menyampaikan harapan agar krisis politik dapat segera teratasi. Serta proses rekonsiliasi nasional dapat segera dimulai. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir hari-hari terakhir ini. Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan dapat segera dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa, tentulah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri. Peran para pemimpin dan elit politik sangat menentukan. Saya tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Mesir saat ini sangatlah tidak mudah. Tetapi selalu ada jalan keluar, jika semua pihak mau membangun kompromi dan win-win solution.

Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, kita aktif memperjuangkan diraihnya hak-hak sah bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

Kita juga terus memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan turut membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel, dapat menuju terbentuknya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel, sesuai dengan visi two-states solution.

Indonesia juga terus aktif mendorong penguatan demokrasi, serta pelindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia pada tingkat kawasan dan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia akan kembali menggelar Bali Democracy Forum, BDF, yang keenam kalinya, pada bulan November 2013. Selama lima kali penyelenggaraan, BDF telah menjadi forum utama dialog untuk pemajuan demokrasi di Asia Pasifik.

Saudara sekalian yang saya muliakan,

Tahun 2013 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi Indonesia. Setelah hampir 20 tahun, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan puncak Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, di Bali, pada bulan Oktober mendatang. Tema pertemuan APEC di bawah kepemimpinan Indonesia adalah “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”. Di penghujung tahun ini juga, kita akan menjadi tuan rumah dua pertemuan penting lainnya: World Cultural Forum dan pertemuan tingkat menteri World Trade Organization—WTO. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyukseskan perhelatan penting ini.

Kontribusi internasional Indonesia juga tercermin melalui peran kita dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama sejumlah misi perdamaian PBB. Saya yakin, kita semua sependapat, bahwa Indonesia harus terus berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, atas dasar politik luar negeri yang bebas-aktif, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Peran strategis Indonesia juga tercermin dengan ditunjuknya Indonesia oleh Sekjen PBB, untuk memimpin Panel yang bertugas menyusun agenda pembangunan dunia pasca-MDGs. Saya bersama Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron telah menjalankan amanah ini. Dan saya telah menyerahkan laporan akhir dari Panel kepada Sekjen PBB akhir bulan Mei 2013 di New York.

Secara aktif kita juga memperjuangkan terbangunnya kemitraan global, agar dunia dapat bersama-sama mengha-puskan kemiskinan dalam bingkai pembangunan berkesinambungan dan berkeadilan—sustainable growth with equity.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan empat hal penting yang perlu kita cermati saat ini. Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Keempat, pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Hal penting pertama, terkait dengan kemampuan kita menjaga dan mengelola perekonomian nasional. Bila kita melihat kembali perjalanan ekonomi nasional pasca krisis 1998, Alhamdulillah ekonomi kita terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh secara signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat. Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia, hingga krisis finansial dan ekonomi global, dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6 persen, dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan dapat terus kita turunkan.

Semua capaian ini terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha termasuk para pekerja Indonesia, dan segenap pihak atas segala sumbangsihnya.

Saudara-saudara,

Di sejumlah forum internasional, baik yang bersifat regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral seperti forum G20, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pihak menyangkut resep yang dimiliki Indonesia, sehingga kita dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global 2008-2009, dan bahkan ekonomi kita tumbuh secara mengesankan.

Saya menjawab, pengelolaan ekonomi Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan tetap menjaga ruang ekspansi yang terukur. Di banyak negara yang dilanda krisis keuangan dan ekonomi, sering kedua hal ini dipertentangkan, atau menjadi trade-off. Selain itu, Saya juga sampaikan bahwa “pembangunan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh semakin baiknya iklim dunia usaha, terjaganya stabilitas politik dan keamanan serta masifnya gerakan kewirausahaan”.

Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi juga tercermin pada komitmen serta kemampuan kita menjaga kesehatan fiskal. Penerimaan negara terus ditingkatkan, belanja terkendali, serta defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto terjaga di bawah 3 persen. Secara lebih rincinya, hal ini akan saya uraikan nanti pada Pidato RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara,

Kita perlu bersyukur, penyesuaian beban subsidi BBM telah kita lakukan. Dalam hal ini, saya ingin kembali menyampaikan penghargaan kepada anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat luas atas dukungan yang diberikan, sehingga kita dapat mengurangi beban subsidi BBM pada APBN yang berlebihan. Dengan begitu, kita mampu mengalokasikan anggaran lebih besar ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, utamanya mereka yang berpendapatan rendah. Seperti program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana transportasi umum, serta program sistem jaminan sosial.

Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan pasar domestik dan daya beli masyarakat melalui apa yang kita sebut Keep Buying Strategy. Strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatan ‘keterjang-kauan konsumsi’ baik dari sisi harga maupun pendapatan masyarakat. Kebijakan yang kita telah tempuh sejak 2004 ini, terbukti mampu memantapkan kapasitas pasar domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2011, melalui Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kita telah berketetapan untuk mengakselerasi pemba-ngunan infrastruktur dan konektifitas. Hasilnya mulai ter-lihat. Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air. Hal ini terwujud karena kolaborasi yang baik di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, pelaku usaha dan masyarakat.

Tujuan dari semua itu adalah terbangunnya konektivitas nasional, yang pada gilirannya akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Ekonomi kita juga akan semakin efisien, semakin berdaya saing, dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Semua resep itu, terbukti telah mampu menjadikan Indonesia salah satu negara tujuan utama investasi dunia, dengan menyandang predikat investment-grade. Hal yang juga menggembirakan adalah arus investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat. Ini akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas.

Saudara-saudara,

Strategi pembangunan ekonomi kita tetap mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Selama sembilan tahun ini, keseimbangan pembangunan dilakukan melalui empat strategi dasar; yaitu pertumbuhan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dengan tetap menjaga daya dukung alam. Selama ini keempat hal tersebut dapat kita lakukan secara bersamaan. Program peningkatan kesejahteraan secara konsisten juga kita lakukan melalui program-program Pro-Rakyat.

Saat ini, Indonesia merupakan Negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang secara bertahap berhasil kita turunkan. Penduduk miskin turun dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,37 persen pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diturunkan dari 9,86 persen, pada 2004 menjadi 5,92 persen pada Februari 2013. Meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu terus kita perbaiki, berkurangnya penduduk miskin, dan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, merupakan bukti penting keberhasilan pemangunan nasional yang kita lakukan bersama.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Seperti saudara-saudara ketahui, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan kebijakan utama pemerintah. Komitmen ini ditunjukkan melalui serangkaian program Pro Rakyat, yang dijabarkan ke dalam sejumlah program perlindungan sosial seperti; Bantuan Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, dan Bantuan untuk Lanjut Usia dan Cacat.

Selain itu, program PNPM juga secara nyata telah berhasil membantu pembangunan sarana dan fasilitas dasar di daerah pedesaan. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kita jalankan sejak 2007 juga telah memperluas permodalan usaha mikro dan kecil. Tidak kalah penting dari itu semua, kita juga mengintensifkan program Air Bersih, Perumahan Sangat Murah dan Murah, Penyediaan Transportasi Murah, serta bantuan untuk komunitas nelayan dan kaum miskin perkotaan. Pengalaman menunjukkan apapun situasi yang kita hadapi, dan terlebih ketika negara kita ikut terdampak dari krisis dunia, program-program pro-rakyat ini harus kita lak-sanakan dan bahkan kita tingkatkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tengah kita lakukan saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu situasi ekonomi dunia yang kurang menggembirakan. Menghadapi situasi seperti ini, kita membutuhkan kesiapan mental dan kebijakan yang tepat, sebagai langkah antisipatif maupun respons terhadap ketidakpastian global. Kita akan selalu pastikan kebijakan ekonomi yang kita tempuh tepat, terukur dan menjawab tantangan. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini, akan saya sampaikan dalam pidato siang hari nanti.

