Kerajaan Romawi

arifuddinali.blogspot.com - Kerajaan Romawi (Latin: Regnum Romanum) adalah sebuah pemerintahan monarki di kota Roma dan wilayah kekuasaannya. Tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah Kerajaan Romawi karena tidak ada sumber tertulis yang berasal dari zaman tersebut. Kebanyakan sumber ditulis selama masa Republik dan Kekaisaran berdasarkan pada legenda. Sejarah Kerajaan Romawi bermula sejak pendirian kota tersebut, sekitar tahun 753 SM dan berakhir setelah penggulingan kekuasaan para raja dan pendirian Republik pada tahun 509 SM

Awal kerajaan

Kerajaan Romawi bermula dari permukiman di sekitar Bukit Palatine di sepanjang sungai Tiber di Italia Tengah. Wilayah itu subur dan bukit-bukitnya menyediakan perlindungan sehingga tempat itu mudah dipertahankan. Hal ini ikut berperan dalam kejayaan Roma kelak. Pada awalnya Romulus dan Remus berselisih mengenai tempat akan didirikannya kota. Ketika Romulus sedang membangun tembok kota, Remus mengejek dan mengganggu pekerjaannya. Puncaknya adalah ketika Remus melewati wilayah Romulus, Remus dibunuh oleh Romulus. Menurut sumber dari Livius, Plutarkhos, Dionysius dari Halicarnassus dan yang lainnya, kerajaan Romawi dipimpin oleh tujuh raja dalam masa 243 tahun.

Ketika bangsa Galia menyerang Roma setelah Pertempuran Allia pada 390 SM, (menurut Polybius pertempuran tersebut terjadi pada 387/386 SM) mereka menghancurkan semua catatan sejarah, sehingga tidak ada catatan sejarah dari masa kerajaan.

 

Lembaga politik.

Raja

Romawi awal adalah sebuah monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Semua raja Romawi dipilih oleh rakyat Roma kecuali Romulus yang menjadi raja karena dia yang mendirikan Roma.

Dengan asumsi bahwa raja berdaulat penuh dan memegang kekuasaan tertinggi negara, maka raja juga adalah sekaligus:

1. Kepala pemerintahan - memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum, mengelola semua harta milik negara, dan mengawasi semua pekerjaan umum
2. Kepala Negara - mengatur hubungan dengan kerajaan lain dan menerima duta besar.
3. Pemimpin Legislatif - merumuskan dan mengajukan undang-undang.
4. Panglima tertinggi - komandan militer Romawi dengan kekuasaan mengatur legiun, menunjuk pemimpin militer, dan menyatakan perang.
5. Pemimpin keagamaan - mewakili Romawi dan rakyatnya di hadapan para dewa, memiliki kendali administratif atas agama Romawi.
6. Hakim Agung - mengambil keputusan mengenai semua kasus pidana dan perdata.

 

Kepala pemerintahan

Raja diberikan kekuasan pemerintahan, kehakiman, dan militer tertinggi dengan penggunaan imperium. Imperium dimiliki raja seumur hidupnya dan membuat raja kebal terhadap pengadilan. Sebagai pemilik tunggal imperium di Roma pada saat itu, raja memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi serta kekuasaan militer sebagai panglima tertinggi seluruh legiun Romawi. Selain itu, hukum yaang menjaga warga negara dari penyalahgunaan magistratus yang memiliki imperium, tidak ada pada masa raja.

Kekuasaan raja yang lainnya adalah hak untuk menunjuk atau mencalonkan pejabat pada semua jabatan. Raja menunjuk tribunus celerum untuk bertugas sebagai tribunus suku Ramnes di Roma sekligus sebagai komanan pengawal pribadi raja, Celeres. Raja diharuskan menunjuk tribunus ketika mulai menjabat dan ketika akan meninggal. Tribunus merupakan jabatan tertinggi kedua setelah raja dan juga memiliki hak untuk memanggil rapat Majelis Curiate.

Jabatan lainnya yang ditunjuk oleh raja adalah praefectus urbi, yang bertindak sebagai penjaga kota. Ketika raja sedang berada di luar kota, prefek memiliki semua kekuasaan dan hak raja, bahkan diberikan imperium selama berada di dalam kota.

Raja juga merupakan satu-satunya orang yang bisa mengangkat bangsawan menjadi anggota Senat.

 

Pemimpin keagamaan

Raja memiliki hak pada auspicium atas nama Roma dan kepala augurnya, dan tidak ada bisnis publik yang dapat dilaksanakan tanpa kehendak dewa menjadikan asupicium penting. Orang-orang mengenal raja sebagai perantara antara manusia dengan dewa (pontifex, "pembangun jembatan") dan dengan dimikian mereka memandang raja dengan sangat religius. Ini menjadikan raja sebagai pemimpin agama negara. Raja bisa mengatur kalender Romawi, dia juga menyelenggarakan semua upacara keagamaan dan menunjuk pejabat keagaamaan yang lebih rendah. Diceritakan bahwa Romulus merupakan pendiri jabatan augur sekaligus merupakan augur terhebat. Demikian juga raja Numa Pompilius, yang mengembangkan dasar-dasar dogma keagamaan Romawi.

 

Pemimpin legislatif

Di bawah kepemimpinan raja, lembaga legislatif (Senat dan Majelis Curiate) hanya memiliki sedikit kekuasaan; mereka bukanlah lembaga yang independen karena mereka tidak memiliki hak untuk berkumpul dan mendiskusikan masalah kenegaraan sesuai kehendak mereka. Mereka hanya bisa berkumpul jika dipanggil oleh raja dan hanya boleh mendiskusikan masalah sesuai keinginan raja. Walaupun begitu, Majelis Curiate memiliki hak untuk meluluskan hukum yang diusulkan oleh raja, sedangan senat berfungsi sebagai dewan kehormatan. Senat bertugas menasehati raja namun tidak bisa mencegah tindakan raja. Satu-satunaya tindakan raja yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Senat dan Majelis Curiate adalah menyatakan perang terhadap negara lain.

 

Hakim agung

Memiliki imeperium memjadikan raja berhak menentukan putusan dalam semua kasus pengadilan, karena raja juga dapat berfungsi sebagai sebagai kepala keadilan Roma. Meskipun raja bisa menunjuk pontif untuk bertugas sebagai hakim dalam perkara-perkara kecil, raja memiliki otoritas tertinggi dalam semua kasus yang dibawa ke hadapannya, baik perkara pidana maupun perdata. Ini menjadikan raja sangat berkuasa baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Beberapa sejarawan percaya bahwa keputusan raja tidak dapat diganggu gugat dan dengan dimikian tidak dapat dilakukan banding. Namun beberapa sejarawan lainnya meyakini bahwa permohonan banding dapat diajukan pada raja oleh kalangan bangsawan pada pertemuan Majelis Curiate.

Untuk membantu raja, sebuah dewan bertugas menasehati raja selama persidangan, namun rajalah yang berhak menentukan putusan akhirnya. Raja juga menunjuk dua detektif kriminal (Quaestores Parridici) sebagai pengawas pada kasus-kasus pengkhianatan. Menurut Livius, Tarquinius Superbus, raja ketujuh dan terakhir Romawi, menghakimi kasus-kasus kriminal tanpa penasehat, sehingga menciptakan ketakutan pada orang-orang yang hendak melawannya.

 

Daftar raja yang pernah memerintah

Romulus

Romulus adalah raja pertama sekaligus pendiri Roma. Romulus mendirikan Roma di atas bukit Palatine. Setelah mendirikan Roma, Romulus mengizinkan semua laki-laki, baik manusia bebas ataupun budak, untuk datang dan menjadi warga Roma. Untuk menyediakan istri bagi warganya, Romulus menculik wanita-wanita kaum Sabin sehingga kerajaan Sabin memerangi Roma. Setelah berperang dengan kaun Sabin, Romulus berbagi gelar dengan raja Sabin, Titus Tatius. Pada masa pemerintahannya, Roma juga berperang dengan kerajaan Fidenate dan Veii.

