Jokowi Ajukan Badrodin Haiti Jadi Kapolri

arifuddinali.blogspot.com - Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti sebagai gantinya. Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menunjuk tiga pimpinan sementara KPK antara lain Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi.

Jalannya Voting RUU Pilkada

arifuddinali.blogspot.com - Voting RUU Pilkada selesai digelar. Ada dua opsi, yaitu pilkada langsung atau lewat DPRD. Ada 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung dan 226 mendukung pilkada lewat DPRD.

 

Ini Hasil Voting RUU Pilkada

Dengan aksi walkout Partai Demokrat, opsi "Pilkada langsung" kalah telak dari "Pilkada melalui DPRD" dalam pemungutan suara di sidang paripurna DPR yang berlangsung hingga Jumat (26/9) dinihari.

Untuk diketahui, opsi Pilkada melalui DPRD memang didukung lebih banyak partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Suara Fraksi Partai Demokrat menjadi menentukan karena mereka memiliki sekitar 100 anggota, namun begitu fraksi menyatakan walkout dan hanya menyisakan segelintir orang, kemenangan kubu Koalisi Merah Putih sudah bisa ditebak.

Berikut hasil pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka:

 

Fraksi	Langsung	DPRD
Golkar	11	73
PDIP	88	0
PKS	0	55
PAN	0	44
PPP	0	32
PKB	20	0
Gerindra	0	22
Hanura	10	0
Demokrat	6	0
TOTAL	135	226

Sumber: beritasatu.com - Jumat, 26 September 2014 | 01:49

Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI

Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-68 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2013
 
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur, pada pagi ini, dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masih dalam suasana Hari Raya, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan selaku pribadi, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga masing-masing dari kita, dapat mengambil hikmah terbaik dari bulan suci Ramadhan tahun ini.

Siang nanti, saya juga akan menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di forum terhormat ini, hakikatnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,

Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan, dan semangat kejuangan yang di-wariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah sumber inspirasi, dan kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pada hari ini, kita juga perlu merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Proses ini telah dimulai sejak Pemerintahan Presiden Habibie, yang dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan terus berlangsung hingga saat ini. Kita juga telah melewati era transisi demokrasi. Sejumlah tantangan dan ujian telah kita lalui. Banyak yang telah kita capai, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Konsolidasi demokrasi semakin kita tingkatkan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi.

Alhamdulillah, demokrasi semakin tumbuh dan mekar. Hal ini ditandai, antara lain dengan makin berfungsinya checks and balances antar-cabang kekuasaan negara, terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah, terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, damai, fair dan demokratis, serta terbangunnya kelengkapan lembaga negara, yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kita juga semakin memperkuat tegaknya pranata hukum (rule of law). Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakkan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga, demi terwujudnya keadilan untuk semua. Justice for all.

Sungguhpun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini, upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi, masih harus terus kita lanjutkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Sesungguhnya, apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara Negara, masyarakat, dan termasuk pula komunitas dunia usaha.

Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, alhamdulillah Indonesia telah mampu melalui proses transisi demokrasi dengan relatif damai. Kita tidak hanya berhasil melewati tahap yang paling kritis, tetapi juga telah mampu menjaga serta terus memperkuat tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun demikian, sekali lagi, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang. Kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Saya bersama jajaran pemerintah berkomitmen menuntaskan sasaran dan capaian RPJMN 2010-2014, dalam sisa waktu menjelang berakhirnya mandat saya selaku Presiden. Saya yakin dan percaya, melalui kerja keras dan dukungan penuh DPR dan DPD, pemerintah akan dapat menuntaskan agenda pembangunan nasional tersebut.

Sejauh ini, melalui kerja sama tersebut, telah banyak capaian pembangunan yang kita hasilkan. Memang, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Namun, kita harus optimistis bahwa upaya kita akan berhasil.

Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia telah berhasil kita tingkatkan secara signifikan. Sejumlah indikator memperlihatkan hal itu. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan. Angka Harapan Hidup terus meningkat, bahkan kita optimis akan mampu mencapai sasaran pada 2014. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan terus menurun. Bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah Negara, yang mampu menurunkan secara signifikan penderita tuberkolosis, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya.

Kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, sekaligus menjelaskan semakin membesarnya jumlah kelas menengah di tanah air. Tahun 2004, PDB per kapita kita sebesar 1.177 dolar Amerika. Pada tahun 2009 berhasil kita tingkatkan menjadi 2.299 dolar Amerika. Angka ini terus meningkat, dan mencapai 3.592 dolar Amerika pada tahun lalu. Dengan usaha dan kerja keras kita bersama, insya Allah pada akhir tahun 2014, PDB per kapita kita akan mendekati 5.000 dolar Amerika.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Realitas dan situasi global dewasa ini masih diwarnai ketidakpastian, baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, proses transisi ke arah demokrasi masih belum menentu.

Dalam situasi dunia seperti ini, dan ketika hubungan internasional semakin kompleks dan dinamis, suatu paradigma baru diperlukan. Indonesia berpandangan sangatlah penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antar-negara, bagi tercapainya stabilitas bersama, keaman-an bersama, dan kemakmuran bersama. Posisi kita sangatlah jelas. Indonesia berketetapan untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia selalu mengajak untuk mewujudkan “dynamic equlibrium”; keseimbangan yang dinamis. Suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan. Pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerja sama dan kemitraan; bukan kompetisi apalagi konfrontasi. Suatu keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukanlah ancaman bagi negara lain, tetapi justru peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan.

Indonesia juga berpandangan, kini sudah tiba saatnya bagi kawasan Asia Pasifik, bahkan Indo-Pasifik, untuk mengupayakan sebuah traktat persahabatan dan kerja sama (treaty of friendship and cooperation). Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan saling percaya; mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa; serta berlandaskan semangat kebersamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan kesiapan menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 melalui tiga pilar—pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Kita juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses ini, agar Komunitas ASEAN dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua.

Saudara-saudara,

Kita sangat menaruh perhatian pada perkembangan politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya di Suriah, Mesir dan Palestina. Berlarutnya instabilitas politik di Timur Tengah juga berdampak pada stabilitas dan keamanan global. Indonesia bersama masyarakat internasional, aktif mendorong berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam kasus Suriah, Indonesia mendorong para pemimpin negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif, dalam mencari penyelesaian krisis politik dan keamanan di negeri itu. Dunia tidak boleh berpangku tangan, dan membiarkan krisis kemanusian itu terus berlanjut. Untuk menemukan solusi, saya telah berbicara dengan sejumlah tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah; termasuk Sekjen PBB, Presiden Rusia, Perdana Menteri Turki, dan Presiden Iran. Untuk tujuan yang sama, saya juga telah berkirim surat kepada para kepala negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Perancis.

