Kota Padang

Lambang

 

arifuddinali.blogspot.com -Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut namun memiliki daerah perbukitan yang ketinggiannya mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) tahun 2012, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 871.534 jiwa yang didominasi oleh etnis Minangkabau dan mayoritas masyarakat di kota ini menganut agamaIslam.

Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di muara Batang Arau lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hari jadi kota ini ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan hari terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Selama penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini Kota Padang menjadi pusat perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, disebabkan keberadaan sejumlah perguruan tinggi (termasuk Universitas Andalas, kampus tertua di luar Pulau Jawa) dan fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini banyak dikenal sebagai sebutan lain untuk etnis Minangkabau, dan juga digunakan untuk menyebut masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang.

 

Sejarah

Muara Padang pada tahun 1883-1889 (litografi berdasarkan cat air oleh Josias Cornelis Rappard)

Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata padang juga dapat bermaksud pedang. Menurut tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari Dataran Tinggi Minangkabau (darek). Tempat permukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17 kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.

Kehadiran bangsa asing di Kota Padang diawali dengan kunjungan pelaut Inggris pada tahun 1649. Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak. Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan permukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, sebagaimana diketahui dari surat Regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang. 

Gerbang bertuliskan ucapan selamat datang dalam bahasa Belanda yang dibuat untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum di Padang pada Maret 1916

Beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada tahun 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda Keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini. Namun, setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepada VOC. Pada tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatera (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada 1 Maret 1906.

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali kota Padang.

Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah. Saat ini, Kota Padang sedang diusulkan untuk berubah status menjadi kota metropolitan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012, wilayah Metropolitan Padang meliputi Kota Padang, Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Arosuka (Kabupaten Solok), Kota Solok, dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan).

Panorama Kota Padang di sehiliran Batang Arau pada abad ke-19.

Geografi

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% luas Kota Padang (± 434,63 km²) merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (di antaranya yaitu Pulau Sikuai dengan luas 4,4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.

Secara geografis, Kota Padang termasuk salah satu daerah rawan gempa bumi. Pada tahun 1833, Residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan 8.6–8.9 skala Richter di Padang yang menimbulkan tsunami. Sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami di pesisir Kota Padang dan menyebabkan kerusakan pada kawasan Pantai Air Manis.

Sungai Batang Arau

Pada 30 September 2009, kota ini kembali dilanda gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter, dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25% infrastruktur yang ada di kota ini. Dalam kunjungan serta mengawasi secara langsung proses evakuasi dan pemulihan karena bencana ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengutamakan kegiatan tanggap darurat kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi serta rekonstruksi. Pada 27 Oktober 2010 presiden kembali ke kota ini untuk meninjau dan memastikan kegiatan tanggap darurat atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai.

Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C–32 °C pada siang hari dan 22 °C–28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%–81%. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut

Etnis

Uda dan Uni Kota Padang 2012 dengan pakaian tradisional etnis Minangkabau.

Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil. Orang Minang di Kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk Kota Padang, 91% berasal dari etnis Minangkabau.

Orang Nias sempat menjadi kelompok minoritas terbesar pada abad ke-19. VOC membawa mereka sebagai budak sejak awal abad ke-17. Sistem perbudakan diakhiri pada tahun 1854 oleh Pengadilan Negeri Padang. Pada awalnya mereka menetap di Kampung Nias, namun kemudian kebanyakan tinggal di Gunung Padang. Cukup banyak juga orang Nias yang menikah dengan penduduk Minangkabau. Selain itu, ada pula yang menikah dengan orang Eropa dan Tionghoa. Banyaknya pernikahan campuran ini menurunkan persentase suku Nias di Padang.

Belanda kemudian juga membawa suku Jawa sebagai pegawai dan tentara, serta ada juga yang menjadi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pada abad ke-20 orang Jawa kebanyakan datang sebagai transmigran. Selain itu, suku Madura, Ambon dan Bugis juga pernah menjadi penduduk Padang, sebagai tentara Belanda pada masa perang Padri. Penduduk Tionghoa datang tidak lama setelah pendirian pos VOC. Orang Tionghoa di Padang yang biasa disebut dengan Cina Padang, sebagian besar sudah membaur dan biasanya berbahasa Minang. Pada tahun 1930 paling tidak 51% merupakan perantau keturunan ketiga, dengan 80% adalah Hokkian, 2% Hakka, dan 15% Kwongfu.