Romulus memilih 100 orang bangsawan untuk membentuk senat sebagai dewan penasihat bagi raja. Setelah penggabungan dengan Sabin, Romulus menambah lagi 100 sebagai senat. Romulus membagi rakyatnya menjadi tiga puluh curiae (golongan), dinamai berdasarkan tiga puluh wanita Sabin yang berperan dalam menghentikan perang antara Romulus dan Titus Tatius. Pewakilan tiap Curiae berkumpul membentuk Dewan Curiata.

Setelah kematiannya pada usia 54 tahun, Romulus dipuja sebagai Quirinus, dewa perang.

 

Numa Pompilius

Setelah kematian Romulus, terjapada masa interregnum selama satu tahun dimana 10 orang anggota senat terpilih memerintah sebagai interrex. Senat kemudian memilih Numa Pompilius, seorang Sabin, untuk menjadi raja berikutnya. Dia dipilih karena reputasinya sebagai orang yang adil dan beriman. Meskipun awalnya Numa tidak mau menerima jabatan kerajaan, ayahnya meyakinkannya untuk menerima posisi itu sebagai cara untuk melayani para dewa.

Masa pemerintahan Numa ditandai dengan perdamaian dan reformasi keagamaan. Numa membangun kuil Janus dan melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma. Numa kemudian menutup pintu kuil tersebut untuk menunjukkan keadaan damai. Numa juga banyak menetapkan dan mendirikan jabatan keagamaan di Roma, contohnya perawan vesta, Pontifex Maximus, Salii, flamine. Numa mereformasi kalender Romawi dengan menambahkan bulan Januari dan Februari sehingga totalnya menjadi 12 bulan. Numa mengatur wilayah Roma menjadi distrik-distrik untuk menciptakan aministrasi yang lebih baik, membagi-bagi tanah kepada para penduduk, dan membentuk serikat dagang. Tradisi mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Numa perisai Jupiter jatuh dari langit, dengan masa depan Roma tertulis di atasnya. Numa memerintahkan untuk membuat sebelas salinannya, yang kemudian dipuja sebagai benda suci oleh orang Romawi. Numa memerintah selama 43 tahun dan meninggal secara alami

 

Tullus Hostilius

Tullus Hostilius adalah raja yang lebih suka berperang dibanding mengurusi masalah keagamaan. Pada masa pemerintahannya, Roma memusnahkan kerajaan Alba Longa dan mengambil seluruh penduduknya. Dia juga berperang dengan kerajaan Fidenae, Veii, dan Sabin. Dia membangun tempat baru untuk senat, Curia Hostilia, yang bertahan sampai 500 tahun setelah kematiannya.

Dalam suatu cerita, Tullus mengabaikan para dewa hingga akhirnya ia jatuh sakit. Tullus kemudian memanggil Jupiter dan memohon pertolongannya namun Jupiter membakar sang raja dengan petirnya. Tullus memerintah Roma selama 31 tahun.

 

Ancus Marcius

Koin bergambar Ancus Marcius dan kakeknya, Numa Pompilius.

Setelah kematian Tullus Hostilius yang misterius, senat Romawi memilih cucu Numa Pompilius, Ancus Marcius, sebagai raja. Seperti kakeknya, Ancus Marcius lebih suka perdamaian dan hanya berperang jika dia diserang. Dia melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma dan membuat mereka bersekutu dengan Roma. Dia banyak membangun infrastruktur, seperti penjara pertama Roma, pelabuhan, dan pabrik garam. Dia juga membangun jembatan pertama yang melalui sungai Tiber. Setelah memimpin selama 25 tahun, Dia meninggal secara alami seperti kakeknya, menandai berakhirnya pemerintahan raja Latin-Sabin di Roma.

 

Tarquinius Priscus

Tarquinius Priscus merupakan keturunan Etruska. Setelah pindah ke Roma, dia diadopsi oleh Ancus Marcius. Dalam masa pemerintahannya, dia memenangkan banyak peperangan melawan kerajaan lain dan membuat Roma memperoleh banyak harta rampasan perang.

Dia menambahkan 100 anggota dari suku Etruska ke dalam senat. Dia juga menambah jumlah tentara menjadi 6.000 infantri dan 600 kavaleri. Dia membangun kuil Jupiter, Circus Maximus (arena balap kereta kuda), mendirikan Forum Romawi, mengadakan kompetisi olahraga Romawi, dan memperkenalkan lambang militer Romawi.

Setelah menjadi raja selama 25 tahun, dia dibunuh oleh anak kandung Ancus Marcius.

 

Servius Tullius

Tarquinius Priscus digantikan oleh menantunya, Servius Tullius. Servius adalah raja Roma kedua yang merupakan keturunan Etruska. Servius mengadakan sensus penduduk pertama dan membagi-bagi penduduk Roma berdasarkan tingkat ekonominya dan wilayah geografisnya. Dia mendirikan Dewan Centuria dan dewan Suku. Dia membangun kuil Diana dan tembok yang mengelilingi tujuh bukit di Roma. Dia memerintah selama 44 tahun kemudian dibunuh oleh putrinya (Tullia) dan menantunya (Tarquinius Superbus).

 

Tarquinius Superbus

Tarquinius Superbus anak dari Tarquinius Priscus dan menantu Servius Tullius. Tarquinius Superbus juga adalah orang Etruska. Tidak seperti raja-raja sebelumnya, masa pemerintahan Tarquinius Superbus diisi dengan kekejaman dan teror sehingga rakyat memberontak padanya. Kekuasaan Tarquinius Superbus berakhir pada 509 SM, sekaligus menandai berakhirnya pengaruh Etruska di Romawi dan pembentukan Republik. Sementara Tarquinius Superbus melarikan diri ke kota Tusculum dan kemudian ke Cumae, di mana ia meninggal dunia pada 496 SM.

 

Senat

Senat kerajaan Romawi

Romulus mendirikan Senat setelah dia mendirikan Roma. Dia memilih orang-orang dari kaum bangsawan (orang-orang yang memiliki kekayaan dan istri serta anak yang sah) untuk menjabat sebagai dewan kota. Dengan demikian, Senat adalah dewan penasihat raja. Senat terdiri dari 300 orang Senator, dimana 100 orang Senator mewakili tiga suku kuno di Roma: Ramnes (latin), Tities (Sabin), dan Lukeres (Etruska). Raja memiliki kekuasaan untuk mengangkat Senator namun harus disesuaikan dengan adat kebiasaan.

Dalam pemerintahan monarki, Senat hanya memiliki sedikit kekuasaan dan kewenangan karena sebagian besar kekuasaan dipegang oleh raja, selain itu raja dapat menjalankan semua kewenangannya tanpa persetujuan Senat. Fungsi utama Senat adalah melayani raja sebagai penasihat dan koordinator legislatif. Setelah undang-undang yang diusulkan oleh raja melewati Comitia Curiata, Senat bisa menolaknya atau menyetujuinya sebagai hukum. Raja bisa meminta pertimbangan pada Senat mengenai masalah tertentu namun pada akhirnya rajalah yang memutuskan. Raja memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat Senat kecuali selama interregnum, dimana Senat bisa mengadakan rapatnya sendiri.

 

Pemilihan raja

Ketika seorang raja mati, Romawi memasuki masa interregnum. Kekuasaan tertinggi negara akan berpindah ke Senat, yang bertanggung jawab untuk mencari raja baru. Senat akan berkumpul dan menunjuk salah satu anggotanya sendiri (interrex) untuk bertugas selama lima hari dengan tujuan mengusulkan raja berikutnya. Setelah lima hari, seorang interrex akan menunjuk (dengan persetujuan Senat) Senator lain sebagai interrex. Proses ini akan terus berlanjut sampai raja yang baru terpilih. Setelah interrex menemukan calon yang cocok, ia akan mengusulkannya pada Senat dan Senat akan meninjau calon tersebut. Jika Senat menyetujuinya, interrex akan memanggil Majelis Curiate untuk mengadakan sidang.