Terkait perkembangan di Mesir, kita menyampaikan harapan agar krisis politik dapat segera teratasi. Serta proses rekonsiliasi nasional dapat segera dimulai. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir hari-hari terakhir ini. Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan dapat segera dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa, tentulah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri. Peran para pemimpin dan elit politik sangat menentukan. Saya tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Mesir saat ini sangatlah tidak mudah. Tetapi selalu ada jalan keluar, jika semua pihak mau membangun kompromi dan win-win solution.

Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, kita aktif memperjuangkan diraihnya hak-hak sah bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

Kita juga terus memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan turut membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel, dapat menuju terbentuknya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel, sesuai dengan visi two-states solution.

Indonesia juga terus aktif mendorong penguatan demokrasi, serta pelindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia pada tingkat kawasan dan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia akan kembali menggelar Bali Democracy Forum, BDF, yang keenam kalinya, pada bulan November 2013. Selama lima kali penyelenggaraan, BDF telah menjadi forum utama dialog untuk pemajuan demokrasi di Asia Pasifik.

Saudara sekalian yang saya muliakan,

Tahun 2013 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi Indonesia. Setelah hampir 20 tahun, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan puncak Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, di Bali, pada bulan Oktober mendatang. Tema pertemuan APEC di bawah kepemimpinan Indonesia adalah “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”. Di penghujung tahun ini juga, kita akan menjadi tuan rumah dua pertemuan penting lainnya: World Cultural Forum dan pertemuan tingkat menteri World Trade Organization—WTO. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyukseskan perhelatan penting ini.

Kontribusi internasional Indonesia juga tercermin melalui peran kita dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama sejumlah misi perdamaian PBB. Saya yakin, kita semua sependapat, bahwa Indonesia harus terus berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, atas dasar politik luar negeri yang bebas-aktif, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Peran strategis Indonesia juga tercermin dengan ditunjuknya Indonesia oleh Sekjen PBB, untuk memimpin Panel yang bertugas menyusun agenda pembangunan dunia pasca-MDGs. Saya bersama Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron telah menjalankan amanah ini. Dan saya telah menyerahkan laporan akhir dari Panel kepada Sekjen PBB akhir bulan Mei 2013 di New York.

Secara aktif kita juga memperjuangkan terbangunnya kemitraan global, agar dunia dapat bersama-sama mengha-puskan kemiskinan dalam bingkai pembangunan berkesinambungan dan berkeadilan—sustainable growth with equity.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan empat hal penting yang perlu kita cermati saat ini. Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Keempat, pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Hal penting pertama, terkait dengan kemampuan kita menjaga dan mengelola perekonomian nasional. Bila kita melihat kembali perjalanan ekonomi nasional pasca krisis 1998, Alhamdulillah ekonomi kita terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh secara signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat. Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia, hingga krisis finansial dan ekonomi global, dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6 persen, dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan dapat terus kita turunkan.

Semua capaian ini terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha termasuk para pekerja Indonesia, dan segenap pihak atas segala sumbangsihnya.

Saudara-saudara,

Di sejumlah forum internasional, baik yang bersifat regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral seperti forum G20, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pihak menyangkut resep yang dimiliki Indonesia, sehingga kita dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global 2008-2009, dan bahkan ekonomi kita tumbuh secara mengesankan.

Saya menjawab, pengelolaan ekonomi Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan tetap menjaga ruang ekspansi yang terukur. Di banyak negara yang dilanda krisis keuangan dan ekonomi, sering kedua hal ini dipertentangkan, atau menjadi trade-off. Selain itu, Saya juga sampaikan bahwa “pembangunan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh semakin baiknya iklim dunia usaha, terjaganya stabilitas politik dan keamanan serta masifnya gerakan kewirausahaan”.

Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi juga tercermin pada komitmen serta kemampuan kita menjaga kesehatan fiskal. Penerimaan negara terus ditingkatkan, belanja terkendali, serta defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto terjaga di bawah 3 persen. Secara lebih rincinya, hal ini akan saya uraikan nanti pada Pidato RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara,

Kita perlu bersyukur, penyesuaian beban subsidi BBM telah kita lakukan. Dalam hal ini, saya ingin kembali menyampaikan penghargaan kepada anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat luas atas dukungan yang diberikan, sehingga kita dapat mengurangi beban subsidi BBM pada APBN yang berlebihan. Dengan begitu, kita mampu mengalokasikan anggaran lebih besar ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, utamanya mereka yang berpendapatan rendah. Seperti program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana transportasi umum, serta program sistem jaminan sosial.

Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan pasar domestik dan daya beli masyarakat melalui apa yang kita sebut Keep Buying Strategy. Strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatan ‘keterjang-kauan konsumsi’ baik dari sisi harga maupun pendapatan masyarakat. Kebijakan yang kita telah tempuh sejak 2004 ini, terbukti mampu memantapkan kapasitas pasar domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2011, melalui Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kita telah berketetapan untuk mengakselerasi pemba-ngunan infrastruktur dan konektifitas. Hasilnya mulai ter-lihat. Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air. Hal ini terwujud karena kolaborasi yang baik di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, pelaku usaha dan masyarakat.

Tujuan dari semua itu adalah terbangunnya konektivitas nasional, yang pada gilirannya akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Ekonomi kita juga akan semakin efisien, semakin berdaya saing, dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Semua resep itu, terbukti telah mampu menjadikan Indonesia salah satu negara tujuan utama investasi dunia, dengan menyandang predikat investment-grade. Hal yang juga menggembirakan adalah arus investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat. Ini akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas.

Saudara-saudara,

Strategi pembangunan ekonomi kita tetap mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Selama sembilan tahun ini, keseimbangan pembangunan dilakukan melalui empat strategi dasar; yaitu pertumbuhan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dengan tetap menjaga daya dukung alam. Selama ini keempat hal tersebut dapat kita lakukan secara bersamaan. Program peningkatan kesejahteraan secara konsisten juga kita lakukan melalui program-program Pro-Rakyat.

Saat ini, Indonesia merupakan Negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang secara bertahap berhasil kita turunkan. Penduduk miskin turun dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,37 persen pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diturunkan dari 9,86 persen, pada 2004 menjadi 5,92 persen pada Februari 2013. Meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu terus kita perbaiki, berkurangnya penduduk miskin, dan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, merupakan bukti penting keberhasilan pemangunan nasional yang kita lakukan bersama.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Seperti saudara-saudara ketahui, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan kebijakan utama pemerintah. Komitmen ini ditunjukkan melalui serangkaian program Pro Rakyat, yang dijabarkan ke dalam sejumlah program perlindungan sosial seperti; Bantuan Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, dan Bantuan untuk Lanjut Usia dan Cacat.