Suku Tamil atau keturunan India kemungkinan datang bersama tentara Inggris. Daerah hunian orang Tamil di Kampung Keling merupakan pusat niaga. Sebagian besar dari mereka yang bermukim di Kota Padang sudah melupakan budayanya. Orang-orang Eropa dan Indo yang pernah menghuni Kota Padang menghilang selama tahun-tahun di antara kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi perusahaan Belanda (1958).

Agama

Masjid Raya Ganting, merupakan masjid tertua di Padang

Mayoritas penduduk Kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di Kota Padang.

Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution. Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini. Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.

Gereja katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933 di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.

Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-13.

-wikipedia -
 

Kota Pekanbaru

 

Lambang

arifuddinali.blogspot.com - Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II,dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya

Slogan: BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis)

Sejarah

Sultan Siak beserta Dewan Menteri serta Kadi Siak tahun 1888

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.
Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan

Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini.

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan

Komposisi agama di Kota Pekanbaru
Agama	Jumlah (%)
Islam	84,8
Kristen	9,6
Buddha	3,46
Katolik	1,25
Lain-lain	0,89
Sumber: Sensus 2010

-wiki-

Provinsi Kalimantan Utara

arifuddinali.blogspot.com - Kalimantan Utara adalah sebuah Provinsi baru yang mencakup lima kabupaten kota antara lain, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan dan berbatasan dengan Sabah Malaysia di utara, Serawak Malaysia di barat, Kalimantan Timur di selatan dan Laut Sulawesi di timur.

Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia (ke-34), resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

Kalimantan Utara

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Brunei dan sebagian besar Sabah adalah wilayah mandala negara Kesultanan Brunei yang berbatasan dengan mandala negara Kerajaan Berau. Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang. Namun belakangan Nagri Marancang diklaim sebagai wilayah pengaruh Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut. Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).

Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kedua-duanya, yaitu negeri Kesultanan Bulungan dan negeri Kerajaan Tidung merupakan bekas daerah bagian milik dari negara Berau yang telah melepaskan diri. Namun Kerajaan Berau menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan dan negeri Tidung masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu [bekas bawahan Brunei]. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan dan negeri Tidung sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei dan negeri Tidung dibawah kekuasaan menantu Raja Tidung yang merupakan Pangeran dari Sulu, namun kedua negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau. Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya di Borneo (Kalimantan) berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan daerah bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kotawaringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung alias mantan Kerajaan Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.
 

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.

BERITA

Kaltara persiapan tiga tahun merugikan rakyat
Masyarakat Kaltara Tidak Ikut pemilu 2014
Provinsi Kalimantan Utara dan 4 Kabupaten Baru di Sahkan
Kaltara disahkan, KPU bingung


Kaltara 

• Kaltara Diketok Bareng 8 DOB Lainnya 
• Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Disetujui 
• Awang: Kaltara Cukup Rp300 Miliar
• Pemerintah Pusat Masih Proses Usulan Provinsi Kaltara
• 16 Mei Kaltara Dibahas Bersama Pemerintah
• Kaltara Layak Dapat Otsus Infrastruktur
• Segera Lahir Provinsi Kalimantan Utara
• Pj Gubernur Kaltara Belum Dibahas
• Fattah Calon Kuat Ketua DPRD Kaltara
• Gubernur Kaltim 1.000 Persen Dukung Provinsi Kaltara
• Dua Srikandi Bakal Jadi Pimpinan DPRD Kaltara
• Paripurna DPR Tetapkan Empat RUU Menjadi Usul Inisiatif Dewan
• klik

Berdasarkan prinsip effectivities perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan fungsi Negara pada suatu wilayah yang berdampak pada rawannya wilayah perbatasan RI baik darat, laut dari upaya pencaplokan seperti di Sebatik dan Krayan serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan dan pencaplokan wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat.

Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara merupan open gates ke Malaysia (Sabah), Philipina Selatan dan Brunei Darussalam. Provinisi Kalimanta Utara, berada pada posisi strategis sehingga dikembangkan untuk menjadi kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang bisa membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

“Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara Pulau Kalimantan, dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensi menjaga kedaulatan dan martabat dan NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia.

Kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, dimana masyarakat yang tinggal didaerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasan sebagian besar merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di Negara tetangga lebih baik.