Setelah diusulkan kepada Majelis Curiate, rakyat Romawi dapat menerima atau menolaknya. Jika diterima, raja terpilih tidak segera menjalankan tugas. Dia harus melalui dua proses lagi sebelum mendapatkan kekuasaan penuh. Pertama, raja harus menjalani upacara keagamaan yang dipimpin oleh seorang augur. Kedua, pemberian kewenangan dari Majelis Curiate kepada raja terpilih.

 

Akhir kerajaan

Raja ketujuh Romawi, Tarquinius Superbus, memerintah dengan kejam. Dia menggunakan kekerasan, pembunuhan, dan teror untuk mempertahankan kekuasaannya. Sang raja juga mencabut banyak konstitusi yang telah ditetapkan oleh pendahulunya. Puncaknya adalah peristiwa pemerkosaan Lucretia yang kemudian menyebabkan rakyat memberontak dan menggulingkan kekuasaan raja. Setelah itu, Romawi menjadi sebuah republik.

 

Romawi pasca-monarki

Untuk menggantikan kepemimpinan raja, dibuatlah lembaga baru bernama konsul. Konsul terdiri dari dua orang, dipilih untuk masa jabatan selama satu tahun, dan konsul yang satu dapat membatalkan kebijakan konsul yang lain. Awalnya, konsul memiliki kekuasaan seperti raja, dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan konsul dikurangi dengan adanya hakim-hakim yang memegang wewenang tertentu. Yang pertama muncul adalah praetor, yang membuat konsul tak lagi memiliki otoritas yudisial. Kemudian ada censor yang mengambil alih dari konsul hak untuk melakukan sensus.

Rakyat Romawi kemudian menciptakan jabatan yang disebut diktator. Seorang diktator memiliki wewenang penuh atas masalah-masalah sipil dan militer. Kekuasaan diktator begitu mutlak sehingga jabatan ini hanya berlaku pada masa-masa darurat. Walaupun tampaknya mirip dengan raja, diktator Romawi memiliki masa jabatan yang terbatas yaitu enam bulan. Berlawanan dengan konsep modern diktator sebagai perampas kekuasaan, diktator Romawi dipilih secara bebas, biasanya berasal dari jajaran konsul.

Setelah menjadi republik, kekuasaan keagamaan raja diberikan kepada dua jabatan baru: Rex Sacrorum dan Pontifex Maximus. Rex Sacrorum secara de jure adalah pejabat agama tertinggi di Republik. Tugas utamanya adalah mengadakan pengorbanan tahunan untuk Jupiter, sebelumnya tugas ini dilakukan oleh raja. Sedangkan pejabat agama tertinggi secara de facto adalah Pontifex Maximus, yang memegang sebagian besar wewenang keagamaan. Dia memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan mengangkat pejabat-pejabat keagamaan seperti perawan Vesta, pendeta, dan bahkan Rex Sacrorum. Pada awal abad ke-1 SM, jabatan Rex Sacrorum dilupakan dan Pontifex Maximus memperoleh hampir seluruh kewenangan keagamaan Romawi.

 

Kembalinya monarki

Augustus Caesar, kaisar pertama Romawi.

Dengan naiknya Gaius Julius Caesar dan anak angkatnya Gaius Julius Caesar Octavianus (Kaisar Augustus), Romawi hampir dipimpin kembali oleh raja. Gaius Julius Caesar terpilih sebagai Pontifex Maximus dan diktator selama seumur hidup, yang memberinya kekuasaan lebih banyak daripada raja-raja terdahulu. Namun sebelum berhasil mengubah Romawi, Caesar lebih dulu terbunuh pada 15 Maret 44 SM. Selama periode antara 28 SM dan 12 SM, Augustus memperoleh konsuler kekaisaran dan kekuasaan Tribun Rakyat, dikombinasikan dengan posisi Pontifex Maximus dan Princeps Senatus. Semua jabatan tersebut membuat Augustus menjadi sangat berkuasa. Augustus kemudian mendirikan Kekaisaran Romawi, ini adalah awal dari masa Principatus. Meskipun telah menjadi kekaisaran, lembaga-lembaga republik masih tetap ada sampai masa Dominatus. Bahkan sampai era Bizantium, kaisar akan berbagi gelar konsul. Ada juga kepausan, yang memerintah Romawi untuk jangka waktu tertentu, bersama dengan Negara Kepausan. 

---wiki251213---

Romawi Kuno

arifuddinali.blogspot.com - Romawi Kuno adalah sebuah peradaban yang tumbuh dari negara-kota Roma didirikan di Semenanjung Italia di sekitar abad ke-9 SM. Selama keberadaanya selama 12 abad, kebudayaan Romawi berubah dari sebuah monarki ke sebuah republik oligarki sampai ke kekaisaran yang luas. Dia datang untuk mendominasi Eropa Barat dan wilayah sekitar di sekitar Laut Tengah melalui penaklukan dan asimilasi. Namun beberapa faktor menyebabkan kemerosotannya. Sebelah barat kekaisaran, termasuk Hispania, Gaul, dan Italia, akhirnya pecah menjadi kerajaan merdeka pada abad ke-5; kekaisaran timur, diatur dari Konstantinopel, disebut sebagai Kekaisaran Romawi Timur setelah tahun 476, tanggal tradisional "kejatuhan Romawi" dan kelanjutannya Zaman Pertengahan.

Peradaban Romawi seringkali dikelompokan sebagai "klasik antik" bersama dengan Yunani kuno, sebuah peradaban yang menginspirasikan banyak budaya Romawi Kuno. Romawi Kuno menyumbangkan banyak kepada pengembangan hukum, perang, seni, literatur, arsitektur, dan bahasa dalam dunia Barat, dan sejarahnya terus memiliki pengaruh besar dalam dunia sekarang ini.

Periode

Kerajaan Romawi
753 SM – 509 SM
 

Republik Romawi
508 SM – 27 SM
 

Kekaisaran Romawi
27 SM seterusnya

---wiki251213---

Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura

arifuddinali.blogspot.com - Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura (Martapura) merupakan kesultanan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1300 oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Keraton.

Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya sang pewaris tahta yakni putera mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan gelar H. Adji Mohamad Salehoeddin II pada tanggal 22 September 2001.

 

Sejarah

Pendirian

Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Tepian Batu atau Kutai Lama (kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana) dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325). Kerajaan ini disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Kute dalam Kakawin Nagarakretagama (1365), yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjungnagara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit^[1].

Lambang Kesultanan Kutai Kartanegara dalam versi lain.

Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara dibawah pimpinan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai (atau disebut pula: Kerajaan Kutai Martadipura atau Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Mulawarman) yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut.

Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Setelah beberapa puluh tahun, sebutan Raja diganti dengan sebutan Sultan. Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778) merupakan sultan Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan nama Islami. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura^[1].

Menurut Hikayat Banjar dan Kotawaringin (1663), negeri Kutai merupakan salah satu tanah di atas angin (sebelah utara) yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, raja Banjar-Hindu (Negara Dipa) pada abad ke-14 hingga kerajaan ini digantikan oleh Kesultanan Banjar. Sekitar tahun 1620 Kutai berada di bawah pengaruh Kesultanan Makassar. Perjanjian VOC dan Kesultanan Banjar tahun 1635 menyebutkan VOC membantu Banjar untuk menaklukan Paser dan Kutai kembali. Dengan demikian sejak tahun 1636, Kutai diklaim oleh Kesultanan Banjar sebagai salah satu vazalnya karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana (1622)^[2]. Sebelumnya Banjarmasin merupakan vazal Kesultanan Demak (penerus Majapahit), tetapi semenjak runtuhnya Demak (1548), Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa. Sekitar tahun 1638 (sebelum perjanjian Bungaya) Sultan Makassar (Gowa-Tallo) meminjam Pasir serta Kutai, Berau dan Karasikan (Kepulauan Sulu/Banjar Kulan) sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar IV Mustain Billah/Marhum Panembahan dan berjanji tidak akan menyerang Banjarmasin. Hal tersebut terjadi ketika Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud yaitu Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654.^[3].