Selain itu, program PNPM juga secara nyata telah berhasil membantu pembangunan sarana dan fasilitas dasar di daerah pedesaan. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kita jalankan sejak 2007 juga telah memperluas permodalan usaha mikro dan kecil. Tidak kalah penting dari itu semua, kita juga mengintensifkan program Air Bersih, Perumahan Sangat Murah dan Murah, Penyediaan Transportasi Murah, serta bantuan untuk komunitas nelayan dan kaum miskin perkotaan. Pengalaman menunjukkan apapun situasi yang kita hadapi, dan terlebih ketika negara kita ikut terdampak dari krisis dunia, program-program pro-rakyat ini harus kita lak-sanakan dan bahkan kita tingkatkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tengah kita lakukan saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu situasi ekonomi dunia yang kurang menggembirakan. Menghadapi situasi seperti ini, kita membutuhkan kesiapan mental dan kebijakan yang tepat, sebagai langkah antisipatif maupun respons terhadap ketidakpastian global. Kita akan selalu pastikan kebijakan ekonomi yang kita tempuh tepat, terukur dan menjawab tantangan. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini, akan saya sampaikan dalam pidato siang hari nanti.

Satu hal yang perlu saya tekankan adalah pentingnya menarik pengalaman berharga dari pengelolaan ekonomi di saat krisis. Koordinasi yang baik antara otoritas fiskal, otoritas moneter dan sektor riil sangatlah penting dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi global. Sungguh beruntung bahwa saat ini kita telah memiliki Forum Stabilitas Sistem Keuangan, FSSK, yang awalnya beranggotakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika krisis subprime mortgage terjadi pada 2008, Forum ini mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Saya percaya dengan bergabungnya Otoritas Jasa Keuangan, OJK, akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi setiap gejolak perekonomian dunia.

Penguatan ekonomi domestik juga dilakukan melalui kebijakan untuk terus mendorong berkembangnya inovasi, pemanfaatan teknologi, insentif produksi barang setengah jadi (intermediate goods), serta upaya terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ruang fiskal terus kita perbaiki melalui peningkatan alokasi anggaran terhadap sektor infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik dan energi terbarukan.

Tidak kalah penting dari itu, pemerintah juga terus memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor, pengelolaan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui sejumlah kebijakan fiskal. Optimalisasi penyerapan anggaran juga terus dilakukan.

Melalui hal ini, serta dukungan dan kerja sama semua pihak, kita optimistis kesiapan menghadapi setiap gejolak eksternal menjadi lebih baik lagi, sebagaimana keberhasilan kita melewati krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009 yang lalu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Hal penting kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita perlu terus menjaga toleransi, serta mengelola kerukunan antar dan intra umat beragama di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk semakin menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita harus memaknai kemajemukan ini sebagai anugerah, sekaligus kewajiban untuk mengelolanya secara bijak. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu terus memperkuat toleransi. Kita harus terus mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan mengganggu ketenteraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa kita.

Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dalam landasan kebangsaan yang kita anut, kita tidak membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar belakang agama, sosial dan budaya serta perbedaan identitas lainnya. Seluruh warga negara, apa pun latar belakang sosial dan budayanya, memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan itu, seraya memperkuat persatuan nasional.

Berdasarkan konstitusi, negara juga menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warganya menurut agama dan kepercayaannya. Hendaknya semua orang menghormati aturan konstitusi itu. Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa seseorang atau sebuah kelompok memaksakan keyakinannya kepada mereka yang lain, apalagi disertai dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan.

Saudara-saudara,

Semua yang saya sebutkan tadi merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita perjuangkan. Kita harus memberikan perhatian yang penuh agar toleransi tumbuh makin subur di antara segenap warga negara. Semangat untuk menghormati perbedaan juga perlu terus didorong untuk menumbuhkan kesediaan saling bekerja sama dan saling percaya, di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Secara umum, hubungan antar-kelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk, sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog. Juga apabila semua pemimpin dan tokoh di seluruh Indonesia, apakah pemerintahan, agama, sosial dan budaya, peduli dan mengambil tanggung jawab bersama.

Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu sendiri merupakan ciri dari masyarakat majemuk. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah perbedaan itu menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, saya mengajak para pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta orang tua dan para guru, untuk terus menyemaikan nilai-nilai toleransi, dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Ketika gelombang radikalisme dan ekstrimisme terjadi di banyak belahan dunia, Indonesia harus tetap mampu mengelola kemajemukan kita. Yang kita perlukan dalam hal ini adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.

Saya juga meminta agar insan pers dan media massa ikut memupuk modal sosial, agar tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat majemuk kita.

Tidak kalah pentingnya dengan itu semua, saya juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan dialog. Hindari benturan dan tindak kekerasan. Hendaknya setiap orang dan kelompok bisa menahan diri dari amarah dan amok, kesewenang-wenangan dan pengabaian pada hukum, undang-undang dan konstitusi kita.

Di atas semua itu, marilah kita tumbuhkan solidaritas sosial, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Mari kita ciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara. Itulah gambaran yang saya percaya, merupakan sendi-sendi paling penting dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban, kuat dan bersatu.

Saudara-saudara,

Kita bersyukur bahwa masyarakat internasional sangat menghargai kepeloporan serta kepemimpinan Indonesia dalam ikut memperjuangkan nilai-nilai toleransi serta kemajemukan, melalui dialog antar-keyakinan dan peradaban di tingkat dunia.

Diplomasi Indonesia di tingkat internasional, terus dilakukan secara aktif untuk ikut memperjuangkan toleransi dan kemajemukan. Secara bilateral, saat ini Indonesia memiliki berbagai forum dialog antar-keyakinan, tidak kurang dengan 22 negara. Sejak tahun 2004, Indonesia juga menjadi pemrakarsa berbagai forum dialog serupa, baik di kawasan Asia dan Pasifik, maupun antar-kawasan dalam kerangka Asia Europe Meeting, ASEM.

Di forum multilateral, Indonesia juga menjadi salah satu motor bagi terbentuknya "Aliansi Peradaban" di PBB. Bahkan, tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional tersebut yang melibatkan berbagai unsur penting masyarakat dunia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Hal penting ketiga adalah terkait dengan penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, serta suksesi kepemimpinan nasional. Tahun depan, kita akan melaksanakan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten atau kota dan DPD RI. Setelah itu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun depan merupakan pemilu keempat di era reformasi, yang akan diikuti oleh 12 Partai Politik Nasional dan tiga Partai Politik Lokal di Aceh. Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten atau Kota.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua pemilu ini juga tidak tergolong sedikit. Pemerintah menganggarkan tidak kurang dari Rp17 triliun. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta Pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya.

Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014, akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil; free and fair. Apa yang sudah kita capai dalam tiga pemilu demokratis sebelumnya, perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan.

Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014, dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP, memikul tanggung jawab penuh bagi tersele-nggaranya pemilihan yang demokratis. Hendaknya ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama dan memenuhi segala tugas mereka, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Kita juga berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan Pemilu 2014, sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendaknya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan para pemilihnya, dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya.

Saudara-saudara,

Di tahun 2014, kita juga akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media masa. Wajah-wajah baru juga muncul, ikut meramaikan bursa bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita berharap, setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terdapat angin segar yang membawa dua hal sekaligus: pembaharuan dan kesinambungan, change and continuity.

Mari kita pastikan bahwa setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mari kita pastikan juga, agar para calon secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks. Mari kita pastikan bahwa rakyat memiliki informasi yang cukup, untuk menilai para calon pemimpin mereka. Dan akhirnya, mari kita pastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan itu, berlangsung secara tertib dan transparan.

Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan. Pada akhirnya, kita harus menghormati pilihan mereka. Dalam demokrasi, rakyatlah yang menentukan, bukan sekelompok kalangan, baik itu pihak-pihak yang berkuasa, maupun para pengamat dan insan pers. Marilah kita bertekad untuk memperlakukan setiap suara yang diberikan rakyat, sebagai sebuah dukungan sekaligus sumber kekuatan, -- menjaga integritas moral dan semangat yang kuat, untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini -- bagi siapapun yang terpilih nanti.

Saudara-saudara,

Politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun, nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Dalam bingkai demokrasi, kita harus memastikan bahwa para elite politik memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif, serta pada saat yang sama bersedia pula untuk membangun konsensus, demi kepentingan yang lebih besar yakni sebuah kebaikan bersama.

Mereka yang terpilih di pemilu legislatif, dan mereka yang terpilih dalam Pemilihan Presiden, sama-sama terikat oleh tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partai, kelompok, atau golongannya. Yang terpilih memiliki kewajiban untuk juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suaranya kepada diri atau partainya. Itulah indahnya demokrasi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Hal penting keempat yang akan saya sampaikan, terkait dengan kewajiban Negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Apa yang akan saya sampaikan ini tentulah bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar. Di depan sidang yang mulia ini, kita menyatakan tekad untuk dengan segala upaya, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah, yang secara sah merupakan bagian integral dari NKRI.

Atas dasar tekad itu pula, kita akan bertindak tegas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, konflik Aceh telah berhasil kita akhiri secara damai. Kini saatnya, segenap elemen masyarakat di Aceh membangun masa depan yang lebih sejahtera, aman dan damai. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran, dan kembali ke situasi tidak aman seperti yang kita alami pada masa lalu. Semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu, dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula di Papua, kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua. Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.

Saudara-saudara,

Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Selama ini, kita senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap, agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain

Saudara-saudara,

Itulah empat isu penting dan strategis yang perlu saya sam-paikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu: pengelolaan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global; peme-iharaan kerukunan dan toleransi; penyuksesan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan; serta pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Tentu saja di luar keempat isu itu, negara dan pemerintah akan terus melanjutkan apa yang menjadi prioritas dan agenda utama, contohnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan berbagai kejahatan trans-nasional, serta upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan.

Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya ‘Indonesia Yang Makin Bersih’. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih.

Kita juga terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan terhadap ancaman dan aksi-aksi terorisme. Selain itu upaya konsisten terus kita lakukan dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan penya-lahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kita juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai agenda global terkait dengan ancaman krisis pangan, energi, dan air bersih, serta mitigasi dampak dari perubahan iklim.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Menutup Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak kita semua untuk juga semakin berorientasi kepada Indonesia Masa Depan. Tahun ini, genap 68 tahun kita merdeka. 32 tahun mendatang, pada 2045, kita akan genap 100 tahun merdeka. Untuk itu, mari teguhkan tekad dan langkah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Negara Maju, yang lebih mandiri, adil, dan makmur.

Untuk mempercepat pencapaian cita-cita ini, kita perlu terus meningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda Indonesia harus kita bina dan kembangkan menjadi generasi yang cerdas, bermental tangguh dan toleran. Kaum perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, juga perlu kita berikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, kita juga terus menumbuhkan budaya inovasi, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang inovatif dan kompetitif. Tentu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan ini. Diperlukan dukungan penuh dan sinergisitas dari segenap lapisan masyarakat—baik masyarakat sipil, masyarakat politik, maupun masyarakat ekonomi.

Saya mengajak segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk lebih menggelorakan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju negara maju.

Para pendiri republik telah mewariskan 4 konsensus dasar, atau empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan keempat pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk menyukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan.

Kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudara dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional selama ini.

Kepada saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air yang mengabdi di berbagai pelosok Nusantara—di pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan daerah terpencil nun jauh di sana—Negara sungguh berterima kasih atas perjuangan dan dedikasi saudara-saudara. Saya bergembira, sebagian dari saudara-saudara, hadir di antara kita pada hari ini. Saudara yang ada di balkon atas, adalah para teladan dan putera-puteri bangsa yang berprestasi dalam berbagai bidang pengabdiannya. Saya bangga atas prestasi dan keteladanan saudara semua.

Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Para Presiden dan Wakil Presiden pendahulu saya. Mereka adalah putera-puteri terbaik bang-sa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Sumber: presidenri.go.id - Jumat, 16 Agustus 2013

arifuddinali.blogspot.com

Kamis 13 Des 2012

Infografis Nasional

Bukan Bupati Biasa

Sumber:  TEMPO.CO Infogragi

Perserikatan Bangsa Bangsa

arifuddinali.blogspot.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.

Sistem PBB

Negara anggota. 

Hingga Juli 2011, telah bergabung 193 negara ke dalam lembaga internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Pengamat.
Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris: United Nations General Assembly observers) adalah lembaga internasional, entitas atau negara bukan anggota PBB Sebagai pengamat, negara/lembaga/badan tersebut memiliki hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menandatangani resolusi akan tetapi tidak memiliki hak untuk memberikan suara pada pengambilan suara untuk suatu resolusi. Status Pengamat diberikan oleh Sidang Resolusi Majelis Umum PBB.