AR

Kota Banda Aceh

arifuddinali.blogspot.com - Kota Banda Aceh adalah salah satu kota sekaligus ibu kota provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

1. Sejarah

Banda Aceh atau Banda Aceh Darussalam telah dikenal sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1205 dan merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota ini didirikan pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601H (22 April 1205) oleh Sultan Alaidin Johansyah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri^[3]. Berdasarkan hal tersebut maka diaturlah Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988 yang menetapkan tanggal 22 April 1205 sebagai tanggal berdirinya kota tersebut.

Banda Aceh Darussalam pernah menderita kehancuran pada waktu pecah "Perang Saudara" antara Sultan yang berkuasa dengan adik-adiknya, peristiwa ini dilukiskan oleh Teungku Dirukam dalam karya sastranya, Hikayat Pocut Muhammad.^[r]

Selain itu dalam beberapa catatan sejarah, diketahu bahwa Laksamana dari kerajaan Cina, Cheng Ho pernah singgah di Banda Aceh dalam ekspedisi pertamanya antara tahun 1405 - 1407 setelah singgah terlebih dahulu di Palembang. Pada saat itu kerajaan Aceh dikenal dengan kerajaan Samudera Pasai. Pada saat itu Cheng Ho memberikan lonceng raksasa "Cakra Donya" kepada Sultan Aceh,^[r] yang kini tersimpan di museum Banda Aceh.

Pada saat terjadi perang melawan ancaman kolonialisme, Banda Aceh menjadi pusat perlawanan Sultan dan rakyat Aceh selama 70 tahun sebagai jawaban atas ultimatum Kerajaan Belanda yang bertanggal 26 Maret 1837. Setelah rakyat Aceh kalah dalam peperangan ini maka diatas puing kota ini pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Kutaraja yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Van Swieten di Batavia dengan beslit yang bertanggal 16 Maret 1874.

Pergantian nama ini banyak terjadi pertentangan di kalangan para tentara Kolonial Belanda yang pernah bertugas dan mereka beranggapan bahwa Van Swieten hanya mencari muka pada Kerajaan Belanda karena telah berhasil menaklukkan para pejuang Aceh dan mereka meragukannya.

Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan hasil SPAN2005 (Population Census in Aceh and Nias, 2005) jumlah penduduk Kota Banda Aceh pasca tsunami adalah sebesar 177.881 jiwa.

 

2. Geografi

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16' 15" - 05° 36' 16" Lintang Utara dan 95° 16' 15" - 95° 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut.

3. Pemerintahan

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Mawardi Nurdin.^[5] Ia terpilih dalam Pilkada pada 11 Desember 2006, yang berpasangan dengan Illiza Saaduddin Djamal (politisi Partai Persatuan Pembangunan). Sebelumnya, Mawardi yang merupakan Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Kota Banda Aceh, juga pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Walikota Banda Aceh yang dilantik Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Azwar Abubakar pada 8 Februari 2005. Pelantikan itu sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21/52/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Banda Aceh. Mawardi Nurdin menjabat sebagai Walikota Banda Aceh setelah wali kota sebelumnya Syarifudin Latief dipastikan meninggal dunia akibat bencana tsunami. Dalam surat keputusan itu juga disebutkan masa menjabat sebagai PjS Walikota Banda Aceh paling lama enam bulan sejak pelantikan.

 

4. Daftar Walikota Banda Aceh

No.	Foto	Nama	Dari	Sampai	Ket
1.		Teuku Ali Basyah	1957	1959
2.		Teuku Oesman Yacoub	1959	1967
3.		T. Mohd. Syah	1967	1968
4.		T. Ibrahim	1968	1970
5.		Teuku Oesman Yacoub	1970	1973
6.		Drs. Zein Hasjmy Ec	1973	1978
7.		Drs. Djakfar Ahmad MA	1978	1983
8.		Drs. Baharuddin Yahya	1983	1993
9.		Drs. Said Hussain Al-Haj	1993	1998
10.		Drs. Muhammad Y	1998	1998	PLT Walikota madya
11.		Drs. Zulkarnain	1998	2003
12.		Drs. H. Syarifuddin Latif	2003	2004	Pj Walikota
13.		Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc	2005	2006	Pj Walikota
14.		Drs. Razali Yussuf	2006	2007	Pj Walikota
15.		Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc	2007	2012
16.		Drs. T. Saifuddin TA, M.Si	2012	Sekarang	Pj Walikota