Tahun 1747, VOC Belanda mengakui Pangeran Tamjidullah I sebagai Sultan Banjar padahal yang sebenarnya dia hanyalah mangkubumi. Pada 1765, VOC Belanda berjanji membantu Sultan Tamjidullah I yang pro VOC Belanda untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri diantaranya Kutai berdasarkan perjanjian 20 Oktober 1756.^[4], karena VOC bermaksud menyatukan daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah pengaruh VOC. Padahal Kutai di bawah pengaruh La Maddukelleng (raja Wajo) yang anti VOC. Pangeran Amir, pewaris mahkota Kesultanan Banjar yang sah dibantu pamannya - Arung Turawe (kelompok anti VOC) berusaha merebut tahta tetapi mengalami kegagalan.

Pada 13 Agustus 1787, Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengan VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah protektorat VOC sedangkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi vazal Banjarmasin diserahkan secara sepihak sebagai properti VOC Belanda. Tahun 1778 Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) telah diperoleh VOC dari Sultan Banten. Pada 9 September 1809 VOC meninggalkan Banjarmasin (kota Tatas) dan menyerahkan benteng Tatas dan benteng Tabanio kepada Sultan Banjar yang ditukar dengan intan 26 karat. Kemudian wilayah Hindia-Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan, Alexander Hare menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak 1812. Tanggal 1 Januari 1817 Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerahnya kepada Belanda dan kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar^[4]. Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt.^[5] Perjanjian berikutnya pada tahun 1823, negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias^[4].

Secara hukum Kutai dianggap negara bagian di dalam negara Banjar. Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut Perjanjian Sultan Adam al-Watsiq Billah dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826^[4].

 

Pemindahan ibukota kerajaan

Peta Perpindahan Ibukota Kesultanan Kutai Kartanegara antara tahun 1300-1960.

La Madukelleng menawan daerah Paser dan Kutai. Aji Muhammad Idris merupakan raja kutai Kartanegara pertama yang memakai gelar Sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh VOC. Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng berangkat ke tanah Wajo, Sulawesi Selatan untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara untuk sementara dipegang oleh Dewan Perwalian^[1].

Pada tahun 1739, Sultan Aji Muhammad Idris gugur di medan laga. Sepeninggal Sultan Idris, terjadilah perebutan tahta kerajaan oleh Aji Kado. Putera mahkota kerajaan Aji Imbut yang saat itu masih kecil kemudian dilarikan ke Wajo^[1]. Aji Kado kemudian meresmikan namanya sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan menggunakan gelar Sultan Aji Muhammad Aliyeddin.

Setelah dewasa, Aji Imbut sebagai putera mahkota yang syah dari Kesultanan Kutai Kartanegara kembali ke tanah Kutai. Oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Idris, Aji Imbut dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Penobatan Sultan Muslihuddin ini dilaksanakan di Mangkujenang. Sejak itu dimulailah perlawanan terhadap Aji Kado.

Perlawanan berlangsung dengan siasat embargo yang ketat oleh Mangkujenang terhadap Pemarangan. Armada bajak laut Sulu terlibat dalam perlawanan ini dengan melakukan penyerangan dan pembajakan terhadap Pemarangan. Tahun 1778, Aji Kado meminta bantuan VOC namun tidak dapat dipenuhi^[1].

Pada tahun 1780, Aji Imbut berhasil merebut kembali ibukota Pemarangan dan secara resmi dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin di istana Kesultanan Kutai Kartanegara. Aji Kado dihukum mati dan dimakamkan di Pulau Jembayan^[1].

Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibukota Kesultanan Kutai Kartanegara ke Tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Aji Kado dan Pemarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti Rumah Raja, lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga kini^[6].

Pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin setelah Aji Imbut mangkat pada tahun tersebut.

 

Serangan kapal Inggris

Pada tahun 1844, 2 buah kapal dagang pimpinan James Erskine Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong. Murray datang ke Kutai untuk berdagang dan meminta tanah untuk mendirikan pos dagang serta hak eksklusif untuk menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Namun Sultan A.M. Salehuddin mengizinkan Murray untuk berdagang hanya di wilayah Samarinda saja. Murray kurang puas dengan tawaran Sultan ini. Setelah beberapa hari di perairan Tenggarong, Murray melepaskan tembakan meriam ke arah istana dan dibalas oleh pasukan kerajaan Kutai. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray akhirnya kalah dan melarikan diri menuju laut lepas. Lima orang terluka dan tiga orang tewas dari pihak armada Murray, dan Murray sendiri termasuk di antara yang tewas tersebut^[6].

Insiden pertempuran di Tenggarong ini sampai ke pihak Inggris. Sebenarnya Inggris hendak melakukan serangan balasan terhadap Kutai, namun ditanggapi oleh pihak Belanda bahwa Kutai adalah salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda dan Belanda akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian Belanda mengirimkan armadanya dibawah komando t'Hooft dengan membawa persenjataan yang lengkap. Setibanya di Tenggarong, armada t'Hooft menyerang istana Sultan Kutai. Sultan Aji Muhammad Salehuddin diungsikan ke Kota Bangun. Panglima perang kerajaan Kutai, Awang Long yang bergelar Pangeran Senopati bersama pasukannya dengan gagah berani bertempur melawan armada t'Hooft untuk mempertahankan kehormatan Kerajaan Kutai Kartanegara^[6]. Awang Long gugur dalam pertempuran yang kurang seimbang tersebut dan Kesultanan Kutai Kartanegara akhirnya kalah dan takluk pada Belanda.

Sultan Sulaiman bersama putra mahkota dan para menteri kerajaan.

Pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan A.M. Salehuddin harus menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui pemerintahan Hindia Belanda dan mematuhi pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan yang diwakili oleh seorang Residen yang berkedudukan di Banjarmasin.^[7]

Tahun 1846, H. von Dewall menjadi administrator sipil Belanda yang pertama di pantai timur Kalimantan^[6]. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah Kesultanan Kutai termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8^[8]

Pada tahun 1850, Sultan A.M. Sulaiman memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Kutai kartanegara Ing Martadipura. Pada tahun 1853, pemerintah Hindia Belanda menempatkan J. Zwager sebagai Assisten Residen di Samarinda. Saat itu kekuatan politik dan ekonomi masih berada dalam genggaman Sultan A.M. Sulaiman (1850-1899). Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Kutai 100.000 jiwa.^[9] Tahun 1855, Kesultanan Kutai termasuk sebagai bagian dari de zuid- en oosterafdeeling van Borneo.^[10] Pada tahun 1863, kerajaan Kutai Kartanegara kembali mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda.

 

Pembukaan tambang batubara pertama

Keraton Kesultanan pada masa Sultan Alimuddin.

Tahun 1888, pertambangan batubara pertama di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda, J.H. Menten. Menten juga meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun nampak semakin nyata sehingga membuat Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas pengeksloitasian sumber daya alam di Kutai diberikan kepada Sultan Sulaiman^[6].

Tahun 1899, Sultan Sulaiman wafat dan digantikan putera mahkotanya Aji Mohammad dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alimuddin.

Pada tahun 1907, misi Katolik pertama didirikan di Laham, Kutai Barat. Setahun kemudian, wilayah hulu Mahakam ini diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi sebesar 12.990 Gulden per tahun kepada Sultan Kutai Kartanegara.

Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja, beliau wafat pada tahun 1910. Berhubung pada waktu itu putera mahkota Aji Kaget masih belum dewasa, tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Aji Pangeran Mangkunegoro.

Pada tanggal 14 Nopember 1920, Aji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Parikesit namun hal ini juga banyak mengalami kontroversi karena ada beberapa kerabat tidak setuju dengan pengangkatan Aji Muhammad Parikesit Tersebut, hal ini dikarenakan anggapan bahwa Aji Pangeran Soemantri 1 lah yang berhak diangkat menjadi Sultan Kutai. dalam beberapa media juga di sebutkan bahwa pengangkatan Aji Muhamad Parikesit dikarenakan ke dua saudaranya telah meninggal. Hal inilah yang mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak.