Majelis Umum.

United Nations General Assembly hall

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara. Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.

Dewan Keamanan.

Ruangan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan Ekonomi dan Sosial.  

Ruang sidang Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Markas Besar PBB, New York

Dewan Ekonomi dan Sosial ini terdiri atas 18 anggota dengan hak yang sama selama 3 tahun.

Sekretariat (Sekretaris Jenderal).  

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal, dibantu oleh pekerja sipil internasional yang bekerja di seluruh dunia. Sekretariat PBB memberikan dukungan kerja dan pelayanan untuk semua badan PBB lainnya di dalam sistem keseluhan dan mengatur program serta kebijakan yang dijalankan oleh mereka. Sekretariat ini memiliki banyak tugas, dari administrasi operasi pemelihara perdamaian PBB hingga membuat penelitian mengenai tren sosial dan ekonomi dunia.

Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB. Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Sekjen PBB saat ini adalah Ban-ki moon. Pengangkatannya dimulai dari 1 Januari 1997. Masa bakti keduanya dimulai pada 1 Januari 2002 dan akan berakhir pada 31 Desember 2006. Pada 13 Oktober 2006, Dewan Keamanan PBB mengumumkan terpilihnya Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB berikutnya yang akan menjabat selama 5 tahun mulai 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2011.

Dewan Perwalian.

Dewan Perwalian PBB

Dewan Perwalian PBB (bahasa Inggris: United Nations Trusteeship Council) adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-daerah yang demikian oleh karena itu disebut “daerah perwalian”).
Dewan Perwalian PBB mengatur agar daerah-daerah tanpa pemerintahan sendiri dikelola dengan perhatian kepada penduduk setempat dan keamanan dan perdamaian internasional. Daerah perwalian kebanyakan berasal dari mandat Liga Bangsa-Bangsa atau daerah yang diambil dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II, dan semuanya sekarang sudah merdeka atau bergabung dengan negara tetangga. Yang terakhir adalah Palau, yang menjadi bagian dari AS pada Desember 1994.
Karena misinya telah tercapai, Trusteeship Council menghentikan kegiatan pada tanggal 1 November 1994. Saat ini dipimpin oleh Michel Duclos, dengan Adam Thomson sebagai wakil presiden.

Mahkamah Internasional.
Mahkamah Internasional (bahasa Inggris: International Court of Justice atau ICJ) berkedudukan di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB . Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasihat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasihat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari majelis umum , dan beberapa badan-badan antar pemerintah.

Program dan Lembaga

FAO.

Organisasi Pangan dan Pertanian (bahasa Inggris: Food and Agriculture Organization/FAO) berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bermarkas di Roma, Italia, FAO bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian; mempromosikan pembangunan di pedesaan; dan melenyapkan kelaparan. Misalnya, langkah FAO untuk membasmi lalat buah Mediterania dari Lembah Sungai Karibia menguntungkan industri jeruk Amerika Serikat. FAO dibentuk tahun 1945 di Quebec City, Quebec, Kanada. Pada 1951, markasnya dipindahkan dari Washington, D.C., AS ke Roma, Italia. Terhitung 26 November 2005, FAO mempunyai 189 anggota (188 negara dan Komunitas Eropa).


IAEA.

Bendera IAEA

Badan Tenaga Atom Internasional (bahasa Inggris: International Atomic Energy Agency, disingkat IAEA) adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. Markas IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 137 negara. Pada tahun 1981–1997, IAEA dipimpin oleh Hans Blix dan diteruskan oleh Mohamed ElBaradei yang menjabat pada tahun 1997-2009. Pada tanggal 2 Juli 2009, Yukiya Amano dari Jepang terpilih sebagai Ketua IAEA dan mulai menjabat pada bulan Desember 2009. Pada tanggal 7 Oktober 2005, IAEA dan direktur jenderalnya kala itu, Mohamed ElBaradei, mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian atas jasanya membatasi penyebaran senjata nuklir.


ICAO.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (bahasa Inggris: International Civil Aviation Organization, ICAO) adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terncana dan aman. Dewan ICAO mengadopsi standar dan merekomendasikan praktik mengenai penerbangan, pencegahan gangguan campur tangan yang ilegal, dan pemberian kemudahan prosedur lintas negara untuk penerbangan sipil internasional. Assad Kotaite telah bertindak sebagai Presiden Dewan ICAO sejak 1976, tetapi akan mengundurkan diri pada Agustus 2006.


IFAD. 

Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural (bahasa Inggris: International Fund for Agricultural Development disingkat IFAD) adalah sebuah badan dari PBB yang didirikan pada 1977 untuk merespon bencana kelaparan di Sahel. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pendanaan dan menggerakkan sumber-sumber tambahan untuk program-program yang khusus dirancang untuk pengembangan ekonomi wilayah miskin, terutama dengan mengembangkan produktivitas agrikultural.


ILO.
Organisasi Buruh Internasional (bahasa Inggris: International Labour Organisation, disingkat ILO) adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II. Dengan Deklarasi Philadelphia 1944 organisasi ini menetapkan tujuannya. Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional dan ketuanya sekarang adalah Juan Somavia. ILO menerima Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1969.


IMF.

Official Logo for the IMF

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Dari negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu dan Nauru.


IMO.

The IMO flag

Organisasi Maritim Internasional (Bahasa Inggris:International Maritime Organization atau IMO (dulunya dikenal sebagai Inter-Governmental Maritime Consultative Organization atau IMCO)), didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Walaupun telah didirikan sepuluh tahun sebelumnya, IMO baru bisa berfungsi secara penuh pada tahun 1958. Dengan berpusat di London, Inggris, IMO mempromosikan kerja-sama antar-pemerintah dan antar-industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut. IMO dijalankan oleh sebuah majelis dan dibiayai oleh sebuah dewan yang beranggotakan badan-badan yang tergabung di dalam majelis tadi. Dalam melaksanakan tugasnya, IMO memiliki lima komite. Kelima komite ini dibantu oleh beberapa sub-komite teknis. Organisasi-organisasi anggota PBB boleh meninjau cara kerja IMO. Status peninjau (observer) bisa diberikan juga kepada LSM yang memenuhi syarat tertentu. IMO didukung oleh sebuah kantor sekretariat yang para pegawainya adalah wakil-wakil dari para anggota IMO sendiri. Sekretariat terdiri atas seorang Sekretaris Jendral yang secara berkala dipilih oleh Majelis, dan berbagai divisi termasuk Inter-Alia, Keselamatan Laut (Marine Safety), Perlindungan Lingkungan dan sebuah seksi Konferensi.