Satu hal yang perlu saya tekankan adalah pentingnya menarik pengalaman berharga dari pengelolaan ekonomi di saat krisis. Koordinasi yang baik antara otoritas fiskal, otoritas moneter dan sektor riil sangatlah penting dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi global. Sungguh beruntung bahwa saat ini kita telah memiliki Forum Stabilitas Sistem Keuangan, FSSK, yang awalnya beranggotakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika krisis subprime mortgage terjadi pada 2008, Forum ini mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Saya percaya dengan bergabungnya Otoritas Jasa Keuangan, OJK, akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi setiap gejolak perekonomian dunia.

Penguatan ekonomi domestik juga dilakukan melalui kebijakan untuk terus mendorong berkembangnya inovasi, pemanfaatan teknologi, insentif produksi barang setengah jadi (intermediate goods), serta upaya terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ruang fiskal terus kita perbaiki melalui peningkatan alokasi anggaran terhadap sektor infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik dan energi terbarukan.

Tidak kalah penting dari itu, pemerintah juga terus memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor, pengelolaan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui sejumlah kebijakan fiskal. Optimalisasi penyerapan anggaran juga terus dilakukan.

Melalui hal ini, serta dukungan dan kerja sama semua pihak, kita optimistis kesiapan menghadapi setiap gejolak eksternal menjadi lebih baik lagi, sebagaimana keberhasilan kita melewati krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009 yang lalu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Hal penting kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita perlu terus menjaga toleransi, serta mengelola kerukunan antar dan intra umat beragama di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk semakin menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita harus memaknai kemajemukan ini sebagai anugerah, sekaligus kewajiban untuk mengelolanya secara bijak. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu terus memperkuat toleransi. Kita harus terus mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan mengganggu ketenteraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa kita.

Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dalam landasan kebangsaan yang kita anut, kita tidak membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar belakang agama, sosial dan budaya serta perbedaan identitas lainnya. Seluruh warga negara, apa pun latar belakang sosial dan budayanya, memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan itu, seraya memperkuat persatuan nasional.

Berdasarkan konstitusi, negara juga menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warganya menurut agama dan kepercayaannya. Hendaknya semua orang menghormati aturan konstitusi itu. Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa seseorang atau sebuah kelompok memaksakan keyakinannya kepada mereka yang lain, apalagi disertai dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan.

Saudara-saudara,

Semua yang saya sebutkan tadi merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita perjuangkan. Kita harus memberikan perhatian yang penuh agar toleransi tumbuh makin subur di antara segenap warga negara. Semangat untuk menghormati perbedaan juga perlu terus didorong untuk menumbuhkan kesediaan saling bekerja sama dan saling percaya, di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Secara umum, hubungan antar-kelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk, sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog. Juga apabila semua pemimpin dan tokoh di seluruh Indonesia, apakah pemerintahan, agama, sosial dan budaya, peduli dan mengambil tanggung jawab bersama.

Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu sendiri merupakan ciri dari masyarakat majemuk. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah perbedaan itu menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, saya mengajak para pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta orang tua dan para guru, untuk terus menyemaikan nilai-nilai toleransi, dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Ketika gelombang radikalisme dan ekstrimisme terjadi di banyak belahan dunia, Indonesia harus tetap mampu mengelola kemajemukan kita. Yang kita perlukan dalam hal ini adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.

Saya juga meminta agar insan pers dan media massa ikut memupuk modal sosial, agar tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat majemuk kita.

Tidak kalah pentingnya dengan itu semua, saya juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan dialog. Hindari benturan dan tindak kekerasan. Hendaknya setiap orang dan kelompok bisa menahan diri dari amarah dan amok, kesewenang-wenangan dan pengabaian pada hukum, undang-undang dan konstitusi kita.

Di atas semua itu, marilah kita tumbuhkan solidaritas sosial, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Mari kita ciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara. Itulah gambaran yang saya percaya, merupakan sendi-sendi paling penting dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban, kuat dan bersatu.

Saudara-saudara,

Kita bersyukur bahwa masyarakat internasional sangat menghargai kepeloporan serta kepemimpinan Indonesia dalam ikut memperjuangkan nilai-nilai toleransi serta kemajemukan, melalui dialog antar-keyakinan dan peradaban di tingkat dunia.