Sejak awal abad ke-20, ekonomi Kutai berkembang dengan sangat pesat sebagai hasil pendirian perusahaan Borneo-Sumatra Trade Co. Pada tahun-tahun tersebut, kapital yang diperoleh Kutai tumbuh secara mantap melalui surplus yang dihasilkan tiap tahunnya. Hingga tahun 1924, Kutai telah memiliki dana sebesar 3.280.000 Gulden - jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu.

Tahun 1936, Sultan A.M. Parikesit mendirikan istana baru yang megah dan kokoh yang terbuat dari bahan beton. Dalam kurun waktu satu tahun, istana tersebut selesai dibangun.

 

Kedatangan Jepang

Ketika Jepang menduduki wilayah Kutai pada tahun 1942, Sultan Kutai harus tunduk pada Tenno Heika, Kaisar Jepang. Jepang memberi Sultan gelar kehormatan Koo dengan nama kerajaan Kooti.

 

Era kemerdekaan dan penghapusan kesultanan

Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dua tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status Daerah Swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir dengan membentuk Dewan Kesultanan. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.

Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat No.3 Th.1953.

Pada tahun 1959, berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan", wilayah Daerah Istimewa Kutai dipecah menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni:

1. Daerah Tingkat II Kutai dengan ibukota Tenggarong
2. Kotapraja Balikpapan dengan ibukota Balikpapan
3. Kotapraja Samarinda dengan ibukota Samarinda

Pada tanggal 20 Januari 1960, bertempat di Gubernuran di Samarinda, A.P.T. Pranoto yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, dengan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah swatantra tersebut, yakni:

1. A.R. Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai
2. Kapt. Soedjono sebagai Walikota Kotapraja Samarinda
3. A.R. Sayid Mohammad sebagai Walikota Kotapraja Balikpapan

Sehari kemudian, pada tanggal 21 Januari 1960 bertempat di Balairung Keraton Sultan Kutai, Tenggarong diadakan Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, Kapten Soedjono (Walikota Samarinda) dan A.R. Sayid Mohammad (Walikota Balikpapan). Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dibawah Sultan Aji Muhammad Parikesit berakhir, dan beliau pun hidup menjadi rakyat biasa^[6].

 

Penghidupan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara

Pada tahun 1999, Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais berniat untuk menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dikembalikannya Kesultanan Kutai ini bukan dengan maksud untuk menghidupkan feodalisme di daerah, namun sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Selain itu, dihidupkannya tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara adalah untuk mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pada tanggal 7 Nopember 2000, Bupati Kutai Kartanegara bersama Putera Mahkota Kutai H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerja Adiningrat menghadap Presiden RI Abdurrahman Wahid di Bina Graha Jakarta untuk menyampaikan maksud di atas. Presiden Wahid menyetujui dan merestui dikembalikannya Kesultanan Kutai Kartanegara kepada keturunan Sultan Kutai yakni putera mahkota H. Aji Pangeran Praboe.

Pada tanggal 22 September 2001, Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara, H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan H. Aji Muhammad Salehuddin II. Penabalan H.A.P. Praboe sebagai Sultan Kutai Kartanegara baru dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001.

 

Wilayah

Wilayah kekuasaan kesultanan Kutai (berwarna hijau tua)

Pada masa kejayaannya hingga tahun 1959, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya meliputi beberapa wilayah otonom yang ada di propinsi Kalimantan Timur saat ini, yakni:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Kutai Timur
4. Kota Balikpapan
5. Kota Bontang
6. Kota Samarinda
7. Kecamatan Penajam

Dengan demikian, luas dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara hingga tahun 1959 adalah seluas 94.700 km2.

Pada tahun 1959, wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara atau Daerah Istimewa Kutai dibagi menjadi 3 wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II, yakni Kabupaten Kutai, Kotamadya Balikpapan dan Kotamadya Samarinda. Dan sejak itu berakhirlah pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara setelah disahkannya Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai melalui UU No.27 Tahun 1959 tentang Pencabutan Status Daerah Istimewa Kutai.

 

Keraton Kesultanan

Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara yang sekarang menjadi Museum Mulawarman.

Dokumentasi bentuk istana Sultan Kutai hanya ada pada masa pemerintahan Sultan A.M. Sulaiman yang kala itu beribukota di Tenggarong, setelah para penjelajah Eropa melakukan ekspedisi ke pedalaman Mahakam pada abad ke-18. Carl Bock, seorang penjelajah berkebangsaan Norwegia yang melakukan ekspedisi Mahakam pada tahun 1879 sempat membuat ilustrasi pendopo istana Sultan A.M. Sulaiman. Istana Sultan Kutai pada masa itu terbuat dari kayu ulin dengan bentuk yang cukup sederhana.

Setelah Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1899, Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipimpin oleh Sultan A.M. Alimuddin (1899-1910). Sultan Alimuddin mendiami keraton baru yang terletak tak jauh dari bekas keraton Sultan Sulaiman. Keraton Sultan Alimuddin ini terdiri dari dua lantai dan juga terbuat dari kayu ulin (kayu besi). Keraton ini dibangun menghadap sungai Mahakam. Hingga Sultan A.M. Parikesit naik tahta pada tahun 1920, keraton ini tetap digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan.

Pada tahun 1936, keraton kayu peninggalan Sultan Alimuddin ini dibongkar karena akan digantikan dengan bangunan beton yang lebih kokoh. Untuk sementara waktu, Sultan Parikesit beserta keluarga kemudian menempati keraton lama peninggalan Sultan Sulaiman. Pembangunan keraton baru ini dilaksanakan oleh HBM ( Hollandsche Beton Maatschappij ) Batavia dengan arsiteknya Estourgie. Dibutuhkan waktu satu tahun untuk menyelesaikan istana ini. Setelah fisik bangunan keraton rampung pada tahun 1937, baru setahun kemudian yakni pada tahun 1938 keraton baru ini secara resmi didiami oleh Sultan Parikesit beserta keluarga. Peresmian keraton yang megah ini dilaksanakan cukup meriah dengan disemarakkan pesta kembang api pada malam harinya. Sementara itu, dengan telah berdirinya keraton baru maka keraton buruk peninggalan Sultan Sulaiman kemudian dirobohkan. Pada masa sekarang, areal bekas keraton lama ini telah diganti dengan sebuah bangunan baru yakni gedung Serapo LPKK.

Setelah pemerintahan Kesultanan Kutai berakhir pada tahun 1960, bangunan keraton dengan luas 2.270 m2 ini tetap menjadi tempat kediaman Sultan A.M. Parikesit hingga tahun 1971. Keraton Kutai kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Nopember 1971. Pada tanggal 18 Februari 1976, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan bekas keraton Kutai Kartanegara ini kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dikelola menjadi sebuah museum negeri dengan nama Museum Mulawarman. Didalam museum ini disajikan beraneka ragam koleksi peninggalan kesultanan Kutai Kartanegara, di antaranya singgasana, arca, perhiasan, perlengkapan perang, tempat tidur, seperangkat gamelan, koleksi keramik kuno dari China, dan lain-lain.

Dalam lingkungan keraton Sultan Kutai terdapat makam raja dan keluarga kerajaan Kutai Kartanegara. Jirat atau nisan Sultan dan keluarga kerajaan ini kebanyakan terbuat dari kayu besi yang dapat tahan lama dengan tulisan huruf Arab yang diukir. Sultan-sultan yang dimakamkan disini di antaranya adalah Sultan Muslihuddin, Sultan Salehuddin, Sultan Sulaiman dan Sultan Parikesit. Hanya Sultan Alimuddin saja yang tidak dimakamkan di lingkungan keraton, beliau dimakamkan di tanah miliknya di daerah Gunung Gandek, Tenggarong.

Pada tanggal 22 September 2001, putra mahkota H. Aji Pangeran Praboe Anum Surya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan H.A.M. Salehuddin II. Dipulihkannya kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia agar tak punah dimakan masa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membangun sebuah istana baru yang disebut Kedaton bagi Sultan Kutai Kartanegara yang sekarang. Bentuk kedaton baru yang terletak disamping Masjid Jami' Aji Amir Hasanuddin ini memiliki konsep rancangan yang mengacu pada bentuk keraton Kutai pada masa pemerintahan Sultan Alimuddin.