IPCC.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau "Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim" adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis/ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. Panel ini terbuka untuk semua anggota WMO dan UNEP. Terdapat 6 skenario yang dibuat IPCC untuk melakukan penanggulangan perubahan iklim yang tiap skenario berisikan tentang skenario untuk populasi, pertumbuhan ekonomi, dan persediaan energi. Laporan-laporan dari IPCC sering dikutip dalam setiap perdebatan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Badan-badan nasional dan internasional yang terkait dengan perubahan iklim menganggap panel iklim PBB ini sebagai layak dipercaya. Pada 12 Oktober 2007, IPCC diumumkan sebagai pemenang anugerah Penghargaan Perdamaian Nobel bersama dengan Al Gore "untuk usaha mereka dalam membangun dan menyebar luaskan pengetahuan mengenai perubahan iklim yang disebabkan manusia serta dalam merintis langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan perubahan tersebut."


ITU. 

Bendera ITU

International Telecommunication Union (ITU; dalam bahasa Perancis: Union internationale des télécommunications, dalam bahasa Spanyol: Unión Internacional de Telecomunicaciones) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utamanya meliputi standardisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Fungsinya bagi telekomunikasi hampir sama dengan fungsi UPU bagi layanan pos. ITU merupakan salah satu agensi khusus PBB, yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB.


OHCHR.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa Inggris disebut Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kantor ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993 dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia. Kantor ini dikepalai oleh seorang Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, yang mengkoordinasikan semua aktivitas HAM yang dilakukan oleh sistem PBB dan mengawasi berjalannya Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Komisaris Tinggi yang menjabat sekarang adalah Navanethem Pillay, seorang pengacara dari Afrika Selatan, yang menjabat semenjak 1 September 2008. OHCHR merupakan anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UNCHR.
Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC), dan juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.


UNCTAD.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan.
UNCTAD beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss. UNCTAD mempunyai 400 petugas dan anggaran sebesar $500 juta setahun.


UNDCP.
United Nations International Drug Control Program (UNDCP) dan United Nations Centre for International Crime Prevention (CICP) adalah bagian dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), yang sebelumnya disebut United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention (ODCCP). Organisasi ini bertugas untuk program pengendalian narkoba.


UNDP.

Logo UNDP

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB  adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini yang dibiayai oleh donor. Donor-donor ini biasanya membantu menyediakan ahli dan penasehat , pelatihan, dan perlengkapan pembangunan untuk negara berkembang, dengan menambah pemberian bantuan untuk negara berkembang



UNEP.
United Nations Environment Programme (UNEP) berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan sustainable development di dunia. Organisasi ini didirikan setelah United Nations Conference on the Human Environment pada Juni 1972 dan bermarkas di Nairobi, Kenya. UNEP juga memiliki enam kantor regional. Misi UNEP adalah “melengkapi kepemimpinan dan mendorong hubungankerjasama dalam kepedulian terhadap lingkungan melalui pembentukan inspirasi, pemberian informasi yang memungkinkan rakyat dan bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup mereka tanpa membahayakan generasi penerus bangsa”. UNEP terdiri dari beberapa divisi, termasuk Divisi Teknologi, Industri danEkonomi (DTIE).


UNESCO.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (bahasa Inggris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO) merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. (Artikel 1 dari konstitusi UNESCO). UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris, Perancis, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa institut dan pusat di seluruh dunia. UNESCO memiliki lima program utama yang disebarluaskan melalui: pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial & manusia, budaya, serta komunikasi & informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan-guru; program ilmu internasional; proyek sejarah regional dan budaya, promosi keragaman budaya; kerja sama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya dan alam serta memelihara HAM; dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia.


UNFIP.
United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP) didirikan bulan Maret 1998 oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan. UNFIP bertanggungjawab atas pengaturan dan pengembangan kerjasama di antara badan, departemen, dan program dan sektor pribadi PBB. UNFIP bekerja dengan yayasan dan perusahaan yang mendukung PBB untuk mencari kesempatan untuk kerjasama dan kolaborasi. Contohnya, UNFIP membantu kerja PBB dengan UN Foundation, dimana Ted Turner menyumbang US$1 miliar ke PBB selama 15 tahun, meskipun UNFIP juga bekerja dengan Bill & Melinda Gates Foundation, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Synergos Institute, dan LTB Foundation, di antara lainnya. Sejumlah perusahaan yang menjalani kerjasama dengan UNFIP meliputi Google, Microsoft, dan Ericsson. Daftar lebih lengkap dapat dilihat di situs UNFIP: . Kerjasama yang dikembangkan dan dikelola oleh UNFIP semuanya bekerja untuk mencapai delapan Millennium Development Goals. Cakupan prioritas UNFIP di dalam MDG, sebagaimana dicantumkan di situsnya, adalah kesehatan anak; penduduk dan wanita; lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati, energi, dan perubahan iklim; dan perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia. UNFIP dipimpin oleh Direktur Eksekutif Amir A. Dossal dan dipantau oleh sebuah Dewan Penasehat yang dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal Asha-Rose Migiro. Kantor pusatnya terletak di United Nations Headquarters di New York City. UNFIP adalah komponen dari United Nations Office for Partnerships, yang juga membawahi UN Democracy Fund.


UNFPA.

United Nations Population Fund (UNFPA) memulai operasinya tahun 1969 sebagai United Nations Fund for Population Activities (namanya berubah tahun 1987) dibawah administrasi United Nations Development Fund. Tahun 1971 badan ini ditempatkan dibawah otoritas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNFPA mendukung program di empat wilayah, negara Arab dan Eropa, Asia dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, dan Afrika sub-Sahara. Mereka bekerja di lebih dari 140 negara, teritori dan wilayah. Sekitar tiga perempat staf bekerja di lapangan. Beberapa tugas UNFPA melibatkan penyediaan suplai dan layanan untuk merawat kesehatan. Mereka juga mendorong partisipasi pemuda dan wanita untuk membantu mengembangkan masyarakat mereka yang terkena dampak dari kesehatan yang buruk yang meluas ke berbagai sektor seperti pencegahan penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS. UNFPA bekerja atas kerjasama dengan badan PBB, pemerintah dan komunitas lainnya. Bekerjasama, badan ini meningkatkan kewaspadaan dan mengelola dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai Millennium Development Goals.


UNHCR.
Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (bahasa Inggris: United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR) bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan


UNHRC.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB. Pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat. Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, yaitu Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel) dan tiga negara abstain, yaitu Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan.