Diplomasi Indonesia di tingkat internasional, terus dilakukan secara aktif untuk ikut memperjuangkan toleransi dan kemajemukan. Secara bilateral, saat ini Indonesia memiliki berbagai forum dialog antar-keyakinan, tidak kurang dengan 22 negara. Sejak tahun 2004, Indonesia juga menjadi pemrakarsa berbagai forum dialog serupa, baik di kawasan Asia dan Pasifik, maupun antar-kawasan dalam kerangka Asia Europe Meeting, ASEM.

Di forum multilateral, Indonesia juga menjadi salah satu motor bagi terbentuknya "Aliansi Peradaban" di PBB. Bahkan, tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional tersebut yang melibatkan berbagai unsur penting masyarakat dunia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Hal penting ketiga adalah terkait dengan penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, serta suksesi kepemimpinan nasional. Tahun depan, kita akan melaksanakan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten atau kota dan DPD RI. Setelah itu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun depan merupakan pemilu keempat di era reformasi, yang akan diikuti oleh 12 Partai Politik Nasional dan tiga Partai Politik Lokal di Aceh. Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten atau Kota.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua pemilu ini juga tidak tergolong sedikit. Pemerintah menganggarkan tidak kurang dari Rp17 triliun. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta Pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya.

Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014, akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil; free and fair. Apa yang sudah kita capai dalam tiga pemilu demokratis sebelumnya, perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan.

Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014, dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP, memikul tanggung jawab penuh bagi tersele-nggaranya pemilihan yang demokratis. Hendaknya ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama dan memenuhi segala tugas mereka, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Kita juga berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan Pemilu 2014, sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendaknya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan para pemilihnya, dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya.

Saudara-saudara,

Di tahun 2014, kita juga akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media masa. Wajah-wajah baru juga muncul, ikut meramaikan bursa bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita berharap, setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terdapat angin segar yang membawa dua hal sekaligus: pembaharuan dan kesinambungan, change and continuity.

Mari kita pastikan bahwa setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mari kita pastikan juga, agar para calon secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks. Mari kita pastikan bahwa rakyat memiliki informasi yang cukup, untuk menilai para calon pemimpin mereka. Dan akhirnya, mari kita pastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan itu, berlangsung secara tertib dan transparan.

Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan. Pada akhirnya, kita harus menghormati pilihan mereka. Dalam demokrasi, rakyatlah yang menentukan, bukan sekelompok kalangan, baik itu pihak-pihak yang berkuasa, maupun para pengamat dan insan pers. Marilah kita bertekad untuk memperlakukan setiap suara yang diberikan rakyat, sebagai sebuah dukungan sekaligus sumber kekuatan, -- menjaga integritas moral dan semangat yang kuat, untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini -- bagi siapapun yang terpilih nanti.

Saudara-saudara,

Politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun, nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Dalam bingkai demokrasi, kita harus memastikan bahwa para elite politik memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif, serta pada saat yang sama bersedia pula untuk membangun konsensus, demi kepentingan yang lebih besar yakni sebuah kebaikan bersama.

Mereka yang terpilih di pemilu legislatif, dan mereka yang terpilih dalam Pemilihan Presiden, sama-sama terikat oleh tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partai, kelompok, atau golongannya. Yang terpilih memiliki kewajiban untuk juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suaranya kepada diri atau partainya. Itulah indahnya demokrasi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Hal penting keempat yang akan saya sampaikan, terkait dengan kewajiban Negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Apa yang akan saya sampaikan ini tentulah bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar. Di depan sidang yang mulia ini, kita menyatakan tekad untuk dengan segala upaya, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah, yang secara sah merupakan bagian integral dari NKRI.

Atas dasar tekad itu pula, kita akan bertindak tegas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, konflik Aceh telah berhasil kita akhiri secara damai. Kini saatnya, segenap elemen masyarakat di Aceh membangun masa depan yang lebih sejahtera, aman dan damai. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran, dan kembali ke situasi tidak aman seperti yang kita alami pada masa lalu. Semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu, dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula di Papua, kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua. Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.