4.1 Kecamatan

Pembagian Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kemudian berkembang menjadi 9 kecamatan yaitu:

1. Baiturrahman
2. Banda Raya
3. Jaya Baru
4. Kuta Alam
5. Kuta Raja
6. Lueng Bata
7. Meuraksa
8. Syiah Kuala
9. Ulee Kareng

5. Kota kembar

1. Samarkand, Uzbekistan^[6]
2. Apeldoorn, Belanda^[7][8]

 

6. Galeri

• 

  Miniatur Masjid Baiturrahman Banda Aceh
• 

  Pesisir Banda Aceh pada 12 Februari 2005
• 

  Citra Satelit Banda Aceh sebelum dan sesudah Tsunami 2004
• 

  Pasar Peunayong, Banda Aceh
• 

  Gambar Banda Aceh oleh François Valentijn (1724-1726)
• 

  Pemandangan jalan di Kutaraja di tahun 1920-an
• 

  Kratonlaan ("Jalan Kraton") di Kutaraja (1892-1905)

 

7. Referensi

1. "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.
2. acehprov.go.id Jumlah Penduduk
3. "Pemerintah Kota Banda Aceh - Sejarah"
4. "Banda Aceh, Indonesia - Solar energy and surface meteorology". 1 Agustus 2011.
5. www.bandaacehkota.go.id Mawardi Nurdin
6. "Banda Aceh - Samarkand".
7. "Dutch - Indonesian sister cities".
8. "Sister Cities".

 

8. Pranala Luar

• (Indonesia) Kopi Luwak Aceh Gayo
• (Indonesia) Situs Resmi Pemerintah Kota Banda Aceh
• (Indonesia) Profil di Situs Resmi Pemerintah Provinsi Aceh
• (Indonesia) Situs Resmi Bappeda Kota Banda Aceh
• (Indonesia) Universitas Syiah Kuala

Moto: Saboeh Pakat Tabangun Banda
Lokasi Kota Banda Aceh di Pulau Sumatera
Kota Banda  Aceh Letak Kota Banda Aceh di Indonesia
Koordinat: 5°33′N 95°19′E
Negara	Indonesia
Hari jadi	22 April 1205
Pemerintahan
- Walikota	Ir. Mawardi Nurdin, M.Eng.
- DAU	Rp. 406.687.627.000,- (2011)[1]
Luas
- Total	61,36 km2
Populasi (2009)[2]
- Total	212.124
- Kepadatan	3.457/km²
Zona waktu	WIB (UTC+7)
Kode telepon	+62 651
SNI 7657:2010	BNA
Kecamatan	9
Situs web	www.bandaacehkota.go.id

Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba.

1. Sejarah

Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. John Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra, dan seorang Tionghoa.^[9]

Pemandangan udara kota Medan pada tahun 1920-an

Daerah Kesawan tahun 1920-an

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapMedan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luai untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.Sejak tahun 1950, s hampir delapan belas kali lipat.

Geografi

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Deli Serdang
Barat	Kabupaten Deli Serdang
Timur	Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

 

Sungai

Sedikitnya ada sembilan sungai yang melintasi kota ini:

• Sungai Belawan
• Sungai Badera
• Sungai Sikambing
• Sungai Putih
• Sungai Babura
• Sungai Deli
• Sungai Sulang-Saling
• Sungai Kera
• Sungai Tuntungan

Selain itu, untuk mencegah banjir yang terus melanda beberapa wilayah Medan, pemerintah telah membuat sebuah proyek kanal besar yang lebih dikenal dengan nama Medan Kanal Timur.

 

Demografi

Tahun	Penduduk
2001	1.926.052
2002	1.963.086
2003	1.993.060
2004	2.006.014
2005	2.036.018
2007	2.083.156
2008	2.102.105
2009	2.121.053[13]
2010	2.109.339[6][7][8]

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Dengan demikian Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa.^[6][7][8] Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan.^[6][7][8]

Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju (komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.

Laju pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan—tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kapadatan penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per km² pada tahun 2004. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan Penduduk tertinggi ada di kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area, dan Medan Timur. Pada tahun 2004, angka harapan hidup bagi laki-laki adalah 69 tahun sedangkan bagi wanita adalah 71 tahun.

Mayoritas penduduk kota Medan sekarang ialah Suku Jawa, dan suku-suku dari Tapanuli (Batak, Mandailing, Karo). Di Medan banyak pula orang keturunan India dan Tionghoa. Medan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi orang Tionghoa cukup banyak.

Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jl. Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India.

Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan dihuni 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang berketurunan Eropa, 35.009 berketurunan Indonesia, 8.269 berketurunan Tionghoa, dan 139 lainnya berasal dari ras Timur lainnya.

Perbandingan etnis di Kota Medan pada tahun 1930, 1980, dan 2000

Etnis	Tahun 1930	Tahun 1980	Tahun 2000
Jawa	24,89%	29,41%	33,03%
Batak	2,93%	14,11%	20,93%*
Tionghoa	35,63%	12,8%	10,65%
Mandailing	6,12%	11,91%	9,36%
Minangkabau	7,29%	10,93%	8,6%
Melayu	7,06%	8,57%	6,59%
Karo	0,19%	3,99%	4,10%
Aceh	--	2,19%	2,78%
Sunda	1,58%	1,90%	--
Lain-lain	14,31%	4,13%	3,95%
Sumber: 1930 dan 1980: Usman Pelly, 1983; 2000: BPS Sumut *Catatan: Data BPS Sumut tidak menyenaraikan "Batak" sebagai suku bangsa, total Simalungun (0,69%), Tapanuli/Toba (19,21%), Pakpak (0,34%), dan Nias (0,69%) adalah 20,93%

Angka Harapan Hidup penduduk kota Medan pada tahun 2007 adalah 71,4 tahun, sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 adalah 148.100 jiwa.

 

Kehidupan sosial

Pekerjaan

Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatra dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Setelah kemerdekaan, sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik, dikuasai oleh orang-orang Mandailing. Sedangkan profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi, seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan, mayoritas digeluti oleh orang Minangkabau.^[14]

Pola pemukiman

Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota, banyak yang tinggal di pinggiran kota. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75% dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah pemekaran dan perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Orang Mandailing juga memilih tinggal di pinggiran kota yang lebih nyaman, oleh karena itu terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Mandailing untuk menjual rumah dan tanah mereka di tengah kota, seperti di Kampung Mesjid, Kota Maksum, dan Sungai Mati.^[14]

Situs pariwisata

Istana Maimun

Ada banyak bangunan-bangunan tua di Medan yang masih menyisakan arsitektur khas Belanda. Contohnya: Gedung Balai Kota lama, Kantor Pos Medan, Menara Air (yang merupakan ikon kota Medan), Titi Gantung - sebuah jembatan di atas rel kereta api, dan juga Gedung London Sumatera.

Selain itu, masih ada beberapa bangunan bersejarah, antara lain Istana Maimun, Mesjid Raya Medan, dan juga rumah Tjong A Fie di kawasan Jl. Jend. Ahmad Yani (Kesawan).

Daerah Kesawan masih menyisakan bangunan-bangunan tua, seperti bangunan PT. London Sumatra, dan ruko-ruko tua seperti yang bisa ditemukan di Penang, Malaysia dan Singapura. Ruko-ruko ini, kini telah disulap menjadi sebuah pusat jajanan makan yang ramai pada malam harinya. Saat ini Pemerintah Kota merencanakan Medan sebagai Kota Pusat Perbelanjaan dan Makanan. Diharapkan dengan adanya program ini menambah arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan ke kota ini.

Di daerah Kesawan ini, terdapat Kantor Notaris/PPAT Hj. Chairani Bustami, S.H. yang merupakan salah satu Notaris tertua di Medan, setelah Alm. A.P. Parlindungan, S.H. Saat ini Hj. Chairani telah pensiun dan aktif mengajar di Universitas Sumatera Utara. Aktivitas kantor ini kemudian digantikan oleh putra-putrinya yang juga meneruskan profesi orang tuanya sebagai Notaris.

 

Bangunan Tua

• Kantor Balai Kota
• Kantor Pos Pusat
• Stasiun Kereta Api Lama
• Menara Bakaran Batu
• Istana Maimoon
• Menara Air Tirtanadi
• Tjong A Fie Mansion
• PT PP London Sumatera
• Gedung Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

 

Hotel

• Grand Angkasa International Hotel
• Danau Toba International Hotel
• JW Marriott
• Grand Aston City Hall
• Grand Swissbell Hotel
• The Aryaduta Hotel
• Hotel Citi International
• Santika Premiere Dyandra Hotel
• Hotel Deli River
• Garuda Plaza Hotel
• Alpha Inn
• Grand Delta Hotel
• Asean International Hotel
• Hotel Soechi International
• Hotel Tiara Medan
• Hotel Haji Amir