 

UN-HABITAT.
United Nations Human Settlements Programme (UN–HABITAT) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tempat tinggal manusia. Didirikan tahun 1978 dan berkantor pusat di markas PBB di Nairobi, Kenya. Diberi tugas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempromosikan secara sosial dan lingkungan kota yang stabil dengan tujuan memberikan perlindungan sama bagi semua orang. Pusat regionalnya disebut 'United Nations Centre for Human Settlements' (Habitat)/(UNCHS), dan berkantor di Nairobi, Rio de Janeiro, dan Fukuoka

UNIC.
Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam Bahasa Inggris disebut United Nations Information Centre (UNIC) merupakan sumber utama informasi tentang sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di negara di mana pusat informasi tersebut berada. Di seluruh dunia, terdapat 63 Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berupaya menyediakan informasi bagi masyarakat umum dalam bahasa-bahasa lokal. Selain itu, pusat-pusat informasi ini juga berhubungan dengan institusi pendidikan dan media setempat, juga membangun kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam berbagai isu yang berhubungan dengan cakupan kinerja PBB.
Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan bagian dari Departemen Informasi Publik PBB, dan beroperasi di berbagai belahan dunia.


UNICEF.
United Nations Children's Fund (UNICEF)  atau Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. UNICEF mendapatkan Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1965.Klub Spanyol FC Barcelona mendukung UNICEF dengan memasang logo badan PBB itu pada seragam para pemainnya tanpa imbalan finansial.

UNIDO.  

United Nations Industril Devolepment Organization

Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. UNIDO bermarkas di Vienna, Austria dan merupakan anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.



UNOCHA.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau yang dalam Bahasa Inggris disebut Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada Desember 1991 oleh Resolusi Majelis Umum No. 46/182. Resolusi ini dibuat untuk memperkuat respon PBB dalam membantu menangani keadaan darurat dan bencana alam yang kompleks, dengan mendirikan Departemen Urusan Kemanusiaan PBB, dan mengganti Kantor Koordinator Bencana PBB, yang telah dibentuk pada tahun 1972. Di tahun 1998, Departemen Urusan Kemanusiaan PBB digabung dengan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB dan didesain untuk menjadi focal point PBB dalam berbagai urusan bencana utama. Mandat dari kantor ini juga diperluas untuk mencakupi koordinasi respon kemanusiaan, pembentukan kebijakan dan advokasi kemanusiaan. Kantor ini merupakan pengamat dalam Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB ini merupakan badan antar-agensi, melayani badan-badan PBB dan LSM dalam sektor kemanusiaan. Salah satu dari hasil kerja utama kantor ini adalah Consolidated Appeals Process, sebuah alat advokasi dan perencanaan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan secara bersama dalam berbagai keadaan darurat.


UNODC.
Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau yang dalam Bahasa Inggris disebut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurusi kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan, yang mengkombinasikan Program Kontrol Narkona Internasional PBB (UNDCP) dan Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan. Kantor ini adalah anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diberikan nama Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan di tahun 2002.


UNRWA.
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) adalah sebuah badan pembangunan bantuan dan manusia, memberikan pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan bantuan darurat kepada empat ratus ribu pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania, Lebanon dan Syria, juga di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Merupakan satu-satunya badan yang ditujukan untuk membantu pengungsi dari satu daerah atau konflik tertentu. Terpisah dari UNHCR, Badan Pengungsi PBB, yang merupakan satu-satunya badan PBB lain yang membantu pengungsi, ditujukan pada semua pengungsi di seluruh dunia.

UNU.
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, atau United Nations University (UNU) adalah lengan akademik Perserikatan Bangsa Bangsa yang didirikan pada tahun 1973, yang melayani tujuan dan prinsip dari Piagam PBB. Universitas PBB melakukan berbagai penelitian tentang berbagai masalah global yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian dari PBB maupun negara-negara anggotanya. Meskipun memiliki status universitas, Universitas PBB tidak sepenuhnya berjalan sebagai sebuah institusi pendidikan yang komprehensif. Universitas PBB berfungsi sebagai think tank untuk sistem PBB, serta menjadi jembatan antara PBB dan para akademisi internasional dan pembuat kebijakan. Universitas PBB dipimpin oleh seorang rektor, yang merupakan pejabat kepala akademis dan administratif yang juga diangkat sebagai Wakil Sekretaris-Jenderal PBB. Universitas PBB bermarkas di Tokyo, Jepang dengan wakil rektorat berada di Bonn, Jerman serta kantor-kantor penghubung di Markas Besar PBB di New York dan di Markas Besar UNESCO di Paris. Rektor Universitas PBB saat ini adalah Prof. Dr. Konrad Osterwalder. Salah satu rektor Universitas PBB sebelumnya adalam warga negara Indonesia, Soedjatmoko, yang ditunjuk sebagai rektor Universitas PBB pada 10 April 1980.


UNV.
Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai United Nations Volunteers (UNV) adalah sebuah program PBB yang mengadvokasi peran kesukarelaan atau volunterisme dalam pembangunan, mengintegrasikan para relawan dalam program-program pembangunan, dan memobilisasi para relawan dalam proyek-proyek pembangunan. Program ini dijalankan sebagai rekanan pembangunan bagi badan-badan PBB melalui penyediaan tenaga sukarela pada program-program pembangunannya. Relawan PBB membantu pelaksanaan pemilihan umum dalam skala lokal maupun nasional, hingga menjadi tenaga bantuan di berbagai proyek kemanusiaan maupun penjaga perdamaian. Relawan PBB memenuhi satu pertiga jumlah masyarakat sipil yang bekerja untuk Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Relawan PBB dibentuk oleh Majelis Umum PBB dan dioperasikan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). Serta bermarkas besar di Bonn, Jerman dengan dua kantor penghubung di Tokyo, Jepang dan New York, Amerika Serikat. Kini, Relawan PBB secara langsung memobilisasi lebih dari 7.500 orang setiap tahunnya. Semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1971, Relawan PBB telah melibatkan lebih dari 50.000 relawan untuk bekerja di lapangan dalam berbagai aspek pekerjaan di negara berkembang. Para kandidat relawan direkrut dari negara maju maupun dari negara berkembang. Lebih dari 75% Relawan PBB berasal dari negara berkembang, dan lebih dari 40% Relawan ditugaskan di negaranya sendiri.

 

 

UN Women.
UN Women atau Entitas Perserikaan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan, adalah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. UN Women dibentuk oleh Resolusi Majelis Umum nomor 64/289, dan mulai dioperasionalisasikan semenjak Januari 2011. Mantan Presiden Chile, Michelle Bachelet, diangkat sebagai Direktur Eksekutif pertama UN Women. UN Women menggantikan entitas sebelumnya yaitu UNIFEM, dan juga merupakan anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UNWTO.
Organisasi Pariwisata Dunia atau OPD (bahasa Inggris: World Tourism Organization/WTO) adalah salah satu badan dari PBB yang menangani masalah pariwisata. Markas besarnya berada di Madrid, Spanyol.