Saudara-saudara,

Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Selama ini, kita senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap, agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain

Saudara-saudara,

Itulah empat isu penting dan strategis yang perlu saya sam-paikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu: pengelolaan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global; peme-iharaan kerukunan dan toleransi; penyuksesan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan; serta pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Tentu saja di luar keempat isu itu, negara dan pemerintah akan terus melanjutkan apa yang menjadi prioritas dan agenda utama, contohnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan berbagai kejahatan trans-nasional, serta upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan.

Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya ‘Indonesia Yang Makin Bersih’. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih.

Kita juga terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan terhadap ancaman dan aksi-aksi terorisme. Selain itu upaya konsisten terus kita lakukan dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan penya-lahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kita juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai agenda global terkait dengan ancaman krisis pangan, energi, dan air bersih, serta mitigasi dampak dari perubahan iklim.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Menutup Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak kita semua untuk juga semakin berorientasi kepada Indonesia Masa Depan. Tahun ini, genap 68 tahun kita merdeka. 32 tahun mendatang, pada 2045, kita akan genap 100 tahun merdeka. Untuk itu, mari teguhkan tekad dan langkah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Negara Maju, yang lebih mandiri, adil, dan makmur.

Untuk mempercepat pencapaian cita-cita ini, kita perlu terus meningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda Indonesia harus kita bina dan kembangkan menjadi generasi yang cerdas, bermental tangguh dan toleran. Kaum perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, juga perlu kita berikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, kita juga terus menumbuhkan budaya inovasi, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang inovatif dan kompetitif. Tentu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan ini. Diperlukan dukungan penuh dan sinergisitas dari segenap lapisan masyarakat—baik masyarakat sipil, masyarakat politik, maupun masyarakat ekonomi.

Saya mengajak segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk lebih menggelorakan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju negara maju.

Para pendiri republik telah mewariskan 4 konsensus dasar, atau empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan keempat pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk menyukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan.

Kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudara dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional selama ini.

Kepada saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air yang mengabdi di berbagai pelosok Nusantara—di pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan daerah terpencil nun jauh di sana—Negara sungguh berterima kasih atas perjuangan dan dedikasi saudara-saudara. Saya bergembira, sebagian dari saudara-saudara, hadir di antara kita pada hari ini. Saudara yang ada di balkon atas, adalah para teladan dan putera-puteri bangsa yang berprestasi dalam berbagai bidang pengabdiannya. Saya bangga atas prestasi dan keteladanan saudara semua.

Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Para Presiden dan Wakil Presiden pendahulu saya. Mereka adalah putera-puteri terbaik bang-sa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Sumber: presidenri.go.id - Jumat, 16 Agustus 2013

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka

Presiden SBY menyerahkan duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Negara, Sabtu (17/8) pagi. (foto: cahyo/presidenri.go.id)

Sabtu, 17 Agustus 2013, 10:58:39 WIB
arifuddinali.blogspot.com - Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dilaksanakan di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8) pagi.

Sejak pukul 08.00 WIB, para tamu dan undangan sudah mulai berdatangan dan memenuhi tempat duduk yang telah ditentukan. Upacara sendiri dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Presiden SBY, didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono serta Wapres Boediono dan Ibu Herawati tiba di tempat sebelum upacara dimulai.

Upacara Peringatan HUT ke-68 RI ini dimulai dengan dibunyikannya sirine yang dilanjutkan dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali. Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kolonel PNB Ronald Lucas Siregar.

Naskah proklamasi dibacakan Ketua DPD Irman Gusman. Kemudian Presiden memimpin peserta upacara dan undangan untuk mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali yang membacakan doa.

Selanjutnya adalah puncak acara sakral yang selalu ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh 66 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 33 provinsi Indonesia dilaksanakan dengan penuh khidmat dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adelena Tesalonika R dari SMA 4 Kendari, Sulawesi Tenggara mendapat kehormatan sebagai pembawa baki duplikat Bendera Pusaka. Moh Rayhan Akbar dari SMAN 8 Bekasi menjadi pengerek bendera dan Gilbert Karamoy dari SMAN 1 Airmadidi, Sulawesi Utara menjadi pembentang bendera.