 

Tempat Ibadah

• Masjid Raya Al-Mashun
• Masjid Al-Musabbihin Tasbi
• Masjid Al-Huda
• Graha Bunda Maria Annai Velangkani
• Katedral Roma Katholik
• Kuil Shri Mariamman
• Maha Vihara Maitreya
• Kelenteng Gunung Timur

 

Wisata Kuliner

• Merdeka Walk, pusat jajanan 24 jam yang terletak di Lapangan Merdeka Medan dan tepat berada di seberang Balai Kota Medan.
• Ramadhan Fair, khusus dibuka pada saat bulan puasa (Ramadhan) terletak bersebelahan dengan Mesjid Raya Medan.
• Kuliner Pagaruyung, masakan India & Indonesia di daerah "Kampung Keling" ("Kampung Madras").
• Pasar Merah Square, terletak di Jalan H.M. Jhoni, berdekatan dengan Kampus ITM & UMSU.
• Amaliun Food Court, terletak di Jalan Amaliun, dekat dengan Yuki Simpang Raya.
• Jalan Dr. Mansyur (Kampus USU), pilihan berbagai cafe yang menawarkan beragam hidangan.
• Jalan Semarang, masakan Tionghoa pada malam hari.

 

Transportasi

Darat

Tampak dua becak motor sedang melintas di jalanan Medan.

Terminal yang melayani warga Medan:

• Terminal Sambu
• Terminal Pinang Baris
• Terminal Amplas

Laut

Kuli Cina dari Shantou melabuh di Belawan.

Pelabuhan Belawan terletak di bagian utara kota. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan Indonesia tersibuk di luar pulau Jawa. Layanan kapal feri menghubungkan Belawan dengan Penang, Malaysia.

 

Udara

Bandar Udara Internasional Polonia yang terletak tepat di jantung kota, menghubungkan Medan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Gunung Sitoli serta Kuala Lumpur, Penang, Ipoh, Alor Setar di Malaysia, dan Singapura. Sebuah bandara internasional baru di Kuala Namu di kabupaten Deli Serdang sedang dalam pembangunan.

Tokoh

Tokoh terkenal yang lahir di Medan:

• Peter Alma, seniman Belanda
• Chairil Anwar, penyair Indonesia
• Jan Gualtherus van Breda Kolff, pemain sepak bola Belanda
• Let. Jend. Djamin Ginting, Mantan Panglima Kodam I/BB
• Tengku Amir Hamzah, Pujangga
• Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri Indonesia ke-9
• Kees Hoving, perenang Belanda
• Cees Korvinus, politikus dan advokat Belanda
• John Juanda, pemain poker Amerika Serikat
• Guru Patimpus Sembiring Pelawi, pendiri Kota Medan
• Amir Sjarifuddin, Perdana Menteri Indonesia ke-2
• Soegiarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu sebelum Perombakan II
• Babs van Wely, ilustrator Belanda
• Ruhut Sitompul, pengacara dan politikus Indoneisa