 

Gelar kebangsawanan

Dalam Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, gelar kebangsawanan yang digunakan oleh keluarga kerajaan adalah Aji. Gelar Aji diletakkan di depan nama anggota keluarga kerajaan. Dalam gelar kebangsawanan Kutai Kartanegara dikenal penggunaan gelar sebagai berikut:

• Aji Sultan : digunakan untuk penyebutan nama Sultan bagi kerabat kerajaan.
• Aji Ratu : gelar yang diberikan bagi permaisuri Sultan.
• Aji Pangeran : gelar bagi putera Sultan.
• Aji Puteri : gelar bagi puteri Sultan. Gelar Aji Puteri setara dengan Aji Pangeran.
• Aji Raden : gelar yang setingkat di atas Aji Bambang. Gelar ini diberikan oleh Sultan hanya kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya menyandang gelar Aji Bambang.
• Aji Bambang : gelar yang setingkat lebih tinggi dari Aji. Gelar ini hanya dapat diberikan oleh Sultan kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya menyandang gelar Aji saja.
• Aji : gelar bagi keturunan bangsawan Kutai. Gelar Aji hanya dapat diturunkan oleh pria bangsawan Kutai. Wanita Aji yang menikah dengan pria biasa tidak dapat menurunkan gelar Aji kepada anak-anaknya.

Jika pria Aji menikah dengan wanita dari kalangan bangsawan Kutai sendiri atau dari kalangan rakyat biasa maupun suku lain, maka putra-putrinya berhak menyandang gelar Aji. Namun jika wanita Aji menikah dengan pria yang bukan keturunan bangsawan Kutai, maka putra-putrinya tidak dapat memperoleh gelar Aji, kecuali jika wanita Aji tersebut menikah dengan bangsawan keturunan Arab (Sayid).

Jika wanita Aji menikah dengan keturunan Arab (Sayid), maka putra-putrinya memperoleh gelar sebagai berikut:

• Aji Sayid : gelar ini diturunkan kepada putera dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab.
• Aji Syarifah : gelar ini diturunkan kepada puteri dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab.

Gelar Aji Sayid maupun Aji Syarifah tetap setara dengan gelar Aji biasa. Artinya gelar ini tetap dibawah Aji Bambang maupun Aji Raden.

 

Referensi

1.  Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura halaman 1
2. M. Gazali Usman, Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam, Banjarmasin: Lambung Mangkurat Press, 1994.
3. Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar terjemahan dalam Bahasa Malaysia oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990
4.  (Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
5.  (Indonesia)Poesponegoro (1992). Sejarah nasional Indonesia: Nusantara di abad ke-18 dan ke-19. Indonesia: PT Balai Pustaka. ISBN 979-407-410-1.ISBN 9789794074107
6. Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura halaman 2
7. (Inggris) Magenda, Burhan Djabier (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Equinox Publishing. ISBN 602-8397-21-0.ISBN 978-602-8397-21-6
8.  (Belanda) (1849) Staatsblad van Nederlandisch Indië. s.n..
9.  (Belanda) {1853) Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde. 13. hlm. 358.
10. (Belanda) J. B. J Van Doren (1860). Bydragen tot de kennis van verschillende overzeesche landen, volken, enz. 1. J. D. Sybrandi. hlm. 242.

 

Pranala luar

• http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/7.AnisMaskhur.pdf
• (Indonesia)Sejarah Kerajaan Kutai di MelayuOnline.com

Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura ﻛﺴﻠﺘﺎﻧﻦ ﻛﻮﺗﻲ ﻛﺮﺗﺎﻧﯖﺮﺍ ﺇڠ ﻣﺮﺗﺎﺩﭬﻮﺭﺍ
1300–1960
Bendera Lambang
Ibu kota	Kutai Lama (1300-1732) Pemarangan (1732-1782) Tepian Pandan (1782-1960)
Bahasa	Bahasa Melayu (dialek Kutai)
Agama	Islam (resmi) Kaharingan Animisme Kristen
Pemerintahan	Monarki
Sultan
- 1300-1325	Aji Batara Agung Dewa Sakti
- 1920-1960	Aji Muhammad Parikesit
- 2001-sekarang	Aji Muhammad Salehuddin II
Sejarah
- Didirikan	1300
- Menjadi kesultanan	abad ke-17
- Dihidupkan kembali	2001
- Masuk wilayah Indonesia	1960
Kini bagian dari	Indonesia

Arief

Kesultanan Paser

Arifuddinali.blogspot.com - Kesultanan Paser (yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas) adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516^[1] dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Pamukan. Menurut perjanjian VOC-Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Paser merupakan salah satu bekas negara dependensi (negara bagian) di dalam "negara Banjar".^{[2][3][4][5][6]} Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Paser 30.000 jiwa.^[7]

1. Sejarah

1.1. Sadurangas

Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Aji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M.Irfan lqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul “Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser” mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriyah atau tahun 630 Masehi. Pada saat Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan menjadi ratu (ratu pertama kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti menjadi kerajaan Sadurengas. Namun, dalam versi Pemerintah Kabupaten Paser, Kerajaan Sadurangas didirikan pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1516^[1].

Sebelum Putri Petong menikah dengan Abu Mansyur Indra Jaya. Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini bisa membantu sewaktu-waktu diperlukan, untuk memanggil roh-roh halus tersebut dibutuhkan sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan Panti, di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berbentuk patung-patung dari tepung beras menyerupai roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Abu Mansyur Indra Jaya, setahun kemudian Putri Petong melahirkan anak yang pertama seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Abu Mansyur Indra Jaya. Tiga tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan, yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Abu Mansyur Indra Jaya dan enam tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra bin Abu Mansyur Indra Jaya.

 

1.2. Islamisasi

Islamisasi di Kerajaan Paser melalui beberapa jalur, antara lain :

• Jalur perkawinan-perkawinan dilakukan oleh Abu Mansyur Indra Jaya dengan Putri Petong, dari Kerajaan Paser raja komunitas Paser. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir anak Putri Petong dengan Abu Mansyur Indra Jaya.
• Jalur perdagangan sungai Kendilo merupakan sungai besar pada zaman mereka, yang selalu dilalui para pedagang dari berbagai daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi antara masyarakat Kerajaan Paser dengan para pedagang muslim menyebabkan sebagian masyarakat penduduk tertarik untuk memeluk agarna Islam.
• Dalam sebuah cerita rakyat, Putri Petong sebelum kawin dengan Abu Mansyur Indra Jaya, sudah beberapa kali kawin, akan tetapi jika akan berhubungan badan dengan lelaki, jika tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan sari bambu yang melekat pada Putri Petong. Kawinlah dengan Abu Mansyur Indra Jaya yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut^[8]

Daerah Paser saat kedatangan Islam, banyak diketahui dari berbagai tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Pelayaran mencari raja tanah Paser" Sumber lain dari tulisan A.S Assegaf dengan judul "Sejarah kerajaan Kutai dan Kesultanan Paser" tanpa tahun. Sumber yang lain dapat ditelusuri dari sumber-sumber Belanda, diantaranya oleh S.C Knappert dengan judul "Tijdschrift voor ned Indie 1883" Sedangkan yang memuat legenda Putri Petong ditulis oleh III Nieuwkuyk dalam Versi Reide opstillen ove Boneo, Velome 9 kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J.Zwager dengan judul "Tijdschrift voor Nederlan Indie. Seri 4, 1866.