Bendera Merah Putih akhirnya berkibar di langit Jakarta, rasa patriotisme bangsa pun terbangkitkan. Pesawat tempur F-16 dan Sukhoi TNI-AU menunjukan aksinya dengan melakukan terbang lintas atau fly pass di atas Istana sebagai penghormatan.

Peringatan HUT ke-68 RI kali ini dimeriahkan penampilan orkestra Gita Bahana Nusantara dan paduan suara siswa-siswi pelajar se-Jabodetabek. Tampil pula solois cilik Putu Nadya dari Bali melantunkan lagu Bangga Jadi Anak Indonesia ciptaan Presiden SBY.

Hadir dalam upacara ini, antara lain Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, putra proklamator Guruh Soekarno Putra, para pimpinan lembaga negara, menteri KIB II, duta besar negara-negara sahabat, para veteran, dan keluarga perintis kemerdekaan. (fbw)


Sabtu, 17 Agustus 2013, 00:56:34 WIB
Presiden Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata 

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono beserta Wapres Boediono dan Ibu Herawati Boediono, Sabtu (17/8) dini hari, menghadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Timur.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI. Presiden SBY memimpin langsung upacara ini.

Upacara dimulai tepat pukul 00.00 WIB dan diikuti semua angkatan TNI dan Polri. Suasana hening dan gelap. Ketika Presiden SBY dan Wapres Boediono tiba di lokasi acara, semua lampu yang ada dimatikan, wartawan pun tidak diperkenankan menggunakan lampu kilat pada kameranya. Yang tersisa hanyalah lampu kecil yang ada di sekitar tempat upacara dan lampu kecil warna-warni yang ada di masing-masing batu nisan.

Apel kehormatan diawali dengan pembacaan naskah oleh Presiden SBY selaku inspektur upacara. Disebutkan bahwa ada 9.401 pahlawan yang bersemayam di TMP Nasional Kalibata. Kepada para pahlawan yang tidak dikenal namanya, yang tersebar di berbagai tempat, pemerintah menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan mereka dalam mengabdi dan perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa.

"Kami bersumpah dan berjanji perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara tempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ditempat yang sebaik-baiknya," kata Presiden SBY.

Setelah pembacaan naskah apel kehormatan, acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan, diteruskan penyalaan obor dan pembacaan doa oleh Menteri Agama Suryadharma Ali. Upacara ini berakhir pada pukul 00.25 WIB.

Terlihat hadir, antara lain, Ketua DPR Marzuki Alie, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Mendikbud Mohammad Nuh, Menkes Nafsiah Mboi, dan Mendag Gita Wirjawan. (yor)
Sumber : presidenri.go.id - Sabtu, 17 Agustus 2013

Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Gubernur

No	Foto	Nama	Mulai Jab atan	Akhir Jab atan	Kete rangan
1		Suwiryo	1945	1947	Sebagai Walikota Jakarta
2		Daan Jahja	1948	1950	Sebagai Gubernur (Militer) Jakarta
3		Suwiryo	1950	1951	Sebagai Walikota Jakarta
4		Syamsurijal	1951	1953	Sebagai Walikota Jakarta
5		Sudiro	1953	1960	Sebagai Walikota Jakarta
6		Dr. Soemarno	1960	1964	Periode pertama.
7		Henk Ngantung	1964	1965
8		Dr. Soemarno	1965	1966	Periode kedua.
9		Ali Sadikin	1966	1977
10		Tjokro pranolo	1977	1982
11		Soeprapto	1982	1987
12		Wiyogo Atmo darminto	1987	1992
13		Soerjadi Soedirdja	1992	1997
14		Sutiyoso	1997	2007
15		Fauzi Bowo	7 Oktober 2007	7 Oktober 2012
16		Joko Widodo	15 Oktober 2012	peta hana

Wakil Gubernur

Basuki Tjahaya Purnama  15 Oktober 2012 - pendamping Joko Widodo


Arief