Referensi

1. "Pemko Medan - Lambang Kota Medan". Diakses pada 28 Mei 2010.
2.  "kota-medan-diwarnai-aksi-unjukrasa Pelantikan Walikota Medan diwarnai Demonstrasi ", (Detikcom), 26 Juli 2010. Diakses pada 26 Juli 2010.
3. "Ribuan orang hadiri pelandikan Walikota Medan ", (Okezone), 26 Juli 2010. Diakses pada 26 Juli 2010.
4. "Drs Rahudman Harahap MM-Drs T Dzulmi Eldin Dilantik, Warga Kota Optimis, Medan Semakin Tertata dan Maju ", (Harian Sinar Indonesia Baru), 26 Juli 2010. Diakses pada 26 Juli 2010.
5. "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.
6. "Penduduk Hasil SP 2010 ", BPS Kota Medan, 19 Agustus 2010. Diakses pada 25 Agustus 2010.
7.  "Hasil Sensus Penduduk 2010 : Jumlah Penduduk Sumut 12.985.075 Jiwa ", Harian Sinar Indonesia Baru, 18 Agustus 2010. Diakses pada 25 Agustus 2010.
8.  "Penduduk Sumut paling padat di Medan ", 17 Agustus 2010. Diakses pada 25 Agustus 2010.
9. Perret, Daniel. Kolonialisme dan Etnisitas, Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 278.
10. "Website Pemko Medan". Diakses pada 27 Desember 2009.
11. kota-medan-m-fitriyus-plt-sekda&catid=160:agenda-wali kota-medan&Itemid=153 "Gubsu jadi Walikota Medan - Waspada Online". Diakses pada 11 Maret 2010.
12. "kota-dan-wakil-wali kota-medan&catid=3:nasional&Itemid=128 KPU: Rahudman-Eldin, Walikota dan Wakil Walikota Medan ", (Harian Analisa), 20 Juni 2010. Diakses pada 5 Juli 2010.
13.  "BPS Kota Medan - Jumlah Penduduk & Kepadatan Penduduk Kota Medan tahun 2009". Diakses pada 5 Juli 2010.
14. (Indonesia) "Orang Melayu di Kota Medan".
15. "IDI, Peradin, Ikatan Notaris Cabang Medan, PWI, 1980".
16.  (Inggris) "Medan City, Education". Diakses pada 12 Maret 2010.
17. "Portal Berita Orang Sumut | Portalnya Orang Sumut". ANTARA Sumut. 12 Agustus 2009. Diakses pada 30 Oktober 2011.
18. Lukmanul Hakim (2011-10-22). "Selamat Datang di Situs Resmi Koni Medan". Koni-medan.org. Diakses pada 30 Oktober 2011.
19. Freddie Chandra S.Kom. "Medan Kota Juara Umum Porkot 2010 - Harian Medan Bisnis". Medanbisnisdaily.com. Diakses pada 30 Oktober 2011.
20.  "Helvetia Juara Umum | Arsip Harian Sumut Pos | 7078". Hariansumutpos.com. 19 Agustus 2009. Diakses pada 30 Oktober 2011.
21. Freddie Chandra S.Kom. kota_buka_porkot_medan_2010_hari_ini/ "Walikota Buka Porkot Medan 2010 Hari Ini - Harian Medan Bisnis". Medanbisnisdaily.com. Diakses pada 30 Oktober 2011.
22. "Wali Kota Dukung Gelaran Porkot 2010 | Arsip Harian Sumut Pos | 66695". Hariansumutpos.com. 20 November 2010. Diakses pada 30 Oktober 2011.
23. "Medan Kota Tetap Juara Porkot Medan 2011 ", KONI Medan, 26 Oktober 2011. Diakses pada 30 Oktober 2011.
24.  Lukmanul Hakim (2011-10-22). "Selamat Datang di Situs Resmi Koni Medan". Koni-medan.org. Diakses pada 30 Oktober 2011.
25. Freddie Chandra S.Kom. "Medan Kota Pertahankan Gelar Juara Umum Porkot - Harian Analisa". Analisadaily.com. Diakses pada 30 Oktober 2011.

 

Daftar pustaka

• (Indonesia) Suti, Bayo Medan Menuju Kota Metropolitan (Yayasan Potensi Pengembangan Daerah, Medan, 1979)

 

Pranala luar

• Situs resmi Pemerintah Kota Medan (Indonesia)
• Situs Pariwisata Sumatera Utara (Indonesia)

Koran lokal

• Tribun Medan (Indonesia)
• Harian Analisa (Indonesia)
• Harian Waspada (Indonesia)
• Harian Global (Indonesia)

 

 

Kota Medan
—  Sumatera  Sumatera Utara  —
Mesjid Raya Medan
Moto: Bekerja sama dan sama- sama bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Kota Medan metropolitan[1]
Lokasi Kota Medan di Pulau Sumatera
Kota Medan Lokasi Kota Medan di Pulau Sumatera
Koordinat: 3°35′N 98°40′E
Negara	Indonesia
Hari jadi	1 Juli 1590
Luas
- Total	265,10 km2
Populasi (2010)[6][7][8]
- Total	2.097.610
- Kepadatan	7.913/km²
Demografi
- Suku bangsa	Batak, Jawa, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, Sunda, Tamil
- Agama	Islam (67,83%), Katolik (2,89%), Protestan (18,13%), Buddha (10,4%), Hindu (0,68%), lainnya (0,07%)
- Bahasa	Indonesia, Batak, Jawa, Hokkien, Minangkabau, Mandailing, Tamil
Zona waktu	WIB
Kode telepon	+62 61
SNI 7657:2010	MDN
Situs web	www.pemkomedan.go.id