UPU,
UPU (merupakan singkatan dari Universal Postal Union) merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1874. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan perangko. Universal Postal Union bermarkas di Bern, Swiss. UPU memiliki anggota lebih dari 200 negara. Organisasi ini bermarkas di Bern, Swiss, dengan 50 kantor wilayah dan beberapa institut dan pusat di seluruh dunia. UPU memiliki dua program utama yang disebarluaskan melalui: pengiriman barang, perangko.


WFP.
WFP (World Food Programme) atau Program Pangan Dunia didirikan oleh FAO pada 1960. Bermarkas besar di Kota New York, WFP memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang untuk program pangan di negara-negara berkembang. WFP merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekanankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan program pangan.

WHO.
Organisasi Kesehatan Dunia (bahasa Inggris: World Health Organization/WHO) adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Direktur Jendral sekarang adalah Margaret Chan (menjabat mulai 8 November 2006). WHO mewarisi banyak mandat dan persediaan dari organisasi sebelumnya, Organisasi Kesehatan, yang merupakan agensi dari LBB.

 WIPO.
Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau disebut juga World Intellectual Property Organization (WIPO) (bahasa Perancis : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle atau OMPI) adalah merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan "untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia."
WIPO saat ini beranggotakan 184 negara, serta menyelenggarakan 23 perjanjian internasional , dengan kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. Vatikan dan hampir seluruh negara anggota PBB merupakan anggota WIPO. Negara-negara yang tidak menjadi anggota WIPO ini adalah Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Palestina, Republik Demokrasi Arab Sahrawi, Kepulauan Solomon , Taiwan, Timor Leste, Tuvalu, dan Vanuatu.


WMO.
Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) adalah sebuah organisasi antarpemerintah dengan keanggotaan 188 Negara dan Teritori Anggota. Berasal dari International Meteorological Organization (IMO), yang didirikan tahun 1873. Dibentuk tahun 1950, WMO menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meteorologi (cuaca dan iklim), hidrologi dan geofisika. Memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss. Presidennya Alexander Bedritsky dan Sekretaris Jenderalnya Michel Jarraud. Bulan Juni 1976, dalam tanggapan terhadap laporan pers yang memprediksikan peristiwa seperti Zaman Es Kecil, Organisasi Meteorologi mengeluarkan peringatan bahwa pemanasan iklim global yang signifikan dapat menyebabkan zaman es

 

Resolusi

 

Majelis Umum.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly resolution adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi ke dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Walaupun semua badan PBB dapat mengeluarkan resolusi, dalam praktiknya resolusi paling sering yang dikeluarkan adalah resolusi oleh Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Resolusi Majelis Umum resolusi biasanya memerlukan suatu mayoritas sederhana (50% dari semua suara ditambah satu) untuk lolos. Namun, jika Majelis Umum menentukan bahwa masalah adalah sebuah "pertanyaan penting" dengan suara mayoritas sederhana, maka dua pertiga mayoritas diperlukan; "pertanyaan penting" adalah mereka yang menangani secara signifikan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, penangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pengusiran anggota, pengoperasian sistem perwalian, atau pertanyaan anggaran .
Meskipun Relolusi Majelis Umum umumnya tidak mengikat terhadap negara-negara anggota, resolusi internal dapat mengikat pengoperasian itu sendiri, misalnya terhadap masalah-masalah anggaran dan prosedur.


Dewan Keamanan.
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Inggris: United Nations Security Council resolution) adalah resolusi PBB yang ditetapkan lewat pemungutan suara oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB dengan "tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional". Piagam PBB menetapkan (dalam Pasal 27) bahwa konsep resolusi pada non-prosedural jika hal itu diadopsi sembilan atau lebih, dari lima belas anggota Dewan Keamanan untuk memilih resolusi serta jika tidak dipergunakannya "hak tolak" oleh salah satu dari lima anggota tetap.

Topik Terkait

Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang "penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa", kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus - 2 November, 2949)

 
Bendera. Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama kali digunakan pada 20 Oktober 1947. Bendera PBB memuat lambang PBB berwarna putih dengan latar belakang berwarna biru. Lambang PBB terdiri dari proyek peta dunia yang berpusat di kutub utara yang diapit oleh ranting Zaitun. Ranting Zaitun melambangkan simbol untuk perdamaian, serta peta dunia yang melambangkan semua masyarakat dunia.
Sebuah bendera yang mirip pertama kali dipresentasikan dalam bentuk yang sedikit berbeda dari bentuk sekarang pada konferensi di San Fransisco, April 1945 yang berbeda dalam penggambaran Bumi. Bendera tersebut kemudian disebarkan kepada setiap delegasi dan media. Tahun 1946, sebuah komite UNO (United Nations Organization nama awal untuk PBB) diberi tugas untuk membuat rancangan tetap yang dipresentasikan pada 2 Desember 1946 dan kemudian diterima oleh sidang UNO pada 7 Desember 1946. Peta dunia pada versi terdahulu terputar 90 derajat ke arah timur dibandingkan dengan versi sekarang. Perubahan tersebut, menurut konferensi pers yaitu untuk memindahkan Amerika Utara Putih dan biru adalah warna-warna resmi dari PBB.

Markas Besar

Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City, dilihat dari Sungai Timur.

Markas Besar PBB di New York adalah lokasi terpenting dan tempat utama Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang. Di sinilah Sidang Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB bersidang. Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial bergantian secara tahun dengan lokasi di Jenewa. Selain itu di sini terdapat gedung Sekretariat PBB.
Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, Markas Besarnya berada di London. Namun pada tanggal 24 Oktober 1949 batu pertama Markas Besar PBB diletakkan di New York. Untuk itu John D. Rockefeller II menghibahkan sekitar 7 hektare tanah di tepi timur Manhattan kepada PBB sebagai asetnya dan sebagai sebuah wilayah Teritorial Internasional. Pada 1951 gedung-gedung utama kompleks ini selesai yaitu Gedung Sidang Umum, gedung-gedung konferensi dan gedung Sekretariat yang tingginya 39 lantai ini. Lalu pada tahun 1961, dibangunlah perpustakaan Dag-Hammarskjöld dan antara tahun 1969-1976 dibangun Gedung UN-Plaza yang berfungsi sebagai hotel dan gedung kantor.
Markas PBB lainnya berada di Jenewa, Wina dan Nairobi.

Piagam
Rio+20
Tanda Penghargaan
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa

 Arief