 

1.3. Versi Hikayat Banjar

• Keberadaan kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365, menyatakan Pasir salah satu daerah taklukan Gajah Mada dari Majapahit.^[9] Sedangkan menurut Salasilah Kutai, seorang putera dari Maharaja Sakti bin Aji Batara Agung Paduka Nira menjadi raja muda di Pasir. Putera dari raja muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya kemudian dilantik menjadi Raja Kutai Kartanegara V menggantikan Raja Kutai Kertanegara IV Aji Raja Mandarsyah. Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Nagarakretagama maupun dalam Salasilah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang masih dalam pemerintahan Dinasti Kutai Kartanegara. Kerajaan berikutnya yang muncul di Tanah Paser adalah Kerajaan Sadurangas yang kelak mengganti namanya sebagai Kesultanan Pasir Balengkong, yang asal mulanya didirikan seorang panglima dari Kerajaan Kuripan-Daha (Banjar Hindu).
• Menurut Hikayat Banjar (1663), semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit untuk Negara Dipa (= Banjar Hindu), orang besar (penguasa) Pasir sudah menjadi taklukannya. Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin (= negeri di sebelah timur atau utara) yang takluk dan menyerahkan upeti kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama, selanjutnya sampai masa Sultan Suriansyah.^[10]
• Penguasa/orang besar/adipati Pasir, Aji Tunggul/Aji Tenggal^[11] (Aria Manau/Kakah Ukop) menjadi bawahan Sultan Banjar, Mustainbillah yang berkuasa tahun 1595-1642. Ketika itu keraton Kesultanan Banjar telah dipindahkan dari Pemakuan ke daerah Batang Banyu (antara 1622-1632) karena sebelumnya pada tahun 1612 Keraton Kuin diserang VOC, tatkala itu Marhum Panembahan (= Sultan Mustainbillah) menyuruh Kiai Lurah Cucuk membawa sebuah perahu beserta awak perahu empat puluh orang untuk menjemput Aji Tunggul dengan anak-isteri serta keluarganya. Ketika tiba di keraton Banjar waktu itu berada di daerah Batang Banyu, Aji Ratna puteri Aji Tunggul dinikahkan dengan Dipati Ngganding (adipati Kotawaringin) kemudian memperoleh dua anak, Andin Juluk dan Andin Hayu.^[12] Kemudian Andin Juluk menikahi Pangeran Dipati Anta-Kasuma putera Sultan Mustainbillah dengan permaisuri Ratu Agung yaitu yang kelak menjabat adipati/raja Kotawaringin menggantikan Dipati Ngganding. Pasangan Anta-Kasuma dan Andin Juluk ini memperoleh empat anak : Putri Gelang, Raden Tuan, Raden Pamadi dan Raden Nating. Sedangkan Andin Hayu menikahi Pangeran Dipati Tapasena putera Sultan Mustainbillah dari selir orang Jawa, kemudian memperoleh anak Pangeran Aria Wiraraja dan Putri Samut.^[10]
• Perkawinan seorang puteri dari Aria Manau/Kakah Ukop/Aji Tunggul, bernama Sri Sukma Dewi yang bergelar Putri Betung ^[13]dengan Abu Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari Giri) yang dikaruniai anak, yaitu :^[14]
  1. Adjie Patih (Raden Aria Mandalika), memiliki anak bernama Adjie Anum (Raden Kakatang)
  2. Putri Adjie Meter, memiliki anak bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana
• Beberapa tahun berlalu setelah pernikahan Aji Ratna binti Aji Tunggul dengan Dipati Ngganding di negeri Banjar, seorang cucu Aji Tunggul^[15] yaitu Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) putera dari priyayi dari Giri yang menikah dengan puteri dari Aji Tunggul (Aria Manau/Kakah Ukop) datang berkunjung ke Kesultanan Banjar ketika itu keraton telah dipindah dari Batang Banyu ke Martapura, kemudian Raden Aria Mandalika oleh Sultan Mustainbillah dinikahkan dengan cucunya bernama Putri Limbuk/Dayang Limbuk binti Pangeran Dipati Antasari. Dengan adanya perkawinan ini maka Aji Tunggul tidak lagi diharuskan mengantarkan upeti tiap-tiap tahun seperti zaman dahulu kala, karena upeti tersebut sudah diberikan kepada Putri Limbuk/Dayang Limbuk, kecuali hanya jika ada suruhan dari Marhum Panembahan untuk memintanya atau mengambilnya. Dengan demikian, Pasir mendapat pembebasan pembayaran upeti, bahkan kemungkinan Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) menjadi raja muda di Pasir sebagai perwakilan Kesultanan Banjar. Pasangan Aria Mandalika (Adjie Patih) dan Putri Limbuk ini memperoleh anak bernama Raden Kakatang (Adjie Anum). Setahun setelah kelahiran Raden Kakatang, Sultan Mustainbillah kemudian mangkat.^[10] Dengan demikian maka penguasa Pasir kemungkinan masih termasuk trah Sultan Banjar IV Marhum Panembahan, Raja Kutai Kartanegara II Aji Batara Agung Paduka Nira dan bangsawan dari Giri.
• 1636, Paser kembali ditaklukan atas bantuan VOC sesuai Perjanjian 4 September 1635, antara Sultan Banjar dengan VOC. ^[16]
• 1638, Sultan Mustain Billah menyuruh Kiai Martasura ke Makassar (Tallo-Gowa) untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa 1638-1654, ia meminjam Pasir kepada Marhum Panembahan sebagai tempat berdagang. Sejak itu Pasir dan wilayah ring terluar tidak lagi mengirim upeti ke Banjar. ^[17] Peristiwa sebelum adanya Perjanjian Bungaya ini menunjukkan pengakuan Makassar (Tallo-Gowa) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar terfokus untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di kawasan timur Nusantara. Namun setelah Perjanjian Bungaya (1667), Kesultanan Gowa dilarang berdagang ke timur dan utara Kalimantan.
• Pada abad ke-18 Raja Bugis-Wajo, La Madukelleng menawan daerah Kutai, Paser, Pagatan dan menyerang Banjarmasin tetapi berhasil dipatahkan. Sebelumnya La Madukelleng menikah dengan Andin Anjang/Andeng Ajeng putri dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana (Sultan Aji Muhammad Alamsyah). Ketika Sultan wafat, istri La Maddukelleng dicalonkan menjadi Ratu Paser, Namun sebagian orang-orang Paser menolak pencalonan tersebut dan terjadi pemberontakan di kerajaan. Untuk meredakan keadaan La Maddukelleng bersama Pasukannya menyerang dan menaklukkan Paser. Ia menjadi Raja Pasir tahun 1726–1736. Salah seorang putri La Maddukelleng dengan Andeng Ajeng bernama Aji Putri Agung kemudian menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris (Sultan Kutai XIV).
• 1736, Datanglah Utusan dari Kerajaan Wajo La Dalle Arung Taa, memanggilnya kembali ke Wajo. Dengan kekuatan bersenjata yang baru dibeli dari Inggris, La Madukkeleng bersama Sultan Aji Muhammad Idris dan pasukan (Kerajaan Kutai), pasukan Kerajaan Pagatan, dan beberapa tambahan pasukan kerajaan Johor, berangkat ke Sulawesi untuk bergabung dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, dan Kerajaan Wajo, untuk menghadapi Kerajaan Bone dan VOC yang bersekutu dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima. Sepeninggal La Maddukelleng, selanjutnya kerajaan Paser dipimpin Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Paser II) 1738–1799.
• 1765, VOC berjanji membantu Sultan Banjar Tamjidullah I yang pro VOC Belanda untuk menaklukan Paser kembali untuk memungut upeti. Paser sudah berada di bawah pengaruh La Madukkeleng yang anti VOC Belanda^[16]
• 1768–1799, Pemerintahan Aji Dipati yang bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah, ia menikahi Ratu Intan I binti Daeng Malewa, Ratu negeri Cantung dan Batulicin.^[18]
• 1787, Paser sebagai salah satu vazal Banjarmasin yang diserahkan Sultan Banjar Sunan Nata Alam kepada VOC dalam Traktat 13 Agustus 1787 setelah Pangeran Nata diakui oleh VOC sebagai Sultan Banjarmasin dan berhasil menangkap ahli waris Kesultanan Banjar yang sah Pangeran Amir bin Sultan Muhammadillah yang telah dibantu Arung Trawe dan bangsawan Bugis-Paser tetapi gagal. Sunan Nata Alam berkuasa atas tanah yang dipinjam dari VOC atau sebagai daerah protektorat VOC.^[16]
• 1797, Kedaulatan atas Paser dan Pulau Laut diserahkan kembali oleh VOC kepada Sultan Banjar Sunan Nata Alam. Belanda kemudian digantikan oleh kolonial Inggris.^[16]
• 1799–1811, Pemerintahan Aji Panji yang bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah, ia menganeksasi negeri-negeri Tanah Bumbu yang berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Besar binti Pangeran Prabu bin Daeng Malewa.
• 1817, Paser diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt. Hal ini terjadi setelah Belanda masuk kembali ke Kalimantan menggantikan Inggris.^[16]
• 1823, Paser menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.^[16]
• 1826, Pasir ditegaskan kembali menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda menurut Perjanjian Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.^[16]
• 1815–1843, Pemerintahan Sultan Mahmud Han Alamsyah, ia membuat kontrak politik dengan Hindia Belanda.
• 1849, Berdasarkan Staatsblad van Nederlandisch Indië no. 40 tahun 1849, wilayah Paser termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling menurut Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.^[19]
• 1880–1897, Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alamsyah, dialah yang pertama kali berani menentang Belanda sehingga ia dibuang dan mangkat di Banjarmasin^[20]
• 1906-1918, masa perjuangan rakyat Paser melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
• Hingga 1959, Wilayah Paser berstatus kawedanan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

 

2. Penguasa Pasir

Nama Penguasa	Gelar	Tahun Berkuasa
Putri Di Dalam Petung		1516-xxxx
Aji Mas Anom Indra bin Aji Mas Pati Indra		1607–1644
Aji Anom Singa Amulana bin Aji Mas Anom Indra		1644–1667
Aji Perdana bin Aji Anom Singa Maulana	Penambahan Sulaiman	1667–1680
Aji Duwo bin Aji Mas Anom Singa Maulana	Penambahan Adam	1680–1705
Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana	Sultan Aji Muhammad Alamsyah (Sultan Pasir I)	1703–1726
La Madukelleng	La Madukelleng (Sultan Pasir, Arung Matoa Kerajaan Wajo, Bugis,)	1726–1736
Aji Negara bin Sultan Aji Muhammad Alamsyah	Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Pasir II)	1738–1768
Aji Dipati bin Panembahan Adam	Sultan Dipati Anom Alamsyah (Sultan Pasir III)	1768–1799
Aji Panji bin Ratu Agung	Sultan Sulaiman Alamsyah (Sultan Pasir IV)	1799–1811
Aji Sembilan bin Aji Muhammad Alamsyah	Sultan Ibrahim Alamsyah	1811–1815
Aji Karang bin Sultan Sulaiman Alamsyah	Sultan Mahmud Han Alamsyah	1815–1843
Aji Adil bin Sultan Sulaiman Alamsyah	Sultan Adam Alamsyah	1843–1853
Aji Tenggara bin Aji Kimas	Sultan Sepuh II Alamsyah	1853–1875
Aji Timur Balam	Sultan Abdurahman Alamsyah	1875–1890
	Sultan Muhammad Ali Alamsyah	1880–1897
Pangeran Nata bin Pangeran Dipati Sulaiman	Sultan Sulaiman Alamsyah	1897–1898
Pangeran Ratu bin Sultan Adam Alamsyah	Sultan Ratu Raja Besar Alamsyah	1898–1900
Pangeran Mangku Jaya Kesuma	Sultan Ibrahim Khaliluddin[21]	1900–1906

 

3. Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe

Kesultanan Pasir mengadakan kontrak dengan Belanda pada 18 November 1850 di bawah Sultan Mahmud Han.^[22] Kesultanan Pasir merupakan salah satu daerah leenplichtige landschappen dalam Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178.

 

4. Referensi

1. Pemkab Paser - Sejarah Paser
2. Borneo, ca 1750 (abad ke-18)
3. (Indonesia) Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1992). Sejarah nasional Indonesia: Nusantara di abad ke-18 dan ke-19. PT Balai Pustaka. ISBN 9794074101.ISBN 9789794074107
4. (Inggris)Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical. 5. A. Fullarton.
5. (Belanda) Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. D. A. Thieme. hlm. 2.
6.  (Inggris) (1848) The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia. 2. pp. 438.
7.  (Belanda) {1853) Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde. 13. hlm. 358.
8.  Vr, Cilik Riwut. Kalimantan Membangun alam dan kebudayaan, PT. Tiara Wacana Yogya, cetakan pertama 17 Agustus 1993 halaman 119-120
9.  (Belanda) J.L.A. Brandes, Nāgarakrětāgama; Lofdicht van Prapanjtja op koning Radjasanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit, naar het eenige daarvan bekende handschrift, aangetroffen in de puri te Tjakranagara op Lombok 1902.
10.  (Melayu)Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
11.  (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1857). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde. 6. Lange & Co.. pp. 241.
12.  Sudah itu maka Marhum Panembahan menyuruh Kiai Lurah Tjutjuk orang empat puluh sebuah perahu ke Pasir, ia itu mengambil Haji Tunggul serta anak isterinya - Artinya Haji (Aji) itu orang besarnya, bukannya haji artinya orang datang dari Mekkah - Sudah itu datang Haji Tunggul itu dengan anak isterinya serta keluarganya. Sudah itu anaknya yang perempuan bernama Haji Ratna itu dijadikan oleh Marhum Panembahan lawan Dipati Ngganding. Hatta sudah itu beranak perempuan dinamai Andin Djuluk. Sudah itu beranak pula itu perempuan namanya Andin Hayu. Banyak tiada tersebut (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
13.  Putri di Dalam Petung merupakan gelar anumerta yang berkaitan dengan mitos putra/putri yang keluar dari buluh betung sebagai cikal bakal dinasti raja-raja yang banyak terdapat dalam mitos Melayu.
14.  Asal Usul Kerajaan Pasir (Sadurangas)
15.  Kemudian lagi tersebut ada seorang anak orang besar Pasir bernama Raden Aria Mandalika. Asal bapanya itu priyayi dari Giri beristerikan anak Haji Tunggul, orang Pasir. Maka Raden Aria Mandalika datang ke Martapura diperisterikan lawan Gusti Limbuk itu, saudara Raden Kasuma Raga itu. Maka pangandika Marhum Panembahan pada Haji Tunggul itu: "Dahulunya anak Haji Tunggul itu menjadi pawaranganku jadi mintuha oleh Dipati Anta-Kasuma itu, maka sekarang ini Aria Mandalika ini sudah beristeri lawan cucuku Si Dayang Limbuk. Adapun akan upati di Pasir itu akan berikan arah cucuku itu. Lamun ada suruhanku meminta atau maambili maka serahkan, lamun tiada itu jangan seperti zaman dahulu kalanya itu." Maka sembah Haji Tunggul itu:"Kaula junjung kaula suhun nugraha sampian itu atas batu kepala kaula." Itulah mulanya Pasir itu maka tiada tiap-tiap tahun menghantarkan upati ke Banjar, ke Martapura itu (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
16.  (Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
17.  Kemudian daripada itu tatkala Kiai Martasura ke Mangkasar, zaman Karaing Patigaloang itu, ia menyuruh pada Marhum Panembahan itu meminjam Pasir itu akan tempatnya berdagang serta bersumpah: "Barang siapa anak cucuku hendak aniaya lawan negeri Banjar mudah-mudahan dibinasakan Allah itu." Maka dipinjamkan oleh Marhum Panembahan. Itulah mulanya Pasir - serta diberi desa namanya Satui dan Hasam-Hasam dan Kintap, dan Sawarangan itu, Banacala, Balang Pasir dan Kutai dan Berau serta Karasikan - itu tiada mahanjurkan hupati ke Martapura itu. (Cuplikan HIKAYAT BANJAR)
18.  (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Lembaga Kebudajaan Indonesia (1853). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde. 1. Lange & Co..
19.  (Belanda) Nederlandisch Indië (1849). Staatsblad van Nederlandisch Indië. s.n..
20.  Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Jilid 2 Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Indonesia), Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
21.  (Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853
22.  (Belanda) Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart, Bagian 1, D. A. Thieme, 1865

 

5. Pranala luar

• (Indonesia) Kesultanan Pasir
• (Inggris) Silsilah Raja Pasir

Arief